Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peralihan hak atas tanah kecuali lelang seharusnya dituangkan dalam akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Namun dalam praktiknya, terdapat bukti peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak dituangkan dalam akta PPAT yaitu surat pernyataan pembagian waris seperti yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Dps. Dalam kasus semacam itu, kebenaran tanda tangan dan isi dalam surat pernyataan pembagian waris yang diajukan ahli waris yang satu sangat mungkin diingkari oleh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kekuatan hukum dari surat pernyataan pembagian waris. Selain itu juga tentang penggunaan surat pernyataan pembagian waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut selanjutnya diperkuat dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang telah dikerjakan dapat dinyatakan bahwa surat pernyataan pembagian waris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna selayaknya akta autentik jika diakui oleh para pihak sebagaimana termuat dalam Pasal 1875 KUHPerdata. Namun, kekuatan hukum pembuktian surat pernyataan pembagian waris dapat menjadi bukti permulaan tertulis apabila terjadi pengingkaran terhadap tanda tangan dan isinya oleh salah satu pihak. Adapun Surat pernyataan pembagian waris dapat digunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada kantor pertanahan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 PMNA No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PMNA No. 16/2021 dan di dalam masyarakat adat Bali, surat pernyataan pembagian waris ini dikenal sebagai dasar pembagian waris. Namun, peralihan hak atas tanah tersebut harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, setidaknya dilegalisasi oleh notaris untuk menjamin kebenaran tanda tangan para pihak guna memperkuat alat bukti peralihannya. Kedua, perlu diperhatikan bahwa pada pelaksanaannya di kantor pertanahan, ada perbedaan syarat pendaftaran tanah dalam hal balik nama waris langsung ke satu ahli waris sehingga menyebabkan penggunaan surat pernyataan pembagian waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah tergantung pada kantor pertanahan setempat.

---

The transfer of land rights except for auctions should be stated in a deed made by the Land Deed Official (PPAT) to be registered at the Land Office. However, in practice, there is evidence of the transfer of land rights due to inheritance which is not stated in the PPAT deed, namely the inheritance distribution statement as contained in the Denpasar District Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PN Dps. In such a case, the validity of the signatures and contents in the inheritance distribution statement submitted by one heir is very likely to be denied by the other heirs. Therefore, the issues raised in this study are related to the legal force of the inheritance distribution statement. In addition, it is also about the use of a statement of inheritance distribution as a basis for transferring land rights at the local Land Office. This doctrinal legal research was carried out by collecting legal materials as secondary data through library research. The secondary data is further strengthened by interviews and analyzed qualitatively. From the results of the analysis that has been carried out, it can be stated that the inheritance distribution statement has the legal force of perfect proof as an authentic deed if it is recognized by the parties as contained in Article 1875 of the Civil Code. However, the legal force of proving the inheritance distribution statement can be written initial evidence if there is a denial of the signature and its contents by one of the parties. As for the inheritance distribution statement, it can be used as a basis for transferring land rights due to inheritance at the land office as long as it fulfills the provisions in Article 111 PMNA No. 3/1997 as amended by PMNA No. 16/2021 and in the Balinese customary community, this statement of inheritance distribution is known as the basis for inheritance distribution. However, the transfer of land rights must pay attention to several things. First, at least it is legalized by a notary to guarantee the correctness of the signatures of the parties in order to strengthen the transitional evidence. Second, it should be noted that in the implementation at the land office, there are differences in the requirements for land registration in terms of transferring the name of the heir directly to one heir, causing the use of a statement of inheritance distribution as the basis for transferring land rights depending on the local land office."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

---

This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed. This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320 of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act. As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled."

"ABSTRAKPraktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini menyebabkan P kehilangan haknya. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum promer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah tidak sah. Notaris juga memiliki tanggung jawab jabatan untuk menjaga kestabilan hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan melakukan penyuluhan hukum.

---

ABSTRACTIt is common in Indonesia where sell-purchase activity is done under the privately made deeds signed before and attested by notary. This shows a violation which subsequently regulated in the Government Regulation Number 24 of 1997, regarding Land Registration, which stipulates that the sale of land must be proven by a deed made by and in front of the Land Drafting Officer (PPAT), as based on Article 37 paragraph (1) PP No. 24/1997. For example,  P who bought some property from PT. G has a privately made deed signed before and attested by notary X, will cause her to lose her right as an owner. Therefore, it is needed to understand the application as well as the implementation of the land use right transfer under the private deed signed by notary who gets involve with the boedel pailit. This research contains of the normative legal research which uses the law as foundation of norm, the author describes the case, seek, and process a variety of data from the document study to generate a report of research findings. The specifications of this study are descriptive analysts, because this study is expected to obtain data that clearly illustrate what is discussed in this research. While the data obtained from this research will be analyzed using qualitative methods, namely analysis of data without using statistical formulas because the data used are not in the form of numbers. Thus, what is used is only by logical explanation of the sentence based on the rules and opinions of experts. The results showed that the sell-purchase activity which privately made deed signed before and attested by notary is illegal. Furthermore, the notary has responsibilities to maintain and to ensure the concept of legal certainty by conducting legal counseling."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatuperikatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan jaminan terhadap Hak atas Tanah yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, kedudukan SKGR sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang, serta analisis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri KotaPekanbaru Nomor 306/PDT.G/2018/PN.Pbr. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hukum tertulis dengan realita. Adapun analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala(fact finding). Analisis didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta Undang-undang dibidang Hukum Agraria dan Hak Tanggungan, dan realita penjaminan SKGR di Propinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian, pada prinsipnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, pembebanan jaminan Hak atas Tanah tanpa diikatkan dengan Hak Tanggungan adalah sah, karena didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Begitu pula mengenai penjaminan SKGR yang meskipun tidak bisa diikatkan dengan Hak Tanggungan karena SKGR bukan merupakan objek Hak Tanggungan, pada prinsipinya SKGR tetap sah menjadi jaminan dalam suatu perikatan sepanjang para pihak sepakat untuk menerima SKGR sebagaijaminan dalam perjanjian utang piutangnya. Terkait analisis putusan, terdapat perbedaan pendapat antara penulis dengan Majelis Hakim terutama dalam penerapan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

---

ABSTRACTThis study discusses the Compensation Certificate (SKGR) which is commonly found in Riau Province. SKGR is a statement issued by the Lurah during the transfer of arable land that has not been certified. Not infrequently, SKGR is used as collateral in a loan agreement. Land that is not yet certified should not be used as collateral in an agreement. The issues raised in this study are regarding the strength of guarantees for Land Rights that are not charged with Mortgage Rights, the position of SKGR as collateral for a debt and credit agreement, as well as an analysis of the decision of the Panel of Judges in the Decision of the Pekanbaru City District Court Number 306/PDT.G/2018/PN. To answer the issues raised, normative juridical research methods are used which are carried out by making comparisons between written law and reality.The data analysis is done descriptively, to find facts about a phenomenon (fact-finding). The analysis is based on the provisions in the Civil Code, as well as the Law on Agrarian Law and Mortgage Rights, and the reality of SKGR guarantees in Riau Province. Based on the results of the study, in principle based on Article 1338 of the Civil Code, the imposition of guarantees of Land Rights without being bound by Mortgage Rights is legal, because it is based on the principle of freedom of contract. Likewise, regarding SKGR guarantees, although they cannot be bound by Mortgage Rights, because SKGR is not an object of Mortgage Rights, in principle SKGR remains valid as collateral in an agreement as long as the parties agree to accept SKGR ascollateral in their debt agreement. Related to the decision analysis, there are differences of opinion between the author and the Panel of Judges, especially in the application of Article 1313 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code."

"Hibah dan hibah wasiat seharusnya dilihat dari cara penghibahan itu dilakukan dan langsung dibuatkan dalam bentuk akta autentik guna menjamin kepastian hukum. Namun, dalam kenyataannya terdapat 2 (dua) akta hibah terhadap objek yang sama sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242 PK/Pdt/2021 yaitu akta hibah wasiat dan akta pernyataan notariil. Oleh karena itu, fokus dari penelitian untuk tesis ini adalah berkaitan dengan hibah wasiat yang dibuat setelah adanya hibah dibawah tangan dalam akta pernyataan notariil. Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini disusun rumusan masalah yang berkaitan dengan kekuatan hibah dibawah tangan dalam akta pernyataan notariil serta kedudukan akta hibah wasiat yang dibuat setelah adanya hibah dibawah tangan atas objek yang sama. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya diinterpretasi, disistematisasi dan dievaluasi guna menjawab permasalahan utama penelitian. Hasil dari analisis terhadap bahan-bahan hukum itu menunjukkan bahwa hibah yang dibuat dibawah tangan dalam akta pernyataan notariil mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena menjadi alat bukti yang sempurna sebagaimana dimiliki oleh akta autentik. Adapun hibah wasiat yang dibuat setelah adanya hibah dibawah tangan dibatalkan oleh hibah dibawah tangan tersebut, sebab pelaksanaan hibah yang dibuat secara bawah tangan dalam akta pernyataan notariil tersebut sudah dilaksanakan terlebih dahulu dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sebaiknya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk membuat hibah dalam akta autentik serta melakukan penelitian terhadap segala perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta.

---

Grant and Testamentary Grant should be reviewed in the transfer of land rights through grants and also directly made into authentic deeds. Unfortunately, in the reality there are 2 (two) grant deeds with the same object as it was found on the case of Decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia Number 242 PK/Pdt/2021. Therefore, the focus in this law research for this thesis are related to testamentary grant that was made after underhand grant into notarial statement deeds. To answer the main problem of this research, research problems are arranged to about the power of underhand grants that was made after that underhand grant and the standing of testamentary grants that was made after that underhand grant within the same object. Doctrinal research is been done to collect legal materials by library research. Those legal material then been interpreted, systemized, and evaluate to answer the research problems. The results by analyzing those legal materials indicates that underhand grants that was made into notarial statement deeds are legally binding, because it became strong evidence as it was been have in authentic deeds. As for testamentary grants that was made after underhand grants is been canceled by underhand grants that are poured into notarial statement deeds, because the implementation of the grant that was made by underhand grant are been done and irrevocable. Thus, Notary who is given the authority to establish and authentic deeds should provide legal counseling to public in establishing deeds into authentic deeds also conduct research in any legal actions that will be establish into deeds.

"

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng, dimana terdapat perbuatan Notaris mengalihakan hak atas tanah milik penjual menggunakan Akta Kuasa Jual yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah menggunakan Akta Kuasa Jual, akibat hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif.Hasil penelitian diperoleh bahwa peralihan hak atas tanah menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah tidak sah dan akta-akta tersebut hanya berkekuatan akta di bawah tangan sehingga dapat dimintakan pembatalan. Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018, Notaris Muhammad Irsan, SH dijatuhkan sanksi administratif yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng seharusnya dapat diperiksa menggunakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar hukum gugatannya.

---

This thesis analyze about National Supervisory Board of Notary's Ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018 and District Court of Tangerang's Ruling No. 120/Pdt.g/2018/PN.Tng, where there is an act of a Notary conducting transfer of land rights using an unpaid Conditional Sale and Purchase Agreement. The problems discussed are about the validity of transfer of land rights using the Deed of Authorization to Sell, legal consequences of deeds made by the Notary and the Notary`s responsibility for his actions. This research used juridical normative. Type of this research is qualitative.The result of the research obtained that the transfer of land rights under Conditional Sale and Purchase Agreement is invalid and the deeds are unauthentic so that cancellation can be requested. Based on National Supervisory Board of Notary's Ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018, Muhammad Irsan, SH sentenced with administrative sanction, and is in accordance with the laws and regulations and District Court of Tangerang`s Ruling No. 120/Pdt.g/2018/PN.Tng supposedly can be examined using unlawful act as its legal basis."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tanpa berdasarkan notulen atau Risalah Rapat UmumPemegang Saham yang sah, Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanyaberdasarkan kepada Keterangan penghadap palsu yang hadir di hadapan Notaris,sehingga mengakibatkan peralihan saham. Permasalahan penelitian ini mengenaikeabsahan dan akibat hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatdihadapan Notaris atas dasar keterangan penghadap palsu yang mengakibatkanterjadinya peralihan saham tersebut serta sanksi terhadap Notaris yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis iniadalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Hasilpenelitian yang penulis dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata carapembuatan akta yang benar maka akta tersebut menjadi akta yang tidak autentik sertaakibat hukum terhadap akta tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan umumoleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notarisyaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pidana yang dapatdikenakan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

---

ABSTRACTThis thesis is focused on a notary who made Statement of Meeting Resolution without anote from the minutes or legitimate Treatise of the Shareholders General Meeting.Notary made the Statement of Meeting Resolution based on the explanation of falseconveyor who was present before a notary that resulting in stock shift. The problem ishow the legitimacy and law consequent of the Statement of Meeting Resolution thathave been made in front of a notary based on explanation of false conveyor resulting instock shift and how is the punishment for a notary who made the Statement of MeetingResolution. Research method used in this thesis is normative juridical, whereas thisstudy uses legislation as well as existing legal norms to obtain the results. The results ofthe research is by not meeting the requirements of making the right deed then the deedbecomes an unauthentic deed and the legal consequences is the deed can be requestedthe cancellation to public court by the parties who feel aggrieved. Punishment whichmay be imposed to the notary is administrative punishment in the form of writtenwarning and criminal law which may be imposed by the articles regulating the criminalact of letter forgery."

"Dalam membuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, notaris dalam kewajiban meyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya, minuta akta yang dibuat olehnya rentan terhadap kerusakan dan kehilangan sehingga notaris harus bertanggungjawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Pada kasus dalam tesis ini, salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) yang termasuk akta autentik dan telah diketahui bahwa akta tersebut telah hilang. Padahal akta tersebut sebagai syarat untuk balik nama sertipikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai notaris. Adapun permasalahan yang dapat dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses balik nama sertipikat di BPN dengan dasar putusan dari pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris yang tidak ada ditempat kedudukannya terhadap hilangnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) yang dibuatnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN Sby. Sehingga sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

In making an authentic deed, a notary has an obligation to make a deed in the minutes of the deed and keep it as part of the notary protocol. However, the notary in the obligation to keep the minutes of the deed does not have a standard procedure in carrying out these obligations. As a result, the minutes of deed made by him are vulnerable to damage and loss so that the notary must be responsible for negligence in storing the minutes of the deed. In the case in this thesis, one of the deeds made by a notary is the deed of transfer and transfer of rights (cessie) which is an authentic deed and it is known that the deed has been lost. Even though the deed is a condition for the transfer of the name of the land certificate. This study discusses the notary's responsibility in carrying out his duties and authorities as a notary. The problems that can be studied in this problem are how the process of changing the name of the certificate at BPN on the basis of a decision from the court and how the notary is responsible for the loss of the Deed of Transfer and Assignment of Rights (Cessie) which he made based on the decision of the Surabaya District Court Number 943/ Pdt.G/2019/PN Sby. So that the sanctions imposed on the notary in the form of civil sanctions and administrative sanctions. This study uses the library method by collecting secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials."

"Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal pemberian hibah tersebut jarang sekali timbul konflik bagi anggota keluarga yang tidak menerima pembagian karena pada dasarnya hibah adalah pemberian, sehingga pemilik harta tersebut dapat dengan leluasa memberikan hartanya kepada siapapun atas kehendak pemilik harta tersebut. Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilalukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. PPAT memiliki kewenangan dalam pembuat akta tanah adalah melakukansebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta buktidilakukannya perbuatan hukum. Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hibah diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, maka terdapat pertentangan antara ketentuan peraturan pasal 1666 KUHPerdata dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594 K/PDT/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang dan Peran PPAT terhadap peralihan tanah dan bangunan tanpa pihak yang berwenang (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594K/PDT/2020), Akta hibah dalam kasus ini telah cacat yuridis dan oleh karenanya akta hibah tersebut bataldemi hukum, Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian analisis data kualitatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakanbersifat ekplanatoris. Analisis didasarkan pada UUJN, KUHPerdata, UUPA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta peraturan lain terkait. Hasil analisis adalah Kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang, dalam peralihan atau balik nama tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta autentik adalah ancaman hukuman perdata dan pidana. Ganti rugi atas kerugian yangditimbulkannya terhadap si penderita, dan dapat menempuh jalur hukum ke pihak polisian dengan laporan penggelapan hak atau pemalsuan surat (Pasal 264 KUHPidana) atas kerugian yang dilakukanantara pihak tersebut.

---

Land is an object that has always been a grab in the life of the community, in the case of granting, conflicts rarely arise for family members who do not receive a division because basically a grant is a gift, so that the owner of the property can freely give his property to anyone at the will of the owner of the property. A grant is a gift of a person to another party that is usually passed when the giver or recipient isstill alive. PPAT has the authority in making land deeds to carry out some land registration activities by making deeds as a result of these activities along with evidence of legal actions. Article 1666 of the CivilCode which states that grants are given free of charge and cannot be withdrawn, then there is a conflict between the provisions of the regulations of article 1666 of the Civil Code and the decision of theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 3594 K / PDT / 2020." The problems raised in thisstudy are the position of grant deeds made without authorized parties and the role of PPAT on the transfer of land and buildings without authorized parties (Study of the Supreme Court of the Republic ofIndonesia Decision Number 3594 K / PDT / 2020), The grant deed in this case has been juridically defective and therefore the grant deed is null and void, To answer the problem is used qualitative dataanalysis research method carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used isexplanatory. The analysis is based on UUJN, Civil Code, UUPA, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Making Officers, as well as other relatedregulations. The result of the analysis is The position of the grant deed made without the competentauthority, in the transfer or reversal of the name must be declared invalid and has no binding legal force,while the sanction that can be given to the offender who gives false information in the authentic deed is the threat of civil and criminal penalties. Compensation for the losses it caused to the sufferer, and cantake legal action to the police with a report of embezzlement of rights or forgery of letters (Article 264 of the Criminal Code) for losses made between those parties."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap yang akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus ini sudah sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris justru melakukan perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK.

---

This research discusses the actions of a notary who is suspected of committing an unlawful acts (act against the law). The notary is suspected of having committed an unlawful acts because the notary holds a certificate of land rights belonging to the tapper (claimant)/client. This happens very often and is mostly detrimental to the notary and causes the reputation of the Notary to be tarnished even though the Notary concerned is found to be innocent. The issues raised in this thesis are regarding the authority of the notary to hold certificate for the arrangement of the sales and purchase agreement and the impact of the detention of the certificate of land rights as an act against the law of a notary based on the West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is explanatory. The data used in this research is secondary data collection obtained by literature study. The results of the analysis of this research are that in terms of the management of the certificate for the sales and purchase agreement, the notary has the authority to keep documents in the form of platters whose rights will be taken care of and the actions committed by the Notary HL in this case are in accordance with their authority. The detention of documents (document retention) on the basis of land rights committed by a notary in this verdict is not an act against the law because the notary is actually committing an act based on an agreement made by the parties and in accordance to Article 16 paragraph 1a of Law on Notary Position (UUJN). The verdict of the Panel of Judges at West Jakarta District Court which states that the appellants/claimant's (Mr. AK) claim cannot be accepted (niet onvanklijk ver klaard), is correct because Mr. AK's lawsuit does not have a strong legal basis and the notary does not have to provide compensation against any party due to the detention of documents relating to the physical control of Mr. AK's land."