Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas-tugas Komisi Yudisial dari penjabaran wewenangnya yang diatur pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 selama ini dianggap sempit atau kecil. Dikatakan demikian karena penjabaran dari wewenang lain tersebut hanya terdiri atas tiga tugas yang diatur di dalam UU Nomor 18/2011. Seyogyanya apabila memperhatikan sejarah berdirinya, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, dan praktik di negara-negara lain, seharusnya tidak dimaknai seperti demikian. Hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut mengarah pada perluasan peran KY. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif, tipologi preskriptif-analitis, dan hasil penelitian yang disusun secara deskriptif analitis. Dengan metode penelitian seperti itu, telah diketahui penguatan KY melalui redesain tugas-tugas wewenang lain yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, ditinjau dari aspek sejarah, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, UU Nomor 18/2011, dan praktik di negara-negara lain, yakni a) bentuk lembaga yang mandiri, b) menghormati independensi kekuasaan kehakiman di dalam melaksanakan tugas pengawasan eksternal, c) menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan MA, karena kedudukannya adalah state auxiliary organs, d) tugasnya tidak hanya pengawasan, melainkan juga tugas pembinaan etika profesional hakim. Jadi fokus pada pembentukan integritas dan profesional hakim, khususnya pada hakim agung, e) untuk menjaga hubungan kemitraan dengan MA, sehingga pelaksanaan tugas pembinaan etika profesional hakim berjalan dengan optimal, maka sebaiknya salah satu unsur dari keanggotaan KY adalah hakim aktif, bukan mantan hakim, f) bentuk keluaran dari hasil pengawasan eksternalnya adalah rekomendasi mengikat. Hal ini pun sebaiknya dilakukan jika MA dan KY telah melakukan hubungan kemitraan yang baik, terutama dalam hal menyelesaikan perbedaan tafsir teknis yudisial dan teknis pelaksanaan pemeriksaan bersama, g) Rumusan tugas-tugas baru dari penjabaran wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seleksi hakim, promosi dan mutasi hakim, pelatihan hakim, pengupayaan peningkatan kesejahteraan hakim, perlindungan atau advokasi hakim, sementara tugas dari rumusan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menyusun kode etik hakim dan pengawasan perilaku hakim, sudah termasuk penjatuhan sanksi etik.

---

The tasks of the Judicial Commission from the elaboration of its powers as regulated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution have so far been considered narrow or small. It is said so because the elaboration of the other powers only consists of three tasks regulated in Law No. 18/2011. It should be noted that when considering the history of its establishment, the Constitutional Court's Decision Number 005/PUU-IV/2006, and practices in other countries, should not be interpreted as such. This is because these three aspects lead to the expansion of the role of KY. These problems will be answered using normative research methods, prescriptive-analytical typology, and research results compiled in analytical descriptive manner. With this research method, it is known that the KY has been strengthened through the redesign of the duties of other authorities as regulated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution, in terms of historical aspects, Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006, Law Number 18/2011 , and practices in other countries, namely a) form an independent institution, b) respect the independence of the judiciary in carrying out external oversight duties, c) establish a good partnership relationship with the Supreme Court, because its position is state auxiliary organs, d) its duties not only supervision, but also the task of fostering the professional ethics of judges. So focus on establishing the integrity and professionalism of judges, especially Supreme Court judges, e) to maintain a partnership relationship with the Supreme Court, so that the implementation of the task of fostering professional ethics for judges runs optimally, so it is better if one of the elements of the KY membership is an active judge, not a former judge. f) the form of output from the results of external supervision is a binding recommendation. This should also be done if the Supreme Court and KY have established a good partnership relationship, especially in terms of resolving differences in the technical interpretation of the judicial and technical interpretations of the joint examination, g) The formulation of new tasks from the elaboration of the authority to maintain and uphold honor, dignity, and behavior Judges are to maintain the honor, dignity and behavior of judges, selection of judges, promotion and transfer of judges, training of judges, efforts to improve the welfare of judges, protection or advocacy of judges, while the task of the formulation of upholding honor, dignity, and behavior of judges is to develop a code of ethics. judges and supervision of judges' behavior, including the imposition of ethical sanctions."

"Tesis ini membahas upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dalam penguatan peran pengawasan hakim melalui masyarakat sipil (civil society). Jaringan kerja (jejaring) Komisi Yudisial merupakan kekuatan Komisi Yudisial untuk memperkuat peran pengawasan hakim sekaligus modal sosial dalam implementasi berbagai kebijakan dan program/ kegiatan. Kelemahan dan kendala yang dihadapi Komisi Yudisial diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan jejaring untuk memperkuat posisi dan peran dalam pengawasan hakim.

---

This thesis describes the efforts of the Judicial Commission in through civil society. Networks is the strength of the Judicial Commission Judicial to strengthen the supervisory role of judges as well as social capital in the implementation of various policies and programs / activities. Weaknesses and constraints faced by the Judicial Commission is anticipated to conduct cooperation with the network to strengthen the position and role in the supervision of judges."

"Secara umum fungsi penafsiran hakim mempunyai makna yang sempit dan luas. Ini bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Dalam Civil Law System –dengan kodifikasinya-- penafsiran dimaknai secara sempit. Hakim sedapat mungkin menerapkan peraturan yang ada dan hanya menguraikan makna operatifnya terhadap suatu kasus. Hanya dalam hal tertentu, aturan tidak jelas atau tidak ada, baru dapat melakukan penemuan hukum dari diluar UU. Di sini hakim sebagai mitra junior dari legislatif. Sedangkan dalam Common Law System --dengan judge made law principle-- penafsiran dimaknai secara luas. Hakim bebas membentuk hukum selain UU, asalkan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Bahkan ia dapat menafsirkan norma dari konstitusi. Peraturan baru menjadi hukum setelah diterapkan dalam putusan pengadilan. Di sini hakim sebagai mitra senior dari legislatif. Indonesia termasuk dalam kategori negara Civil Law, meskipun dengan beberapa pengecualian. Hakim terikat pada kodifikasi UU. Namun dalam hal UU tidak jelas mengatur, hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan mempelajari metode penafsiran purposif dari Aharon Barak, hakim sedikit leluasa untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Oleh karena, fungsi hakim adalah menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat.

---

In general, functions of judge’s interpretation have narrow and broad meaning. This depends on the legal system adopted by a country. In Civil Law System --with its codifications-- the interpretation used in a narrow meaning. Judge wherever possible to apply existing regulations and only decompose the operatives meaning of cases. Just in certain cases, the rules are not clear or does not exist, a new law allowed to do discovery of the source of the law as well as legislation. Here the judge as a junior partner of legislatiure. Otherwise, in Common Law System --with judge made law principle-- the interpretation used in a broad meaning. The judges make up the law independently from legal sources outside of legislation, as long as not contrary to the Constitution. In fact, it can interpret the norms in the constitution. The new rule became law when applied in decision-injunction. Here the judge as a senior partner of the legislature. Indonesia is generally included in the category of Civil Law, although with some exceptions. Judge thus bound codification of legislation. But in the case of regulations do not clearly set, the judge must dig justice values ​​that live in the community. By learning the purposive interpretation of law of Aharon Barak, the judges can do more boardly to give the justice of law to the socety. Because, the judge’s function is to bridge the gap between law and society."

"Fenomena tuntutan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak seorang pejabat publik, mulai mencuat sebagai salah satu dampak dari agenda reformasi tahun 1998. Komisi Yudisial dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung melakukan inisiatif untuk melakukan seleksi rekam jejak sebagai salah satu tahapan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjabat seorang hakim agung. Disebut sebagai “benteng terakhir” pencari keadilan di Mahkamah Agung memiliki fungsi sentral yang mendapat sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengaturan hingga implementasi akan seleksi sebuah rekam jejak sebagai sebuah indikator yang akan mempengaruhi kelulusan calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini disusun dengan metode sosiolegal yang merupakan sebuah kombinasi tidak hanya terbatas pada studi doktrinal, namun termasuk dengan studi non-doktrinal terkait sebuah fenomena hukum dalam sebuah arena sosial tertentu. Dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi eksistensi seleksi rekam jejak calon hakim agung. Penulis menguraikan hasil penelitian dari aspek peraturan, aspek lembaga rekrutmen (dalam hal ini Komisi Yudisial), serta aspek motivasi masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada sebuah seleksi rekam jejak calon hakaim agung. Penelitian akan fokus menggali tiga unsur kualifikasi, validasi, serta motivasi yang terkait dengan sebuah seleksi rekam jejak.

---

The phenomenon of public demand to know the track record of the public officials began to emerge as one of the impacts of the reform agenda in 1998. The Judicial Commission, with the auhority to propose the appointment of Supreme Court Justices, has taken the initiative to carry out track record selection as one of the phase in determining a person’s suitability to serve as a Supreme Court Justice. Referred to the “last bastion” for the justice seekers in the Supreme Court, Supreme Court Justice has a central function that related to the public attention. This research aims to identify how the Judicial Commission regulates and implements the selection of a track record as an indicator that will take affect to the graduation of the candidates for Supreme Court Justice to be proposed to the House of Representatives. This research was conducted with a sociolegal method which is a combination not only limited to doctrinal studies, but also includes non-doctrinal studies related to a legal phenomenon in a particular social arena. In practice, there are non-legal factors that incfluence the existence of track record selection for candidates for Supreme Court Justices. The author elaborates the research results from the regulatory aspect, the recruitment agency aspect (in this case the Judicial Commission), as well as the society motivation aspect which has a major contribution to the selection of the track record of candidates for Supreme Court Justices. The research will focus on exploring the three elements of qualification, validation and motivation related to the track record selection."

"Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sistematika kekuasaan yudisial dan kaitannya dengan indepedensi kekuasaan kehakiman ? dan bagaimana pengawasan hakim konstitusi pasca Judicial Review UU KY ? Salah satu unsur utama negara hukum adalah Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak. Hal ini membawa konswekensi tidak diperbolehkannya intervensi dalam bentuk apapun terhadap kekuasaan kehakiman yang terkait dengan kewenangan yudisial dari hakim yaitu memeriksa, memutus perkara dan membuat suatu ketetapan hukum. Namun dampak dari indepedensi hakim tersebut maka perlu diciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kalangan hakim sendiri dan pengawasan eksternal dilakukan oleh kalangan di luar hakim dalam hal ini Komisi Yudisial. Dalam hal ini hakim konstitusi, maka hakim konstitusi harus mendapatkan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Hal ini tercantum di dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan dan di tegaskan di dalam UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Komisi Yudisial kehilangan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi karena Mahkamah Konstitusi menilai pengaturan mengenai pengawasan hakim konstitusi di dalam UU No.22 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu demi menjaga imparsialitas dari para hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyatakan kalau hakim konstitusi tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain. Padahal kebebasan yang tidak diiringi oleh akuntabiltas sangat berpotensi untuk melahirkan korupsi yudisial. Oleh karenanya mewujudkan indepedensi kekuasaan kehakiman serta peradilan yang bebas dan tidak memihak, perlu diadakan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial.

---

AbstractThe method used in this study is a juridicial normative method with a secondary data that consist of primary, secondary, and tertiary law's source. A things that being a problem in this study is how is a systematic of judicial power and its relation with independence of judiciary power. And how is a supervision of constitusional judge post Judicial Review Undang-Undang Komisi Yudisial? One of the main element in state law is a justice that independent and impartial. This point creates a consequence about prohibition to do an intervention in any form against judiciary power that has a relation with judicial authority of judge, namely checking, deciding upon, and making a legislation. However, because of there's an impact of the independence of judge, it have to created a comprehensive supervision system, namely internal and external supervision. An internal supervision is done by among judge themselves and external supervision is done by circle outside of judges, namely Komisi Yudisial. In this case, constitutional judges must get an external supervision by Komisi Yudisial. It listed in Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 results of change and it confirmed in UU No. 22 Tahun 2004 about Komisi Yudisial. However, post-verdict of Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial has lost an authority to do supervision against constitution judges. It happened because Mahkamah Konstitusi assessed that an adjustment about a supervision of constitutional judges in UU No. 22 Tahun 2004 is contradicted with UUD 1945. Moreover, to guarding an impartiality of constitutional judges, Mahkamah Konstitusi was declare that they can not be supervised by other state board. Whereas a freedom that not accompanied an accountability is potentially to create a judicial corruption. Because of this, to realize an independence of judicial power and an independent and impartial justice, it have to held a supervision of constitutional judges by Komisi Yudisial."