Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan kontra-terorisme adalah salah satu pilar utama Indonesia melawan terorisme serta upaya mencegah adanya serangan serangan teror di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini berusaha memberikan penilaian obyektif terhadap efektivitas kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Aksi-aksi serangan teror yang masih terjadi di Indonesia, terutama selama periode 2009 – 2018 adalah salah satu indikator ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia masih kurang efektif. Banyak pendapat menyatakan bahwa salah satu sebab ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme di Indonesia adalah ketidakmampuan regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memberikan landasan hukum untuk mencegah serangan teror sebelum kejadian. Tesis ini mengajukan alternatif jawaban terhadap pertanyaan mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia dinilai kurang efektif. Pertama, berdasarkan tipologi Zelinsky dan Shubik, terjadi evolusi perubahan organisasi teroris di Indonesia. Kedua, berdasarkan kerangka pemikiran Ranya Ahmed, terjadi perubahan target sasaran serangan teror di Indonesia. Ketiga, menurut Leo Suryadinata dan Kirsten Schulze terjadi perubahan taktik operasional dari kelompok teroris di Indonesia. Ketiga kerangka pemikiran tersebut memberikan hipotesa penelitian bahwa evolusi perubahan kelompok teror di Indonesia tidak dapat diakomodasi oleh kebijakan kontra-terorisme yang ada. Kebijakan yang kurang beradaptasi terhadap evolusi kelompok teroris di Indonesia menjadikan kebijakan kontra-terorisme kurang efektif mencegah serangan aksi teror di Indonesia.

---

Counter-terrorism policy is a main pilar on Indonesia’s attempt to eradicate terrorism and also an effort to prevent terrorists’ attacks within the territory. This study aims to objectively measures the effectivity of Indonesian counter-terrorism policy. Terrorists’ attacks which still happened within the period of 2009-2018 were a clear indication that the counter-terrorism policy remains ineffective. Hence, the main question in this study is why the policy is still ineffective. Previous studies suggest that Indonesian laws and regulations do not accommodate appropriate measures to prevent terrorists attacks from happening. This study would like to add an alternative answer to the question. It is important to acknowledge in this study that terrorists’ networks do evolve. A study made by Zelinsky and Shubik recognised terrorists organisation and structure might evolve based on command and financial structures. Another study made by Ranya Ahmed concluded that terrorist networks have different targets in their actions. Another study also assumed that terrorist networks might change their operational tactics due to modification in technology. Based on those assumptions, a working hypothesis of this study is Indonesian counter-terrorism policy is not flexible enough and not able to accommodate different evolutions of Indonesian terrorist networks."

"Tulisan ini menjelaskan mengapa suatu negara memilih untuk membangun kerja sama atau menutup diri dengan negara lain di tingkat bilateral. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi pilihan tersebut meskipun hubungan keduanya sedang memburuk. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori Dilema Kemanan (Prisoners’ Dilemma) untuk menjelaskan perbedaan sikap India terhadap Sri Lanka dan Pakistan dalam membangun kerja sama keamanan untuk membendung ancaman terorisme. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menunjukkan bahwa keuntungan dan konsepsi positif yang dimiliki Sri Lanka menumbuhkan rasa percaya (trust) yang cukup bagi India untuk membangun kerja sama. Meskipun terdapat sejarah keamanan yang buruk, namun India tetap mempertimbangkan keuntungan kerja sama yang lebih besar.  Akan tetapi, pilihan membelot diambil oleh India terhadap Pakistan karena adanya faktor sejarah serta keuntungan masa depan yang tidak akan diperoleh oleh India. Oleh karena itu, kerja sama kontra teror berhasil dibangun secara stabil antara India-Sri Lanka namun tidak dengan India dan Pakistan.

---

This article explains why a country chooses to build cooperation or close itself with other countries at the bilateral level. Various factors are behind this choice even though the relationship between the two is deteriorating. The analysis in this thesis uses the Prisoners' Dilemma theory to explain the differences in India's attitudes towards Sri Lanka and Pakistan in building security cooperation to stem the threat of terrorism. The results of this research using qualitative methods show that the advantages and positive conceptions of Sri Lanka foster sufficient trust for India to build cooperation. Despite a poor security history, India still considers the benefits of greater cooperation. However, India chose to defect to Pakistan because of historical factors and future benefits that India would not obtain. Therefore, counter-terror cooperation has been successfully established stably between India and Sri Lanka but not between India and Pakistan."

"Tesis ini membahas mengenai ancaman teror di Indonesia dan kemungkinan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme secara langsung dengan menggunakan pendekatan teori sekuritisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif. Berdasarkan tingkat eskalasi ancaman dan menggunakan teori sekuritisasi, TNI dapat dilibatkan dalam penangan teror secara langsung untuk kemudian berkolaborasi dengan Polisi dan unsur intelijen untuk membentuk sebuah badan gabungan yang khusus menangani terorisme.

---

This qualitative and explanative thesis aims to describe terrorism threat in Indonesia and involvement possibility of Indonesian National Army (TNI) in direct counter-efforts of terrorism using securitization approach. Based on escalation level of terrorism threat and using of securitization approach, TNI could be involved in direct counter-efforts and then in collaboration with police officer and intelligence agency under coordinate by Desk of Special Task Force."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran Pesantren Ali Maksum dalam upayamelawan ideologi jihad radikal yang disebarluaskan oleh kelompok terorisme.Skripsi ini melihat peran pesantren sebagai sebuah reaksi sosial masyarakatterhadap kejahatan. Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitianini adalah peacemaking criminology dan pendekatan secara soft-approach dalampenanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukanadalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan penelusuran datasekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian ini menemukan bentuk-bentuk dari peran pesantren dalammelawan ideologi jihad radikal. Bentuk-bentuk tersebut berupa pelibatanmasyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan pesantren dan adanya wacanapengganti sebagai sebuah cara untuk melawan ideologi jihad radikal. Namundemikian, penelitian ini tidak bisa digeneralisasi terhadap pesantren yang lain.Selain itu penelitian ini hanya mendeskripsikan peran pesantren dan tidak melihatefektifitas keberhasilan dari program mereka.

---

ABSTRACTThis minithesis discussed about the role of pesantren in efforts against ideologyjihad radical being disseminated by a group of terrorism. This minithesis looked atthe role of boarding school as a social community reaction to the crime. Thetheory and concept that used in this research is peacemaking criminology and softapproach on counter-terrorism. This research used the qualitative approach withfield research methods. The technique of collecting data is by using observation,interview and tracing data secondary pertaining to issues discussed in thisresearch. The result of this research found the forms of the role of pesantren incounter-ideologi of Radical Jihadi. These forms of involvement of the communityin the activities held there and the presence of substitute discourse as a way tocounter-ideology of radical jihadi. However, these studies cannot be generalizedto other pesantren. In addition this study only describes the role of pesantren andnot see effectiveness the success of their programs."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

AbstractThis research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach."

"Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF. Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag.

---

Terrorist acts involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) are still happening in Indonesia. This is inseparable from the defeat of ISIS in Syria which caused its members to return to their countries of origin, including Indonesia. The National Counterterrorism Agency (BNPT) has formed a task force to specifically deal with FTF, but in its implementation there are many obstacles that are not optimal. Sectoral ego is still an obstacle in handling FTF. So that Collaborative Government Theory is used in solving FTF problems. Qualitative research methods using the Delphi method are used to produce a Comprehensive Counter Terrorism Model which is expected to reduce acts of terrorism carried out by the FTF. The Comprehensive Counter Terrorism Model is led by the BNPT FTF Task Force with members from related institutions and ministries, namely the TNI, Polri, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Director General of Immigration, PPATK, Ministry of Social Affairs and Ministry of Religion."

"Banyak pihak memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menjalankan strategi kontra-terorismenya. Keberhasilan ini antara lain ditunjukkan dengan kemampuan densus 88 menangkap para pelaku, anggota serta pendukungnya. Keberhasilan ini didukung pula dengan kemampuan intelejen nasional dalam mengumpulkan informasi. Walaupun begitu pemerintah harus melakukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya menggunakan pendekatan secara 'hard' namun juga 'soft'. Strategi ini harus dibuat secara terpadu dan menyeluruh, mulai dari upaya preventif, penangkapan, rehabilitasi sampai pada program pengawasan."

"ABSTRAK<Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari pembuatan sebuah institusi atau kebijakan di masa lalu terhadap pembuatan institusi atau kebijakan di masa depan. Dengan menggunakan kasus pembuatan kebijakan pengawasan di Amerika Serikat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari increasing returns yang timbul dari pembuatan Patriot Act pada tahun 2001 dan peristiwa pengungkapan pengawasan global oleh Snowden pada tahun 2013 sebagai exogenous shock terhadap pembuatan Freedom Act pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teori path-dependence, yang memosisikan Amerika Serikat ke dalam sebuah jalur pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan data. Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Patriot Act memengaruhi pembuatan Freedom Act melalui 6 mekanisme increasing returns dengan cara menguatkan jalur Patriot dan menghilangkan opsi atau pilihan baru yang dimunculkan oleh peristiwa Snowden sebagai exogenous shock.

---

ABSTRACT

This research discusses the impacts of an institution or policy-making process in the past on a future institution or policy. By using U.S counter-terrorism surveillance policy-making process as its case, the purpose of this study is to identify the impacts of increasing returns which was formed by the Patriot Act since 2001 and the role of Global Surveillance Disclosure by Edward Snowden in 2013 as an exogenous shock, on the making of Freedom Act between 2013 and 2015. This research uses the path-dependence theory which positioned the U.S on a trajectory path. The method used in this research is qualitative method, with literature study as its method of data collection. The findings of this research shown that Patriot Act affects the Freedom Act making-process through 6 differents mechanisms of increasing returns having role to reinforce the Patriot path and eliminate all the options brought by the Snowden Disclosure as an exogenous shock"

"Unmanned Aerial Vehicle (UAV) merupakan pesawat tanpa awak yang bersenjata, yang juga adalah sebagai salah satu teknologi mutakhir yang dikembangkan Amerika Serikat. UAV memiliki begitu banyak kelebihan dibandingkan dengan jenis senjata lain, UAV digunakan di berbagai negara di dunia sebagai bagian dari operasi kontra-terorisme Amerika Serikat. Namun, pada kenyataannya, penggunaan UAV di Pakistan pada tahun 2004 hingga 2012 tidak berhasil mengurangi serangan teroris di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa ketidakberhasilan penggunaan UAV tersebut terjadi menggunakan metode congruence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberhasilan tersebut terjadi karena (1) Amerika Serikat tidak benar-benar memahami karakteristik kelompok teroris di Pakistan, (2) adanya kesalahan dalam proses pembuatan keputusan dilihat dari intelligence cycle, dan (3) tidak adanya dukungan dari masyarakat lokal Pakistan.

---

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is an armed unmanned plane, which is also one of the most advanced technologies developed by the United States. UAV is more superior compared with other kinds of weapon. Currently, it is used in many parts of the world as a part of the United States’ counter-terrorism measure. However, the use of UAV in Pakistan since 2004 to 2012 does not successfully reduce the number of terrorist attack that happens on that country. This research aims to figure out the reasons behind this failure through the use of congruence in retrospective. The results show that the failure of UAV relies upon 3 factors: (1) US did not really understand the characteristic of targeted terrorist organizations, (2) there is a mistake in the decision making based on the intelligence cycle, and (3) the nonexistent of local society’s support."

"Terorisme yang kian terjadi di Prancis menuntut pemerintah Prancis untuk mengatasinya. Pengambilan kebijakan L’Étatd’urgence atau status Negara Darurat merupakan salah satu cara yang diambil oleh Pemerintah Prancis. Kebijakan ini terus diperbaharui sesuai dengan motif dan kondisi saat terjadi serangan terorisme. Artikel ini bertujuan untuk menemukan adanya perubahan terkait pemberlakuan L’État d’urgencedalam upaya melawan terorisme di Prancis terutama pascaserangan Paris 2015 yang dibatasi hingga 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik yang mencakup keputusan dan kebijakan serta metodologi naratif untuk melihat aspek sebab-akibat yang terjadi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan L’État d’urgence yang diambil oleh Pemerintah Prancis mengalami perubahan guna menyelamatkan kedaulatan rakyat sesuai dengan salah satu tugas pemerintah yang ditegaskan dalam konstitusi Prancis.

---

Terrorism that is increasingly happening in France demandsthe French government to overcome it. Taking the L'Étatd'urgence policy or State of Emergency status is one of theways taken by the French Government. This policy iscontinuously updated according to the motives and conditionswhen a terrorist attack occurs. This article aims to find anychanges regarding the implementation of L'État d'urgence in efforts to fight terrorism in France, especially after the 2015 Paris Attacks which are limited to 2020. This study uses a political history approach that includes decisions and policiesas well as a narrative methodology to look at causal aspectsthat happened. This research shows that the L'État d'urgencepolicy taken by the French Government has changed in order to save the people's sovereignty in accordance with one of thegovernment's tasks as defined in the French constitution."