Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalamkewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp.,KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LGInternational Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenaikeabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesiaserta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. denganperaturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatifyang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan inimenunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapatditerapkan, hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari definisi Pelaku Usahadalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat menjangkau aktor danperbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sekalipun jugamenimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dari pembahasankesesuaian substansi pokok perkara, LG International Corp. dapat dijatuhkansanksi denda berdasarkan peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karenaKPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusiputusan akan menjadi masalah dikarenakan terlapor berkedudukan di Korea.

---

Regarding the Indonesian business competition supervision commission (KPPU)'s

Decision Number 16/KPPU-M/2015 concerning the obligation to notify the

takeover of shares by LG International Corp., KPPU imposed a fine of

Rp.8,000,000,000.-. to LG International Corp. In this study, the author discusses

the validity of the application of the extraterritorial principle in business

competition in Indonesia as well as the suitability of the substance of the case

against LG International Corp. with business competition regulations in

Indonesia. This legal writing is juridical-normative using secondary data. The

conclusion from this assumption shows that the application of the extraterritorial

principle in Indonesia cannot be applied, this is because the principle that states

the definition of business actors in Law Number 5 of 1999 which cannot reach

actors and acts committed outside the jurisdiction of Indonesia, even though it

also has an impact on competition which is contributes to unhealthy business

environment. Then from the discussion of the suitability of the subject matter of

the case, LG International Corp. Fines can be removed based on Indonesian

competition regulations, however, because KPPU does not have extraterritorial

authority, in this case the execution of the verdict will be a problem because the

reported party is domiciled in Korea."

"Tantangan utama dari proses komunikasi antara pasien dan perawat adalah adanya ketidakmampuan beberapa pasien untuk menjelaskan secara verbal, seperti pasien dengan gangguan bicara atau juga pasien yang sedang kritis, sehingga diperlukan Bahasa Isyarat. Penelitian ini menggunakan pembelajaran mesin dengan model SSD MobilenetV2 untuk melatih isyarat tangan dan mengimplementasikan pengiriman pesan ke telegram. Isyarat tangan yang digunakan adalah: bantuan, dingin, dokter, duduk, makan, minum, obat, sakit, dan toilet. Pada penelitian ini digunakan data latih sebanyak 8.820 data dan data uji sebanyak 2.520 dan 1.260 data yang masing-masing merupakan data validasi dan data testing. Data tersebut diambil dari 14 orang dengan kategori Anak-anak hingga Lansia. Seluruh isyarat tangan dapat dideteksi dengan mAP sebesar 60.9%. Penelitian ini juga dapat mengenali isyarat secara langsung dengan baik pada jarak antara 0.5 m-1.2 m, dan dapat langsung mengirimkan pesan ke telegram sesuai dengan isyarat yang diperagakan.

---

The use of hand signals is common in medical settings, but of course there are limitations between patients and caregivers who do not understand sign language. As technology advances, this problem can be minimized by creating messaging systems that take input in the form of sign language and output in the form of the message the patient wants to convey, as was done in this study. This study used 9 hand gesture; help, cold, sit, doctor, eat, drink, medicine, sick, and toilet. And used 8,820 training data and 2,520 and 1,260 test data for data validation and testing, respectively. The data comes from his 14 people, with categories ranging from children to elderly people. All hand gestures can be recognized with an mAP (mean Average Precision) of 60.9%. This study can also recognize live gestures well at a distance between 0.5 m - 1.2 m, and can directly send messages to telegrams according to the gestures demonstrated. "

"Pemberitahuan kepada Komisi telah terjadinya pengambilalihan saham harus dilakukan apabila sudah melebihi jumlah tertentu dan harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Terlambat menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman kepada KPPU selama 2 (dua) hari kerja. Atas pelanggaran tersebut, PT PP (Persero), Tbk dijatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Denda tersebut mengalami pengurangan dari pengaturan undang-undang karena pertimbangan hal-hal yang meringankan oleh Majelis Komisi. Pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan mengakibatkan pendapat Majelis Komisi menjadi peran sangat penting. Selain itu, dalam kasus ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dan kategori perusahaan terafiliasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan menganalisis kasus pengambilalihan saham PT CPI oleh PT PP (Persero), Tbk berdasarkan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat salah pengertian oleh PT PP (Persero), Tbk mengenai perusahaan terafiliasi dan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan. Pertimbangan Majelis Komisi dengan alasan hal-hal yang meringankan tidak diatur dalam undang-undang.

---

The Commission must be notified of the acquisition of shares after a particular period of time has elapsed and no later than thirty (30) days after the date of acquisition. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk is known to have been 2 (two) business days late in notifying KPPU of the takeover of PT Centurion Perkasa Iman shares. For this infraction, PT PP (Persero), Tbk was liable to a fine of IDR 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah). However, the amount of the fine was reduced from that which had been stipulated by law because of the relief granted by the Commission Council. In this case, the Commission Council has a very important role in reducing the fines that have been set at PT PP (Persero) Tbk. Furthermore, in this scenario, there are varying opinions on what constitutes an affiliated company and how to classify them. To analyse the situation of PT PP (Persero), Tbk's takeover of PT CPI shares in a way that is compliant with the law, this study employs a method known as normative juridical research. Based on the findings of this research, PT PP (Persero), Tbk has some confusion about how to value its affiliated companies' assets and/or total sales. The consideration of mitigating circumstances by the Commission Council is not governed by law."

"ABSTRAKKPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia, yaitu Toray Advance Materials Korea Inc. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta kesesuaian substansi pokok perkara atas Toray Advance Materials Korea Inc dengan peraturan persaingan usaha di Indonesia. Disimpulkan bahwa prinsip ekstrateritorial persaingan usaha tidak dapat diterapkan di Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat menjangkau aktor dan perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sekalipun menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Sedangkan dari sisi substansi pokok perkara Toray Advance Materials Korea Inc dapat dijerat oleh peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karena KPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusi putusan akan menjadi masalah dikarenakan yang menjadi terlapor hanya Toray Advance Materials Korea Inc yang berkedudukan di Korea. Seharusnya, KPPU menjadikan grup Toray di Indonesia (PT Toray Polytech Jakarta) juga sebagai Terlapor.

---

ABSTRACTKPPU has imposed extraterritorial sanctions on business actor outside the territory of Indonesia, namely Toray Advance Materials Korea Inc. As part of normative juridical research, this article discusses the validity of extraterritorial principles application in business competition in Indonesia and the suitability of the substance of the case for Toray Advance Materials Korea Inc related to regulations on business competition in Indonesia. It was concluded that the principle of extraterritorial business competition cannot be applied in Indonesia because the definition of Business Actors in Law Number 5 Year 1999 cannot reach actors and acts committed outside the territory of Indonesia even though it causes impact of unfair business competition in Indonesia. Meanwhile, in terms of the main substance of the case, Toray Advance Materials Korea Inc can be charged with Indonesian business competition regulations, but because KPPU does not have extraterritorial authority, the execution in this case will be a problem because the reported party is only Toray Advance Materials Korea Inc which domiciled in Korea. KPPU should include the Toray group in Indonesia (PT Toray Polytech Jakarta) also the reported party."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification). Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut sistem pemberitahuan pasca akuisisi dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengggunakan metode eksplanatoris. Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the case in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 which sentenced Rp 4.600.000.000,00 amount fine to PT. Mitra Pinasthika Mustika for its delay to fulfill its acquisition notification duty. This research also explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which set to be done after the acquisition legally valid or usually called post merger notification. This research is aimed to analyzes the effectiveness and efficiency of explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which applies the post merger notification system with the delay of acquisition notification duty did by PT. Mitra Pinasthika Mustika in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 as the case example. This research is a normative juridical research using exlanatory method. From the reult of this research, found that acquisition notification duty in Indonesia only have to be done by entrepreneur whose acquisition caused his company?s sell value and/or asset value has more value than the threshold after the acquisition done; from the result also found that the regulation of acquisition notification duty in competition law in Indonesia is ineffective and inefficient; and found the result that PT. Mitra Pinasthika Mustika was proved belated in submission of its acquisition notification according to the regulation of acquisition notification duty in Indonesia, but the regulation of acquisition notification duty in Indonesia itself is not appropriate."

"Hukum Persaingan Usaha di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi acuan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (?KPPU?) da lam mengawasi pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah pengambilalihan saham. Seiring perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia, pemerintah pengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pedoman bagi KPPU untuk mengawasi pelaku usaha yang ingin melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha, serta pengambilalihan saham. Di dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan sahamnya berlaku secara efektif yuridis. KPPU melalui Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 memberikan pedoman pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dan datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara terarah yang kemudian data-data tersebut diperiksa dan diklasifikasi secara sistematis melalui pendekatan kualitatif. Dalam menetapkan denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan, Majelis Komisi KPPU tidak konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, karena Majelis Komisi memiliki pertimbangan tersendiri, seperti misalnya itikad baik dan sikap kooperatif pelaku usaha selama proses persidangan, serta pelanggaran bukan merupakan faktor kesengajaan pelaku usaha.

---

The Competition Law in Indonesia refers to Law Number 5 Year 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which became the guideline for the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (?KPPU?)) in supervising business actors in doing their business, among others the takeover of shares. Along with the development of economic activities in Indonesia, the government issued Government Regulation Number 57 Year 2010 on the Merger or Consolidation of Business Entities and the Acquisition of Company Shares which may Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as a guideline for KPPU to supervise business actors who wish to perform any merger or consolidation of business entities, as well as acquisition of shares. In Article 29 of Government Regulation Number 57 Year 2010, business actors implementing a acquisition of shares which result in their assets and/or the value of the sale to exceed a certain threshold, is obligated to notify the KPPU within 30 (thirty) days after the date of the shares takeover is judicially effective. KPPU through the Commission Regulation Number 4 Year 2012 provide a guideline on the imposing of fines for late notification of business entity merger or consolidation and acquisition of company shares. This research utilizes a judicial normative research method with a descriptive research nature, using data collected from literature research and structured interviews, the data collected to be examined and classified systematically using a qualitative approach. In imposing administrative fines for late notification, the KPPU Council Commission is inconsistent with Government Regulation Number 57 Year 2010 and Commission Regulation Number 4 Year 2012, because the Commission Council has its own considerations, such as good faith and the cooperative attitude of the business actor during the trial, and that the violation was not intentional from the business actor."

"UI telah mengidentifikasi 7 potensi keadaan darurat yaitu kebakaran, pohon tumbang, darurat medis, kecelakaan lalu lintas, insiden laboratorium, gempa bumi dan tenggelam. Keadaan darurat yang tidak ditanggulangi dengan baik dapat menjadi suatu keadaan krisis dan akan menimbulkan kerugian bagi Universitas. Aplikasi mobile Panic Button UI merupakan salah satu layanan notifiaksi keadaan darurat untuk menanggulangi 7 keadaan darurat tersebut. Namun pada penerapannya Aplikasi yang saat ini dimiliki masih memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu peneliti melakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut. Hasil rancang ulang desain aplikasi Mobile UI Panic Button (PB 2) dapat meningkatkan 70% pemenuhan apalikasi sebelumnya (PB 1). Pemenuhan standar aplikasi tersebut meliputi informasi nama dan No HP pengguna, pilihan kategori  keadaan darurat, informasi korban, informasi foto/voice, deskripsi keadaan darurat (teks), pilihan lokasi kejadian, pengiriman notifikasi keadaan darurat, pop up notifikasi terkirim, informasi keadaan darurat kepada  petugas ERT. Setelah dilakukan pelatihan waktu penggunaan aplikasi mobile UI Panic Button lebih cepat 20 Detik. Pengembangan Aplikasi Mobile UI Panic Button (PB 2) dapat mempercepat waktu respon dan aksi respon, meningkatkan keakuratan respon, memudahkan proses notifikasi keadaan darurat serta memudahkan komunikasi keadaan darurat.

---

UI has identified 7 potential emergencies such as fire, fallen trees, medical emergencies, traffic accidents, laboratory incidents, earthquakes, and drowning. Emergencies that are not properly addressed can be a crisis and will cause harm to the University. A Panic Button UI mobile application is one of the existing emergency notification services in managing the identified 7 emergencies above. However, there were some limitations in this current application. Researcher, therefore, has developed an improvement of the application. The result shows that the redesign of the UI Panic Button (PB 2) application design can increase 70% of the fulfillment of previous applications (PB 1). Fulfillment of the standard application includes information on the user's name and mobile phone number, emergency category, victim information, photo/voice information, description of the emergency condition, location of the incident, sending an emergency notification, sending a pop-up notification, emergency notification to ERT officer. Moreover, after the training and simulation has been conducted, the time to use the UI Panic Button mobile application is shortened by 20 second. The development of the Mobile UI Panic Button (PB 2) application can accelerate response times and response actions, improve response accuracy, facilitate the emergency notification process and facilitate emergency communication."

"Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan efektif disarankan agar dilakukan pre notification dengan melakukan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mewajibkan XL memberikan laporan perkembangan pasar, produk dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan uang dilakukan oleh XL maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999. Setelah pengambilaihan saham sampai dengan saat ini, XL hanya menguasai 30% (tiga puluh tiga persen) pangsa pasar selular di Indonesia. Namun terjadi peningkatan konsentrasi pasar setelah pengambilalihan saham, sehingga terdapat potensi terjadinya coordinated effect pasca pengambilalihan saham. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap perkembangan industri selanjutnya untuk mencegah timbulnya praktek persaingan usaha yang tidak sehat di dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia.

---

Different from the merger,the acquisition of shares does not cause the other party broke up as a legal entity. The companies that are involved in the acquisition, legally still stands and operates independently, but there has been a transfer of control by the acquirer. Axis taken over by XL through post merger notification, in order to be effective, it is suggested that the process of mergers and acquisitions is done by pre-notification process which required amandement of the Act No. 5 of 1999. The Commission believes that in this case is XL must report market developments, products and rates every 3 (three) months for a period of 3 (three) years. If in the future there are anti-competitive behavior made by XL or it subsidiary, then the behavior is not excluded from the Act No. 5 of 1999. After the acquisition up to this time, XL only has a 30% (thirty three percent) of shares of the mobile market in Indonesia. However, there is an increase in market concentration after the acquisition, so there are potential for coordinated effects to occur after takeover. Therefore, the oversight to the development of the next industry practice to prevent unhealthy competition in the mobile telecommunications industry in Indonesia is necessary."