Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data statistik tahun 2005-2017 menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk program pengurangan kemiskinan. Data Statistik Indonesia mencatat bahwa persentase kemiskinan telah berkurang dari 2005 hingga 2017. Pengurangan rata-rata persentase kemiskinan adalah 0,45% per tahun. Pada periode yang sama, pemerintah menjalankan berbagai program yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui kementerian/lembaga. Alokasi untuk program ini sebesar Rp28,0 triliun pada tahun 2005, kemudian pada 2017 menjadi Rp228,2 triliun. Ini berarti per tahun pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan Rp15,40 triliun (meningkat sekitar 55%) per tahun untuk mendukung program ini. Anggaran besar untuk program dan kelompok kementerian/lembaga yang melaksanakan program diharapkan untuk mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan dalam waktu dekat. Namun pengurangan angka kemiskinan mulai stagnan, dengan persentase penurunan kemiskinan hampir mendekati nol persen semenjak tahun 2012. Studi sebelumnya berpendapat bahwa koordinasi antara 'aktor' memiliki dampak yang besar terhadap output dan outcome program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antar kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran dalam konteks penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam perspektif whole of government dan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antar kementerian/lembaga dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode post positivism sebagai pendekatan dalam menganalisis masalah. Karena itu. studi ini menggunakan data dari survei terkait dengan masalah yang dibahas. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan Whole of Government diperlukan sebagai solusi untuk masalah koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang ada.

---

Statistics Indonesia’s report 2005-2017 shows Indonesia has been succeeded in reducing poverty. However, the decline of the rate of the poverty level was not comparable with the jump of the budget allocated for the poverty reduction program. Statistics Indonesia’s data noted that percentage of poverty had been reduced from 2005 until 2017. The average reduction of the poverty percentage had been 0.45% per year. In the same period, government executed various programs that supported poverty reduction through ministries/institutions. The allocation for this program was Rp28.0 trillion in 2005. and became Rp228.2 trillion in 2017. This meant per year the government allocated additional budget Rp15.40 trillion (increased around 55%) per year to support this program. The huge budget toward the program and the group of ministries/institutions that executed the program were expected to accelerate the resolution of poverty problems shortly. But the rate of poverty reduction has begun to stagnate, with a near zero declined per year since 2012. Previous studies argued that coordination among ‘actors’ has a great impact on the output and the outcome of this program. This study aims to analyse coordination between ministries/institutions in planning and budgeting system in the context of reducing poverty in Indonesia in the perspective of the whole of government and factors that influence coordination among ministries/institutions in the context of poverty reduction in Indonesia. This study uses the post positivism method as an approach in analyzing the problem. Therefore. the study utilizes the data from the survey related to the problem discussed. This study concludes that a Whole of Government approach is needed as a solution to the problem of coordination among existing stakeholders."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang bagaimana spiritualitas dapat meningkatkan kualitasgovernance dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di KotaKendari. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah induktif kualitatif danstrategi penelitiannya adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan prosesimplementasi PPM berjalan melalui tahapan-tahapan: sosialisasi, pendataan wargakaya dan miskin, penjualan profil, penandatanganan akte, dan tahap persaudaraanmadani. Bentuk pemberdayaan utamanya difokuskan pada aspek pekerjaan,perumahan, pendidikan, dan bimbingan spiritual sehingga PPM dapatberkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup (quality of life) dan kondisikesejahteraan sosial (social welfare) keluarga miskin. Faktor-faktor pemungkin(enabling factors) keberhasilan PPM di samping disebabkan oleh karena agamadan kepercayaan juga disebabkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, kesamaanpekerjaan, sosial kapital, dan budaya tolong menolong. Persaudaraan madanisebagai kekhasan pemerintah merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahanyang baik (good spirituality governance) sehingga terbuka kemungkinan PPMdireplikasi di daerah/kota lain.

---

ABSTRACTThis research is about how spirituality can improve the quality ofgovernance in the implementation of poverty reduction programs in Kendari city.The research approach used is qualitative-inductive and research strategy is casestudy. The results showed that the process of implementation program goesthrough the stages: socialization, data collection rich and poor citizens, the salesprofile, the signing certificate, and the stage of Madani Brotherhood. Forms ofempowerment mainly focused on aspects of employment, housing, education, andspiritual guidance so that the BMP can contribute to enhancing the quality of lifeand the condition of social welfare poor family. Enabling factors the success ofthe BMP beside caused by religion and faith are also caused by the values ofhumanity, similarity jobs, social capital, and culture of mutual help. Madanibrotherhood as typical of the government is a reflection of the ?good spiritualitygovernance? so that brotherhood madani program can be replicated in other townor cities"

"ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi spasial dari pertumbuhan ekonomi, redistribusi, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode Susilo Bambang Yudhoyono (yaitu, dari 2004 hingga 2014 menggunakan metode   dekomposisi kemiskinan, growth incidence curve, dan beberapa indeks pertumbuhan yang pro-poor.  Data yang digunakan berasal  dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahunan yang diadakan di Indonesia antara tahun 2004 dan 2014. Tesis ini menyajikan tiga wawasan ekonomi utama selama periode Susilo Bambang Yudhoyono: 1) insiden kemiskinan menurun secara signifikan antara tahun 2004 dan 2014, 2 ) pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode ini umumnya tidak berpihak pada orang miskin, dibuktikan dengan kurva insiden pertumbuhan yang miring ke atas, dan 3) perbedaan regional ada dalam bentuk kurva insiden pertumbuhan; karena itu pro-poor pertumbuhan ekonomi bervariasi antar provinsi. Dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dilakukan oleh Kakwani dan Pernia (2000), penulis mengklasifikasikan provinsi ke dalam lima kelompok berikut ini sehubungan dengan pro-poor growth index (PPGI). Hasil empiris  mendukung pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Namun, beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Gorontalo dan Bengkulu mengalami pertumbuhan untuk non-pro-poor  dan  pro-poor yang lemah. Untuk mempromosikan pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin di semua provinsi, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sangat penting untuk provinsi-provinsi yang tertinggal tersebut.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis explores the spatial dimensions of economic growth, redistribution, and poverty reduction in Indonesia during the Susilo Bambang Yudhoyono period (i.e., from 2004 to 2014) using the poverty decomposition method, the growth incidence curve, and several pro-poor growth indices. I gathered my data from the annual National Socio-economic Surveys conducted in Indonesia between 2004 and 2014. Analyzing this data, my thesis presents three key economic insights about the Susilo Bambang Yudhoyono period:1) poverty incidence significantly declined between 2004 and 2014, 2) the economic growth that occurred during this period was generally not pro-poor, made evident by an upward sloping growth incidence curve, and 3) regional differences exist in the shape of the growth incidence curve; the pro-poorness of economic growth therefore varies between provinces. Using the classification system proposed by Kakwani and Pernia (2000), I classify provinces into the following five groups with respect to their pro-poor growth index (PPGI). Our empirical results support the pro-poor growth in a nation. However, some provinces such as North Maluku, Gorontalo and Bengkulu experienced non-pro-poor growth and weakly pro-poor. To promote the pro-poor growth in all provinces, the governmental supports in infrastructure and human capital development are essential for the above lagged provinces.

 

"

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"The prevalence of corruption in Indonesia is increasing every year. This fact has further undermined public confidence to strengthen governance and is a critical barrier to national development. This study aims to empirically examine the individual and combined impact of audit opinions, the implementation of audit recommendations, and findings of state losses by the Indonesian Supreme Audit Board (BPK) on the prevalence of corruption in ministries and institutions in the Republic of Indonesia. Using multiple linear regression analysis, this study used a purposive sampling method and investigated 72 ministries using secondary data from 2014 to 2017 obtained from BPK and the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK). This study indicates that audit opinions and the implementation of audit recommendations do not affect corruption in Indonesian ministries and institutions. In contrast, findings of state losses do have an influence. The combination of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of simultaneous state losses do not affect corruption cases in Indonesian ministries and institutions. BPK can use the results of this study to formulate approaches and recommendations for auditing government financial reports that have a strong correlation with corruption eradication. Moreover, KPK needs to be more vigorous in its efforts to eradicate corruption, including establishing closer cooperation with BPK because the results of this research show that findings of state losses by BPK are closely related to corruption cases."

"Decentralization is expected to reduce poverty. Through fiscal decentralization, poverty may be reduced by optimizing intergovernmental grants. However, its effect on poverty is beginning to be questioned after some districts in Indonesia showed slowing performance on poverty reduction despite increasing transfer. Thus, this paper tends to investigate the linkage of intergovernmental transfer (IT) and poverty in Indonesia. By using panel data from 2005 to 2013, the linkage is tested using linear regression model. The result shows that increasing 1% of IT allocation will re¬duce poverty absolute by 0.12%, or 10% increase of IT will reduce poverty by 1.24%. The intergovernmental transfer also directly affects poverty gap and poverty rate. Increasing 10% of IT will reduce the poverty gap and poverty rate by 9.49% and 31.73%, respectively. Moreover, DAU (unconditional intergovernmental transfer) has a higher effect than DAK (conditional intergovernmental transfer) on poverty eradication. An increase of DAU by 1% will reduce the poverty number by 0.068%, in contrast, DAK only has 0.0418% to reduce poverty. However, as the difference is relatively small, the effectiveness of DAU on poverty is not consistent with the decentralization theory. Unconditional grant must have a significant difference than conditional grant on poverty. It may indicate that the DAU has been spent ineffectively and inefficiently. It may also indicate that it has been spent on not pro-poor policies. Thus, fiscal decentralization in Indonesia needs to be reevaluated in order to support poverty alleviation program."

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."

"ABSTRACTPada bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi pembangunan global yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan holistik dengan tiga prinsip: universal, integrasi, dan leave no one behind yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup 17 tujuan untuk menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang sebelumnya diadopsi oleh masing-masing negara dari tahun 2000 hingga 2015. Pencapaian SDGs membutuhkan partisipasi semua pihak sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Skripsi ini menggunakan pendekatan post positivis dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan terkait dengan koordinasi antar para pemangku kepentingan yang menghambat pendayagunaan Tim Koordinasi Nasional SDGs. Oleh karena itu, sebagai koordinator dan aktor utama, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS perlu untuk membangun mekanisme koordinasi yang tepat dan partisipatif untuk memastikan setiap partisipasi pemangku kepentingan.

---

ABSTRACTIn September 2015, The United Nations (UN) adopted a global development which aims to promote a hollistic development with three principles: universal, integration, and leave no one behind. Reffered to as the 2030 Agenda for Sustainable Development, this agenda encompasses 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that built on the previously adopted Millenium Development Goals (MDGs) by individual countries from 2000 to 2015. Needless to say, achieving SDGs requires coordination mechanism that ensure participation. Following the adoption of the 2030 Agenda for Sustanable Development, Indonesian government under President Joko Widodo issued Presidential Decree and form National Coordination Team (NCT)  led by President Joko Widodo. This thesis uses post positivist approach with in-depth interview and literature review as data collection method. The result shows there are many problems related to coordination within stakeholders in the team. Therefore, as a coordinator National Ministry of Planning and Development needs to build a coordination to ensure every stakeholder participation."

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."