Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang perjanjian yang diubah oleh Notaris sepengetahuan salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa isi akta yang telah disepakati, dilarangdiubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih, tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Perbuatan Notaris NS tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian untuk menggugat pihak lainnya atas dasar wanprestasi. Permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini adalah tentang perubahan suatu akta autentik dinilai tidak sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan, analisis terhadap putusan pengadilan yang mengandung tuntutan pertanggungjawaban oleh Notaris, serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 641/PK/PDT/2017 Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah: 1. apabila perubahan akta tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka akta tersebut dapat menjadi akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban Notaris NS atas tindakannya yang mengubah poin-poin akta perjanjian sepengetahuan salah satu pihak berupa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 264 KUHP. Selanjutnya Notaris NS dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 3. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan a quo adalah bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan telah menjadi akta yang batal demi hukum karena akta tersebut telah dirubah hanya dengan sepengetahuan salah satu pihak saja, dan pihak yang lain tidak mengerti apabila terdapat perubahan pada isi akta. 

---

This thesis discusses the agreement which was amended by a Notary with the knowledge of one of the parties. Based on Article 48 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, it is stated that the contents of the agreed deed are prohibited from being changed by being replaced, added, crossed out, inserted, deleted, and/or written overlapping, without the consent of either party. The actions of the NS Notary cause harm to one of the parties, so that it is used by one of the parties in the agreement to sue the other party on the basis of default. The problems that will be answered in this thesis are about the amendment of an authentic deed that is deemed not in accordance with the regulations in the law, analysis of court decisions containing demands for accountability by a Notary, as well as legal considerations carried out by judges in deciding cases in the Supreme Court Judicial Review Decision. Number: 641/PK/PDT/2017. To answer these problems, a normative juridical research method is used with a statutory approach and a case approach. The results of the analysis in this study are: 1. if the change in the deed is not in accordance with the procedures established by law, the deed can become a deed which is null and void. The responsibility of the Notary NS for his actions that change the points of the agreement deed with the knowledge of one of the parties is in the form of criminal liability in accordance with Article 264 of the Criminal Code. Furthermore, the Notary NS can be held civilly responsible on the basis of an unlawful act as contained in Article 1365 of the Civil Code. 3. The consideration of the panel of judges in the a quo decision is that the deed has no legally binding force and has become a deed that is null and void because the deed has been changed only with the knowledge of one party, and the other party does not understand if there is a change in the contents of the deed."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya di tuntut untuk bersikap hati-hati dan teliti, hal ini bertujuan agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dalam prakteknya notaris mungkin melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penghadap maupun pihak ketiga yang di akibatkan karena sikap ketidak hati-hatiannya. Bahkan dalam hal notaris melakukan pengecekan identitas penghadap. Sikap ketidak hati-hatian tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar bahkan notaris dapat dikenakan ancaman pidana, sebagaimana yang menimpa Notaris H akibat kelalaiannya dalam memeriksa identitas penghadap dikenakan pidana. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis berusaha menelaah bagaimana implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat Notaris yang pihaknya adalah palsu dan pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penalitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Tipologi penelitian dalam tesis ini adalah Deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen lainya, serta hasil penelitian, pengkajian dan refrensi lainnya. Dampak kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian tersebut dapat membuat akta yang dibuat oleh Notaris menjadi akta yang tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif sebuah akta, dengan adanya pihak palsu sebagai penghadap dan objek yang di perjanjikan adalah objek yang diperoleh secara melawan hukum maka akta tersebut dapat di degredasi menjadi akta di bawah tangan dan dapat di lakukan penetapan pembatalan atau batal demi hukum di pengadilan negri. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tersebut dapat di pertanggung jawabkan baik secara Perdata, Pidana, Administratif berdasarkan Undnag-Undang Jabatan Notaris dan Organisasi berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

Notary in carrying out his position is demanded to be careful and careful, this is intended to avoid problems in the future. In practice, the notary may carry out legal actions that result in losses to the viewer and third parties that are caused due to an attitude of inadvertence. Even in the event that the notary checks the identity of the viewer. The attitude of inadvertence can have a very large impact even the notary may be subject to criminal threats, as happened to Notary H due to his negligence in checking the identity of the perpetrators subject to criminal charges. Departing from the above problems, the author tries to examine how the juridical implications of the deed made by a Notary whose party is false and the notary`s responsibility for the deed made. The research method used is a normative juridical reasoning method, namely research conducted by examining library materials or referred to as library research based on the applicable positive law. The typology of research in this thesis is descriptive analytical, with a qualitative approach and uses secondary data in the form of legislation, court decisions, agreements, contracts or other documents, as well as the results of research, studies and other references. The impact of notary negligence that causes such losses can make a deed made by a Notary to become a deed that does not fulfill the subjective and objective elements of a deed, with the existence of a false party as an object and the object promised is an object that is violated become a deed under the hand and can be made a cancellation or null and void in the state court. The notary`s responsibility for the deed he made can be accounted for either Civil, Criminal, Administrative based on the Law of Notary Position and Organization based on the Notary Code of Ethics."

"Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum harus berdasarkan pada undang-undang jabatan notaris, kode etik notaris, dan peraturan lainnya yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari terhadap akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai notaris yang memperbolehkan penandatanganan akta kuasa menjual tanpa dihadiri salah satu penghadap. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan notaris yang memperbolehkan akta kuasa menjual ditanda tangani tanpa dihadiri salah satu penghadap mengakibatkan penerima kuasa dari akta kuasa menjual mengalami kerugian. Notaris yang seharusnya sebagai penegah dalam hubungan antara para pihak malah memperbolehkan akta kuasa tersebut ditandatangani tanpa dihadiri salah satu penghadap. Hal ini telah tidak memenuhi syarat formil dalam undang-undang jabatan notaris bahwa penandatanganan akta harus segera dilakukan setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris.

---

A notary to performs their authority as a public official shoud be based on the constitution of law of a notary, code of ethics and other applicable regulations. This is done to prevent legal issues in the future regarding the authentic deed their made. The problem in this case is about a notary who allows the signing of power of attorney sell without the presence one of the appearers. This has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter M of the Law on Notary Positions. This form of research uses a normative juridical method. The results of this case indicate that, the act of a notary allowing the deed of power of attorney to sell to be signed without the presence one of the appearers, and the resulted in the recipient of the power of attorney from the deed of power of attorney to sell suffered a loss. The notary who is supposed to act as a mediator in the relationship between the parties even allows the deed of power to be signed without the presence of one of the presenters. This does not meet the formal requirements in the law on the position of a notary that the signing of the deed must be done immediately after the deed is read by the notary."

"Salah satu peran Notaris terkait pemindahan hak atas tanah yaitu dalam pembuatan akta kuasa menjual sebagai dasar dari proses pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta kuasa menjual wajib disepakati oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya terhadap suatu perbuatan hukum. Perbuatan Notaris yang memuat keterangan palsu dengan memuat bahwa pemberi kuasa masih hidup dan memberikan kuasa untuk menjual objek tanah kepada pihak lain ke dalam Akta Kuasa Menjual sehingga menyebabkan pembatalan akta lain dan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembatalan akta tersebut. Adapun penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang dilakukan terkait pembuatan akta tersebut, serta bagaimana Notaris/PPAT menerapkan asas kehati-hatian untuk menghindari pemalsuan dokumen dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bentuk tipologi penelitian eksplanatoris sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris bertanggungjawab secara administratif, secara perdata, dan secara pidana terhadap perbuatannya. Notaris/PPAT wajib mengikuti kewajiban serta larangan dalam proses membuat akta serta menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk cermat dan hati-hati, tidak berpihak kepada salah satu penghadap, dan wajib menolak memberikan jasa apabila terdapat ketidakbenaran untuk memulai proses pembuatan aktanya, maka profesi jabatan akan berjalan sesuai dengan semestinya dan akan menghasilkan akta yang bermutu, sehingga mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat gugatan berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau akta di kemudian hari.

---

One of the roles of a Notary related to the transfer of land rights is in the making of a Deed of Authorization to Sell as the basis for the process of making a deed of sale by Land Conveyancer. The Deed of Authorization to Sell must be agreed upon by the giver and the recipient of The Authorization to Sell to be in charge of for a legal act. In the Decision of the Malang District Court Number 170/Pdt.G/2019 there is a Notary who contains a false statement which states that the giver of The Authorization to Sell is still alive and gives the agreement to sell the land object to another party in the Deed of Authorization to Sell, causing the cancellation of another deed and causing losses to parties related to the cancellation of the deed. The authors want to discuss the Notary's responsibility for the actions taken related to the making of the deed, as well as how the Notary/PPAT applies the precautionary principle to avoid falsifying documents from other parties. The research method used is normative juridical with the form of explanatory research typology, while the type of data used is secondary data or data obtained from library materials or literators that have to do with the object of research. The result of this research is that the Notary is responsible administratively, civilly, and criminally for his actions. Notaries/PPAT are required to follow the obligations and prohibitions in the process of making a deed and apply the principles and principles to be careful and careful, not taking sides with one of the parties, and must refuse to provide services if there is an untruth to start the process of making the deed. the professional position will run properly and will produce a quality deed, so that it gets legal protection if there is a lawsuit related to falsification of documents or deeds in the future. "

"Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Pokok permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak yang serta sanksi terhadap Notaris atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris JH ditemukan akta tersebut tidak dibacakan, tidak dibacakan akta tesersebut tidak memenuhi suatu unsur verleijden yang mempunyai arti disusun, dibacakan, dan ditandatangani dalam suatu akta autentik, maka dalam hal salah satu unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka perbuatan, perjanjian dan ketetapan itu beserta aktanya adalah tidak sah. Akibat hukum akta Notaris yang bukan kehendak dari para penghadap dan tidak dibacakan, maka akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut dapat terdegrasi menjadi akta di bawah tangan. Sanksi Notaris yang diberikan berupa sanksi teguran tertulis atau pemberhentian sementara dan apabila yang mengalami kerugian baik material dan immaterial, Notaris dapat diberikan sanksi perdata dan pidana.

---

Notary in running their office duties provides services to the public should be according to applicable rules. Principal issue raised is the validity of the deed and legal consequences against the deed of sale and purchase agreement made notary public who does not comply with the wishes of the parties as well as sanctions against the notary upon the making of a deed did not match with the will of the parties. Form of research that is used is the juridical normative research conducted by way of examining secondary data or references. The results of this research can be put forward that the validity of the deed made by a notary JH is found was not read, the deed was not read does not meet an element verleijden which means composed, recited, and signed in an authentic deed, then in terms of one of the items above are not met then the deeds, covenants and ordinances it along with the deed is not valid. Due to the law of notary deed which is not the will of the appearers and cannot be read in, then the deed that had been made by the notary can be degraded into a certificate under the hand. Notary sanctions provided in the form of a written reprimand sanction or suspension and in loss of good material and immaterial, the notary can be given civil and criminal sanctions."

"Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.g/2019/PN Pbr. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa akibat hukum dari Akta Perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu ganti kerugian dalam hal biaya perkara yang timbul.

---

This study discusses the responsibility of the Notary to the deed of agreement whose parties do not have the authority to act. This action is a form of negligence on the part of the Notary, for which he can be held accountable. The problems raised in this study are regarding the legal consequences of the deed which the parties do not have the authority to act, as well as the responsibility of the Notary to the agreement made based on the Pekanbaru Court Judgment Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr. The discussion of this research was carried out through literature study and analysis of the Pekanbaru Court Judgment Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr. To answer the problems in the research, a normative juridical research method is used, with an explanatory research typology. Based on the results of the analysis, it is known that the legal consequences of the Deed of Agreement whose parties do not have the authority to act based on the decision of the Pekanbaru District Court Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr is that the deed is considered to never exist. The Notary's responsibility for the agreement made based on the decision of the Pekanbaru District Court Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr is civil liability, namely compensation in terms of court costs that arise."

"Notaris dalam membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli sebagai akta pendahuluan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam hal notaris membuat akta yang objeknya terindikasi telah diperjualbelikan sebelumnya, hal tersebut sudah termasuk dalam hal perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak serta masuk dalam ranah tindak pidana serta pelanggaran jabatan notaris yang dapat mengakibatkan akta terkait dapat dibatalkan melalui pengadilan. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, akan dibahas mengenai keabsahan dan implikasi hukum tanggung jawab renteng notaris terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang disahkan dengan putusan pengadilan namun telah dibatalkan oleh para pihak menggunakan perjanjian di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbentuk yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah PPJB dalam kasus posisi adalah akta yang sah dikarenakan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris serta dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, akta notaris, maupun perjanjian yang disepakati kedua belah pihak

---

The Notary in making the Deed of Sale and Purchase Agreement as a preliminary deed before the Sale and Purchase Deed should meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 16 paragraph (1) of the Notary Position Act. Deed whose object is indicated to have been traded before, this is included in the case of fraud that harms one party and is included in the realm of criminal acts and violations of the position of a notary which can result in the related deed being canceled through the court. In connection with the case of the position in the study, it will be discussed regarding the Legality and Legal Implications of Notary Joint Responsibility for the PPJB Deed which was legalized by a court decision but has been canceled by the parties using an underhand agreement. The research method used is qualitative research in the form of normatif juridical. The result of the research is that the PPJB deed in the position case is a valid deed because it fulfills the legal requirements of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code and UUJN and can be canceled through a court decision, notarial deed, or an agreement agreed by both parties."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalan profesinya. Notaris dalam menjalankannya jabatannya tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Apabila, notaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuatnya. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat secara sepihak. Serta kewajiban dan pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Adapun metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yakni eksploratoris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan notaris dalam melakukan perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dilakukan secara sepihak dan perubahan pada akta PPJB tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak sehingga telah melanggar Pasal 48 ayat (2) UUJN, dan menyebabkan akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) UUJN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 3 ayat (4) KEN, pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan melawan hukum dan dijatuhi sanksi berupa ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan pemalsuan akta autentik dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sebagaimana diatur pada Pasal 391 ayat (1) jo. Pasal 392 ayat (1) huruf a KUHP.

---

Notary as general officials are authorized to make authentic deeds. Notary are responsible for maintaining public trust and upholding legal ethics and dignity in carrying out their profession. Notary in carrying out their positions are subject to the UUJN and the Notary Code of Ethics. If the notary does not comply with the applicable laws and regulations, Notary will obtain the sanctions in accordance with the violations that committed. This study discusses the legal consequences on the evidentiary power of the deed of amendment of the sale and purchase binding agreement (PPJB) made unilaterally. As well as the notary's obligation and responsibility for his actions that have violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN. The research method is normative juridical with an exploratory research typology. The type of data used in this study is in the form of secondary data. The data analysis is carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews with resource person. The results of this study show that the notary's act in making changes to the deed of sale and purchase binding agreement (PPJB) was carried out unilaterally and the changes to the PPJB deed were not signed by the parties so that it violated Article 48 paragraph (2) of the UUJN, and caused the authentic deed to be relegated to a deed under hand as stipulated in Article 48 paragraph (3) of the UUJN. Notaries can be held administratively liable which can be subject to sanctions as stipulated in Article 16 paragraph (11) of the UUJN and Article 3 paragraph (4) of the KEN, civil liability for unlawful acts and sanctions in the form of compensation as stipulated in Article 1365 of the Civil Code and criminal liability for the act of forgery of an authentic deed with a maximum imprisonment of 8 (eight) years as stipulated in Article 391 paragraph (1) jo. Article 392 paragraph (1) point a of the Penal Code."

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjaga keluhuran jabatannya dengan selalu mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris agar Notaris senantiasa berhati-hati dan tidak melaksanakan kesalahan dalam jabatannya, khususnya dalam tugasnya untuk membuat Akta Autentik. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik secara kode etik dan peraturan jabatan, serta secara perdata dan/atau pidana.Tesis ini bertujuan untuk menganalisa tentang kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya serta menganalisa keabsahan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Agar dapat menjawab masalah tersebut, Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian dekriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan, khususnya mengenai kesalahan Notaris yang didasarkan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 sebagai data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris RR, seorang Notaris/PPAT di Kota Tangerang. Kesalahan Notaris RR pada kasus ini yaitu disebabkan oleh keberpihakannya pada Penjual sehingga merugikan Pembeli dalam transaksi pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek sebuah tanah. Selanjutnya, MPPN tersebut menjatuhkan sanksi teguran tertulis karena Notaris RR telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan c serta Pasal 15 ayat (2) d dan e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Terhadap PPJB yang dibuat tersebut secara bentuknya ialah tetap akta autentik, secara fungsi menjadi akta dibawah tangan dan berdasarkan syarat sah perjanjiannya, akta menjadi batal demi hukum, sehingga, Notaris RR dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana diatur Pasal 84 UUJN.

---

Notary as a position of trust must maintain the dignity of her position by always obeying UUJN and Notary Code of Ethics so that the Notary is always be careful and do not carry out mistakes in her position, especially in her duty to make Authentic Deeds. If there are only a few mistakes made by the Notary, then the Notary must be able to account for her actions both in the code of ethics and rules of office, as well as in civil and/or criminal.

This thesis aims to analyze the mistakes made by the Notary in carrying out her position and analyze the validity of a Buy Sell Agreement Fastening (PPJB). In order to answer this problem, the author uses normative juridical research with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation, especially regarding the notarys faults based on the decision of the Notary Central Supervisory Board (MPPN) Number 19/B/MPPN/XII/2017 as secondary data.

Based on the results of the research, it was found that there was a violation of position carried out by Notary named RR, a Notary/PPAT in Tangerang City. Notary RRs fault in this case is caused by her partiality to the Seller in the transaction of making PPJB with the land as an object. Furthermore, the MPPN impose written warnings sanctions for her as because the Notary RR has violated the provisions in Article 16 paragraph (1) a and c and Article 15 paragraph (2) d and e of the Notary Position Act No. 2 of 2014 (UUJN). Against the PPJB, the form is to remain an authentic deed, functionally becomes an underhanded deed and based on the legal terms of the agreement, the deed becomes null and void, so that the Notary RR can be held accountable as stipulated in Article 84 of the UUJN."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan pemilik objek dan pertanggungjawaban PPAT atas pembuatan akta jual beli yang yang dibuat tanpa persetujuan pemilik objek. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa akibat hukum atas akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli yaitu batal demi hukum. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif atas perbuatannya. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya PPAT untuk hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu pengaturan lebih jelas terkait penyalahgunaan identitas dalam proses pembuatan akta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) in making the Sale and Purchase Deed (AJB) although only responsible for the formal truth, is still often exposed to problems related to the material truth of the deed he made. In this thesis there is a case where the legal owner of the object has never known and faced PPAT to make an AJB, but the name of the owner of the object as the seller has been included in the deed. The problem in this study is the legal consequences of making a deed of sale and purchase made by PPAT without the consent of the object owner and PPAT's responsibility for making a deed of sale and purchase made without the consent of the object owner. The discussion of this research was carried out by means of a literature study and analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1337 K/Pdt/2019. To answer these problems, normative juridical research methods are used with prescriptive research types and qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legal consequences of the deed that do not meet the subjective and objective requirements of the agreement, as well as the material requirements of the sale and purchase, are null and void. Then, PPAT can be held accountable in civil, criminal, and administrative ways for their actions. Suggestions that can be given are the need for PPAT to be careful, thorough, and thorough in carrying out their duties. In addition, clearer regulation is needed regarding the misuse of identity in the process of making the PPAT deed.Kata kunci: PPAT, the sale and purchase deed, unlawful act"