Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah konsisten dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Perlindungan Konsumen, lalu aspek perlindungan apa saja yang diberikan pada Nasabah dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek di Indonesia, dan untuk mengetahuiapakah POJK No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode untuk melakukan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini akan dimulai peneliti dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan sistem hukum, perlindungan konsumen, pasar modal, perjanjian serta menganalisis secara singkat pemberlakuannya pada pelaksanaan perlindungan konsumen Perusahaan Efek. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada POJK No. 1 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan OJK lainnya yang merupakan turunannya telah konsisten dengan UU Perlindungan Konsumen, kemudian aspek-aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan efek di Indonesia yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013 antara lain adalah aspek Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian Internal dan Pengawasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK No. 1/2013 secara teoritis juga telah melindungi hak-hak konsumen......This study aimed to find out whether the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector has been consistent with the applicable Indonesian Rule and Regulations related to Consumer Protection, then what aspects of protection are provided to the Consumer in the activities of Securities Brokerage in Indonesia, and to find out whether POJK No. 1/2013 on Consumer Protection The Financial Services Sector has protected the rights of consumers in the activities of Securities Brokerage. Researcher use a normative legal research method as a method for conducting this research. The use of this normative legal research method conducted by reviewing the provisions of positive written law, and legal doctrines related to the legal system, consumer protection, capital markets, agreements and briefly analyzing its enforcement on the implementation of consumer protection on Securities Companies. The conclusions are that the provisions contained in POJK No. 1 /2013 and other OJK regulations which constitute its derivatives have been consistent with the Consumer Protection Act, then the aspects of consumer protection in securities trading in Indonesia which regulated in POJK No. 1 /2013 are the aspect of Prevention, Countermeasure, Internal Control and Supervision. Furthermore, it can be concluded that POJK No. 1/2013 theoretically also has protected the rights of consumers."

"Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya adalah dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen air bersih PDAM di Jakarta Utara. Penulis ingin membahas pelanggaran ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundang-undangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat kurang optimal.

---

This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning violation of consumer rights in pure water in North Jakarta by PDAM Jakarta. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal."

"Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya perluasan definisi perjanjian dalam UU Persaingan Usaha agar dapat memperkuat usaha perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana sejalan dengan tujuan dasar UU Persaingan Usaha itu sendiri dan dalam memutuskan suatu perkara persaingan usaha, Majelis Komisi perlu pula mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap konsumen akhir.

---

The focus of this study is to discuss about the Commission for the Supervision of Business Competition Decision related to Triple Play Indihome service viewed from law of consumer protective aspect. This research is analytic descriptive. The researcher suggest there should be an extension of the definition of agreement in the business competition law in order to strengthen consumer protection business in Indonesia as well as the basic objectives of the business competition law itself and in deciding a business competition case, the Commission Panel should also consider the interests and legal protection of the final consumer."

"Perlindungan pengetahuan traditional dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual kurang tepat mengingat konsep Hak Kekayaan Intelektual bersifat individual dan kapitalis, sedangkan perlindungan pengetahuantraditional mempunyai konsep komunal

---

"

"Enhancement of humans life-quality must become a focus & major issueon analy-zing HSc(humanity science)....."

"Skripsi ini membahas tentang prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance), yang sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan perusahaan yang memiliki kredit terbesar diantara kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan mencapai nilai 163.144 milyar rupiah per bulan November 2011, yang apabila terjadi kredit macet akan mengakibatkan kegoncangan pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian pada kegiatan usaha ini. Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membuat peraturan yang mengatur spesifik tentang Prinsip Kehatihatian dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan menambah ketentuanketentuan yang dianggap perlu.

---

This thesis analyzes the principles of prudence, which is implemented by consumer finance companies as accordingly stated in the report issued by Bapepam-LK. Consumer Finance Company is a company that holds the largest credit among the business activities of finance companies, reaching Rp. 163.144 billion on November. This research utilizes the juridical normative method of research, with primary and secondary data, which is then analyzed with qualitative technic of analysis. The results of this research suggest that the government should make a regulation, which specifically regulates about the principles of prudence concerning consumer finance companies and put into addition any necessary provisions."

"This research aims to identify application quality tools for improving quality-related outcomes (proses improvement,employee satisfaction,customer satisfaction,quality performence) in transportation industry....."