Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pergeseran fokus bantuan Bank Dunia di Indonesia yang mulai condong ke arah pengembangan sistem keuangan pemerintah pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran fokus tersebut terjadi karena dorongan kepentingan rezim keuangan internasional dan perubahan paradigma ekonomi. Hasil temuan dari penelitian ini juga menjelaskan kepentingan-kepentingan yang mendasari ketertarikan Bank Dunia mengembangkan sistem keuangan pemerintah di Indonesia.

---

In 2014 the World Bank's involvement in Indonesia development process has reached its sixth decade. And during that period, there are some notable shifts in their orientation. A significant one which is the focus of this study was the one that happened after Indonesian economic crisis in 1998. Using a qualitative literature research method, this study has found that the World Bank focus on the development of public financial system, was a reaction from the new paradigm as well as a response to regime demand to monitor everchanging economy in large developing country such as Indonesia."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Dunia dalam perkembangan sektor perlindungan sosial di Indonesia dengan menggunakan kerangka berpikir neo-gramscianism yang dikemukakan oleh Robert Cox. Tulisan ini mengkategorikan perkembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia ke dalam lima periode, yaitu i periode sebelum Krisis Finansial Asia 1997, ii periode diperkenalkannya program Jaring Pengaman Sosial JPS tahun 1997-2001, iii periode transisi program temporer menjadi program reguler terinstitusionalisasi tahun 2002-2004, iv periode pembentukan sistem jaminan sosial nasional tahun 2005-2011, dan v periode pengintegrasian institusi jaminan sosial tahun 2012 hingga saat ini. Dari hasil analisis yang dilakukan, tulisan ini berkesimpulan bahwa terdapat peranan Bank Dunia yang penting di dalam proses perkembangan program perlindungan sosial di Indonesia ditinjau dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan aktif Bank Dunia tersebut merupakan manifestasi dari fungsi Bank Dunia sebagai organisasi internasional untuk melanggengkan hegemoni norma neoliberalisme. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa agenda untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial merupakan suatu langkah yang harus ditempuh Bank Dunia untuk melanggengkan sistem hegemoni neoliberalisme yang ada.

---

ABSTRAKThis paper aims to analyze the role of the World Bank in the development of social protection policy in Indonesia using the neo gramscianism framework proposed by Robert Cox. This paper categorized the development of social protection system in Indonesia into five periods, namely i i the period before the 1997 Asian Financial Crisis, ii the introduction period of the Social Safety Net SSN 1997 2001, iii temporary transitional program period into an institutionalized program 2002 2004, iv the period of establishment of the national social security system in 2005 2011, v the period of integration of social security institutions in 2012 to the present. The result of the analysis concludes that, there is an important role of the Bank in the development process of social protection programmes in Indonesia, in terms of planning, implementation, supervision, and funding. This research argues that the World Bank rsquo s active involvement is a form of manifestation of the World Bank rsquo s function as an international organization to perpetuate the hegemony of neoliberalism values. Ultimately, this research concludes that the World Bank as the manifestation of the existing system of neoliberal hegemony in which the agenda to develop social protection system is an essential step to take to perpetuate the current system."

"ABSTRAKGlobalisasi pendidikan telah membuka ruang interaksi yang semakin intensif antara pemerintah suatu negara dengan institusi internasional seperti Bank Dunia. Di Indonesia, Bank Dunia berperan dalam mengarahkan haluan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia melalui serangkaian preskripsi kebijakan. Skripsi ini mempertanyakan dorongan Pemerintah Indonesia untuk menerima preskripsi reformasi pendidikan tinggi meskipun Pendidikan Tinggi kerapkali diposisikan sebagai infant industry bagi negara berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, skripsi ini menggunakan kerangka teori discursive institutionalism dan policy borrowing. Oleh sebab itu, skripsi ini menelaah beragam preskripsi Bank Dunia yang diturunkan ke dalam diskursus-diskursus Pemerintah Indonesia pada proses identifikasi kepentingan, konstruksi kebijakan, dan legitimasi kebijakan. Skripsi ini menunjukkan bahwa gagasan new paradigm dan knowledge economy yang berorientasi pada peningkaan daya saing berperan penting dalam mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi pasca krisis finansial 1997. Implikasi dari reformasi ini adalah perubahan cara melihat pendidikan dari pendidikan sebagai barang publik menjadi pendidikan sebagai barang privat. Kajian ini berguna untuk mengkaji bagaimana struktur memengaruhi agen di mana Bank Dunia memengaruhi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRAKThe globalization of education has opened an increasingly intensive interaction space between the governments of a country with international institutions such as the World Bank. In Indonesia, the World Bank plays a role in guiding the policy direction of higher education in Indonesia through a series of policy prescriptions. This thesis questioned the Indonesian Government s decision to receive a prescription for higher education reform although higher education is often positioned as an infant industry for developing countries. To answer the question, this thesis uses discursive institutionalism and policy borrowing theory. Therefore, this thesis examines the various World Bank prescriptions that are derived into Indonesian Government discourses on the process of identifying interests, policy constructs, and policy legitimacy. This thesis shows that the idea of new paradigm and knowledge economy oriented towards the enhancement of competitiveness play an important role in encouraging the Indonesian Government to undertake higher education reforms after the 1997 financial crisis. The implications of this reform are the change in how education is seen from education as public goods into education as private goods . This review is useful for assessing how structures affect agents in which the World Bank influences the Indonesian Government."

"Tesis ini membahas tentang analisis faktor-faktor determinan dari Net Stable Funding Ratio pasca krisis keuangan tahun 2008 pada bank devisa di Indonesia. Rasio modal, laju pertumbuhan dari kredit bersih, rasio pendapatan non bunga, rasio beban operasional per total aset, ukuran bank, dan kepemilikan bank digunakan sebagai faktor-faktor determinan dari NSFR. Penelitian ini menggunakan analisis regresi terhadap data panel model Fixed Effect. Hasil dari penelitian ini adalah faktor determinan laju pertumbuhan dari kredit bersih, rasio pendapatan non bunga, rasio beban operasional per total aset, kepemilikan pemerintah dan ukuran bank memiliki pengaruh terhadap nilai NSFR.

---

The focus of this study is the analysis of the determinant factors of the Net Stable Funding Ratio post financial crisis year 2008 on foreign exchange banks in Indonesia. Capital Ratio, Growth rate of net loans, Non Interest Share, Overhead per Total Asset, Size of bank, and ownership of bank are used as determinant factors of the NSFR. This study uses regression analysis on Fixed Effect panel data models. The result from this study is Growth rate of net loan, Non Interest Share, Overhead per Total Asset, State Owned and size of bank have an effect on the value of NSFR."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi kinerja bank-bank umum di Indonesia sebelum dan setelah krisis, serta melihat pengaruh kebijakan BI rate pemerintah terhadap efisiensi kinerja perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dan Spearman - s correlation. Dalam memodelkan DEA digunakan pendekatan intermediasi, produksi, dan nilai tambah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari ketiga pendekatan tersebut, semua memperlihatkan adanya efek dari krisis ekonomi global dengan adanya penurunan efisiensi kinerja bank pada tahun 2008, namun meningkat kembali pada tahun 2009. Dan tidak ada korelasi antara kebijakan BI rate terhadap efisiensi kinerja perbankan.

---

The purpose of this research is to measure Indonesia's bank efficiency before and after the global economic crisis in the late 2007, and to see the correlation between government's BI rate policy towards bank efficiency. The methods used in this research are data envelopment analysis (DEA) and Spearman's correlation. In modeling DEA, three different approaches are used: intermediation, production, and value added.

The result shows that the crisis affected bank efficiency which reflects in the decreasing efficiency score in 2008, but in 2009 the condition has improved and so did the efficiency score. And there is no correlation between BI rate policy with bank efficiency."

"ABSTRAKTesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakanekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untukmelakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkatinternasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintahIndonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulaimemperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalampenyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi diIndonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untukmendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yangmasih bertumpu pada negara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalamorientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapiBank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusatuntuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegarapinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalamkebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitasepistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesiaeconomic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out ananalysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the internationallevel, influencing government policy lending to the post-New Order. A period inwhich the World Bank began introducing governance policies and institutionsdevelopment in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia.This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in thestructure of the Indonesian economy which is still based on the state.These results indicate that although there is a change in the orientation ofthe World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bankcan not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use theseinstitutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries.Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is stronglyinfluenced by the presence of the political elite and liberal epistemic communitywithin the country."

"Skripsi ini membahas latar belakang PT Bank ABC, Tbk. berlangganan asuransi Bankers Blanket Bond. Asuransi Bankers Blanket Bond adalah mekanisme sukarela untuk mengalihkan sejumlah risiko perbankan di luar kewajiban yang ditetapkan Bank Indonesia seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), audit internal, dan strategi anti-fraud. Penelitian ini juga membahas isi polis dan prosedur pembayaran ganti rugi asuransi Bankers Blanket Bond. Meskipun penting, ternyata masih banyak bank di Indonesia yang belum berlangganan asuransi ini. Penelitian ini mencoba menganalisis kemungkinan terjadinya bias psikologis, serta memberikan rekomendasi untuk mendorong asuransi dengan pendekatan libertarian paternalism melalui perubahan aturan standar (default rule).

---

This thesis discusses about PT Bank ABC, Tbk. attitude towards fraud as the reason to take out Bankers Blanket Bond. Bankers Blanket Bond itself is a voluntary mechanism for transferring banking risks, beside such obligations as setting aside reserve, internal audit, and anti-fraud strategy required by Bank Indonesia. The insurance policy and claim procedures are elaborated as well. Despite its significance, this insurance has not attracted Indonesian banks due to some possible psychological biases. To correct error in judgment and decision-making, a libertarian paternalistic policy recommendation is offered. Banks are "nudged" to obtain the insurance through changing the default rule."

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."

"Skripsi ini berisi tentang strategi kebijakan tata kelola modal asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi setelah krisis di tahun 1997-1998 hingga 2012. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi kebijakan tata kelola investasi asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 1997-1998 hingga 2012. Penelitian ini adalah eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan menggunakan ekonomi-politik Keynesian, teori otonomi relatif negara (Bob Jessop), dan konsep makroekonomi dan mikroekonomi. Hasilnya ialah posisi dan peran modal asing mengalami pasang-surut dalam kontribusi terhadap pemulihan dan pembangunan ekonomi di kedua negara. Lalu, karakteristik Indonesia lebih mengarahkan modal asing di sektor ekstraktif sedangkan Tiongkok lebih mengarahkan modal asing untuk masuk sektor manufaktur dan pengembangan teknologi. Hasil penelitian skripsi menunjukkan Tiongkok berdasarkan indikator makroekonomi lebih berhasil mengelola modal asing dibandingkan Indonesia. Namun berdasarkan indikator mikroekonomi, kedua negara tersebut masih mengalami masalah dalam tata kelola modal asing yakni meningkatnya kesenjangan kekayaan serta masalah kerusakan lingkungan.

---

This thesis examines policy strategies to govern foreign capital of the Republic of Indonesia in comparison with that of the People Republic of China (PRC) during economy recovery after crisis in 1997-1998 until 2012. Problems studied in this thesis are how the two states govern foreign investment during economic recovery between 1997-1998 and 2012. This research is an explanatory research using qualitative methods. This research employs Keynesian political economy approach, the theory of the relative autonomy of the state (Bob Jessop), and the concept of macroeconomics and microeconomics in explaining both state’s foreign capital governance.

The study finds that position and role of foreign capital have ups and downs in contributing to economic recovery and development in both countries. Indonesia emphasized more on direct foreign investment in the extractive sector, while China more on manufacturing sector and investment on high technology. In the end, based on macroeconomic indicators, China is more successful in managing foreign capital than Indonesia. However, based on microeconomic indicators, both countries are still experiencing problems in governing foreign capital in order to reduce economic gap and cope with environmental degradation."