Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2014, Indonesia memulai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) sebagai sistem pembayaran rumah sakit. Sistem pembayaran ini memberikan insentif kepada rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan kunjungan pasien baru, salah satunya dengan upaya readmisi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi readmisi pada pasien rawat inap kasus Hepatobilier di Rumah Sakit X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang diambil merupakan data sekunder kasus hepatobilier rawat inap sebelum pelaksanaan JKN (tahun 2010- 2013) dan sesudah pelaksanaan JKN (tahun 2014-2017). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan JKN, pasien dengan readmisi ≥ 30 hari mengalami peningkatan median lama rawat inap, sedangkan pasien dengan readmisi < 30 hari mengalami penurunan lama rawat inap. Hasil uji multivariat menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh dengan jenis readmisi adalah lama rawat inap dengan nilai marginal effect -0.041. Hasil estimasi diperoleh nilai koefisien negatif yang menunjukkan semakin pendek lama rawat inap, peluang readmisi < 30 hari semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan upaya memperpendek lama rawat inap dan upaya readmisi yang sengaja dilakukan oleh rumah sakit setelah pelaksanaan sistem pembayaran INA CBGs. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan proporsi readmisi < 30 hari lebih tinggi pada payer dengan sistem pembayaran INA CBGs dan FFS negosiasi dibandingkan dengan payer dengan sistem pembayaran FFS.

---

In 2014, Indonesia has started a National Health Insurance (JKN) program that used Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) as hospital payment system. This payment system provides an incentive for hospitals to increase revenue by increasing new patient visits, one of which is by readmissions. The purpose of this study is to analyze the factors that affect the readmissions of Hepatobiliary inpatients in Hospital X. This study uses a quantitative research method with a cross sectional research design. The data taken is secondary data on hepatobiliary cases hospitalized before the implementation of JKN (2010-2013) and after the implementation of JKN (2014-2017). The results of the bivariate analysis show that after the implementation of JKN, patients with ≥ 30 days readmission experience an increase in median length of stay, while patients with <30 days readmission experience a decrease in length of stay. The multivariate test results show that the most dominant variable influencing the type of readmissions is the length of stay with a value of marginal effect -0.041. Estimation results obtain negative coefficient values which indicate the shorter the length of stay, the chances of <30 days readmission are higher. This shows that there is a possibility of efforts to shorten the length of stay and efforts to readmissions deliberately carried out by the hospital after the implementation of the INA CBGs payment system. The statement is supported by the results of bivariate analysis which shows the proportion of <30 days readmission higher for payers with INA CBGs and FFS negotiations payment system compared to payer with the FFS payment system."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017.Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

---

UHC (Universal Health Coverage) is the main goal of health reform in almost all countries and is also a WHO priority where every community has access to the necessary health services. To support the realization of UHC, the government implemented the National Health Insurance Program (JKN) since January 1, 2014. This study aims to determine the effect of JKN on the utilization of inpatient health services and the number of inpatient days on Timor, Flores and Sumba Island in East Nusa Tenggara 2017. This study uses a cross-sectional study design using 2017 Susenas secondary data.

The results of binomial logit and negative analysis prove that the JKN program increases the probability of inpatient utilization by 1.58 times by increasing the number of hospitalization days by 0,318 days hospitalization. Therefore, it is necessary to strengthen community access to health services by improving health facilities and infrastructure."

"Pergeseran skema pembayaran biaya kesehatan ke rumah sakit telah bergeser dari majoritas biaya sendiri dibayar tunai ke pembayaran melalui pihak penyelenggara jaminan kesehatan, yang menyebabkan rumah sakit harus mengelola piutang dengan baik karena penerimaan pendapatan rumah sakit dibayar non-tunai. Keterlambatan pembayaran piutang dan atau kegagalan pengelolaan piutang dapat mempengaruhi posisi arus kas, yang kalau ini berlanjut mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui posisi gambaran piutang pada pasien jaminan kesehatan di RSU Famili Husada periode tahun 2015-2016 dimana rumah sakit telah memutuskan untuk melayani pasien BPJS Kesehatan. Selain itu perlu juga diketahui jumlah piutang dan kebijakan pemberian kredit yang ada agar dapat dijadikan masukan untuk perbaikan manajemen kedepan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan, kasir, front office dan manajemen, sebanyak 14 orang sebagai informan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan, kemudian dianalisis menggunakan content analysis.Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan saldo piutang pasien rawat inap pasien jaminan kesehatan pada tahun 2015-2016 terutama untuk pasien JKN yaitu dari sebasar 17% meningkat menjadi 30,66%, sedangkan rata-rata persentase pembayaran piutangnya sebesar 45% yang artinya pembayaran piutang dari pasien BPJS Kesehatan belum lancar sehingga bila ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terganggunya arus kas dan akhirnya kegiatan opreasional rumah sakit pun terganggu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah piutang rumah sakit terdapat ketebatasan secara kuantitas maupun kualitas dari sumber daya manusia dalam pengelolaan piutang; belum ada standar prosedur operasional yang mengatur secara khusus tentang pemberian kredit dan kebijakan pengumpulan piutang. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kredit dan penagihan piutang yang berlaku, evaluasi beban kerja petugas pengelola piutang dan lakukan pelatihan-pelatihan khusus di bidangnya, serta lakukan pendekatan pada pihak debitur.

---

The shift in health-care payment schemes to hospitals has shifted from the majorities of their own expenses paid in cash to payments through health insurance providers, which causes hospitals to manage receivables well because hospital revenue is paid non-cash. Delinquent receivables and / or failure of receivables management may affect cash flow position, which if this continues to result in disruption of hospital operations. The purpose of this study is to know the position of the description of receivables in health insurance patients at RSU Famili Husada period 2015-2016 where the hospital has decided to serve the patient BPJS Health. In addition, it is also necessary to know the amount of receivables and lending policies available to be used as input for future management improvement.This research uses qualitative descriptive research method by involving all employees who work in finance, cashier, front office and management, as many as 14 people as informant. Data were collected by in-depth interview technique and participant observation, then analyzed using content analysis. The results show that there is an increase in the balance of accounts receivable of patient in health care patient in 2015-2016 especially for JKN patient that is from sebasar 17% increase to 30,66%, whereas the average of payment percentage of receivable equal to 45% which mean payment of receivable from patient BPJS Health has not been smoothly so that if it is not managed properly will cause disruption of cash flow and finally hospital operational activities were disrupted. The conclusion can be made that in line with the increase of the number of hospital receivables there are limitations in quantity and quality of human resources in the management of receivables; there is no standard operating procedure that specifically regulates the provision of credit and collection policy of receivables. Based on the result of this research, it is suggested to evaluate the crediting policy and receivable billing, evaluation of workload of receivable management officer and do special training in the field, and approach the debtor."

"Clinical Pathway (CP) Apendisititis Akut (AA) memberikan gambaran secara rinci tahap-tahap pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Implementasi CP AA di RSI Ibnu Sina Pekanbaru diharapkan dapat mengendalikan variasi proses perawatan dalam upaya meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran implementasi CP AA dalam meningkatkan efisiensi biya apendiktomi pasien JKN di RSI Ibnu Sina Pekanbaru. Desain penelitian ini adalah cross sectional menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung tagihan biaya pasien yang menjalani apnediktomi sebelum dan sesudah implementasi CP AA dan diolah dengan uji statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang terkait dalam implementasi CP AA. Hasil penelitian terjadi pemendekan Length of Stay (LOS) secara bermakna (P<0.001) pada kelompok pasien sesudah implementasi CP dibandingkan sebelumnya. Terjadi penurunan rata-rata total biaya apendiktomi sebelum dan sesudah implementasi CP (Rp. 5.214.188.02 vs Rp. 4.436.438.37) yang bermakna (P<0.001) dengan persentase selisih 17,5%. Penurunan varian pelayanan berupa utilisasi alat kesehatan (Alkes), obat dan pemeriksaan laboratorium mempengaruhi peningkatan efisiensi biaya apendiktomi. Adanya varian dalam implementasi CP AA menjadi masukan untuk mencapai implementasi CP yang ideal. Varian berupa pengurangan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada pasien harus ditinjaklanjuti dengan melakukan penilaian outcome pasien seperti tingakat kejadian readmission dan kondisi pasien ketika melakukan kontrol setelah pulang dari Rumah Sakit (RS).

---

Clinical pathway for acute appendicitis provides a detailed description of the steps of healthcare to be given to patients. Implementation of clinical pathway for acute appendicitis at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru is expected to be able to control variations in the treatment process in an effort to improve quality and cost control.The purpose of this study aimed to see the role of implementation of clinical pathway for acute appendicitis in improving appendectomy cost efficiency in The Indonesian National Health Insurance patients at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru. The study design was cross sectional with a quantitative approach through calculating the cost bills of patients who underwent appendectomy before and after the implementation of clinical pathway and processed with statistical tests. Qualitative approach through indepth interviews with informants who were involved in the implementation of CP. The results of the study showed shortening length of stay statistically significant as (P <0.001) in the patient group after the implementation of the clinical pathway compared to before. There was a decrease in average total costs of appendectomy before and after the implementation of clinical pathways (IDR.5.214.188.02 vs IDR.4.436.438.37) statistically significant as (P <0.001) with a percentage difference of 17.5%. Decreasing service variants in the form of the utilization of medical equipment, drug, and laboratory test affected the increase in appendectomy cost efficiency. The existence of variants in the implementation of CP can be used as input to achieve the ideal CP. Variants in the form of reducing services that should be given to patients must be followed up by evaluating patient outcomes such as readmission rates and the patient's condition when controlling after returning from the hospital. "

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan mengimplementasikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas. Kebijakan implementasi KRIS JKN akan berdampak pada tata kelola rumah sakit dan diperlukan penyesuaian sumber daya dan proses manajemen RS. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro yang cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta yang terbesar dan didominasi pasien JKN dengan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN. Penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi sarana dan prasana, telaah dokumen dan wawancara mendalam sembilan informan. Persentase pencapaian kesiapan sarana dan prasana Gedung Bi’r Ali untuk memenuhi 12 kriteria KRIS JKN sebesar 76% dan 8 kriteria masih perlu penyesuaian kebutuhan; kesiapan pendanaan belum sepenuhnya siap; para informan sudah memiliki pengetahuan terkait rencana implementasi KRIS JKN dan sikap yang mendukung implementasi KRIS JKN; kesiapan metode belum terpenuhi seluruhnya yaitu belum adanya SK Direktur pembentukan tim khusus persiapan KRIS JKN, proses re-akreditasi sedang berjalan dan pencapaian kepatuhan clinical pathway belum memenuhi standar. RS Aisyiyah Bojonegoro harus membentuk tim khusus untuk persiapan KRIS JKN, mematangkan persiapan re-akreditasi dan meningkatkan penerapan clinical pathway dan evaluasi kepatuhan terhadap clinical pathway yang telah ada.

---

The National Social Security Council (DJSN) will gradually implement the JKN KRIS policy starting January 1, 2023. The implementation of KRIS JKN will have an impact on hospital governance, the need to adjust the needs of hospital resources and management. Aisyiyah Bojonegoro Hospital is located in Bojonegoro Regency with 98.76% UHC, is the largest private hospital and dominated by JKN patients with BOR is 67.79%. This study aims to describe the readiness of resources, management processes and follow-up plans for Aisyiyah Bojonegoro Hospital for the KRIS JKN implementation. This study is qualitative with case study design. Collecting data through observation of facilities and infrastructure, review of documents and in-depth interviews. The percentage of readiness of the Bi'r Ali Building facilities and infrastructure for the JKN KRIS is 76% and 8 criteria still need to be adjusted to the needs; the funding readiness is not fully ready; the informants already have knowledge regarding the KRIS JKN implementation plan and attitudes that support the implementation of the JKN KRIS; the preparation of methods for the implementation of KRIS JKN has not been fully fulfilled, namely the absence of a Director's Decree for the formation of a special team for the preparation of KRIS JKN, the accreditation process is ongoing and applying the clinical path does not meet the standards. Aisyiyah Bojonegoro Hospital must form a special team to prepare for the JKN KRIS, finalize re-accreditation preparations and improve the application of clinical pathways and evaluate compliance with existing clinical pathways"

"ABSTRAKReadmisi merupakan kriteria penting dalam sistem pelayanan kesehatan, yaknisebagai indikator kualitas layanan dan efisiensi biaya rumah sakit. Penelitian inibertujuan menganalisis hubungan antara variabel karakteristik pasien (usia danjenis kelamin), variabel klinis (lama hari rawat dan tingkat keparahan penyakit)dan variabel rumah sakit (kepemilikan dan tipe kelas rumah sakit) yangberhubungan dengan tingkat potensi readmisi pasien JKN Rawat Inap denganKode CMG I di Rumah Sakit Wilayah DKI Jakarta tahun 2014. Desain penelitianyang digunakan adalah studi potong lintang. Penelitian ini menggunakan dua datasekuder, yaitu klaim pasien JKN di Rumah Sakit tahun 2014 dan sebagaitambahan menggunakan data pasien JKN di Rumah Sakit tahun 2014. Lokasipenelitian dilakukan pada seluruh Rumah Sakit yang bekerjasama denganprogram JKN di wilayah DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan dari 6 (enam) variabel yang diteliti hanya 4 (empat)variabel yang berhubungan signifikan yaitu variabel usia, tingkat perubahankeparahan penyakit, lama hari rawat, kepemilikan Rumah Sakit. Variabel jeniskelamin tidak berhubungan terhadap potensi readmisi. Pada variabel Usiamenunjukkan koefisien negatif yang berarti bahwa semakin bertambahnya usia,potensi readmisi semakin rendah. Pada variabel lama hari rawat menunjukkankoefisien positif, berarti bahwa semakin kecil lama hari rawat, peluang potensireadmisi semakin tinggi. Pada variabel tipe kelas Rumah Sakit menunjukkankoefisien positif, berarti semakin rendah tipe kelas Rumah Sakit, peluang untukrisiko potensi readmisi semakin tinggi.Secara uji multivariat, variabel terkuat yang berhubungan dengan tingkat potensireadmisi adalah kepemilikan Rumah Sakit, dimana Kepemilikan Rumah Sakitmerupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan potensi readmisidengan OR = 2 dan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien positif, artinya pasienyang berasal dari rumah sakit swasta berpeluang 2 kali berpotensi readmisi setelahdikontrol dengan variabel usia pasien, dan lama hari rawat inap.

---

ABSTRACTReadmission is an important criterion in the healthcare system, which is anindicator of the quality of service and cost efficiency of the hospital. This studyaims to analyze the relationship between the variables of patient characteristics(age and gender), clinical variables (length of stay and level of severity) and thevariable hospitals (ownership and type of hospital class) related to the potentiallyreadmission patients JKN Hospitalization with Code I CMG Regional Hospital inJakarta in 2014. the design study is a cross-sectional study. This study uses datafrom two secondary data, which claims JKN patients in the hospital in 2014 andin addition to using Data Provider (Hospital) in 2014. The research location is onthe whole hospital in cooperation with JKN program in Jakarta.The results showed than six (6) variables examined only four (4) significantvariables related to the variable age, the rate of change in disease severity, lengthof stay, hospital ownership. Gender variable is not related to the potentiallyreadmission. At the age variable indicates negative coefficient means that as wegrow older, the lower the potentially readmission. In the variable length of stayshowed a positive coefficient, meaning that the smaller the length of stay, thehigher the potentially readmission. In class type Hospital variable showed apositive coefficient, meaning the lower the class type Hospital, opportunities forhigher readmission potentially risks.In multivariate analysis, the variables strongest related to the level of potentiallyreadmission is proprietary Hospital, where private Hospital is the most dominantvariable related to potentially readmission with OR = 2 and the estimated valuesobtained positive coefficient, meaning that patients from private hospitals 2 timesthe chance of potentially readmission after controlling for the variables age of thepatient, and long days of hospitalization."

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan.

---

Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method.

The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."

"Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan RSUD Kota Depok berdasarkan persepsi pasien rawat inap Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Penelitian ini menggunakan metode Service Quality (SERVQUAL) yang merupakan alat ukur kepuasan dengan lima dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. Pengumpulan data dilakukan melalui survey dan wawancara.Penelitian menemukan bahwa kualitas pelayanan RSUD Kota Depok berdasarkan persepsi pasien rawat inap Jamkesmas adalah tidak memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari total gap score yang bernilai negatif yang berarti bahwa persepsi pasien terhadap pelayanan yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasien. Dari kelima dimensi SERVQUAL, semuanya menghasilkan gap bernilai negatif dengan dimensi tangible sebagai dimensi yang memiliki gap bernilai negatif tertinggi.

---

This research aim to provides a description about the quality of regional public-hospital (RSUD) Kota Depok based on perception of inpatient public health insurance (Jamkesmas). This research using Service Quality (SERVQUAL) method which is a measuring instrument satisfaction with five dimensions that is tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty. Collecting data carried out through a survey and an interview.The research found that the quality of service of RSUD Kota Depok based on the perception inpatients Jamkesmas is unsatisfactory. It can be seen from the total gap score is negative, which means that the patient's perception of the received service is lower compared to the expectations of the patient. Of the five SERVQUAL dimensions, all of them produce a negative gap score which tangible dimensions as dimensions have the highest negative gap score."