Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,  hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton.

---

This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values ​​that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton."

"Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton.

---

This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton."

"Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebutuhan daerah dan kehendak masyarakat DIY itu sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Status istimewa yang dimiliki oleh DIY merupakan fakta sejarah yang tidak akan terhapus oleh kondisi jaman yang berubah. Fungsi membentuk undang-undang (legislasi) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Padahal melalui fungsi legislasi, DPD diharapkan menjadi lembaga yang dapat menjembatani kepentingan daerah di tingkat pusat salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Hal yang menarik terkait dengan peran DPD di dalam pembentukan UUK DIY adalah keterlibatan DPD yang cukup jauh padahal selama ini keterlibatan DPD dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang hanya sebatas menyampaikan pandangan dan pendapat akhir saja. Keterlibatan DPD yang cukup jauh tersebut tidak lepas dari pendekatan politik yang dilakukan oleh Pimpinan Komite I DPD kepada Pimpinan Komisi II DPR. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, dan Tata Tertib DPR, belum memberikan ruang kepada DPD untuk ikut membahas secara penuh dalam proses Pembicaraan Tingkat I. Padahal keberadaan DPD terbukti dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pemberdayaan daerah-daerah.

---

The specialty of Yogyakarta Special Region is a regional needs and desires Yogyakarta community itself in its efforts to improve the welfare of the people guaranteed by the Constitution. Special status held by Yogyakarta is a fact of history that will not be erased by the time the conditions change. Functions make statutes (legislation) that is owned by the Regional of the Representative Council of the Republic of Indonesia (Senate) is still very weak in comparison to the House of Rerepsentative and the President. Through the legislative function, Senate of Indonesia is expected to be an institution that can bridge the interests of the region at the central one of which is the establishment of the Law Privileges Yogyakarta. (UUK DIY). The interesting thing related to Senate's role in the formation of UUK DIY engagement Senate is quite far but so far Senate involvement in any discussion of the draft law was limited to conveying the views and opinions of the end of the course. Involvement Senate could not be separated far enough from the political approach taken by the Chair of Committee I Senate to the Chair of Commission II House. Law No. 27 In 2009, Law no. 12 In 2011, and the Discipline of the House, not to give space to discuss the Council to participate fully in the Discussion Level I. Though the presence of Senate proven to improve national defense through empowerment of the regions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi wisatawan lokal, nasional, dan internasional tentang manajemen pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini juga meneliti persepsi wisatawan tentang kontribusi, pengungkapan, dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan manajemen pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini adalah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2017-2019 dan totalsampel 384 responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada persepsi yang sama di antara mereka kelompok wisatawan mengenai pengelolaan pariwisata berkelanjutan mungkin karena kesadaran tinggi para wisatawan yang sudah mereka miliki tentang keberlanjutan secara umum. Namun, ada perbedaan persepsi antara kelompok wisatawan dalam hal kontribusi, pengungkapan, dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan berkelanjutan manajemen Pariwisata. Wisatawan internasional memiliki persepsi tertinggi dalam hal kontribusi, seperti membeli produk lokal. Selain itu, wisatawan internasional juga punya persepsi yang lebih tinggi tentang pengungkapan dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan pariwisata berkelanjutan mungkin karena wisatawan internasional sudah terbiasa mendapatkan pengungkapan informasi di negara mereka. Dengan penelitian ini, maka Diharapkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan akan meningkat, dan manajer pariwisata akan mengungkapkan kontribusi yang diberikan oleh wisatawan dan/atau manajemen pariwisata secara keseluruhan.

---

This study aims to examine the perceptions of local, national and international tourists about sustainable tourism management. Furthermore, this study also examined tourist perceptions about the contribution, disclosure, and completeness of the indicators for the disclosure of sustainable tourism management. This research was conducted in the Special Region of Yogyakarta with the period 2017-2019 and in total a sample of 384 respondents. This research shows that there is a similar perception among those groups of tourists regarding the management of sustainable tourism it might be due the high awareness of the tourists they already have about sustainability in general. However, there are differences in perceptions between groups of tourists in terms of contribution, disclosure, and completeness of the indicators for the ongoing disclosure of Tourism management. International tourists have the highest perception in terms of contributions, such as buying local products. In addition, international tourists also have Higher perceptions about disclosure and the completeness of indicators for disclosure of sustainable tourism may be due to international tourists already accustomed to getting information disclosed in their country. With this research, it is hoped that the involvement of stakeholders in sustainable tourism management will increase, and tourism managers will reveal the contribution made by tourists and/or tourism management as a whole."

"Kabupaten Bantul memiliki berbagai potensi wisata seperti wisata alam dan wisata budaya. Potensi wisata tersebut perlu didukung sarana dan prasarana yang baik untuk mengembangkan objek wisata sehingga menarik wisatawan. Beberapa objek wisata di Kabupaten Bantul masih membutuhkan perbaikan terhadap sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahap perkembangan objek wisata di Kabupaten Bantul dan menganalisis hubungan antara tahap perkembangan objek wisata dengan jenis objek wisata dan bentuk medan Kabupaten Bantul. Variabel yang digunakan meliputi jumlah wisatawan objek wisata, fasilitas objek wisata primer, sekunder dan kondisional, aksesibilitas, komersialisasi, dan promosi. Metode yang digunakan adalah analisis spasial dan analisis statistik chi-square. Data yang telah diperoleh dari masing-masing objek wisata dikelompokkan berdasarkan tahap perkembangan objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perkembangan objek wisata di Kabupaten Bantul berada pada tahap perkembangan kedua Involvement, tahap pekembangan ketiga Development dan tahap perkembangan keempat Consolidation. Berdasarkan analisis statistik menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis objek wisata dan bentuk medan terhadap tahap perkembangan objek wisata pada tingkat signifikansi = 0,05.

---

Bantul Regency has various tourism potentials such as nature tourism and cultural tourism. Tourism potential need to be supported by good facilities and infrastructure to develop tourist object so as to attract tourists. Several tourism object in Bantul Regency still need improvement on facilities and infrastructure. This study aims to analyze the development stage of tourism object, analyzing the development stage of the tourism object based on the type of tourism object and terrain of bantul regency. Variables used include the number of visitor tourism object, tourism object facilities primary, secondary and conditional , accessibility, commercialization, and promotion. The data have been obtained from each tourism object is grouped based on the development stage of tourism object. The method used are spatial analysis and statistical analysis chi square. The results showed that the stage of development of tourism object in bantul regency is in the second stage of development involvement , third development stage development and fourth stage of development consolidation . Based on statistical analysis shows no significant relationship between type of tourism object and terrain towards the development stage of the tourist object at the level of significance 0.05."

"Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah otonom penyandang status “istimewa” di Indonesia, memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat, terutama dibawah payung hukum UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa produk peraturan hukum lainnya. Keistimewaan tersebut terutama terletak pada penetapan jabatan Kepala Daerah (KDH) yang tidak terikat pada ketentuan tentang masa jabatan, syarat, dan tata cara pengangkatan KDH seperti yang berlaku di daerah otonom lainnya. Pengisian jabatan KDH DIY dilakukan melalui sistem pengangkatan dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono, sedang jabatan Wakil KDH dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sri Paku Alam. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi besar terhadap keistimewaan Provinsi DIY, karena undang-undang tersebut justru menyatakan tidak berlaku (mencabut) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi rujukan keistimewaan; akibatnya sistem pengisian jabatan KDH di Provinsi DIY secara hukum harus mengikuti sistem pemilihan KDH secara langsung dan berlakunya pembatasan masa jabatan bagi KDH Provinsi DIY. Pemberlakuan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan KDH dan Wakil KDH Provinsi DIY tersebut mengakibatkan hilangnya Keistimewaan Provinsi DIY yang telah dijamin oleh UUD Negara RI tahun 1945. Skripsi ini membahas status hukum Provinsi DIY di Indonesia, khususnya terkait dengan jabatan Kepala Daerahnya, menyusul lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Provinsi DIY, karena Undang-undang tersebut sangat dibutuhkan untuk pengaturan secara menyeluruh dan terintegrasi Provinsi DIY, khususnya terkait dengan sistem pengisian jabatan Kepala Daerahnya, serta untuk pelestarian kearifan lokal di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi.

---

Yogyakarta Special Region (DIY) Province as one of the autonomous regions with “special” status in Indonesia, has a very strong legal position, mainly under the legal umbrella of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law Number 22 of 1999 on Regional Government and a few other products of legal regulations. This special status lies mainly in the establishment of the position of the Regional Head (KDH) that is not bound to stipulations on term of occupation, requirement, and ways of KDH appointment valid in other autonomous regions. Appointment of the KDH DIY position is carried out by a system of appointment by considering a candidate, descent of Sri Sultan Hamengku Buwono, while the position of the position of Vice Regional Head is appointed by considering a candidate, descent of Sri Paku Alam. The formation of the Law Number 32 of 2004 on Regional Government brings great implication on the special status of DIY Province, because this law exactly states unvalid (revokes) the Law Number 22 of 1999 on Regional Government that refers to the special status; consequently the system of the appointment of the KDH position in the DIY Province legally should follow the system of a direct sistem of KDH election, and the validness of the limit of the term of occupation for the KDH of DIY Province. The validness of stipulation of Act Number 32 Year 2004 on Regional Government, especially related to the system of appointment of the KDH and Vice KDH positions of DIY Province result in the disappearance of DIY Province’s Special Status, which is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This mini-thesis discusses the legal status of DIY Province in Indonesia, especially related to the function of Its Regional Head, following the establishment of the Law Number 32 of 2004 on Regional Government. This research constitutes an explanatory investigation, using secondary data. The result of the research suggest that the Government and the Indonesian Legislative Assembly (DPR) soon verify the Bill on the Special Status of DIY Province, because this Act is most needed to regulate DIY Provence as a whole and integratedly, especially related to the system of filling the function of its Regional Head, as well as to preserve its local wisdom in the political, social, cultural and economic fields."

"ABSTRAKAset budaya merupakan hal yang dapat dijadikan competitive advantage bagi pariwisata sebuah destinasi atau kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel pembentuk brand equity; yaitu cultural brand asset, brand awareness, brand association, brand quality, dan brand loyalty pada pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan 232 responden yang pernah berwisata ke Daerah Istimewa Yogyakarta dari seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cultural brand asset memiliki pengaruh positif terhadap brand awareness dan brand quality. Brand awareness berpengaruh positif terhadap brand association tetapi tidak berpengaruh pada brand quality. Brand association berpengaruh positif terhadap brand quality tetapi tidak berpengaruh pada brand loyalty. Terakhir, brand quality berpengaruh positif terhadap brand loyalty.

---

ABSTRACTCultural assets can be a competitive advantage for tourism of a destination or city. This research aims to analyze the effect between brand equity dimensions such as cultural brand asset, brand awareness, brand association, brand quality, and brand loyalty of tourism in Special Region of Yogyakarta. 232 respondents who had traveled to Special Region of Yogyakarta from all over Indonesia involved. The result shows that cultural brand asset has a positive effect to brand awareness and brand quality. Brand awareness has a positive effect to brand association but has no effect to brand quality. Brand association has a positive effect to brand quality but has no effect to brand loyalty. The last, brand quality has a positive effect to brand loyalty."

"Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja.

---

This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta.

Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model.

The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization."

"Buku ini memuat uraian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai pada zaman prasejarah hingga zaman kemerdekaan Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi kepustakaan yang didapat melalui literature berupa buku buku peraturan perundang undangan dan artikel artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapussecara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan dalam hal ini juga dikukuhkan dengan lahirnya Undang undang No 13 Tahun 2012 tengang keistimewaan DIY yang memberikan pengakuan bagi status hak magersari. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan di dalam UUPA yaitu diktum keempat yang seharusnya dapat mencabut dan menghapuskan daerah DIY sebagai daerah swapraja serta diperlukan peraturan pelaksana dari Undang undang No 13 Tahun2012 tengang keistimewaan DIY yang mengatur mengenai kewenangan dari hak magersari.

---

This thesis examine about recognition as one of fringe area land rights in the area ofspecial jogjakarta Under Law 13 Year 2012 concerning the privilege jogjakarta DIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY Under Law 13 Year 2012concerning the privilege of DIY. The principal agrarian legislation 1960 directly eliminate the existence of the autonomous regions one of which is a DIY and fringearea rights and status including the legal consequences for the landowner the right offringe area before and after the issuance of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta. This research is a juridical normative wherethe data collection tools used for the study were obtained via the literature library inthe form of books legislation and articles from the newspaper or from the internet. The results showed that the birth. The principal agrarian legislation 1960 are notdirectly remove the existence of the autonomous regions one of which is in the DIYand this is also confirmed by the birth of Act No 13 of 2012 concerning the privilegeof special regions jogjakarta that gives recognition to the status of tenant rights. Forthat need to be revised provisions in the. The principal agrarian legislation 1960 fourthdictum that should be revoked and abolished autonomous regions as well as DIY asthe area required implementing regulations of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta governing authority of tenant rights are to betransferred can be used as collateral on loans and mortgages encumbered degan onthe fringe area of land certificates."