Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan klausula eksonerasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum, tetapi pihak yang memuat klausula eksonerasi tersebut tentunya akan bersikeras bahwa klausula tersebut sah dan mengikat para pihak. Maka dari itu, pihak yang dirugikan harus mengajukan pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dikarenakan pengabulan pembatalan perjanjian dan ganti kerugian bergantung pada diskresi hakim dalam memutus, maka penilaian hakim terhadap adanya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian menjadi sangat penting. Terlebih lagi, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengikat hakim untuk memutus sesuai dengan penilaian hakim terdahulu terhadap perkara yang sama sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penilaian dari masing- masing hakim. Seperti dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, majelis hakim menimbang bahwa addendum-addendum yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dengan memberikan tanda tangan di atas materai. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014, meskipun Penggugat telah menyepakati perjanjian yang memuat klausula eksonerasi, hakim mengabulkan pembatalan klausula eksonerasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk mengetahui kecenderungan penilaian hakim di Indonesia dalam memutus pembatalan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi. Adapun dari putusan-putusan pengadilan yang telah dianalisis, diketahui bahwa belum semua hakim paham mengenai bagaimana suatu klausula dikatakan sebagai klausula eksonerasi dan dasar batalnya klausula eksonerasi. Dari kelima putusan yang dianalisis, hanya satu pertimbangan hakim yang tepat menilai mengenai klausula eksonerasi. Selebihnya, hakim seolah-olah belum dapat membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi. Padahal, meskipun telah disepakati oleh keduanya, klausula eksonerasi tetap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the cancellation of the exoneration clause in a tort lawsuit. Even though the exoneration clause has the effect of being null and void, the party that contains the exoneration clause will of course insist that the clause is valid and binding on the parties. Therefore, the aggrieved party must submit an annulment through a lawsuit to the Court as stipulated in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code. However, because the acceptance of the cancellation of the agreement and compensation depends on the judge's discretion in deciding, the judge's assessment of the existence of an exoneration clause in an agreement becomes very important. What's more, in Indonesia there are no provisions that bind judges to decide in accordance with the previous judge's assessment of the same case so that it is possible for differences in the assessment of each judge. As in Decision Number 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, the panel of judges considered that the addendums made between the Plaintiff and the Defendant had been approved by the Plaintiff and the Defendant by signing on stamp duty. Meanwhile, in Decision Number 334 PK/Pdt/2014, even though the Plaintiff had agreed to an agreement containing an exoneration clause, the judge granted the cancellation of the exoneration clause. By using normative juridical research methods, this paper will analyze relevant court decisions to find out the tendency of judges in Indonesia to decide on the cancellation of agreements containing exoneration clauses. As for the court decisions that have been analyzed, it is known that not all judges understand how a clause is said to be an exoneration clause and the basis for canceling an exoneration clause. Of the five decisions analyzed, only one judge's consideration was the right one to evaluate regarding the exoneration clause. In addition, the judges seemed unable to distinguish between standard clauses and exoneration clauses. In fact, even though both have agreed, the exoneration clause remains null and void based on Article 1494 of the Civil Code and Article 18 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Act."

"Pembatalan secara sepihak oleh penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy berdampak bagi para pihak yaitu notaris dan pembeli tidak mendapatkan hak yang seharusunya didapatkan yaitu berupa unit apartemen xy, akibat tindakan tersebut perlu adanya penyelesaian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian mengenai perlindungan hukum untuk para pihak atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak, selain itu dampak bagi para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan perlindungan hukum dibagi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, kedua pengertian bertujuan untuk melindungi para pihak guna mencegah pelanggaran dan mengembalikan keadaan semula. Prateknya penjual melakukan pembatalan secara sepihak dan merugikan pembeli. Tindakan tersebut tidak membatalkan perjanjian karena upaya penjual bertentangan dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy hanya terkait wanprestasi hanya melibatkan pembeli dan penjual, namun dalam kasus ini posisi notaris  dalam perkara tersebut yang menjadi tergugat terlihat kurang tepat. Secara keseluruhan untuk para pihak perlindungan hukum baik dari dalam perjanjian dan dan putusan pengadilan negeri jakarta utara masih kurang maksimal untuk pelaksanaannya.

---

The unilateral cancellation of the XY Apartment Sale and Purchase Agreement has an impact on the parties, one of which is the Notary and the buyer. As a result of the problems that occur, the buyer does not get the rights that should be obtained, namely in the form of the XY Apartment unit. The problem that arises is that the impact of default is that appropriate settlement efforts are needed for the parties. This legal research was conducted to find out and analyze the legal protection of the parties for the unilateral cancellation of the binding sale and purchase agreement. This research was conducted using descriptive analysis research methods. The method used is normative juridical aiming to examine the principles, rules of legislation, court decisions, agreements and further doctrine regarding legal protection for the parties as a result of one party defaulting. The type of research used is a perspective carried out to find out and explain more deeply and analyze whether the court's decision has provided legal protection and the right settlement of default. The results of the study indicate that legal protection is divided into 2 parts, namely preventive legal protection and repressive legal protection, which both preventive and repressive legal protections aim to protect the rights and obligations of the parties in the agreement. Regarding the court decision that was decided by the judge, it was explained that the default only involved the parties and the notary only made the deed in accordance with the interests of the two parties."

"Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Tidak hanya membuat akta autentik, notaris juga diberi kewenangan untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada instansi pemerintahan yang telah ditunjuk. Namun, ada kalanya di dalam proses pembuatan akta maupun proses pendaftaran dari akta tersebut kepada instansi pemerintahan terjadi kesalahan. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena ditemukan adanya cacat prosedur. Kelalaian tersebut selain memiliki dampak terhadap keabsahan akta tersebut, juga tentu menimbulkan akibat hukum. Dalam penelitian ini, masalah yang kemudian dibahas adalah terkait dengan akibat hukum bagi Akta Perubahan Yayasan yang telah disahkan sebelumnya dan prosedur pembatalan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan. Metode penelitian yang digunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan dengan tipe penelitian eksplanatoris, dapat ditarik hasil analisis yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena terdapat cacat prosedur dan cacat substansi. Surat Keputusan Pencabutan terhadap Surat Penerimaan Data Yayasan tidak serta merta membatalkan akta yang dibuat oleh notaris karena cacat prosedur dan cacat substansi hanya ditujukan pada proses pembuatan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan yang terdapat cacat di dalamnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka disarankan agar notaris dapat lebih cermat dan lebih teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Saran lain yang dapat diberikan terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengeluarkan surat penerimaan, kedepannya dapat lebih cermat lagi terkait proses penerimaan perubahan data yayasan tersebut dapat dipastikan jika memang di dalam prosedur pelaksanaannya terdapat prosedur yang belum sempurna sebaiknya jangan dikeluarkan surat penerimaan sampai prosedur terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

---

A notary is an official who is authorized by law to make an authentic deed. Not only making an authentic deed, a notary is also given the authority to register the deed he has made to a government agency that has been appointed. However, there are times when an error occurs in the process of making the deed and the registration process of the deed to a government agency. This study discusses the legal consequences of canceling the Deed of Change of Foundation after the issuance of the Decree on Revocation due to procedural defects. This negligence not only has an impact on the validity of the product, but also has legal consequences. In this study, the issues to be discussed are related to the legal consequences for the previously approved Foundation Amendment Deed and the procedure for canceling the Foundation Data Change Acceptance Letter with the issuance of a Decree. By using research methods in the form of normative juridical research and with explanatory analytical research types, the results of the analysis can be drawn, namely the issuance of a Decision Letter of Revocation because there are procedural defects and substance defects. The Decree on the Revocation of the Foundation Data Acceptance Letter does not necessarily cancel the deed made by the notary due to procedural defects and substance defects, only aimed at the process of making the Foundation Data Change Acceptance Letter which contains defects in it. Based on the results of the analysis, it is suggested that notaries can be more careful and more thorough in carrying out their duties and authorities. Another suggestion that can be given is related to the authority of the Directorate General of General Legal Administration to issue acceptance letters, in the future it can be more careful regarding the process of accepting changes to the foundation data. and well fulfilled."

"Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu ajaran dalam hukum perdata yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam praktik ajaran ini banyak digunakan oleh Hakim sebagai salah satu sebab dibatalkannya perjanjian akibat adanya cacat kehendak. Berbeda halnya dengan Belanda yang hukumnya sedikit banyak di adopsi di Indonesia melalui Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) sudah menjadikan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan dibatalkannya suatu perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dari penyalahgunaan keadaan baik berdasarkan pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkembangan terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan berdasarkan pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan, di mana, penyalahgunaan keadaan yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap sebab atau klausula yang halal menjadi sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan sebagai syarat subyektif yang berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. 

---

Abuse of circumstances is one of the doctrine in civil law that has not been specifically regulated in the laws and regulations in Indonesia. However, in practice, it is widely used by judges as one of the reasons for the cancellation of the agreement due to a defect of will. This is different from the Netherlands, whose law was more or less adopted in Indonesia, through Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) has used the abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as one of the reasons for cancelling an agreement. The purpose of this study is to determine the development of the abuse of the circumstances based on the opinions of experts, laws and regulations, and court decisions. This research is a normative juridical research using a qualitative approach that will produce analytical descriptive data. Based on the research conducted, it can be concluded that there has been a development of the doctrine of abuse of circumstances based on the opinions of experts, laws and regulations, and court decisions where the abuse of circumstances that previously considered as a violation of a lawful clause become a violation of the agreement as a subjective condition which results in the cancellation of the agreement. "