Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan calon pekerja migran perempuan. Bagaimana interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan sehingga calon pekera migran mengalami kerawanan sosial dalam mempersiapka dirinya untuk bekerja ke Malaysia. Untuk tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sistem (Analisis Ludwig Von Bertalanffy dan Mustakini). Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara umum, (1) hubungan diantara sub-sub sistem belum terkoordinasi dan terintegrasi, (2) manajemen pengelolaan pra pemberangkatan belum mengacu kepada SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (3) belum adanya harmonisasi dalam implementasi dan sinergitas regulasi yang ada, (4) ego sektoral dari masing-masing instansi terkait masih dominan, dan (5) fungsi control dan taua pengawasan dari pemerintah belum mendukung.

---

This study aimed to analyze the interaction of sub-systems in the system of pre-departure prospective migrant workers. How the interaction of sub-systems in the system of pre-departure so that prospective migrant workers experienced social unrest in preparing him to work in Malaysia. For this purpose used a qualitative approach through case studies. The theoretical framework used in this research is Systems Theory (Analysis Ludwig Von Bertalanffy and Mustakini). The study then found that in general, (1) the relationship between sub-systems have not been coordinated, (2) management of pre-departure not refer to the SOP (standard operating procedure) that has been set by the government, (3) the absence of harmonization in the implementation and synergy with existing regulations, (4) the sectoral ego of each relevant agencies still dominant, and (5) the function of control of the government has not supported."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"

Sebagian orang memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan harapan untuk dapat memperbaiki taraf hidup. Selama bekerja di luar negri, PMI berada pada posisi yang rentan terhadap permasalahan ketenagakerjaan mulai dari permasalahan gaji sampai dengan kasus kekerasan yang menyebabkan kematian. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini adalah pekerja migran. Pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi PMI Purna merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan dengan harapan agar mereka mampu memiliki mata pencaharian tanpa perlu bermigrasi kembali untuk bekerja di luar negri. Pada kenyataannya, walaupun sudah diberikan pelatihan kewirausahaan masih terdapat PMI Purna yang memutuskan untuk kembali bermigrasi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel status pernikahan, pengalaman mendapatkan pengalaman buruk ketika bekerja, pelatihan kewirausahaan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan di negara asal, dan usia terhadap peluang PMI Purna mengambil keputusan untuk bermigrasi ataupun menetap dengan menggunakan metode regresi logistik. Berdasarkan hasil analisa, ditemukan bahwa terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu pelatihan kewirausahaan, jumlah tanggungan, dan usia. Peluang PMI Purna untuk menetap dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kegiatan pelatihan kewirausahaan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan yang mumpuni untuk turut serta membantu berjalannya kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap negara. Hal tersebut dapat menjadi solusi agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berjalan tanpa terkendala oleh permasalahan modal dan sumber daya manusia. Kerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman juga baik untuk dilakukan agar penjualan dapat mencakup pasar yang lebih luas.

 

---

Some people choose to work as Indonesians Migrant Worker (IMW) with a hope to increasing their quality of life. When working abroad, IMW was in a susceptible position towards employment matters, from wages matters up to violence matters that could take their life. According to mandate from UUD 45, Indonesia as a country have an obligation to protect every citizen, on this matter are those migrant workers. The implementation of entrepreneurship training activities for Post IMW is one of the protection given in a hope that they could be able to get their livelihood without having to go and work abroad. In reality,although already given the entrepreneurship training, many Post IMW still went back to work abroad. This research is testing the influence variable: marriage status, having bad experience when working abroad, entrepreneurship training, gender, education, number of people dependent, income in country of origin, and age; to the opportunity of Post IMW in taking a decision whether they will migrate again orstay in their country, using the logistic regression method. Based on analysis result, found that there are three variable that have significant  influence, which are: entrepreneurship training, number of people dependent and  age. The opportunity for Post IMW to stay could be increased by improving entrepreneurship training activity. These improvements could be done by opening opportunity for people with qualified ability to opt in helping entrepreneurship activity running as their part of service to the country. Those things could be a solution so the activity can runs well without obstacles such as capital matters and human resources. Cooperation with shipping service company in trading also beneficial to widen the market.

 

"

"Teknologi komunikasi personal telah tersebar di berbagai kelompok usia, membuat hubungan antara manusia dengan teknologi terjadi semakin mendalam. Berdasarkan orientasi teoritis apparatgeist, penelitian ini mengkomparasi persamaan dan perbedaan persepsi serta penggunaan smartphone pada pekerja migran Indonesia yang mendapatkan kehidupan krusial, dukungan sosial, serta mencapai tujuan melalui smartphone. Menggunakan paradigma positivis, pendekatan kuantitatif, metode survei terhadap 142 responden, dan menganalisis 6 variabel dependen menggunakan ANOVA serta post hoc, hasil menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa persamaan dari generasi X, Y, dan Z terdapat pada variabel sikap terhadap smartphone di ruang publik dan penggunaan smartphone untuk tujuan instrumental. Generasi Z memiliki frekuensi komunikasi yang lebih intens melalui pesan serta penggunaan smartphone untuk tujuan ekspresif. Generasi Y memiliki kecenderungan paling tinggi dalam mempersepsikan smartphone sebagai barang fashion berdasarkan tampilannya dan memiliki toleransi yang paling tinggi dalam penggunaan smartphone di ruang publik. Generasi X memiliki tujuan paling kuat dalam menggunakan smartphone untuk keamanan.

---

Widespread of personal communication technology across various age groups create a deeper relation between machines and humans. Based on the apparatgeist theoretical orientation, this study compares the similarities and differences in perceptions and use of smartphones among Indonesian migrant workers who obtain crucial livelihoods, social support, and achieve goals through smartphones. Using a positivist paradigm, a quantitative approach, a survey method of 142 respondents, and an analysis of six dependent variables using ANOVA and post hoc tests, the results show that not all hypotheses can be accepted. The findings suggest similarities between the X, Y, and Z generations in the variables of attitudes toward smartphones in public spaces and the use of smartphones for instrumental purposes. Generation Z has the highest frequency of communication through messages and the use of smartphones for expressive purposes. Generation Y has the highest tendency to perceive smartphones as fashion items based on their appearance and has the highest tolerance for using smartphones in public spaces. Generation X has the strongest intentions of using smartphones for safety/security."

"Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing.

---

This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Isu kesehatan masyarakat kemudian menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga terkena dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pasca Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPT BP2MI DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia program perlindungan pra penempatan calon Pekerja Migran Indonesia CPMI telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI dengan memprioritaskan kesehatan pekerja migran pada masa pandemi ataupun pasca pandemi, serta mengimplementasikan kebijakan pelindungan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait serta peraturan yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pra penempatan calon pekerja migran. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan pelindungan kepada CPMI yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan isu termutakhir.

---

The COVID-19 pandemic has affected labour conditions in Indonesia. Public health issues then become the government's top priority in making policies in the labour sector. Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) are also affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the Implementation of Pre-placement Protection Policies for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) after the COVID-19 Pandemic (Case Study of UPT BP2MI DKI Jakarta). This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, and document collection. The results showed that the implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers pre-placement protection programme for prospective Indonesian Migrant Workers CPMI has been implemented optimally by UPT BP2MI by prioritising the health of migrant workers during the pandemic or post-pandemic, and implementing protection policies taken by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic.The factors that become obstacles or constraints in the implementation of post-placement protection of Indonesian Migrant Workers are the lack of socialisation from related devices and inconsistent changes in regulations that in turn resulting in less than optimal implementation of policies related to pre-placement of prospective migrant workers. The COVID-19 pandemic has provided lessons for the Indonesian government to make protection policies for CPMI that are flexible and in accordance with the latest issues."

"Pekerja migran adalah salah satu pemberi pendapatan terbesar bagi Indonesia dari hasil remitansi, yang ketika mereka kembali membawa hasil remitansi yang perlu dimaksimalkan. Pekerja migran yang kembali ke Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Untuk memaksimalkannya, salah satunya adalah menjadi wirausaha. Penelitian ini memiliki tujuan dalam melihat bagaimana aspek yang mempengaruhi atribut keputusan individu untuk berwirausaha pada purna PMI. Atribut tersebut adalah locus of control internal dan eksternal, entrepreneurial intention, dan individual entrepreneurial orientation. Hasil dari penelitian ini adalah variabel locus of control internal, individual entrepreneurial orientation, dengan dimediasi oleh entrepreneurial intention mempengaruhi opportunity recognition, dan locus of control eksternal tidak mempengaruhi kemampuan opportunity recognition pada kewirausahaan PMI.

---

Migrant workers are one of Indonesia's biggest recipients of remittances, which recompiles them to produce remittances that need to be maximized. Migrant workers returning to Indonesia have great potential for development. To maximize it, one of them is to become an entrepreneur. This study aims to look at how the attributes of factors that influence the decision of individuals to become entrepreneurs at PMI. These attributes are internal and external locus of control, entrepreneurial intentions, and individual entrepreneurial orientation. The results of this study are internal locus of control variables, individual entrepreneurial orientation, mediated by entrepreneurial intentions affecting recognition of opportunities, and external locus of control does not affect the ability to recognize opportunities in PMI entrepreneurship."

"Ketahanan keluarga yang kuat adalah aspek penting dalam rangka mengantisipasi datangnya ancaman atas terpenuhinya kebutuhan pokok sebuah keluarga. Kesanggupan sebuah keluarga untuk dapat mencukupi kebutuhan primer keluarganya juga disebut sebagai ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI yang telah dipulangkan pada mengidentifikasi PMI yang terakomodir mengikuti program pemberdayaan, dan mengidentifikasi implikasi program pemberdayaan terhadap ketahanan ekonomi keluarga PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai instrument utama. Informan terdiri dari perwakilan BP2MI (2) dan PMI purna yang berasal dari Kabupaten Karawang (7). Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan ekonomi keluarga, teori pemberdayaan masyarakat, ketahanan nasional dan konsep ketahanan keluarga. Penelitian ini menganalisis kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI setelah terakomodir mengikuti program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan ekonomi PMI setelah mengikuti program pemberdayaan belum optimal.  Hal ini diukur dengan salah satu indikator ketahanan keluarga yang dirilis KemenPPA 2016. Strategi terhadap ketahanan keluarga PMI yang dicanangkan oleh pemerintah harus memberikan dampak konkrit kepada PMI yang dipulangkan ke Indonesia.

---

Strong family resilience is an important aspect in anticipating threats to the fulfillment of a families basic needs. The ability of a family to be able to provide for the primary needs of the family is also referred to as family resilience. The aim of the research is to identify the condition of the economic resilience of PMI families who have been sent home to identify PMI who are accommodated in empowerment programs  for the economic resilience of PMI families. This study uses a qualitative approach with informants consisted of BP2MI representatives (2) and full-time PMI is from Karawang Regency (7). The theories and concepts used in this study are the theory of family economic resilience, community empowerments theory, national resilience and the concept of family resilience. This study analyzes the condition of the PMI family’s economic resilience after being accommodated in the empowerment program. The results showed that PMI’s economic resilience after participating in the program was not optimal. This is measured by one of the family resilience indicator released by KemenPPA 2016. The strategy for PMI family resilience proclaimed by the government must have a concret impact on PMI who are repatriated to Indonesia."

"ABSTRAKMigrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara, tetapi juga melibatkan dampak negatif terkait dengan pelaporan kasus yang sering dialami PMI ketika bekerja di luar negeri atau masih di dalam negeri. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah PMI, sehingga harus memiliki keahlian khusus. Mediator di BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi memadai secara kuantitas, tetapi secara kualitas masih memiliki masalah, karena mediator tidak memiliki standar kompetensi posisi mediator dasar. Studi pendekatan dalam penelitian ini menggunakan post-positivis, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator dalam BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi masih belum dapat dijelaskan dengan baik, karena kualifikasi, pelatihan dan evaluasi mediator kurang standar. Berdasarkan tujuh kemampuan mediator yang dinyatakan oleh Honeyman (1990), mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI hanya memenuhi empat, yaitu: Kemampuan untuk diselidiki; Kemampuan menunjukkan empati; Kemampuan presentasi dan persuasi; dan Kemampuan untuk mengatasi masalah. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, agensi harus memperbarui peraturan dengan persetujuan kualifikasi mediator awal, membuat standar mediator yang dibutuhkan oleh mediator termasuk lima tingkat penguasaan, sehingga kinerja mediator dapat diukur, dan membuat sistem penilaian kinerja yang memuat jumlah kasus yang ditangani oleh mediator, sehingga kinerja masing-masing mediator juga dapat diukur.

---

ABSTRACTMigration of Indonesian workers abroad has a positive impact on state income, but it also involves negative impacts related to reporting cases that PMI often experiences when working abroad or still at home. This problem can be resolved through mediation provided by the Directorate of Mediation and Advocacy of the Indonesian Workers Placement and Protection Agency (BNP2TKI). In the mediation process, the mediator has an important role as a facilitator in solving PMI problems, so it must have special expertise. The mediator at BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy is adequate in quantity, but in quality it still has problems, because the mediator does not have the basic mediator competency standard position. Study approach in this research uses post-positivist, by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the competence of mediators in BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy was still not well explained, because mediators' qualifications, training and evaluation were not standard. Based on seven mediator abilities stated by Honeyman (1990), mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy only fulfill four, namely: Ability to be investigated; The ability to show empathy; Presentation and persuasion skills; and Ability to overcome problems. Recommendations given in this study are to improve the competence of mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy, the agency must update the regulations with the initial mediator's qualification approval, establish mediator standards required by the mediator including five levels of mastery, so that the mediator's performance can be measured, and establish an assessment system performance which contains the number of cases handled by the mediator, so that the performance of each mediator can also be measured."