Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN.

---

Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN."

"Soft Power merupakan salah satu cara dari sebuah negara memberikan pengaruhnya melalui daya tarik kepada negara yang dituju. Jepang memberikan pengaruh di Indonesia melalui berbagai cara, namun salah satunya adalah pengajaran bahasa Jepang di Indonesia. Melalui Japan Foundation dan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, berbagai program pengajaran bahasa Jepang seperti program JF Standard, Marugoto & Marugoto online course, NIHONGO Partners, dan Magang di Jepang dilaksanakan untuk memberikan pengaruh Jepang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas soft power di dalam pengajaran bahasa Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, serta menggunakan konsep soft power dari Nye (2004, dan unit analisa yang dibahas adalah Bahasa Jepang. Hasil penelitian menunjukkan adanya soft power Jepang dalam pengajaran bahasa Jepang di Indonesia menghasilan dampak di masyarakat Indonesia khususnya pandangan Indonesia terhadap Jepang.

---

Soft power is a way for a country to exert influence through attraction to other countries. Japan exerts influence in Indonesia in various ways, but one of them is Japanese language teaching in Indonesia. Through the Japan Foundation and collaboration with the Indonesian government, Japanese influence was carried out in Indonesia. This study aims to discuss soft power in Japanese language teaching in Indonesia. This research uses the descriptive analysis method and uses Nye's (2004) concept of soft power, and the unit analysis discussed is Japanese. The results showed that Japanese soft power in Japanese language teaching in Indonesia made some effect in Indonesia especially Indonesian perspective to Japan.

"

"Dewasa ini, signifikansi opini publik terhadap perumusan berbagai kebijakan luar negeri suatu negara kian terasa. Opini Publik, kunci sebuah negara memperoleh pemahaman dunia internasional. China yang menyadari pentingnya hal ini telah melakukan beragam usaha diplomasi, salah satunya dengan penyelenggaraan Chinese Bridge Competition. Kegiatan ini ditenggarai sebagai bagian dari upaya China meningkatkan Powernya (terutama soft power) di dunia, termasuk Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksplanatif. Dengan wawancara mendalam diperoleh kesimpulan bahwa tahapan-tahapan dan aspek penyelenggaraan kegiatan mampu berperan dalam pembentukan image, pola pandang serta cara berpikir masyarakat Indonesia yang berpengaruh pada pembentukan opini publik Indonesia terhadap China.

---

Recently, public opinion in foreign policy making process significant growing. China realize the impotance of this public opinion. This makes China do any diplomacy ways, such as Chinese Bridge Competition. This thesis discusses the activities of Chinese Bridge Competition that held by China in order to improve the country's soft power in the world, including Indonesia. The research method is qualitative descriptive explanatif. The data were collected by deep interview. Researcher suggest that through the stages and element of the activities, Chinese Bridge Competition are able to built image, pattern of view and ways of Indonesian opinion to China."

"ABSTRAK Aksi 212 merupakan sebuah fenomena demonstrasi yang dilakukan dengan intensi keagamaan, syarat kepentingan politik, dan melibatkan jumlah massa ratusan ribu orang - terbanyak sejak tahun 1998 di Indonesia. Kepolisian melalui Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah lembaga negara yang diberikan fungsi dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya mengamankan proses dan dampak dari Aksi 212 yang dianggap lsquo;berpotensi rusuh rsquo; dalam laporan intelejen. Kepolisian secara umum dan Brimob Polda Metro Jaya secara khusus menghadapi dilema dalam menggunakan kekuatannya dalam menghadapi Aksi 212 karena harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kompleks, karena ada dampak politik dan dampak sosial yang dapat timbul dari penggunaan kekuatan fisik. Kepolisian dan Brimob memilih menggunakan kekuatan non-fisik untuk mengamankan Aksi 212 yang kemudian mendukung keberlangsungan Aksi 212 yang aman dan damai. Penelitian ini hendak membaca penggunaan kekuatan non-fisik sebagai Soft Power dengan mengasumsikan posisi Brimob dan potensi kerusuhan yang dimiliki oleh sejumlah massa Aksi 212 berada dalam upaya menyeimbangkan kekuatan dan memperkuat upaya democratic policing dan community policing yang sedang difungsikan sebagai upaya untuk melakukan reformasi Kepolisian di Indonesia.

---

ABSTRACT Aksi 212 is a demonstration phenomenon conducted by religious intentions, political interest, and implicate hundred thousand people ndash the largest demonstration since 1998 in Indonesia. Police, through Polda Metro Jaya rsquo s Brimob Unit is a state institution which is given the functions and authority to maintain security and public order, one of which secures the process and impact of Aksi 212 which is considered 39 potentially violent 39 based on intelegence rsquo s report. Police in general and Brimob Polda Metro Jaya in particular, facing a dilemma in using its power for securing the process and effects of Aksi 212 in a complex choices, because there are political and social impacts that can arise from the use of physical force. The Police, especially Brimob chose to use non physical forces to secure Aksi 212 which then supported the safe and peaceful condition in the process of Aksi 212. This research contain the use of non physical forces as ldquo Soft Power rdquo by assuming the Brimob rsquo s position and the potential of riot owned by the mass of Aksi 212 as in position to maintain balance the power and strengthen democratic policing and community policing that is being functioned as an effort to reform the Police InstituTion in Indonesia"

"Perubahan distribusi kekuatan antara kekuatan baru (emerging powers) seperti Tiongkok, India, dan Brazil tengah menggeser sistem internasional menjauhi nilai-nilai liberal. Dalam ranah ekonomi politik internasional, pembahasan mengenai Beijing Consensus muncul sebagai tantangan terhadap nilai-nilai neoliberal Washington Consensus. Tulisan ini melihat perdebatan mengenai karakteristik Beijing Consensus sebagai model pembangunan—prinsip dan praktik kebijakan apa saja yang direkomendasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tulisan ini juga menganalisis pendapat dalam 19 tulisan akademis mengenai signifikansi dan legitimasi Beijing Consensus sebagai sebuah konsep. Tulisan ini menemukan konsensus mengenai karakteristik Beijing Consensus yang menyarankan pembangunan melalui liberalisasi ekonomi secara bertahap dan peran pemerintahan terpusat yang pragmatis dan tidak terikat ideologi dalam mengambil kebijakan. Sementara itu, tulisan ini menemukan perdebatan mengenai legitimasi konsep Beijing Consensus, terutama saat disandingkan dengan konsep Washington Consensus yang rekomendasi kebijakannya lebih jelas dan terperinci. Perdebatan ini berakar pada perdebatan mengenai definisi model pembangunan itu sendiri

---

.Changes in the distribution of power among emerging powers such as China, India and Brazil are shifting the international system away from liberal values. In International Political Economy, the concept of Beijing Consensus emerged as a challenge to the neoliberal values ​​of Washington Consensus. This paper examines the debate surrounding characteristics of the Beijing Consensus as a development model—what policy principles and practices are recommended for achieving high economic growth. This paper also analyzes opinions in 19 academic literatures regarding the significance and legitimacy of the Beijing Consensus as a concept. This paper finds consensus that Beijing Consensus suggests achieving development through gradual economic liberalization and the significant role of a centralized and pragmatic government, unrestrained by ideological constraints in deciding policies. Meanwhile, this paper also finds a debate on the legitimacy of the Beijing Consensus as a concept, especially when juxtaposed with the Washington Consensus which policy recommendations are clearer-cut and more detailed. This debate has its roots in the debate about what is the definition of a ‘development model’.

"

"Tesis ini membahas soft power Jepang yang disebarkan melalui tiga soft power currencies dalam program pertukaran pelajar JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ketiga soft power currencies tersebut berhasil meningkatkan citra Jepang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dan data dikumpulkan dengan cara in-depth interview. Responden adalah peserta JENESYS yang mengikuti program setelah lulus seleksi. Responden sebanyak 7 orang. Hasil dari penelitian adalah ketiga soft power currencies berhasil meningkatkan citra Jepang di Indonesia melalui program JENESYS, dan adanya kepentingan ekonomi Jepang dibalik meningkatnya citra positif tersebut.

---

This dissertation discusses Japan's soft power that is spread through three soft power currencies in a student exchange programme named JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths). The aim of this research is to prove that the three soft power currencies can elevate Japan's image in Indonesia. The research uses quantitative method, and data are collected by using in-depth interview. Respondents are JENESYS's participants that took part in the programme through a selection. There are 7 respondents. The result of the research is that all three soft power currencies has elevated Japan's image in Indonesia through the JENESYS Programme, and that there are Japan?s economic interest behind the elevated image."

"Skripsi ini bertopik peran soft power Jepang terhadap alasan studi pembelajar Bahasa Jepang di level internasional. Masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini ialah faktor apa yang melatarbelakangi pelajar asing untuk mengikuti pendidikan Bahasa Jepang, apa saja sumber kekuatan Jepang dalam konteks soft power, sumber soft power apa saja yang berperan dalam memikat pelajar asing Bahasa Jepang, dan apa manfaat dari memikat pelajar asing Bahasa Jepang bagi Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan teknik penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan studi Bahasa Jepang yang terekam dalam Survey on Japanese Language Education Abroad yang mengindikasikan adanya peran soft power Jepang pada dimensi culture, education, dan enterprise dalam membentuk alasan studi tersebut. Dari perspektif Jepang, upaya mempromosikan pendidikan Bahasa Jepang di luar negeri merupakan salah satu strategi dalam diplomasi budaya Jepang yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian antarnegara, mencitpakan citra negara yang positif, menyokong brand image Jepang, dan memunculkan individu dan kelompok yang pro-Jepang.

---

The topic of this research is the role of Japan's soft power towards the reason of study of Japanese language among students in international level. The proposed research problems are the study background of foreign students who take part in Japanese language education, the source of Japan's power in the context of soft power, Japan's soft power resources that contributed in shaping the reason of study among foreign students, and the benefit of attracting foreign students to learn Japanese language in Japan's perspective. This thesis uses qualitative research method, and uses literature study technique.

The results of this research shows that several reasons of study of Japanese Language recorded in the Survey of Japanese Language Education Abroad indicate that Japan's soft power in cultural, education, and enterprise dimensions have contributed in shaping the aforementioned reasons of study. From Japan's perspective, the effort in promoting Japanese language education abroad is one of the strategies used in Japan's cultural diplomacy that aims to create mutual understanding between nations, to produce positive image of Japan, to support Japan's brand image, and to foster pro Japanese individual and groups."

"ABSTRAKTesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan mdash; seminimal mungkin mdash; dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."

"Tesis ini membahas tentang Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan pemerintah Korea Selatan untuk memperlunak perilaku Korea Utara. Penelitian tesis adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan secara halus (soft power) terkadang dapat menjadi senjata utama untuk mempengaruhi lawan. Hal ini terbukti dalam kasus Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan melancarkan Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan secara ekonomi dan kemanusiaan untuk memperlunak perilaku Korea Utara yang agresif. Sunshine Policy dinilai efektif pada masanya walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dihapus.

---

This thesis discusses the Sunshine Policy as a form of South Korean government's approach to soften North Korea's behavior. This thesis research is qualitative research using literature study. Results of this study concluded that soft approach (soft power) can sometimes be the main weapon to influence the opponent. This is evident in the case of South Korea and North Korea. South Korea launched the Sunshine Policy as a form of economic and humanitarian approach to soften the aggressive behavior of North Korea. Sunshine Policy is considered effective in that time although in the end the policy is removed."