Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas terkait keabsahan atas objek perjanjian yang keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta peran dan tanggung jawab Notaris atas akta yang telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder didukung wawancara dengan studi dokumen, serta dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa objek perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif sehingga tergradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini berdampak pada peran Notaris yang tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan cermat dalam membuat akta autentik sehingga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary has the main authority, namely to make an authentic deed. Deeds produced by a Notary have perfect evidentiary power if they have met certain requirements for authenticity and have fulfilled the validity conditions of an agreement. The failure to fulfill the objective conditions in the validity of an agreement results in the cancellation of the Deed of Debt Recognition and Power to Sell and the position of a Selling Authority itself which is incorrect because it is used as a guarantee for the settlement of debts and receivables in that case. As a Notary, he should be able to carry out his duties and positions in accordance with the UUJN. The formulation of problems discussed is related to the validity of the wrong agreement object in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell as well as the roles and responsibilities of the Notary for deeds that have been declared invalid based on the Supreme Court Decision Number 279 K/PDT/2017. This study used a normative juridical research method with secondary data retrieval supported by interviews with document studies, as well as the type of research, namely descriptive research. The results of this study show that the object of the agreement is invalid because it does not meet the objective requirements so that it is graded into a deed under hand. This has an impact on the role of the Notary which is not carried out carefully and carefully in making authentic deeds so that he must be responsible for his negligence in carrying out his duties."

"Sebuah akta notaris harus berisi apa yang diinginkan atau yang disepakati oleh para pihak yang ada dalam perjanjian (akta) tersebut. Sangat penting suatu persesuaian kemauan atau kehendak tersebut terciptanya dengan dinyatakan secara tegas supaya tidak terjadi perselisihan diantara para pihak. Maka kehadiran para pihak untuk menghadap kepada notaris didalam pembuatan akta merupakan keharusan. Para pihak harus hadir untuk saling memberikan kesepakatan. Sehingga didalam menjalankan jabatan notaris, seorang notaris harus memiliki kecermatan dan kehati-hatian. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan/pernyataan para pihak. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan pokok, yang pertama keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh salah satu pihak dan tidak ada surat kuasa dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 11 Desember 2017 Nomor 2828 K/Pdt/2017, dimana dalam kasus tersebut akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena adanya beberapa cacat hukum dalam proses terbitnya akta tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa akta yang dibuat tanpa dihadiri oleh salah satu pihak dan tidak ada surat kuasa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dari segi tanggung jawab, notaris sepatutnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, secara administrasi dan secara moral/etika berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

A notary deed must contain what the parties to the agreement (deed) desire or agree to. It is very important that an alignment of the will is created by stating that there is no dispute between the parties. Therefore the presence of the parties to the notary in the making of an act is a must. The parties must be present to reach an agreement. For that to run in the notary office, a notary should have the utmost care and caution. Notaries have a role to play in determining whether an action can be taken in the form of a deed. The notary must consider and view all documents presented to the notary, review all evidence presented to him, hear the statements or statements of the parties. In this study the author raised two (2) principal issues, the first being the validity of the loan lending agreement and the sale deed that was not attended to by either party and no deed and notary's authority over the deed. This study used normative juridical research methods with library methods and case analysis by collecting secondary data. The analysis of the case was made against the Decision of the Supreme Court dated December 11, 2017, No. 2828 K/Pd/2017, in which case the authentic notarial deed made by the Notary was revoked by the Court due to some defect in the process of issuing the act. The results of the study show that the notary's inability to make the deed makes it invalid and has no legal force. While in terms of responsibility, notaries are asked to be held accountable, administratively and morally/ethically in accordance with the Notary Code of Ethics."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan akta RUPS terkait peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan serta tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan akta RUPS dimana belum terpisahkannya harta peninggalan berupa saham perseroan tidak dapat dibatalkan oleh penggugat karena bukan merupakan pemilik sah saham perseroan, namun pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan sebagai ahli waris yang berhak atas saham tersebut. Dan dalam hal ini Notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta RUPS tersebut harus bertanggung jawab secara administratif maupun secara keperdataan. Notaris dalam pembuatan akta RUPS suatu perseroan, menurut penulis harus bekerja secara profesionalitas, jujur dan saksama, karena Notaris merupakan jabatan yang berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang diberikan, sehingga harus bertanggungjawab baik secara administrasi maupun secara keperdataan.

---

This thesis discusses the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders related to the unresolved inheritance in the form of the company share by the heir of the company shareholder and responsibility of aNnotary Public in making the deed of the Annual General Meeting of Shareholders. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The results of the study is that the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders where on of the shares is not yet be resolved by the heir of the company shareholder can’t be canceled by the plaintiff because they are not the legitimate shareholders, however the cancelation can be done by filing a lawsuit as the legitimate heir of the share. In this case, a Notary Public that made a negligence mistake in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must be accountable both administratively and civilly. In writer’s perception, a notary public in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must work in professionally, honestly and impartial manner, because a Notary Public is a position based on high morality and integrity. A Notary Public PPAT in carrying out its duties and authorities is required to always be careful and check the truth of the data provided, so it must be accountable both administratively and civilly."

"

Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah. Pelaksanaan atas pemberian hibah dapat menimbulkan sengketa, terutama menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada pihak lain tidak boleh melanggar dan merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya. Maka, para ahli waris memiliki suatu hak khusus yaitu hak hereditatis petitio dimana tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat PPAT yang objeknya harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana akibat hukum akta hibah yang objeknya harta warisan yang belum dibagi waris dan melebihi legitieme portie. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha menganalisis kedudukan akta hibah dan memberikan solusi serta saran atas pembagian harta warisan dengan dibatalkannya akta hibah tersebut. Simpulannya, kedudukan akta hibah yang dibuat oleh PPAT adalah cacat secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat fomil dan syarat materil sehingga dibatalkan oleh hakim yang mengakibatkan batal demi hukum dan atas pembatalan akta hibah tersebut maka perhitungan pembagian waris seharusnya berdasarkan ahli waris golongan I. 

---

One of the legal consequences of marriage according to the Civil Code is the creation of a mixed property/joint property between a husband and a wife which occurred automatically since the marriage bond takes place. One way for a person to legally transferred their rights is by granting it to another person based on their will through a grant deed in front of the PPAT for immovable goods such as land. However, the implementation of giving grants can lead to disputes particularly regarding the distriburion of inheritance of the deceased. Therefore, giving grants to another party should not infringed and harm the portion of the heirs by law since each one of them has a legitieme portie rights that cannot be excluded by any means. Thus, the heirs also have a special rights namely hereditatis petitio where each heir is entitled to file a lawsuit to claim their inheritance. The main problem in this research is how is the legal position of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and how is the legal consequences of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and exceeding the legitieme portie. Through a normative legal research particulary prescriptive research, the writer using secondary materials to analyze the position of grant deed and to find a solution to the distribution of inheritance by the cancellation of grant deed. In conclusion, the position of the grant deed made by PPAT is legally flawed due to the non-fulfillment of formal and material conditions, therefore, it is canceled by the judge which results in null and void and for the cancellation of the grant deed, the calculation of inheritance should be based on heirs of group I.

"

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Lahirnya akta yang bermasalah akibat tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian akan merugikan para pihak yang ada di dalam akta, pihak ketiga dan Notaris itu sendiri. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/PDT.G/2018/PN/DPU mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang didasari utang piutang serta perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan terhadap batal demi hukumnya akta-akta tersebut oleh Putusan Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustaka dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebagai pertimbangan dalam menuangkan suatu konstruksi hukum ke dalam suatu bentuk akta autentik, oleh sebabnya Notaris perlu menguasai pembaharuan pengetahuan hukum. Notaris wajib memberikan edukasi serta penyuluhan hukum agar para pihak mengerti dengan perbuatan hukum yang akan mereka lakukan bahkan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Terkait pemahaman terhadap isi akta, Notaris wajib melakukan pembacaan akta sebagai pemenuhan terhadap syarat formiil pembuatan akta Notaris serta melakukan penolakan jika terhadap permintaan pembuatan akta yang mengandung sebuah kausa palsu. Pemenuhan perlindungan hukum kepada pihak ketiga atas jual beli tanah dari penjual yang tidak berhak mengacu kepada unsur itikad baik. Apabila unsur ini terpenuhi maka hukum memberikan perlindungan kepadanya dimana pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut hak atas tanahnya dengan jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya sertipikat, melainkan hanya dapat mengajukan pengembalian uang kembali dang anti rugi kepada penjual yang tidak berhak.

---

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds should pay attention to the precautionary principle in making deeds. The birth of a problematic deed that cannot be implemented with the precautionary principle will not only harm the parties in the deed but can also harm third parties outside the deed who have interests, even the notary himself. This study analyzes the decision of the Dompu District Court Number 23/PDT.G/2018/PN/DPU regarding the application of the notary's precautionary principle in making the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Deed of Power of Attorney to sell which frees debts as well as the protection of third parties who have problems against null and void the law of these deeds by the Court. The approach used in this study uses a normative legal research approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are that the notary is obliged to listen to the statements of both parties as a consideration in pouring a legal construction into an authentic deed because the notary needs to understand the renewal of legal knowledge. Notaries are required to provide legal education and counseling so that the parties understand the legal actions they will take and even the legal consequences that will arise. Regarding the understanding of the contents of the deed, the notary is obliged to read the deed as a fulfillment of the formal requirements for making a notarial deed and to fight if the request for making a deed contains false causes. Fulfillment of legal protection to third parties for buying and selling land from sellers who are not entitled to refer to the element of good faith. If this element is fulfilled, the law protects him whereby other parties who feel they have land rights can no longer claim their land rights within 5 years from the issuance of the certificate, but can only apply for compensation only to sellers who are not entitled."

"ABSTRAKPenerima jaminan fidusia dapat mengeksekusi benda jaminan fidusia dengan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana status hak penerima fidusia, kedudukan akta dan sertifikat jaminan fidusia serta bagaimana perlindungan hukum penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dirampas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, bahwa dengan dirampasnya benda jaminan fidusia menyebabkan hak preferen menjadi hilang dan menyebabkan kedudukan kreditur penerima fidusia menjadi kreditur konkuren. Begitu juga dengan kedudukan akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia yang berguna untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia menjadi tidak memiliki arti karena benda jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur karena dirampas untuk negara. Dalam penelitian ini, terdapat putusan perlawanan yang mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur dan putusan yang tidak mengembalikan benda jaminan fidusia kepada kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia sebagai pihak ketiga adalah dengan melakukan upaya perlawanan terhadap putusan pidana yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara.Apabila upaya perlawanan tidak dapat mengembalikan hak kreditur, maka kreditur dapat mengajukan upaya gugatan kepada pihak yang telah merugikannya secara perdata.

---

ABSTRACT Beneficiary of fiduciary could execute object by enforceable which accommodated in Fiduciary Certificate. The matter is when the object not in debtor authorization due to the object seized by the state based on criminal decision. The research method which is used in this study using normative juridical research, by reviewing legal norms approaches. This research concludes by seizing the object caused the rights that take precedencedisappear and caused creditor fiduciary receiver rsquo s position change to be concurrent creditor. It also happens to the status of fiduciary deed and certificate which useful for executing fiduciary object to be meaningless fiduciary deed and certificate because the fiduciary object is not in debtor authorization due to the object seized by the state. In this research, there are decisions of lawsuit of resistance, firstly decision is sending fiduciary object back to creditor and secondly the fiduciary object still seized by the state. Legal protection for creditor as third party is against the criminal decision which declare the evidence. If lawsuit of resistance could not return the creditor rsquo s right, so they could propose their lawsuit to who disadvantageous them."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, terdapat suatu gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Nyonya RA. ST (Penggugat) berupa data-data, identitas, dan pemalsuan tanda tangan. Nyonya RA. ST juga tidak mengetahui, tidak pernah menghadap, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembuatan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli yang cacat hukum serta akibat hukum dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap subjek hukum yang tidak berwenang. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian dreskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil analisa adalah Akta-akta yang dibuat oleh Nyonya IBS selaku Notaris/PPAT tidak sah/cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat subjektif “sepakat” dan “cakap”, syarat objektif yaitu “sebab yang halal”, serta tidak memenuhi syarat materil dari suatu jual beli “penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan”. Tanggung Jawab Notaris/PPAT karena Nyonya IBS selaku Notaris/PPAT telah melanggar sumpah jabatannya selaku Notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN) dan PPAT (Pasal 10 PP 24 Tahun 2016), Notaris/PPAT IBS dikenakan sanksi yaitu secara administratif, perdata, dan pidana. Saran yang dapat diberikan adalah kepada Penggugat, Notaris, dan Majelis Pengawas Notaris.

---

This study discusses the Supreme Court Decision Number 3090 K/Pdt/2016, there is a lawsuit against a Notary/PPAT who commits an unlawful act in terms of making a Deed of Transfer of Rights and Powers and a Deed of Sale and Purchase without the knowledge of the legal owner of the land, in the process the making of the deed Notary/PPAT profiteering without permission and without the knowledge of Mrs. RA. ST (Plaintiff) in the form of data, identity, and forgery of signatures. Mrs RA. ST also did not know, never appeared, never signed and never gave approval for the making of the deeds. The problems that will be raised in this study are regarding the legal consequences of the Deed of Transfer of Rights and Powers and the Deed of Sale and Purchase which are legally flawed and the legal consequences and responsibilities of the Notary/PPAT against legal subjects who are not authorized. To answer these problems, a normative juridical research method is used, using a descriptive analytical research typology, which uses secondary data and the data collection tool used is library research. The results of the analysis are that the deeds made by Mrs. IBS as a Notary/PPAT are invalid/legally defective and null and void, because the subjective conditions of "agree" and "capable", the objective requirements are "lawful causes", and do not meet the material conditions of a sale and purchase "the seller has the right to sell the land in question". Responsibilities of a Notary/PPAT because Mrs IBS as a Notary/PPAT has violated her oath of office as a Notary (Article 4 paragraph (2) UUJN) and PPAT (Article 10 PP 24 of 2016), Notary/PPAT IBS is subject to sanctions, namely administratively, civilly, and criminally . Suggestions that can be given are to the Plaintiff, Notary Public, and the Notary Supervisory Board."

"Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang cacat hukum. Notaris yang melegalisasi bertanggung jawab atas pembuatannya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melegalisasi suatu pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama dan akibat hukum pembatalan legalisasi nota kesepahaman tentang harta bersama yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak. Nota kesepahaman tentang harta bersama yang seharusnya hanya sebagai pendahuluan suatu perjanjian kawin namun dalam kasus ini telah dianggap menyimpang oleh para pihak yang membuatnya sehingga disamakan dengan perjanjian kawin sehingga muncul niat dari salah satu pihak untuk membatalkannya. Namun pembatalan nota kesepahaman tersebut dilakukan secara sepihak melalui suatu surat pernyataan pembatalan dan dilegalisasi secara sepihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan legalisasi pembatalan nota kesepahaman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan nota kesepahaman karena legalisasi yang hanya dikehendaki dan ditandatangani secara oleh satu pihak dianggap cacat hukum dalam unsur subjektif Kemudian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata karena perbuatannya. Saran yang dapat diberikan adalah dalam dalam pembuatan legalisasi, Notaris harus memahami syarat sahnya suatu perjanjian dan pembatalannya. Selain itu, dalam menjalankan jabatan notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

---

The application of the legalization of the cancellation of the memorandum of understanding regarding joint assets does not follow the procedures stipulated in Article 1874 of the Civil Code based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1324 K/Pdt/2017. Legalization that is only signed by one party, while the other party does not want it to be considered as a legally flawed legalization. The legalizing notary is responsible for making it. This research discusses the responsibility of a notary who legalizes a cancellation of a memorandum of understanding regarding joint assets and the legal consequences of canceling the legalization of a memorandum of understanding regarding joint property which is only signed by one of the parties. The memorandum of understanding regarding joint property which should only be a prelude to a marriage agreement but in this case has been deemed deviant by the parties making it so that it is equated with a marriage agreement so that an intention arises from one of the parties to cancel it. However, the cancellation of the memorandum of understanding was carried out unilaterally through a cancellation statement and legalized unilaterally. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The typology of the research used is descriptive analytical research with qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legalization of the memorandum of understanding has no legal force to cancel the memorandum of understanding because the legalization that is only wanted and signed by one party is considered legally flawed in a subjective element. Suggestions that can be given are in making legalization, the notary must understand the legal requirements of an agreement and its cancellation. In addition, in carrying out the position of a notary, one must not take sides"

"Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab notaris dan akibat hukum aktanya, notaris tersebut sudah melakukan tanggung jawab selama proses pembuatan aktanya yang mengacu kepada Undang-Undang. Kemudian mengenai kekuatan hukum akta Nomor 43 yang tidak terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum, selama akta tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku akta tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak berlaku bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publikasi mengacu ketentuan Pasal 94 ayat (7) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 40/2007, akan tetapi saham tersebut tidak beralih sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 40/2007. Saran dari penulis adalah terhadap akta mengenai perubahan data perseroan yang belum diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah melewati batas waktu maka dapat dibuatkan akta penegasan yang menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

---

This thesis discusses the case study of PT. TN is related to the responsibilities of a notary in submitting a request for Data Change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Supreme Court Decision Number 1840 K/PDT/2016). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of a notary when the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. TN whose data changes are not notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis, the data collection tool is document study, and the data analysis technique is qualitative. The results of this study are the responsibility of the notary and the legal consequences of the deed, the notary has carried out his responsibilities during the process of making the deed which refers to the Act. Then regarding the legal force of deed Number 43 which is not registered in the Legal Entity Administration System, as long as the deed is made based on the applicable law, the deed remains an authentic deed that has perfect evidentiary power, but does not apply to third parties because it does not meet the publication principle. refers to the provisions of Article 94 paragraph (7) in conjunction with Article 111 paragraph (8) of the Company Law 40/2007, but the shares are not transferred according to the provisions of Article 56 paragraph (4) of the Company Law 40/2007. The suggestion from the author is that the deed regarding changes to company data that has not been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has passed the time limit can be made a deed of confirmation that restates the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders."

"Penelitian ini berisi uraian mengenai kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham dengan tanah yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pdt/2018. Masalah yang dikaji adalah kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham yang dibuat oleh Notaris yang proses balik namanya tidak dapat terlaksana karena tanah objek tukar menukar dibeli pihak ketiga dan akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa perjanjian pengikatan tukar menukar saham dengan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan kewenangan notaris membuat akta tersebut adalah sah dan mengikat, tidak hanya itu pengalihan kepemilikan atas saham dan hak atas tanah antara Pihak I dan Pihak II/ Penjual telah terjadi melalui penyerahan benda. Sehingga Pihak II/ Penjual tidak berwenang menjual tanah objek tukar menukar kepada Pihak III/ Pembeli. Akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata. Sehingga dengan ditetapkan oleh hakim bahwa perjanjian jual beli atas tanah tersebut batal demi hukum, kantor pertanahan patuh dan berwenang untuk mengeluarkan surat pembatalan pendaftaran tersebut. Luaran/output yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa tesis yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya di masa yang akan datang.

---

This research contains descriptions regarding the legal force of the binding exchange of shares with land deed made by Notary in the Supreme Court Verdict Number 1479 K/Pdt/2018. The problem studied is the legal force of the binding exchange of shares made by Notary in which the title transfer cannot be carried out because the object was purchased by a third party and as the legal consequences for unauthorized land selling. The research method used is normative legal research with prescriptive typology. The data collection tool used is document study with qualitative analysis methods. The result of this research is in prescriptive-analytical form. This research will show that the binding exchange of shares with land deed that is based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the authority of Notary to make the deed is legal and binding. Not only that, the ownership transfer of the shares and land rights between the First Party/the owner of the shares and the Second Party/the seller of the land has occurred through delivery of objects. The Second Party is not authorized to sell the land, which is the object of the exchange deed, to a Third Party/the buyer. The legal consequences of land selling by someone who is not the owner is null and void as stipulated on Article 1471 of the Indonesian Civil Code. As the sale and purchase agreement declared null and void by the judge, the National Land Agency has the authority to issue a letter of cancellation the the registration. This research aims to produce scientific paper in form of postgraduate thesis which can be used as reference material by other writers in the future.

"