Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana media barat melihat tanggapan Gereja Ortodoks Rusia sebagai sebuah keterlibatan dalam operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dalam unit berita yang diterbitkan oleh Religion News Service (RNS). Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan pembingkaian yang dilakukan oleh Religion News Service (RNS) atas keterlibatan Gereja Ortodoks Rusia dalam penyerangan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini di ungkapkan oleh Kennet D. Wald (1988) yaitu Churches as Political Communities yang menjelaskan peranan gereja di dalam masyarakat terkait penyebaran paham politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis framing milik Robert N. Entman (1993) dengan membedah unit berita menggunakan 4 perangkat yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menunjukkan Religion News Service (RNS) merupakan kantor berita yang bersifat sectarian dan telah membingkai respon yang diberikan Gereja Ortodoks Rusia sebagai keterlibatan dalam operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.

---

This research discusses how the Western media see the Russian Orthodox Church's response as involvement in a special military operation carried out by Russia against Ukraine in a news unit published by the Religion News Service (RNS). This study aims to present the framing by the Religion News Service (RNS) of the Russian Orthodox Church's involvement in the attack. The theory used in this study was expressed by Kennet D. Wald (1988), namely Churches as Political Communities which explains the role of the church in society related to the spread of political understanding. This study uses Robert N. Entman's (1993) framing analysis research method by dissecting news units using 4 tools, namely define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendations. The results of the study show that the Religion News Service (RNS) has framed the response given by the Russian Orthodox Church as involvement in a special military operation carried out by Russia against Ukraine."

"ABSTRAKPelaksanaan tugas TNI diluar fungsi pertempuran dikategorikan sebagai Operasi Militer Selain Perang OMSP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Luasnya cakupan OMSP mengundang pro dan kontra, ada kekhawatiran TNI kembali campur tangan dalam ranah sipil seperti masa Orde Baru. Pengerahan TNI dalam proyek penertiban Kalijodo menimbulkan berbagai perdebatan, banyak pihak yang mengkritik dan mempertanyakan, bahkan menolak pelibatan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dalam kegiatan penggusuran tersebut. Padahal bila merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pelibatan TNI dalam penertiban Kalijodo bisa dipandang sebagai implementasi tugas OMSP TNI dalam membantu tugas pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis implementasi OMSP dalam perbantuan TNI pada Pemerintah Daerah dengan studi kasus penertiban Kalijodo Jakarta Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa perbantuan TNI dalam Operasi Penertiban Kalijodo berdampak positif meskipun masih mengundang polemik karena adanya kelemahan dalam hal legitimasi dan payung hukumnya sehingga perlu dilakukan perumusan regulasi secara tepat untuk menghindari adanya penyalahgunaan profesional TNI sebagai alat kekuasaan. Kata Kunci ; Kalijodo, OMSP, pelibatan, penertiban, TNI, tugas perbantuan.

---

ABSTRACTImplementation of TNI duties beyond the function of combat is categories as Military Operation Other Than War OMSP , such as regulated Law Number 34 FY 2004 on Indonesian Armed Forces TNI . The extent of OMSP scope invites pros and cons, there are concerns the TNI re intervenes in the civil domain same as ldquo the Orde Baru rdquo period. TNI deployment in the Kalijodo eviction project give raise debates, many critics and questioning and even of TNI involvement denial in the Kalijodo eviction project as a national defense force. Whereas when referring to Law No. 34 FY 2004 on TNI, the involvement in the Kalijodo evictions project can be seen as the implementation of OMSP task in terms of assisting local government. Through a qualitative approach aimed at illustrate and analyzing of the implementation of OMSP in the TNI assistance to the local government with a case study of eviction project Kalijido North Jakarta. The results revealed that TNI assistance in Kalijodo Eviction project has a positive impact eventhough still as debatable due to legal protection and legitimacy weaknesses. Acccording to that, it is urgent to formulate regulations appropriately to avoid TNI abuse of power.Keywords assistance, eviction, involvement, Kalijodo, MOOTW, OMSP , TNI"

"Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah salah satu bentuk operasi militer yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI. OMSP dilakukan oleh TNI untuk menghadapi ancaman yang sangat kompleks, dilaksanakan secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman nonmiliter yang diidentifikasikan berdasarkan analisa kecenderungan lingkungan strategis yang terjadi dihadapkan dengan tugas pokok TNI. Ancaman terhadap ketahanan pangan merupakan ancaman terhadap salah satu gatra dalam panca gatra, yakni ekonomi. Terwujudnya ketahanan pangan berakibat langsung pada terwujudnya stabilitas sosial dalam masyarakat dan terpenuhinya human security. Dalam pandangan United Nations Development Programs (UNDP) ada dua aspek utama dalam human security, salah satunya adalah bebasnya manusia dari kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, dan tekanan. Guna mewujudkan ketahanan pangan, Presiden menugaskan TNI AD untuk ikut serta berperan dalam program tersebut. Bagi TNI AD tugas ini merupakan sebagian bentuk pengembanan perintah dari Undang-Undang TNI dalam hal memberdayakan wilayah pertahanan. Tugas inilah yang sedang diemban oleh Kodim 1681/TTU dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penyajian datanya dengan tehnik deskriptif analisis, selanjutnya data yang digali menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai institusi yang memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, Kodim 1618/TTU melaksanakan tugas dan perintah dengan maksimal. Namun disisi lain dihadapkan dengan UU maka seharusnya penugasan TNI dalam mendukung institusi sipil yakni Kementan dan Pemda guna mewujudkan ketahanan pangan melalui OMSP harus dengan kebijaksanaan dan keputusan politik negara. Selanjutnya dengan melihat letak geografis, demografi, dan sumber kekayaan alam diwilayah TTU maka strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten TTU sebaiknya diikuti dengan melaksanakan usaha peternakan. Untuk itu perlu dibuat kebijakan yang baru khusus bagi Kodim 1618/TTU dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan menggiatkan usaha peternakan bagi masyarakat TTU dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

---

Military Operations Other Than War (MOOW/OMSP) is a form of military operation carried out in the context of carrying out the main tasks of the TNI. The MOOW/OMSP is carried out by the TNI to deal with very complex threats, carried out actively in solving various problems faced by the Indonesian nation. The threat in question is a non-military threat identified based on an analysis of the strategic environmental trends that occur in the face of the main tasks of the TNI. The threat to food security is a threat to one of the the five gatra, namely the economy. The realization of food security has a direct effect on the realization of social stability in the community and the fulfillment of human security.

According to the United Nations Development Programs (UNDP), there are two main aspects in human security, one of which is human freedom from hunger, malnutrition, disease, and pressure. In order to realize food security, the President assigned the Indonesian Army to take part in the program. For the Army the task is part of the development of orders from the TNI Law in terms of empowering defense areas. This task is being carried out by Kodim 1681 / TTU to execute the food security program. This study uses qualitative research where the presentation of the data with descriptive analysis techniques, then the data is extracted using in-depth interviews and field observations.

The results of the study showed that as an institution that held firm to the Soldier’s Oath and Seven Fundamental Commitments, Kodim 1618 / TTU carried out their duties and orders to the maximum. However, on the other hand, faced with the Law, the assignment of the TNI in supporting civil institutions, namely Ministry of Agriculture and Regional Government in order to realize food security through MOOW/OMSP, must be based on state policies and political decisions. Furthermore, by looking at the geographical location, demographics, and natural resources in the TTU region, the strategy in realizing food security in TTU Regency should be followed by implementing livestock business. For this reason, it is necessary to make a new policy specifically for Kodim 1618 / TTU in order to realize food security by intensifying livestock business for TTU communities based on legislation."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum internasional atas konflik bersenjata, dengan studi kasus konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa seluruh negara dilarang untuk mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB. Dalam hukum internasional larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dikecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia mengumumkan ‘special military operation’ di Ukraina dan memerintahkan pasukan militer Rusia untuk memasuki wilayah Ukraina. Tindakan yang dilakukan oleh Rusia telah melibatkan penggunaan kekuatan sebagaimana dilarang dalam Piagam PBB. Penggunaan kekuatan oleh Rusia dapat sah apabila tindakan tersebut sesuai dengan bentuk pengecualian atas larangan penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Dengan mengacu pada berbagai sumber hukum internasional, penelitian skripsi ini akan membahas bagaimana hukum internasional mengatur larangan penggunaan kekuatan, bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus operasi militer khusus Rusia di Ukraina, serta bagaimana legalitas dari operasi militer khusus oleh Rusia di Ukraina menurut hukum internasional. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa penggunaan kekuatan oleh Rusia di Ukraina dalam bentuk operasi militer khusus tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan Rusia telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

---

This thesis discusses the review of international law on armed conflict, with a case study of the armed conflict between Russia and Ukraine. The UN Charter through Article 2 paragraph (4) stipulates that all countries are prohibited from threatening or using force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Under international law, this prohibition is not absolute and is excluded in certain circumstances. On February 24, 2022, the President of Russia announced a ‘special military operation’ in Ukraine and ordered Russian military forces to enter Ukrainian territory. The actions taken by Russia have involved the use of force as prohibited in the UN Charter. The use of force by Russia can be legal if the action is in accordance with the exceptions to the prohibition on the use of force in international law. With reference to various sources of international law, this thesis research will discuss how international law regulates the prohibition of the use of force, how these rules are applied in the case of a special Russian military operation in Ukraine, and how the legality of a special military operation by Russia in Ukraine according to international law. Based on the normative legal research conducted, it was concluded that the use of force by Russia in Ukraine in the form of a special military operation was not in accordance with the provisions of international law and Russia had violated the provisions of Article 2 paragraph (4) of the UN Charter."

"ABSTRAKIntervensi militer Rusia ke Ukraina menandai babak baru dari persaingan geopolitik antara Rusia dengan negara-negara barat. Meskipun tindakan tersebut dikecam oleh dunia internasional, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebaliknya, mantan pemimpin Uni Soviet tersebut justru merevisi doktrin militernya dan meningkatkan anggaran militer di tengah krisis ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan di balik intervensi militer Rusia di Ukraina dengan menggunakan paradigma neoclassical realism. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi militer Rusia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional, tetapi juga serangkaian faktor internal, terutama 1) persepsi pemimpin negara, 2) batasan domestik, serta 3) kepentingan negara.

---

ABSTRACTRussian military intervention in Ukraine marks a new phase of its geopolitical rivalry with the West. Despite being condemned by international world, Russia doesn?t show any wavering signs. Instead, the ex-USSR leader has amended its military doctrine and bolstered its military expenditure amidst economic downturn. This work aims to analyze the determinant factors behind Russian military intervention in Ukraine by employing neoclassical realism framework. This study found that Russian military intervention was not only motivated by international system dynamics, but also by a series of internal factors, notably 1) leader?s perception, 2) domestic constraints, and 3) state interests. "

"Tesis ini membahas nilai strategis Ukraina bagi Rusia dalam menjaga supremasinya di kawasan Eropa Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia menggunakan strategi yang sangat aktif dan ofensif dalam menyikapi krisis di Ukraina, khususnya mengenai Krimea, berbeda ketika Rusia menghadapi ekspansi NATO di negara-negara Eropa Timur lainnya. Ukraina merupakan negara dengan wilayah yang strategis di Eropa Timur yang mendorong aktor-aktor internasional bersaing untuk menguasai Ukraina. Ukraina menjadi arena perebutan pengaruh antara NATO dan Uni Eropa dengan Rusia. Militer dikerahkan untuk mengamankan kepentingan Rusia di Ukraina. Bagi Rusia, Ukraina merupakan benteng terakhir dalam membendung ekspansi NATO di Eropa Timur.

---

The aim of this thesis is to describe about strategic value of Ukraine for Russia to maintain its supremacy in the Eastern European region. This research is a qualitative study with analytical design. The results showed that Russia are using very active and aggressive strategy in responding the crisis in Ukraine, especially in Crimean Peninsula, unlike when Russia faced NATO expansion in another Eastern Europe countries. Ukraine is a country with a strategic area in Eastern Europe which encourages international actors compete for controlling Ukraine. Ukraine became the arena of the struggle for influence between NATO and the European Union with Russia. Military deployed to secure Russia?s interests in Ukraine. For Russia, Ukraine is the last base to stem NATO expansion in Eastern Europe."

"Serangan Jepang terhadap Pangkalan Militer Amerika Serikat di Pearl Harbor bertujuanuntuk menghilangkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Setelah keberhasilannya dalamserangan tersebut, Jepang berusaha untuk merebut pulau-pulau yang berada di bawah kuasaAmerika Serikat. Selain itu, untuk menunjang kekuatan angkatan lautnya, Jepangmembangun sebuah lapangan udara di pulau Guadalkanal. Namun, pembangunan lapanganudara ini diketahui oleh Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat mengirimkanpasukannya untuk merebut lapangan udara tersebut. Keberhasilan Amerika Serikat dalammerebut lapangan udara yang sedang dibangun Jepang dan usaha Jepang dalam merebutkembali lapangan udara tersebut, mengakibatkan pecahnya Pertempuran Laut Guadalkanal.Penelitian ini akan membahas mengenai strategi militer Jepang dalam Pertempuran LautGuadalkanal pada tahun 1942. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifdengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi militer yang digunakan Jepang dalam studikasus yang diambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang memilih strategimiliter ofensif dalam melawan Amerika Serikat, walaupun pada akhirnya Jepangmengalami kekalahan.

---

The Japanese attack on the United States Military Base at Pearl Harbor aims to eliminate

the power of the United States in the Pacific. After the success in their attack, Japan tried to

seize the islands that was under control of the United States. In addition, to support its

naval power, Japan built an airfield on Guadalcanal. However, the development of the

airfield is known by the United States, so the United States sends their troops to seize the

airfield. The success of the United States in seizing the airfield that was being built by

Japan and Japanese efforts to reclaim the airfield resulted in the outbreak of the Naval

Battle of Guadalcanal. This study discussed the Japanese military strategy in the Naval

Battle of Guadalcanal in 1942. This study used qualitative research methods in order to

describe the military strategy used by Japan in the case studies taken. The results of this

study indicates that Japan chose an offensive military strategy against the United States,

although suffered defeat in the end."

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah dilema yang tengah dihadapi oleh Rusia atas program sistem pertahanan anti rudal AS dan sekutunya di Eropa. Sebagai upaya terbaik untuk melindungi diri dari ancaman rudal yang siap mengintai AS kapan saja, AS mengajak NATO untuk membangun pertahanan rudal yang terintegrasi, Akan tetapi, hal ini dipandang sebagai bentuk ancaman secara halus kepada Rusia, karena posisi penempatan pangkalan rudal tersebut mengunci kekuatan rusia. hadirnya dilema keamanan di pihak Rusia memaksa Rusia untuk mengambil jalur negosiasi yang panjang dengan NATO, Dikarenakan kasus ini masih berlangsung, penelitian akan dibatasi dengan rentan waktu dari Januari 2010 hingga Mei 2011, Dengan data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa isu ini merupakan salah satu isu yang perlu dipertanyakan lebih dalam serta dipahami kembali tentang segala bentuk konsekkuensi yang berpotensi dari pengembangan sistem pertahanan rudal dimasa depan, karena rencana tersbut berpotensi ketidakseimbangan keamanan yang akan mendorong negara negara lain untuk mengikuti dengan mengembangkan persenjataan mereka, penelitian ini juga berusaha untuk memprediksi strategi seperti apa yang paling tepat untuk Rusia dimasa depan jika pemasangan rudal tersebut sampai terpasang dan siap beroperasi persenjataan mereka"

"

Skripsi ini membahas kepentingan taktikal Amerika Serikat yang menyebabkan penambahan kekuatan darat pada operasi militer di Perang Sipil Irak pada periode 2014 hingga 2019. Kepentingan ini berbeda dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi-operasi militer di Irak sebelumnya. Penelitian ini menganalisis menggunakan teori counterinsurgency warfare oleh David Galula dan merupakan penelitian kualitatif dengan metode process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan taktikal Amerika Serikat di Irak untuk mengalahkan kelompok insurgensi ISIS dipengaruhi fase dalam kontrainsurgensi. Kepentingan ini menyebabkan Amerika Serikat menambah kekuatan daratnya.

 

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the tactical interests of the United States which led to the addition of ground forces to military operations in the Iraqi Civil War from the period of 2014 to 2019. This interest differ from the previous military operations of the United States in Iraq. This research is using the theory of counterinsurgency warfare by David Galula and done in a process tracing method. The results of this study indicate that the tactical interests of the United States in Iraq to defeat the ISIS insurgency group are influenced by phases in counterinsurgency. This interest caused the United States to increase its ground forces.

"