Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan penahanan sertipikat oleh Notaris sebagai jaminan pelunasan Honorariun Notaris masih belum jelas. Tesis ini membahas Penahanan Sertipikat Hak Milik Oleh Notaris Sebagai Jaminan Pelunasan Atas Honorarium Notaris terhadap Putusaan Nomor 37/Pdt/2020/Pt Mks. Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum memberikan makna yang jelas terkait ketentuan tersebut dan hanya menetapkan batas maksimal honorarium yang harus di terima Notaris, dengan tidak adanya kepastian tersebut membuat permasalahan pembayaran Honorarium ini kerap terjadi. Akibatnya Notaris/PPAT dituduh melakukan penguasaan terhadap sertipikat milik klien dengan melawan hukum. Penjaminan sertipikat kepada Notaris/PPAT belum diatur secara tegas dan jelas mengenai adanya kewenangan/kewajiban dan larangan Notaris/PPAT untuk menerima jaminan terkait proses pelunasan Honorarium Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris berwenang untuk melakukan penahanan sertipikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dan ketentuan mengenai jaminan dengan melakukan Novasi Obyektif. Notaris dan Klien dapat beritikad baik dengan melakukan perjanjian tertulis sebelum pembuatan akta terkait pembayaran Honorarium, dan jaminan atas Tanah dapat di lakukan dengan melakukan pendaftaran hak tanggungan kepada Badan Pertahanan Nasional

---

The arrangement for the detention of the certificate by the Notary as a guarantee for the repayment of the Notary's Honorariun is still unclear. This thesis discusses the Detention of Ownership Certificates by a Notary as a Guarantee of Payment of the Notary's Honorarium for Decision Number 37 / Pdt / 2020 / Pt Mks. The Law on Notary Position still does not provide a clear meaning regarding these provisions and only establishes the maximum amount of honorarium that must be received by the Notary Public, in the absence of such certainty, the problem of paying this honorarium often occurs. As a result, the Notary/PPAT is not guilty of making a mistake against the client's certificate against the law. The guarantee of certificates to Notaries / PPAT has not been regulated explicitly and clearly regarding the authority / obligations and prohibitions of Notaries / PPATs from receiving guarantees related to the process of paying off the Notary's Honorarium. This study uses a normative juridical research method with a prescriptive type of research. The result of this research is that notaries who practice to hold certificates are based on the principle of freedom of contract, and provisions regarding guarantees by carrying out objective novation. Notaries and clients can act in good faith by entering into a written agreement before making a deed related to payment of honorarium, and guarantees on land can be done by registering mortgage rights with the National Defense Agency"

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap yang akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus ini sudah sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris justru melakukan perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK.

---

This research discusses the actions of a notary who is suspected of committing an unlawful acts (act against the law). The notary is suspected of having committed an unlawful acts because the notary holds a certificate of land rights belonging to the tapper (claimant)/client. This happens very often and is mostly detrimental to the notary and causes the reputation of the Notary to be tarnished even though the Notary concerned is found to be innocent. The issues raised in this thesis are regarding the authority of the notary to hold certificate for the arrangement of the sales and purchase agreement and the impact of the detention of the certificate of land rights as an act against the law of a notary based on the West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is explanatory. The data used in this research is secondary data collection obtained by literature study. The results of the analysis of this research are that in terms of the management of the certificate for the sales and purchase agreement, the notary has the authority to keep documents in the form of platters whose rights will be taken care of and the actions committed by the Notary HL in this case are in accordance with their authority. The detention of documents (document retention) on the basis of land rights committed by a notary in this verdict is not an act against the law because the notary is actually committing an act based on an agreement made by the parties and in accordance to Article 16 paragraph 1a of Law on Notary Position (UUJN). The verdict of the Panel of Judges at West Jakarta District Court which states that the appellants/claimant's (Mr. AK) claim cannot be accepted (niet onvanklijk ver klaard), is correct because Mr. AK's lawsuit does not have a strong legal basis and the notary does not have to provide compensation against any party due to the detention of documents relating to the physical control of Mr. AK's land."

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban antara lain amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN). Notaris harus memperhatikan subjek hukum dan meneliti para penghadap sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 UUJN. Tesis ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu adalah peran Notaris terhadap kekurangan pihak yang dapat berdampak pada tidak sahnya suatu akta perjanjian (pembatalan akta autentik) berdasarkan Undang-undang jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan analisis  pertimbangan hukum atas putusan: (i) Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel tertanggal 16 September 2019; (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 27 Juli 2020; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung No. 1263 K/Pdt/2021, tentang kasus kekurangan pihak dalam akta perjanjian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut. Data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan analisis didasari oleh metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif dan objektif serta hasil perbandingan dari ke-3 putusan tersebut, penelitian ini mengkritisi Putusan PT dan MA  dan setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan akta perjanjian.

---

A Notary in carrying out his/her position has the obligations of among others, being trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial in protecting the interests of the parties involved in the legal matters as regulated under Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and its amendments (Notary Position Law). Notaries must pay attention to the legal subjects and examine the appearers in accordance with what is stipulated in Article 39 of the Notary Position Law. This thesis raises two main issues, namely the role of the Notary in the lack of parties that can have an impact on the invalidity of a deed of agreement (cancellation of an authentic deed) based on the Notary Position Law and the Indonesian Civil Code and the analysis of legal considerations on the following decisions: i) Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL dated 16 September 2019; (ii) Mataram High Court Decision Number 76/PDT/2020/PT.MTR dated 27 July 2020; and (iii) SC Decision, regarding the case of the lack of parties in the deed of agreement. The research method used is juridical-normative through case studies and tthe examinations of theories, legal principles and laws and regulations and judges' considerations in such decisions. The data used to analyze the problem is in the form of secondary data obtained from literature studies and interviews with resource persons. In conclusion, according to the analysis based on this research method, it can be concluded that the deed of agreement does not meet the subjective and objective requirements, and the results of the comparison of the three decisions, this research criticizes the High Court and Supreme Court decisions and agrees with the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL basing on the considerations of the panel of judges on cancelling such deed of agreement."

"Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tesis ini membahas bahwa dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah meragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah kekuatan pembuktian suatu akta autentik serta peran dan tanggung-jawab Notaris atas akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah kekuatan pembuktian akta autentik untuk membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya, dalam hal tidak adanya bukti setor ataupun tidak dilakukannya penyetoran atas pengambilan saham perseroan, adalah akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Begitu juga, peran dan kedudukan serta batasan tanggung jawab notaris adalah mengkonstantir keterangan para pihak dan menyusunnya ke dalam akta. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perbaikan mengenai mekanisme pelaporan penyetoran modal perseroan terbatas dalam sistem SABH. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat lebih memperhatikan dengan seksama berkaitan dengan ketentuan mengenai pembacaan dan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta yang dikehendaki para pihak dan memberikan sosialiasai mengenai kedudukan Notaris dalam pembuatan akta.

---

On the process of establishing a Limited Liability Company or changing the capital structure, proof of payment must be attached to obtain approval or approval from the Ministry of Law and Human Rights. Making deeds regarding Limited Liability Company shares is generally made in a notary manner which is subsequently submitted to the Ministry of Law and Human Rights. This thesis discusses that in practice there is still an assumption that proof of paid-in capital is one of the bases for the validity of share ownership in the company. This seems to doubt the strength of authentic deed proof as valid evidence in proving the position of the company's shareholders on their share ownership. The formulation of the problem in this thesis is the power of proof of an authentic deed and the role and responsibilities of the Notary on deeds that are contrary to the laws and regulations in the implementation of his/her position as Notary. The results of the analysis of the problems of this thesis are the power of proof of authentic deeds to prove the position of the company's shareholders on their share ownership, in the event that there is no proof of deposit or no payment is made for taking the company's shares, an authentic deed is proof that has perfect proving power. Likewise, the role and position as well as the limitation of the notary's responsibility is to consolidate the statements of the parties and compile them into deeds. For the Ministry of Law and Human Rights to make improvements regarding the mechanism for reporting limited liability company capital payments in the SABH system. In carrying out his position, a notary must be able to pay more attention to the provisions regarding legal reading and counseling related to the making of deeds desired by the parties and provide socialization regarding the notary's position in making deeds."

"Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 926/Pid.B/2016/PN.BTM Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan karyawannya sebagai penunjang profesional kerjanya. Tanpa karyawan, notaris tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat dan tepat waktu. Pembahasan tesis ini mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris atas tindakan karyawannya yang melakukan penggelapan uang pembayaran pajak transaksi jual beli yang dititipkan oleh para klien notaris. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulisan tesis ini dengan Judul Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 926/Pid.B/2016/PN.BTM, dan disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas hanya pada akta yang dibuat, melainkan notaris juga bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 926/Pid.B/2016/PN.BTM, dua karyawan notaris JC yakni VLJG dan CAE dinyatakan telah melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan dilakukan secara terus menerus sebagaimana tertuang pada Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 , Maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata notaris JC bertanggung jawab dalam hal ini dikarenakan hubungan kerja yang terjalin diantara notaris JC dengan para karyawannya. Notaris JC mengganti seluruh kerugian uang pajak yang telah digelapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para klien.

---

Responsibility of Notary to the Action of its Employees Analysis of Batam District Court Decision Number 926 Pid.B 2016 PN.BTM Notary in exercising his her authority and obligation is very need his employees as supporting professional work. Without employees, a notary can not carry out his profession quickly and on time. The discussion of this thesis is about the form of responsibility of notary for the actions of employees who embezzle the payment of tax on sale and purchase transactions deposited by notary clients. The method in writing is normative juridical by using secondary data. Data processing is done by qualitative method that is a research procedure that produces analytical descriptive data. The writing of this thesis with the title of responsibility of the Notary for the Employee 39 s Action Analysis of the Decision of the Batam District Court No. 926 Pid.B 2016 PN.BTM , and concluded that the notary 39 s responsibility is not limited to only the deeds made, but the notary is also responsible for all acts committed by its employees. Related to the Decision of the Batam District Court of December 19, 2016 Number 926 Pid.B 2016 PN.BTM, two JC notary employees namely VLJG and CAE are declared to have committed embezzlement done by the person who controls the goods because there is a working relationship and done continuously as set forth in Article 374 of the Criminal Code in Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code jo Article 64 paragraph 1 , therefore based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code and Article 1367 Civil Code of Notary JC is responsible in this case because the working relationship is intertwined among JC notaries with employees. JC Notary substitutes all losses of tax money which has been embezzled as a form of liability to clients."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tanpa berdasarkan notulen atau Risalah Rapat UmumPemegang Saham yang sah, Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanyaberdasarkan kepada Keterangan penghadap palsu yang hadir di hadapan Notaris,sehingga mengakibatkan peralihan saham. Permasalahan penelitian ini mengenaikeabsahan dan akibat hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatdihadapan Notaris atas dasar keterangan penghadap palsu yang mengakibatkanterjadinya peralihan saham tersebut serta sanksi terhadap Notaris yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis iniadalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Hasilpenelitian yang penulis dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata carapembuatan akta yang benar maka akta tersebut menjadi akta yang tidak autentik sertaakibat hukum terhadap akta tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan umumoleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notarisyaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pidana yang dapatdikenakan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

---

ABSTRACTThis thesis is focused on a notary who made Statement of Meeting Resolution without anote from the minutes or legitimate Treatise of the Shareholders General Meeting.Notary made the Statement of Meeting Resolution based on the explanation of falseconveyor who was present before a notary that resulting in stock shift. The problem ishow the legitimacy and law consequent of the Statement of Meeting Resolution thathave been made in front of a notary based on explanation of false conveyor resulting instock shift and how is the punishment for a notary who made the Statement of MeetingResolution. Research method used in this thesis is normative juridical, whereas thisstudy uses legislation as well as existing legal norms to obtain the results. The results ofthe research is by not meeting the requirements of making the right deed then the deedbecomes an unauthentic deed and the legal consequences is the deed can be requestedthe cancellation to public court by the parties who feel aggrieved. Punishment whichmay be imposed to the notary is administrative punishment in the form of writtenwarning and criminal law which may be imposed by the articles regulating the criminalact of letter forgery."

"Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual belipertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusanpensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanahtersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris daripembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulaidi tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya PutusanMahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah prosesberlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPATterhadap objek jual beli berantai atas tanah yang di dalam sertipikat tidak tertera namapemilik tanah tersebut. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan studidokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun pendekatan analisismenggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam penanganan suatujual beli harus dilakukan secara berhati-hati dalam memeriksa dokumen kelengkapan parapihak dan mendampingi para pihak untuk menuntaskan pengurusan pengalihan hak atastanah sampai terbitnya sertipikat. Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi baik berupaadministratif dan perdata. Temuan penelitian ini adalah kepastian hukum atas pemilikantanah menjadi sangat penting dan Notaris yang menerima protokol menjadi terlibat, turutterkena imbas dalam kasus ini selama lima tahun

---

This Thesis discusses the case of a chain sale and purchase of a plot of land. The first

sale and purchase was carried out in 1991, the Notary Public/PPAT didn’t complete the

arrangement of the certificate so there was a subsequent sale and purchase of the land

four times until 2010. This resulted a dispute over the heirs of the first buyer disturbed

the last buyer/fourth buyer of this land. The dispute started in 2013 at the Kepanjen

District Court until Cassation based on the Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt

2018. The issues thas is appointed is the process of buying and selling by the Notary

Public/PPAT and the responsibility of the Notary Public/PPAT for sale and purchase

with a chain of land whe the certificate doesn’t state the name of the land owner. The

research method was in the form of juridical normative, with document study through

literature search on secondary data. The analysis approach used is qualitative approach.

The result of this research is the Notary Public/PPAT in handling a sale and purchase

must be careful in examining the completeness of the parties' documents and

accompanying the parties to complete the management of the transfer of land rights until

the issuance of the certificate. The responsibility of a Notary Public/PPAT is penalty in

the form of civil, criminal and administrative. The findings of this study are that legal

certainty of land ownership is very important and the Notary Public who received the

protocol became involved in this case for five years"

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil Notaris bersangkutan untuk dimintakan keterangan. Penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil Notaris untuk dimintakan keterangan, harus mengirimkan surat permintaan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di wilayah Notaris bersangkutan menjabat. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris yang disampaikan oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim. Berdasarkan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020, Notaris KN menggugat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Riau kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena mengeluarkan surat keputusan yang berisi persetujuan pemanggilan atas dirinya yang disampaikan oleh Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Riau. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, Notaris KN merasa dirugikan dan merasa tidak pernah membuat Akta yang dilaporkan pada Kepolisian Daerah Riau. Dalam Akta tersebut terdapat dugaan tindak pidana “membuat dan menggunakan surat palsu”. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukannya kesadaran bagi Notaris, bahwa dalam menjalankan wewenangnya ia memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Sehingga menjadi keharusan juga untuk memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya, dan tidak memperhitungkan materi diatas kebenaran dan kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh para penghadap maupun masyarakat luas.

---

Notary as a public official who fully makes an authentic deed cannot be separated from errors and mistakes. Mistakes and errors that occur during the exercise of a Notary's authority result in the Notary concerned being sued by a person or civil legal entity. In order to comply with a claim filed against a Notary, investigators, public prosecutors or judges must summon the Notary concerned for information. Investigators, public prosecutors or judges when summoning a Notary to request information, must send a letter requesting approval for the summons of a Notary to the Regional Notary Honorary Council in the area where the Notary concerned holds office. The Regional Notary Honorary Council has the authority to approve or reject requests for approval to summon a Notary submitted by investigators, public prosecutors or judges. Based on the case in Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020, Notary KN sued the Head of the Riau Province Notary Honorary Council to the State Administrative Court for issuing a decision letter containing approval for summons submitted by the Riau Regional Police Criminal Investigation Directorate. With the issuance of the decree, Notary KN felt aggrieved and felt he had never made a deed which was reported to the Riau Regional Police. In the deed there is an alleged criminal act of "making and using fake letters". As for the advice that can be given, namely the need for awareness for Notaries, that in exercising their authority they provide certainty, order and legal protection for interested parties as well as for society as a whole. So that it is also mandatory to provide information on the deed he made, and not to take into account the material above the truth and legal certainty that should have been owned by the appearers and the wider community."

"Dalam membuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, notaris dalam kewajiban meyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya, minuta akta yang dibuat olehnya rentan terhadap kerusakan dan kehilangan sehingga notaris harus bertanggungjawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Pada kasus dalam tesis ini, salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) yang termasuk akta autentik dan telah diketahui bahwa akta tersebut telah hilang. Padahal akta tersebut sebagai syarat untuk balik nama sertipikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai notaris. Adapun permasalahan yang dapat dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses balik nama sertipikat di BPN dengan dasar putusan dari pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris yang tidak ada ditempat kedudukannya terhadap hilangnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) yang dibuatnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN Sby. Sehingga sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

In making an authentic deed, a notary has an obligation to make a deed in the minutes of the deed and keep it as part of the notary protocol. However, the notary in the obligation to keep the minutes of the deed does not have a standard procedure in carrying out these obligations. As a result, the minutes of deed made by him are vulnerable to damage and loss so that the notary must be responsible for negligence in storing the minutes of the deed. In the case in this thesis, one of the deeds made by a notary is the deed of transfer and transfer of rights (cessie) which is an authentic deed and it is known that the deed has been lost. Even though the deed is a condition for the transfer of the name of the land certificate. This study discusses the notary's responsibility in carrying out his duties and authorities as a notary. The problems that can be studied in this problem are how the process of changing the name of the certificate at BPN on the basis of a decision from the court and how the notary is responsible for the loss of the Deed of Transfer and Assignment of Rights (Cessie) which he made based on the decision of the Surabaya District Court Number 943/ Pdt.G/2019/PN Sby. So that the sanctions imposed on the notary in the form of civil sanctions and administrative sanctions. This study uses the library method by collecting secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials."

"Dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seorang Notaris/PPAT dituntut untuk selalu memperhatikan batasan-batasan dalam melaksanakan jabatannya. Profesionalitas dalam melaksanakan jabatan harus sama-sama dijunjung oleh Notaris/PPAT tetap sama dengan mematuhi koridor-koridor yang telah diatur. Dalam hal melaksanakan tugasnya Notaris/PPAT bisa saja tidak terlepas dari melakukan pelanggaran kode etik contohnya berupa pelanggaran kode etik berupa kelalaian dalam penyelesaian akta dalam proses balik nama. Pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2018, adapun masalah yang diteliti adalah tanggung jawab PPAT atas kelalaian proses balik nama sertipikat pada kantor pertanahan terkait perilaku dalam jabatannya selaku Notaris dan kompetensi serta peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam kasus ini. MPD dan MPW berkompetensi dalam memeriksa dan memberi sanksi dalam kasus ini karena terkait dengan perilaku Notaris dalam menjalankan jabatan lain sebagai PPAT. Seharusnya pada saat kasus ini terjadi, yang lebih tepat untuk memeriksa dan memberi sanksi kepada Notaris/PPAT tersebut adalah Majelis Kehormatan Notaris. Saat ini Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah memiliki alat perlengkapan organisasi yang bertujuan untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan yaitu Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPPP) guna membantu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan keberadaan MPPP beserta dengan MPN dapat berjalan secara beriringan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang juga merangkap jabatan sebagai Notaris.

---

In carrying out his position as a Notary and also a Land Deed Making Officer (PPAT), a Notary/PPAT is required to always pay attention to the limitations in carrying out his position. Professionalism in carrying out the position must be equally upheld by the Notary/PPAT remain the same by complying with the corridors that have been regulated. In terms of carrying out their duties, the Notary/PPAT may not be separated from violating the code of ethics, for example in the form of a violation of the code of ethics in the form of negligence in completing the deed in the transfer of name process. In the decision of the Notary Regional Supervisory Council Number 14/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2018, the problem being studied is PPAT's responsibility for the negligence of the certificate transfer process at the land office related to behavior in his position as a notary and his competence and role. Regional Supervisory Council (MPD) and Regional Supervisory Council (MPW) in this case. MPD and MPW are competent in examining and imposing sanctions in this case because it is related to the behavior of a Notary in carrying out other positions as PPAT. At the time this case occurred, it was more appropriate to examine and sanction the Notary/PPAT it was the Notary Honorary Council. Currently, the Association of Land Deed Maker Officials already has organizational equipment that aims to carry out the function of guidance and supervision, namely the PPAT Guidance and Supervisory Council (MPPP) to assist the Minister in conducting guidance and supervision. In this way, it is hoped that the existence of MPPP along with MPN must go hand in hand in conducting guidance and supervision of PPAT who also serves as a Notary."