Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Batubara mempunyai peran utama sebagai sumber energi dalam upaya menyediakan pasokan listrik global, terhitung hampir 40% dari konsumsi global. Indonesia masih bergantung kepada batubara sebagai bahan bakar PLTU karena ketersediaannya yang melimpah, harga batubara yang murah dan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi menggunakan bahan bakar lain. Namun, kelemahan pemanfaatan batubara adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan polusi udara. Salah satu emisi terbesar yang dihasilkan PLTU batubara adalah emisi CO2 yang dapat mengakibatkan Global Warming Potential (GWP) atau pemanasan global dan emisi SO2 yang dapat mengakibatkan Acidification Potential (AP) atau pengasaman kondisi udara. Total emisi GWP di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 889 MT CO2 eq, Indonesia perlu mengurangi tingkat emisi hingga dibawah 662 MTCO2 eq pada tahun 2030 dan dibawah 51 MTCO2 eq pada tahun 2050, agar berada dalam kisaran 'fair-share' yang kompatibel dengan skenario Paris Agreeement. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi emisi GWP dan AP dari sektor kelistrikan adalah dengan meningkatkan peran energi baru dan terbarukan dalam bauran energi Indonesia dari 11.4% pada tahun 2019 menjadi 23% pada tahun 2028. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh nilai emisi CO2 dan SO2 serta dampak lingkungannya, yaitu GWP dengan parameter ton CO2-eq / GWh dan AP dengan parameter ton-SO2 eq / GWh. Metode LCA terdiri dari tujuan dan definisi ruang lingkup, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA) dan interpretasi. Batasan sistem LCA pada penelitian ini adalah gate to gate LCA. Objek penelitian ini adalah salah satu PLTU batubara terbesar di Indonesia yang menggunakan batubara kalori sedang. Simulasi LCA dengan menggunakan SimaPro 9.0 mendapatkan nilai Global Warming Potential sebesar 783-ton CO2e/GWh dan Acidification Potential sebesar 0.599-ton SO2e/GWh. Berdasarkan nilai GWP hasil perhitungan LCA, didapat total emisi GWP dari PLTU batubara tahun 2019 sebesar 138,6 MT CO2 eq. Jika Indonesia tidak melakukan upaya yang optimal (business as usual), maka pada tahun 2030 emisi GWP Indonesia akan mencapai 1.817 MT CO2e. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya agar kenaikan emisi GWP, khususnya dari PLTU batubara yang memberikan kontribusi yang cukup besar agar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreeement.

---

Coal has a major role as an energy source in an effort to provide global electricity supply, accounting for nearly 40% of global consumption. Indonesia still depends on coal as the fuel for PLTU because of its abundant availability and the price of production which is cheaper than other fuels. However, the disadvantage of using coal is that it has a significant impact on increasing air pollution. One of the biggest emissions produced by coal-fired power plants is CO2 which can cause Global Warming Potential (GWP) and SO2 which can lead to Acidification Potential (AP) which results in acidification of air conditions. Total GWP emissions in Indonesia in 2019 amounted to 889 MT CO2eq, Indonesia needs to reduce its emissions to below 662 MT CO2eq in 2030 and 51 MT CO2eq in 2050 to be within the 'fair-share' range compatible with the Paris Agreement scenario global 1.5 ° C. One of the efforts made by the government to reduce GWP emissions from the electricity sector is by increasing the share of new and renewable energy in Indonesia's energy mix from 11.4% in 2019 to 23% in 2030. This study aims to obtain the amount of emissions (CO2, CO2) and the environmental impact of GWP and AP with the parameters tones CO2eq / GWh and ton-SO2 eq / GWh from electrical energy generated from the electricity production process at coal-fired power plants based on LCA study with SimaPro 9.0 software. The LCA method consists of the objectives and scope definition, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA) and interpretation. The limitation of the LCA system in this study is the gate to gate LCA. The object of this research is one of the largest coal power plants in Indonesia which uses medium calorie coal as its fuel. The LCA simulation with SimaPro 9.0 obtained a Global Warming Potential value of 783-ton CO2eq / GWh and an Acidification Potential of 0.599-ton SO2eq / GWh. Total GWP emissions from coal-fired power plants in 2019 amounted to 138.6 MT CO2 eq or 15.5% of Indonesia's total GWP emissions of 889 MT CO2eq. If the government does not make optimal efforts (business as usual), then in 2030 Indonesia's GWP emissions will reach 1,817 MT CO2e. Therefore, it is necessary to make efforts to increase GWP emissions, especially from coal-fired power plants, which make a large enough contribution in line with Indonesia's commitment in the Paris Agreement."

"Batubara sangat dibutuhkan untuk pembangkitan energi di negara-negara berkembang. Namun demikian, proses pertambangan batubara sering dikaitkan dengan pemicu utama deforestasi karena metode pertambangan yang dilakukan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan luas sekaligus produsen batubara utama memberlakukan kebijakan status Clean and Clear yang menandakan tidak adanya masalah kewilayahan dan administratif dalam aspek perijinan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wilayah ijin usaha pertambangan batubara dengan luas kawasan hutan dengan menggunakan metode data panel fixed effect pada periode tahun 2010 hingga 2019 di 110 kabupaten di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa wilayah ijin konsesi pertambangan batubara berkorelasi negatif pada luas kawasan hutan. Studi merekomendasikan status Clean and Clear tidak hanya dapat diterapkan saat perijinan, namun juga dapat diterapkan pada kegiatan pasca tambang untuk dapat menjamin kegiatan reklamasi lahan telah selesai dilaksanakan.

---

Coal is needed for generating energy in developing countries. However, the coal mining process is often associated with the main driver of deforestation due to the mining method used. Indonesia as a country that has extensive forests as well as a major coal producer applies a Clean and Clear status policy which indicates that there are no regional and administrative problems in the aspect of mining permits. This study aims to determine the effect of the coal mining business permit area with a forest area using the fixed effect panel data method in the period 2010 to 2019 in 110 districts. The estimation results show that the coal mining concession area is negatively correlated with the forest area. The study recommends that the Clean and Clear status can not only be applied during licensing, but can also be applied to post-mining activities to ensure that land reclamation activities have been completed."

"Target produksi batubara di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan Coal Preparation Plant (CPP) merupakan suatu hal yang utama dalam meningkatkan kapasitas produksi batubara. Konstruksi CPP di pertambangan relevan dengan konstruksi industri karena proses perencanaan dan pelaksanaan proyek di pertambangan pada dasarnya sama dengan proses konstruksi apapun. Skema proyek yang umum diterapkan dalam pembangunan CPP adalah EPC (Engineering Procurement Construction). Proyek EPC memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Banyak faktor signifikan yang muncul yang menyebabkan keterlambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko, penyebab risiko dominan, dan strategi pengelolaan risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu penyelesaian proyek. Data dikumpulkan dengan menggunakan survei kuesioner dari kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan CPP dan analisis risiko kualitatif. Hasil penelitian didapat sebanyak 35 variabel risiko dari 6 kategori risiko, 6 variabel risiko dominan, 13 tindakan preventif, dan 15 tindakan korektif. Dengan dilakukan riset ini, diharapkan dapat memberikan analisa untuk menerapkan mitigasi risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu pada proyek selanjutnya.

---

The target of coal production in Indonesia continues to increase from year to year. The construction of a Coal Preparation Plant (CPP) is a major matter in increasing coal production capacity. CPP construction in mining is relevant to industrial construction because the project planning and implementation process in mining is basically the same as any construction process. The project scheme that is commonly applied in CPP development is EPC (Engineering Procurement Construction). The EPC project has a fairly high level of risk. Many significant factors arise that cause delays. The purpose of this study is to identify risks, dominant risk causes, and risk management strategies so as to increase project completion time. Data was collected using a questionnaire survey of contractor involved in the CPP construction project and qualitative risk analysis. The results of the study obtained 35 risk variables from 6 risk categories, 6 dominant risk variables, 13 preventive actions, and 15 corrective actions. By conducting this research, it is hoped that it can provide an analysis for the application of risks so that it can increase performance time on subsequent projects."

"Sesuai dengan Nationally Determined Contribution, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih ada dilema di sektor energi sebagai salah satu sektor dengan kontribusi emisi GRK tertinggi. Emisi GRK di sektor tersebut pun masih diproyeksi untuk terus meningkat akibat naiknya produksi dan konsumsi batubara. PT X, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, ikut berkomitmen untuk mengurangi emisi GRKnya dengan cara mengonversi pembangkit listrik yang saat ini menggunakan batubara sebagai bahan bakar dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas alam. Studi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah emisi GRK yang akan dikurangi apabila PT X melakukan transisi energi ke gas alam untuk keperluan pembangkit listriknya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang perlu diperhatikan saat transisi energi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akan ada pengurangan emisi GRK sebesar 49.5% jika dilakukan transisi energi. Risiko yang terlibat meliputi risiko finansial, kebijakan, bencana alam, lingkungan & sosial, dan operasional.

---

According to the Nationally Determined Contribution, the Indonesian government vowed to reduce their GHG emissions by 29% by 2030. However, the current situation shows a dilemma where the energy sector, one of the highest contributors of GHG emissions, is facing a rising trend of emissions. The rise is motivated by the increasing production as well as consumption of coal. PT X, as one of the biggest mining companies in the country, is looking to convert their coal plant to a natural gas one as part of their commitment to decrease their GHG emissions by 30% by 2030 to support the same cause. Therefore, this research attempts to find out how much emission reduction would be realized with the plant conversion, along with the risks involved in the process using Life Cycle Assessment. The result shows that 49.5% of the GHG emissions will be reduced. Financial, regulatory, natural disaster, environmental & social, and operational risks have been identified during the energy transition process."

"Proses pengeluaran air pada batu bara merupakan hal yang sangat penting dalam industri batu bara disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan pada saat penanganan dan penentuan karakteristik daripada produk batu bara dan tailing. Metode filtrasi komersil yang ada saat ini tidak cukup efektif serta berat dalam segi biaya. Dengan demikian, proses pengeluaran air dibantu oleh bahan kimia aditif dengan berbagai dosis diperkenalkan untuk melihat dampaknya pada perubahan jumlah filtrasi dan kelembaban hasil filtrasi tanpa harus meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan tekanan vakum dan dengan sinergi oleh software komputer, data air yang dapat dikeluarkan daripada campuran air dan batu bara terhadap waktu dapat diamati. Perbedaan tekanan yang digunakan pada peralatan ini adalah 60 kPa dan diaplikasikan untuk seluruh rangkaian eksperimen dengan komposisi campuran solid dan liquid sebesar 20 . Tujuan daripada eksperimen ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa kinetik daripada filtrasi dan sifat hasil filtrasi batu bara dan tailing dengan menggunakan surfaktan anionik dan kationik: AERODRI 104, AERODRI 105 dan CTAB, diikuti oleh penggunaan flokulan anionik: A962, dan yang terakhir dengan mencampurkan surfaktan anionik, AERODRI 105, dengan flokulan anionik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan menggunakan surfaktan anionik pada sampel batu bara, penurunan kelembaban dapat dicapai. Selanjutnya, ditemukan juga bahwa flokulan dapat meningkatkan kelembaban hasil filtrasi dan dengan menggunakan campuran flokulan dan surfaktan anionik menghasilkan produk dengan kelembaban yang lebih rendah dan jumlah pengeluaran air yang lebih tinggi.

---

Dewatering of ultrafine coal and refuse slurries are of major importance to the coal industry due to their impacts on the handling and utilisation characteristics of coal products and tailings disposal. Available commercial filtration methods are either ineffective or costly for ultrafine coal and tailings dewatering. Therefore, dewatering assisted by chemical is introduced at various dosages to observe the changes in filtration rate and moisture content of cake without significantly increase the operating cost. The experiment was conducted by utilising vacuum pressure and synergising with computer software, data of water removal from the coal slurry over time was observed. The pressure difference of the equipment was set at 60 kPa throughout the series of experiments with slurries composition of 20 . The experiment purpose was to study and analyse the filtration kinetics and filter cake properties of coal concentrate and tailings by utilising anionic and cationic surfactant AERODRI 104, AERODRI 105, and CTAB, followed by usage of anionic flocculant A962, and lastly by combining anionic surfactant, AERODRI 105, with an anionic flocculant. The results showed that with applying anionic surfactants in coal samples, lower final moisture content could be achieved. Furthermore, flocculant was found to be increasing moisture content of filter cake and using mixed flocculent and anionic surfactant yielded a product with lower final moisture and a higher dewatering rate."

"Listrik adalah kebutuhan pokok untuk kegiatan dan aktivitas manusia, terutama untuk kegiatan ekonomi. PLTU Suralaya adalah PLTU berbahan bakar batubara, yang mempunyai kapasitas untuk menghasil listrik yang murah namun juga menghasil polusi yang besar juga. PLTU Suralaya menghasilkan listrik yang digunakan untuk seluruh penduduk yang terhubung pada jaringan Jawa, Madura dan Bali, namun polusi udara yang dihasilkan memiliki perilaku-perilaku tertentu dan berdampak pada penduduk di sekitar PLTU Suralaya. Atas dasar dari deskripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perilaku spasial polusi udara yang terbentuk dan efek apa saja yang dialami penduduk yang berdomisili di sekitar PLTU Suralaya. Dalam penelitian ini, untuk menentukan polusi udara menggunakan zat SO2 sebagai indikatornya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pemetaan dan pengolahan citra satelit, survey, dan wawancara. Perilaku Spasial pencemaran polusi udara terbentuk 4 fase, yakni : fase I (musim penghujan), fase II (musim peralihan kemarau), fase III (musim kemarau), dan fase IV (musim peralihan hujan). Perilaku spasial pencemaran polusi udara tahun 2005 adalah mengikuti pola pergerakkan angin muson. Sedangkan perilaku spasial pencemaran polusi udara tahun 2014 memiliki pergerakkan dari barat menuju timur. Efek dari polusi polusi udara tidak dirasakan oleh PLTU Suralaya, namun efeknya dirasakan di area lain yakni Kota Cilegon.

---

Electricity is a basic need for human activity, mainly for economic activities. PLTU Suralaya is a coal-fired power plant, which has the capacity to produce cheap electricity but also generate substantial pollution as well. PLTU Suralaya generate electricity that is used for the entire population residing in Java, Madura and Bali, but the resulting air pollution have spatial behaviors and the impacts on residents around Suralaya. On the basis of this description, the purpose of this study is to analyze the spatial behavior of air pollution is formed and any effects experienced by people who live around Suralaya. In this research, SO2 will be used for indicator as air pollution.

The method used in this research is a method of mapping and satellite image processing, surveys, and interviews. Spatial Behavior of air pollution formed four phases, namely: Phase I (rainy season), phase II (intermediate dry season), Phase III (dry season), and phase IV (transition rainy season). Spatial behavior of air pollution in 2005 was followed the movement pattern of the monsoons. While the spatial behavior of air pollution in 2014 has movement from west to east. Effects of air pollution is not felt by residents in Suralaya, but the effect is felt in other areas of the Cilegon."

"Pada penelitian ini dilakukan analisis kriteria pada KLHS untuk rencana pembangunan PLTN. Analisis kriteria dilakukan berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan, dan best practice dari penerapan KLHS untuk pembangunan PLTN yang sudah ada sebelumnya. Hasil analisis kriteria menunjukkan bahwa dalam penyusunan KLHS untuk pembangunan PLTN harus terdapat kajian mengenai mekanisme pelaksanaan dan output dari KLHS, seleksi lokasi, seleksi teknologi nuklir, dan analisis dampak pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, decommissioning, dan pada saat terjadi kecelakaan. Hasil dari analisis kriteria ini kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan PLTN ke depannya."

"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.

---

Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."

"Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN dalam hal ini PT PLN Persero PLN yang diberikan amanat untuk mengelola usaha ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah merencanakan pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, dimana secara mayoritas pembangkit listrik yang dibangun adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batubara. Banyaknya PLTU Batubara tersebut juga menjadi salah satu alasan bahwa batubara merupakan sumber daya alam yang material bagi kepentingan umum untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga listrik, disamping itu produksi batubara di Indonesia sebagian besar diserap oleh PLN sebagai konsumen batubara terbesar di Indonesia yang diperuntukkan untuk PLTU Batubara yang kebutuhannya akan batubara juga terus meningkat setiap tahunnya. Bahwa dengan meningkatnya harga batubara saat ini maka dikeluarkannya peraturan mengenai pengendalian sumber daya alam dalam hal ini berupa batubara dengan memberikan pembatasan harga batubara untuk PLTU Batubara, demi mengakomodasi kepentingan umum sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan memberikan kepastian baik bagi PLN maupun pelaku usaha baik untuk keandalan pasok dan pengembalian investasi.

---

Government through State Owned Enterprise SOE in this case PT PLN Persero PLN is given mandate to manage electricity business, electricity infrastructure development has planned to build power plant to fulfill national electricity requirement, where majority of power plant built is Coal Fired Power Plant. The majority number of Coal Fired Power Plant is also one of the reasons that coal is a material resource for the public interest to meet the need for electricity power, furthermore the coal production in Indonesia is largely absorbed by PLN as the largest coal consumer in Indonesia which is destined for Coal Fired Power Plant and the needs coal shown continue to increase in every year. Whereas with the current increase of coal price, the issuance of natural resources control regulation regarding which set the limitation of price for Coal Fired Power Plant, in order to accommodate the public interest in accordance with the mandate of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and provide certainty for both PLN and business actor both for reliability of supply and return on investment."

"Salah satu struktur biaya dalam industri pembangkit tenaga listrik adalah bahan bakar. Harga bahan bakar minyak yang relatif tinggi telah menyebabkan biaya pembangkitan atau Cost of Electricity (COE) dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak seperti MFO menjadi tinggi, sehingga konsumsi bahan bakar MFO pada PLTU minyak diturunkan, hal tersebut mengakibatkan kapasitas listrik yang dibangkitkan oleh PLTU minyak cenderung turun setiap tahunnya. Alternatif bahan bakar yang lebih murah untuk PLTU minyak diperlukan, salah satu alternatif bahan bakar yang dapat digunakan adalah Coal Water Mixture (CWM), yaitu Coal Slurry berupa campuran antara batubara dan air serta zat aditif yang berbentuk suspensi kental yang dapat menggantikan minyak bakar berat MFO (Marine Fuel Oil) yang biasa digunakan di industriindustri yang menggunakan boiler sebagai penghasil uap untuk proses maupun untuk pembangkit listrik. Untuk dapat memanfaatkan CWM, modifikasi pada boiler pembangkit perlu dilakukan.Penelitian ini bertujuan menganalisa kelayakan pemanfaatan CWM pada PLTU serta batasan setiap parameternya agar prinsip "to produce electricity at the lowest possible cost" tetap terpenuhi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode probabilistik dengan simulasi Monte Carlo. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pemanfatan CWM pada PLTU layak dilakukan dan dapat menurunkan biaya pembangkitan listrik pada PLTU.

---

One of structure of cost on power generation industry is fuel. The price of oil fuel which relatively high has make the Cost of Electricity (COE) of the Power Generation that using MFO as the fuel has become higher too, therefore the consumption of MFO on the steam turbine power plant has been decreased every year, these situation has cause the electricity that being generate by Steam turbine power plants is getting lower every year. Fuel alternative which is more cheaper for steam turbine power plant is needed, one of the fuel alternative that can be used is Coal Water Mixture (CWM), a coal slurry that a mix of coal and water and additives in a form of suspension which can be used as a replacement of MFO (Marine Fuel Oil) in Indutries that have boiler to produce steam for process or for power generation. In order to utilize CWM, a modification on the boiler of the existing steam turbine power plant is required.This study has purpose to analyze the feasibility of CWM utilization on steam turbine power plant and the boundary of each parameters so the principle "to produce electricity at the lowest possible cost" can be achieved. In order to analyze each parameters this reasearch is using probabilistic methode by monte carlo simulation. This reasearch has proving that the utilization of CWM on steam turbine power plant is feasible to apply and it can reduce the power generation cost on steam turbine power pkant."