Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Gangguan mental emosional merupakan gangguan kesehatan yang terjadi di seluruh negara yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat terjadi pada seluruh kalangan usia. Lansia merupakan salah satu kelompok usia berisiko terkena gangguan mental emosional sebagai akibat dari berkurangnya kemampuan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Studi ini menggunakan desain cross-sectional. Subjek penelitian ini adalah seluruh lansia yang tercatat dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional secara statistik (p = 0,000<0,05), dengan tingkat ketergantungan ringan (PR = 2,021, 95% CI (1,936-2,109)), ketergantungan sedang (PR = 3,189, 95% CI (2,818-3,610)), ketergantungan berat (PR = 3,350, 95% CI (2,920-3,843), dan ketergantungan total (PR = 2,770, 95% CI (2,419-3,173)) setelah dikontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional baik setelah di kontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis.

---

Emotional mental disorders are health problems that occur in all countries that can affect a person's quality of life and can occur in all age groups. Elderly is one of the age groups at risk for mental-emotional disorders as a result of reduced physical ability to carry out daily activities. Therefore, this study aims to determine the relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders that are influenced by other variables. This study used a cross-sectional design. The subjects of this study were all elderly people who were recorded in the 2018 Riset Kesehatan Dasar who met the inclusion criteria. The results showed that there was a statistically significant relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders (p = 0.000 <0.05), with a mild degree of dependence (PR = 2.021, 95% CI (1.936-2.109)), moderate dependence (PR = 3.189, 95% CI (2.818-3.610)), severe dependence (PR = 3.350, 95% CI (2.920-3.843), and total dependence (PR = 2.770, 95% CI (2.419-3.173)) after being controlled by variable education and the number of history of chronic disease.So it can be concluded that there is a relationship between the level of physical disability with mental emotional disorders after being controlled by the education variable and the number of history of chronic disease."

"Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan apakah teknik One-More-Than efektif meningkatkan kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang pada anak tunagrahita sedang. Kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang yang ditingkatkan adalah kemampuan dalam memberikan uang secara efisien, yaitu memberikan nominal jumlah uang yang mendekati harga yang diminita ketika membeli barang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain subjek tunggal pada anak tunagrahita sedang. Program diberikan selama tujuh hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang pada subjek setelah program diberikan. Teknik One-More-Than efektif untuk meningkatkan kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang pada subjek. Setelah tujuh hari program dihentikan, subjek masih mampu mempertahankan kemampuan tersebut.

---

The objective of this research is to examine whether the One-More-Than technique effectively enhance the money skills to purchase item in children with moderate intellectual disability. Money skills to purchase item defined as an ability to give money efficiently, which gives a nominal amount of money that is closer to the stated price when buying item. This research use single subject design in children with moderate intellectual disability. The program was administered for seven days.

The result from this research shows that money skills to purchase item improved after the program was administered. One-More-Than technique effectively enhance money skills to purchase item to subject. Seven days after the program, the subject still able to maintain money skills to purchase item."

"Skripsi ini membahas tentang manfaat pemberdayaan bagi penderita gangguan semangat dan tantangan serta faktor pendukung pemberdayaan di Unit Pelayanan Informasi Sosial, yang merupakan pilot project pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penerima manfaat merasakan peningkatan dalam hal kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk berintegrasi dalam masyarakat dari layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh UILS Rumah Kita.

---

This thesis discusses the benefits of empowerment for people who suffer from impaired enthusiasm and challenges as well as supporting factors for empowerment in the Social Information Service Unit, which is a pilot project for community-based social rehabilitation services in Indonesia. This research is a qualitative research. The results of this study illustrate that the beneficiaries feel an increase in terms of independence, self-confidence, and ability to integrate into society from the social rehabilitation services provided by UILS Rumah Kita."

"ABSTRAKRetardasi mental merupakan salah satu gangguan mental di Indonesia, yang memunculkan stigma negatif di masyarakat sehingga orangtua menelantarkan atau menitipkan anaknya ke panti sosial. Pengasuh di panti sosial memerlukan pengetahuan mengenai retardasi mental, motivasi tinggi dalam bekerja, dan sikap positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan motivasi dengan sikap pengasuh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain deskriptif-analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel pada penelitian ini berjumlah 28 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji Fisher rsquo;s Exact dan memperlihatkan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap pengasuh p=1,00 dan ?=0,05 . Hasil penelitian juga memperlihatkan ada hubungan antara motivasi dengan sikap pengasuh p=0,020 dan ?=0,05 . Dari hasil tersebut, maka diperlukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan sikap pengasuh yang positif terhadap pasien retardasi mental. Peran perawat diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan, sharing ilmu, dan memberikan pelatihan untuk pengasuh.

---

ABSTRACTMental retardation is one of the most leading mental disorders in Indonesia that has increase many negative stigmas in the community so that parents tend to neglect or put his son to the workhoses. Caregivers in workhouses need knowledge about mental retardation, high motivation in working, and positive attitude. This research aims to know the relatonship between the level of knowledge and motivation with caregivers attitude. This study use descriptive analytic method with cross sectional approach. These samples included 28 individuals who have been selected with a total sampling technique. The result are analyzed using Fisher rsquo s Exact Test and showed no relationship between the level of knowledge with caregiver attitude p 1,00 dan 0,05 . The other result showed there is a relationship between motivation with caregivers attitude p 0,020 dan 0,05 . From the result, then the necessary training to increase knowledge, motivation, and attitude possitive towards caregivers of patient with mental retardation. The role of nurse are providing the required nursing care, sharing knowledge, and provide training for caregivers."

"Summary: Fully revised, this new edition reviews the most up-to-date and clinically relevant information on the mental health and behavioral problems of people with intellectual, developmental and learning disabilities, also previously known as mental retardation. Providing the latest evidence base from the literature and embracing clinical experience, it covers the essential facts and concepts relating to coexisting medical and psychiatric disorders, with new and updated chapters on mental health and epilepsy, schizophrenia spectrum disorders, personality disorders, and mental health problems in people with autism and related disorders. The disorder-based chapters are complemented by chapters on carer and family perspectives, possible future developments and contributions highlighting the principles of assessment, management and services from global and historical perspectives. This is essential hands-on practical advice for psychiatrists, psychologists and all other mental health professionals including nurses, therapists, social workers, managers, service providers and commissioners."