Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini penelitian broker lebih banyak membicarakan tentang praktik-praktik broker dan karakter mereka di dalam masyarakat. Tesis ini tidak ingin melanjutkan perdebatan tersebut, melainkan mempertanyakan hal mendasar yang belum cukup dikaji secara mendalam, yaitu proses-proses sosial yang dialami oleh seorang aktor hingga menjadi seorang broker. Oleh karena itu tesis ini melokasikan broker ke dalam perdebatan tentang jaringan sosial dan kekerabatan, bukan transaksi ekonomi atau perebutan sumber daya. Dengan metode otoetnografi, saya memanfaatkan konsep-konsep trauma, alienasi, dan teori agensi-struktur Sherry B. Ortner sebagai pijakan penelitian. Tujuannya agar kita bisa memahami bagaimana nilai dan kepribadian seseorang, yang dilatari budaya dan sejarah personalnya, membentuk agensinya ketika memposisikan diri dalam masyarakat sebagai seorang broker. Memahami proses sosial yang dialami seorang broker saat berhadapan dengan struktur-struktur, termasuk perbedaan kelas dan privilese, juga bermanfaat untuk memahami mengapa di dalam sebuah jaringan sosial bisa terdapat beberapa broker yang praktik dan karakteristiknya jauh berbeda, dan bagaimana relasi di antara mereka terbentuk ketika harus mempertahankan posisi dan kekuasaannya......So far, many researches on broker have mostly talked about brokers’ practices and their character in society. This thesis is not a continuation of such debate, but rather questioning a fundamental issue that has not been sufficiently studied in depth, namely the social processes experienced by an actor while becoming a broker. This thesis therefore locates brokers in the debate about social networks and kinship, not economic transactions or struggles of resource. Using the autoethnographic method, I utilize the concepts of trauma, alienation, and Sherry B. Ortner's agency-structure theory as research bases. The goal is to understand how a person’s values and personalities, backgrounded by his/her culture and history, eventually shape his/her agency when positioning him/herself in society as a broker. Understanding the social processes that a broker goes through when dealing with structures, including class and privilege differences, is also useful for understanding why within a social network there can be several brokers whose practices and characteristics are very different, and how the relationship between them is shaped when they have to maintain their position and power."

"Skripsi ini membahas secara spesifik mengenai tanggung jawab Nakhoda dalam kegiatan pengangkutan penumpang. Bentuk penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Sebagai negara maritim, pelayaran memiliki sifat penting di Indonesia khususnya pada pengangkutan penumpang. Nakhoda sebagai pemimpin kapal di dalam kegiatan pelayaran atau pengangkutan melalui laut memiliki tanggung jawab yang besar. Selain itu, Syahbandar sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengawasan keselamatan pelayaran juga memiliki tanggung jawab yang besar. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Nakhoda dan juga Syahbandar dalam hal terjadinya kecelakaan kapal Studi Kasus Putusan Mahkamah Pelayaran No. HK. 210/18/VII/MP.17 tentang Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM. Zahro Express Di Perairan Teluk Jakarta . Tanggung Jawab Nakhoda ini ditinjau berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan ketentuan hukum pengangkutan, Nakhoda dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif dan pidana apabila terbukti lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis specificly analyzed about Master rsquo s liability in the passenger transport activity. This thesis use normative form of research in which based on secondary data or law literature. As a maritime country, shipping has an essential role in Indonesia particularly for passenger transportation. Master as a ship captaint in the sea voyage or shipping activities has a huge responsibilities. However, Syahbandar as a port authority that has the authority for the safety of voyage also has responsibility. This thesis is examined about the liability of master and harbormaster in the event of ship accident in Indonesia Case Study of Admiralty Court Decree No. HK. 210 18 VII MP.17 about the ship accident of the burning of KM. Zahro Express in the Jakarta bay waters . The responsibility is based on the Act No. 17 of 2008 regarding Sea Voyage and Indonesian Comercial Code. Based on the transportation regulations, Master can be banded in administrative and criminal responsibilities if only the negligence or fault proved in performing its duties."

"ABSTRAK Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT TNI DAN KELUARGANYA (KAJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN DLEH DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan TNI AU,(2) Untuk mengkaji tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarganya oleh Dinas Hukum TNI AU kaitannya dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 12003 tentang Advokat, (3) Untuk mengkaji kendala yang dialami Dinas Hukum TNI AU dalam pelaksanaan bantuan hukum serta (4) Untuk mengkaji upaya yang dilakukan Dinas Hukum TNI AU untuk meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada prajurit dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan data di lapangan sebagai data penunjang. Bantuan Hukum merupakan salah satu aspek hak asasi manusia, tak terkecuali bagi prajurit TNI, khususnya prajurit TNI AU dan keluarganya. Adanya hak rawatan kedinasan berupa hak bantuan hukum sangat diperlukan. Bantuan hukum di lingkungan TNI AU dilaksanakan oleh para Perwira Hukum dan PNS dengan kualifikasi Sarjana Hukum, pelaksanaan bantuan hukum di dalam sidang pengadilan dilakukan dengan mengajukan permohonan surat ijin beracara secara insidentil kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III2004 tanggal 13 Desember 2004, pelaksanaan bantuan hukum oleh Dinas Hukum TNI Angkatan udara dapat dilaksanakan dengan baik, jikapun ada hambatan berupa keterbatasan personel, biaya dan lain-lain masih dapat ditanggulangi. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengusulkan penambahan jumlah personel, penambahan anggaran biaya, mengikursertakan para perwira hukum dalam kursus-kursus Advokasi untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas memberikan bantuan hukum."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organperseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Sahamyang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggarandasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroanmaupun data perseroan harus dimohonkan persetujuan atau diberitahukan kepadaMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk keperluan permohonan danpemberitahuan ini, perubahan anggaran dasar perseroan ditentukan harusdinyatakan dalam suatu akta notaris. Sedangkan, perubahan data perseroan tidakditentukan harus dalam bentuk akta notariil atau cukup dengan akta dibawahtangan. Namun demikian, perseroan kadang hanya menyatakan risalah rapattersebut secara internal yaitu hanya dinyatakan dibawah tangan. Tesis ini akanmenganalisa keabsahan dan keberlakuan dari risalah rapat umum pemegangsaham dibawah tangan yang tidak dinyatakan secara notariil. Apabila perubahananggaran dasar hasil RUPS itu tidak dinyatakan dalam akta notaris dalamtenggang waktu 30 (tigapuluh) hari, maka berita acara rapat yang berisi keputusanRUPS atas perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan lagi dalam aktanotaris. Maka, sanksinya hanyalah tidak boleh dituangkan lagi kedalam aktanotaris. UUPT tidak mengatur kebatalannya akta tersebut apabila tidak dibuatdalam akta notaris, sehingga risalah RUPS perubahan anggaran dasar yang dibuatdibawah tangan tersebut tetap sah. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, dilakukanpenelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendekatan kasus (case approach).;In conducting its business, a limited liability company requires and depends on itsorgans. The General Meeting of Shareholders is one of the company’s organswhich has the function, among others, the approval of the changes to thecompany's articles of association and company data changes. Deed of Minutes ofthe General Meeting of Shareholders may be notarized or unnotarized. IndonesianLimited Liability Company Act requires that changes in the company's articles ofassociation of the company and the changes in data must be requested approval ornotified to the Indonesian Minister of Justice and Human Rights. For the purposesof this approval and notice, change the company's articles of association isrequired to be stated in a notarial deed. Meanwhile, the company's data changes isnot required to be in the form of notarial deed. However, the company often onlymade the minutes of the meeting stated internally that is in the form ofunnotarized deed. This thesis will analyze the validity and enforceability of theunnotarized minutes of the general meeting of shareholders. If the minute of theGeneral Meeting was not notarized within a period of 30 (thirty) days, then theminutes containing the changes in company’s constitution can not be stated againin a notarial deed. Thus, the penalty is that the minutes no longer can be notarized.Company Law does not regulate the deed becomes invalid if not made in the formof notary deed, so that the minutes of the General Meetings remains valid. Inanalyzing this, the method of this research will be a juridical normative methodwith statute approach and case approach."

"Salah satu contoh isi perjanjian pemegang saham adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Dalam dunia bisnis, perjanjian seperti ini merupakan perbuatan hukum yang dianggap wajar, namun dalam prespektif hukum apakah perjanjian seperti ini diperbolehkan. Untuk pelaksanaan prestasi perjanjian ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hasil dari rapat umum pemegang saham tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak serta keabsahan berita acara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan tanpa mengakomodir isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pemegang saham. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan karena mengikat para pihak di dalamnya. Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahanya, serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah melalui rapat umum pemegang saham, tetap dinyatakan sah dikarenakan Perjanjian ini hanyalah mengikat bagi Pemegang saham tidak kepada pihak ketiga yaitu Perseroan Terbatas.

---

One example of the contents of the shareholder agreement is regarding the distribution of composition of the board of directors and the board of commissioners from each candidate proposed by the shareholders of the Limited Liability Company. In the business world, an agreement like this is a legal act that is considered normal, but from a legal perspective is an agreement like this allowed. In fact, the implementation of the achievements of this agreement does not always run properly because the results of the general meeting of shareholders are not in accordance with what was agreed upon, then what are the legal consequences of this agreement on the parties and the validity of the minutes of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners which have been carried out without accommodating the contents of the agreement mutually agreed upon by the shareholders. To answer this problem in this study, the research method used was normative juridical, with descriptive-analytical research type. And data collection tools used are document studies or library materials. The results of this research are agreements like this

are not prohibited, but on the condition that the mechanism for the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners must go through a general meeting of shareholders, and the board of directors and/or the board of commissioners must meet the qualifications determined by the laws and regulations of the Company. the. The legal consequence of this agreement is that all achievements in the agreement must be carried out because it is binding on the parties in it. For parties who do not carry out the contents of the agreement, compensation for their mistakes can be requested, as well as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have gone through the general meeting of shareholders, still declared valid because this Agreement is only binding for shareholders, not to third parties, namely Limited Liability Companies."

"Penelitian ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner terhadap 103 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di DKI Jakarta dan pernah secara langsung menerima pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak, serta serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Responden rata terbagi antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dengan dominasi termasuk dalam rentang usia 18-29 tahun. Jenis pekerjaan terbanyak adalah pegawai swasta yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sarjana. Domisili terdaftarnya Wajib Pajak di DKI Jakarta paling banyak berada di Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh sebesar 77,4 persen terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DKI Jakarta. Variabel yang mempunyai pengaruh paling besar secara parsial adalah empati. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar manfaat pelayanan yang dirasakan, semakin besar pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DKI Jakarta.

---

This research discusses the results of research conducted to analyze the effect of service on individual taxpayer compliance in DKI Jakarta. This research uses a quantitative method which is carried out through data collection by distributing questionnaires to 103 respondents who are registered individual taxpayers in DKI Jakarta and have directly received services at the Tax Service Office, as well as using library study data collection techniques and in-depth interviews. Data analysis in this study was carried out by descriptive analysis and multiple regression analysis. Respondents were equally divided between the sexes of women and men, with the dominance being in the age range 18-29 years. Most types of work are private employees with the latest Bachelor's educational background. The domicile of taxpayers in DKI Jakarta is mostly in South Jakarta. The results showed that five variables of physical evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy significantly influence the compliance of individual taxpayers of DKI Jakarta as much as 77,4 percent. Variabel which has the most significant influence partially is empathy. This shows that the greater the perceived service benefits, the greater the compliance level of DKI Jakarta Individual Taxpayers."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengingat kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Objek penelitian ini mencakup korban kekerasan dalam pacaran dan juga putusan pengadilan nomor 1451/PID.B/2014/PNBDG yang merupakan kasus kekerasan dalam pacaran mahasiswa universitas ternama di Bandung. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan yang bentuk kekerasannya bersifat khas. Perundang-undangan Indonesia hanya mampu melindungi kekerasan fisik yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran padahal kekerasan fisik hanyalah salah satu dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka.

---

ABSTRAKThe objective of this research is to analyze legal protection for dating violence victims in Indonesia since it is the second highest number after domestic violence with women as a victim. The objects of this research are the victim of dating violence and verdict No 1451/PID.B/2014/PNBDG which involves a couple of students in a popular campus in Bandung. Primary data were obtained from interview and secondary data from books, previous researches, and related regulations. From this research it can be concluded that dating violence victims has not getting a proper protection based on Indonesia?s law. Indonesia?s regulation only covers the physical violence whereas there are other type of violence that experienced in the victim."

"Pasca 8 tahun UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, paradigma tentang pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berubah menjadi pemidanaan yang lebih mengedepankanpelaksanaan akses keadilan dan berprinsip pemulihan melalui konsep keadilan restoratif. Baik secara substansi maupun prosedural, anak berhak atas peradilan yang objektif and non diskriminatif, khususnya jika anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Menggunakan metode studi putusan dan studi empiris di kota Surakarta, penulis menemukan bahwa masih terdapat fenomena kontras yangmenunjukan adanya diskriminasi akses keadilan bagi Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya anak perempuan. Praktek dan koordinasi yang apik di antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan pelaksana kesejahteraan sosial tidak diimbangi secara substansial oleh putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memberikan pertimbangan hukum menggunakan riwayatseksualitas, termasuk status sebagai Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Selain itu, Anak juga tidak didampingi oleh bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal penyidikan. Temuan implementasi akses keadilan yang belum optimal tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan akses keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum.

---

After 8 years of Law no. 11 of 2012 regarding SPPA was passed, punitive paradigm for children in conflict with law has changed to the priority for the implementation of access to justice and principles of recovery through the concept of restorative justice. Both substantially and procedurally, children have the right to an objective and non-discriminatory trial, especially if the child is part of a vulnerable group.

Using both court decision study and empirical data within the city of Surakarta, this research found that there is a contrast phenomenon that shows about discrimination to access to justice for girls in conflict with the law. The judge in the Surakarta regional court provided legal considerations with a tendency to blame the girl's sexuality history, including the her status as a girl with HIV/AIDS (ADHA).

She was also not accompanied and provided by proper legal aid since the initial stage of the investigation. These findings of ineffective of access to justice is an evaluation for Law no. 11 of 2012 as the main legal framework in pursuing access to justice for child in conflict with law."