Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Durasi pengobatan untuk cedera uretra rata-rata memakan waktu 3-6 minggu, durasi pengelolaan yang lebih lama ini memengaruhi biaya prosedur. Kami bermaksud untuk membandingkan analisis efektivitas biaya dan rata-rata biaya pengobatan untuk cedera uretra, khususnya untuk total gangguan cedera uretra di Rumah Sakit Umum H Adam Malik dengan studi lainnya.Metode: Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Adam Malik antara tahun 2014 dan 2019. Kami mencakup setiap prosedur Reseksi dan Anastomosis Uretra. Biaya dihitung dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), dan kemudian data dibandingkan dengan data dari negara-negara lain.Hasil: Sebanyak 18 reseksi anastomosis uretra antara tahun 2014-2019 dimasukkan dalam penelitian ini. Rata-rata biaya total adalah Rp21.850.856, dengan biaya total minimum sebesar Rp8.407.624, dan biaya total maksimum sebesar Rp74.432.827. Biaya tersebut dibagi oleh BPJS menjadi tiga tingkat: tingkat 3 (terendah), tingkat 2, dan tingkat 1 (tertinggi). Namun, program ini hanya mencakup rentang 9.567.700 IDR hingga 21.170.500 IDR, yang menyebabkan disparitas yang signifikan. Disparitas ini telah mengakibatkan rumah sakit di seluruh Indonesia harus membatasi jumlah layanan urologi yang dapat mereka berikan. Sebagai perbandingan, biaya total rata-rata prosedur reseksi dan anastomosis uretra dari beberapa studi di Amerika Serikat menunjukkan biaya minimal sebesar Rp120.167.068,45, hingga Rp242.624.550,80.Kesimpulan: Disparitas antara biaya yang dikembalikan oleh BPJS dan biaya aktual yang ditanggung oleh rumah sakit untuk prosedur reseksi dan anastomosis uretra mengakibatkan kerugian keuangan bagi rumah sakit. Akibatnya, prosedur-prosedur ini tidak dapat dilakukan secara rutin.

---

Background: Treatment duration for urethral trauma took on average 3-6 weeks, this extended management duration affects the cost to the procedure. We thought to compare the cost-effective analysis and the mean cost of treatment in urethral injury specially for total disruption of urethral injury in H Adam Malik General Hospital with other studies.

Background: The average duration of treatment for urethral trauma is 3-6 weeks. This extended management duration affects the cost of the procedure. We aim to compare the cost-effective analysis and the mean cost of treatment for urethral injury, specifically for total disruption of urethral injury in H Adam Malik General Hospital, with other studies.

Methods: This study was conducted at Adam Malik General Hospital between 2014 and 2019. We included every Urethral Resection and Anastomosis procedure. The Cost was calculated from The Department of Social Security, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), and then the data compare with data from other countries

Result: A total of 18 urethral anastomosis resection between 2014-2019 were included in this study. The mean total cost was Rp21,850,856, with a minimum total cost of Rp8,407,624, and a maximum total cost of Rp74,432,827. The cost was stratified by BPJS into three level from levels: level 3 (lowest), level 2, and level 1 (highest). However, the program only covered a range of 9,567,700 IDR to 21,170,500 IDR, leading to a significant disparity. This disparity has resulted in hospitals across Indonesia having to limit the number of urological services they can provide. In contrast, the mean total urethral resection and anastomosis procedure cost from several studies in USA shows a minimal cost of Rp120,167,068.45, to Rp242,624,550.80.

Conclusion: The disparity between the cost reimbursed by BPJS and the actual cost incurred by the hospital for urethral resection and anastomosis procedures results in financial losses to the hospital. As a result, these procedures cannot be performed routinely."

"Masalah kesehatan yang terjadi secara global saat ini adalah resistensi antimikroba. Resistensi ini menyebabkan meningkatnya mortalitas penyakit, memanjangnya lama hari rawat dan meningkatkan biaya perawatan. Salah satu strategi yang diusung untuk menanggulangi resistensi ini adalah dengan menerapkan pola kuman sebagai acuan dalam perumusan panduan penggunaan antibiotika yang rasional. Pola kuman berguna bagi para klinisi untuk membantu memberikan petunjuk dalam pemberian terapi empiris. Pola kuman juga berfungsi untuk menunjukkan tren sensitivitas jenis kuman terhadap suatu jenis antibiotika. Indonesia menunjukkan kepeduliaannya dengan membuat suatu peraturan tentang Program Pengendalian Resistensi Antibiotika (PPRA). Rumah sakit Santa Maria merupakan rumah sakit swsata yang sudah menerapkan pola kuman dalam panduan penggunaan antibiotika. Penelitian yang dilakukan terhadap kasus infeks jaringan lunak di RS Santa Maria mendapatkan bahwa Staphylococcus aureus merupakan jenis kuman yang paling banyak ditemukan di kasus infeksi jaringan lunak dan pada uji sensitivitas antibiotika masih mempunyai derajat sensitivitas yang cukup baik terhadap golongan cephalosporin generasi ketiga. Pola kuman ini juga mendorong para klinisi agar memberi pengobatan sesuai dengan panduan antibiotika yang diberlakukan di RS Santa Maria. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa dengan penerapan pola kuman terhadap panduan penggunaan antibiotika, pasien mempunyai outcome sembuh dengan lama hari rawat yang lebih pendek (5.45 hari vs 4.3 hari dengan P<0.001), biaya belanja obat antibiotika berkuurang (Rp.79.982.730 vs Rp.41.020.622) dan rata-rata total biaya yang lebih efisien (Rp.13.854.266 vs Rp.11.930.250). Hal ini dikarenakan jumlah penggunaan antibiotika yang berkurang setelah PPRA. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam ere PPRA di RS Santa Maria adalah mengoptimalkan pemakaian penggunaan jenis antibiotika spektrum sempit dan peningkata kualitas pengumpulan data pola kuman dengan teknik yang benar, alat yang menunjang dan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya . Beberapa hal yang harus diperhitungkan oleh rumah sakit terkait pola kuman ini adalah manfaat yang didapat haruslah lebih besar nilainya daripada biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan baik terhadap pasien, klinisi dan rumah sakit.

---

Global health issue that is crucial nowadays problems is antimicrobial resistance. This resistance leads to increased disease mortality, extended length of stay and increased cost of treatment. One of the strategies that is carried out to overcome this resistance is to apply antibiogra, patterns as a reference in the formulation for rational use of antibiotics guidelines. Antibiogram patterns are useful for clinicians in giving empirical therapy thorough an educated guess. Antibiogram patterns are also useful to show trends of antibiotic sensitivity againts certain type of germ. Indonesia shows its concern by making a regulation on the Antimicrobial Stewardship (AMS). Santa Maria Hospital, a private hospital has applied antibiogram patterns to formulate antibiotic guidelines. This thesis was conducted on soft tissue infections cases found in Santa Maria Hospital . The result was that Staphylococcus aureus is the most commonly germ found in cases of soft tissue infections and still has a moderate sensitivity to antibiotic such as third generation of cephalosporin. This antibiogram pattern also encourages clinicians to treat patient diagnosed with soft tissue infection based on the antibiotic guidelines that applicable in Santa Maria Hospital. The results of this study found that with the application of antibiogram patterns to formulate antibiotic guidelines, brings benefit such as not only patients were recovered from the infection but also recovery with shorter length of stay (and 5.45 days vs 4.3 days with P<0.001), cost expenses for phharmacy logistic decreased (Rp.79.982.730 vs Rp.41.020.622) and decreased mean of treatment cost (Rp.13.854.266 vs Rp.11.930.250). The reason for this to happened is that the amount of antibiotic used to treat pastient is decreased after AMS . Some matter that need to be improved in the AMS program at Santa Maria Hospital is to optimize the use of narrow spectrum antibiotics and to improve the quality of collecting data for antibiogram pattern by improving techniques, supporting tools and competent human resources. Consideration that must be taken into account is that regarding this antibiogram pattern bring benefits for patients, clinicians and hospitals which is more important than the investment costs, operational costs, and maintenance costs."

"Peningkatan efisiensi pengelolaan Rumah Sakit secara terus menerus merupakan pedoman pengelolaan keuangan yang mutlak harus diadopsi oleh Rumah Sakit manapun, dimana efisiensi yang tinggi akan meningkatkan keunggulan kompetitif dan peningkatan pendapatan dan akhirnya meningkatkan kemampuan keuangan RS untuk mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan Laporan Keuangan RSUBY diketahui bahwa laba atas operasi RSUBY ada kecenderungan terus menurun dari tahun ketahun (yang diperoleh dari laba operasi kotor dikurangi dengan biaya administrasi dan umum), bahkan untuk tahun 2001, saldonya sudah negatif, tetapi untuk laba bersih RSUBY masih positif walaupun 10 tahun terakhir juga terus mengalami penurunan. Salah satu penyebab turunnya laba operasi ini adalah karena kondisi likuiditas Rumah Sakit yang kurang bagus ditandai dengan penurunan modal kerja yang sangat drastis (50%) pada tahun 2001. Rasio likuiditas terlihat cenderung mengalami penurunan yang cukup lebar, terutama untuk angka rasio lancar untuk tahun 2001 (2,32 menjadi 1,42). Begitu juga dengan angka rasio cair, rasio kas cenderung terjadi penurunan yang segera harus dicermati penyebabnya dan dicari solusi bagaimana/apa untuk mengelolanya.Untuk mencapai tujuan penelitian dikembangkan rancangan penelitian operasional (Operation Research) yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian.Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan data kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan RS.Hasil penelitian menunjukkan Rasio Lancar RSUBY masih dalam ukuran baku kecuali pada tahun 2001 dibawah standar yaitu 1.42. Rasio yang lebih sensitif yaitu rasio cair untuk tahun 2000 dalam ukuran baku, tetapi untuk tahun 2001 dan 2001 batas bawah dari ukuran baku. Rasio kas dalam kondisi batas bawah juga kecuali untuk tahun 2000. Rasio perputaran piutang RSUBY untuk tiga tahun terakhir makin kecil yang artinya piutang makin lama waktu tertagihnya. Periode rata-rata pengumpulan piutang masih dalam ukuran baku 14-21 han . Rasio perputaran persediaan masih dibawah ukuran baku (24-32 kali setahun). Rasio rata-rata persediaan tersimpan di gudang tiga tahun terakhir adalah 16 dan 21 hari sampai pesan lagi. Rasio Lancar RSUBY secara nominal memang masih dibatas aman untuk tahun 2002 yaitu 13-2.00, tetapi nilai rill dari rasio tersebut sebenarnya jauh dibawah itu, hal ini karena: a) piutang jaminan yang overstated :yang dinilai terlalu tinggi, dan ada yang berumur diatas 3 tahun masih tercantum di Neraca sebagai harta lancar padahal harta lancar merupakan harta yang bisa dikonversikan menjadi tunai atau ekuivalennya dalam jangka waktu kurang dari satu tahun buku, yang artinya harta lancar dari RSUBY adalah overstated b) Piutang Perorangan yang overstated: Untuk Piutang perorangan ini ternyata sebesar 85% dari total saldo berumur diatas 3 bulan, yang artinya tingkat ketertagihannya adalah sangat kecil, apalagi piutang perorangan ini tidak dijamin dengan barang yang senilai dengan nilai dari piutang itu sandhi, sehingga sangat sukar untuk dikonversikan sebagai kas. Artinya Rasio Lancar adalah overstated.Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa RSUBY masih bisa berbenah diri dan memperbaiki kondisi rasio lancarnya melalui pengelolaan yang tepat dan melakukan pengendalian yang memadai atas komponen rasio lancar yaitu pada saat proses terjadinya penerimaan kas, pengeluaran kas, proses terjadinya piutang dan pengadaan persediaan obat.Daftar bacaan : 31 (1968-2002)

---

RSU Bhakti Yudha's Current Ratio Analysis for the year 2000, 2001, 2002 The Persistent increase on hospital management efficiency is a basic guidance for financial management which should be adopted by all hospitals, as a high efficiency will increase competitive advantage and profit as the result of efficiency, the hospital ability to give financial benefits grows. Based on RSUBY Financial Statement, we know that the Return/Profit from Operating tends to decrease from year to year (Operating Profit = Gross Profit from Operating - General and Administrative Expense), in 2001 the Gross Operating Profit was on negative balance, even though Net Profit still has a positive balance. The Net Profit for the last 10 years tends to decrease, one reason of the decrease for Operating Profit was the liquidity problem, due to the drastic decrease of working capital (almost 50%) in the 2001 compared to 2000. Liquidity Ratio also tends to decrease decisively, for example current ratio in the 2001 was almost half compared to 2000 ratio (from 2.4 to 1.42). Other Ratios such as Acid Test Ratio, Cash Ratio and others liquidity ratio also have a tendency to go down, for which we should find out the reason and come up with solutions.

In this Thesis, the author use Operation Research Method, namely The Method used quantitative data and qualitative data to rech the goals of the research.

Quantitative data are got from RSUBY's Financial Statement; and Qualitative data are got from indepth interviews with the Staff.

The Research shows that RSUBY's Current Ratio are still in a normal range except in the year of 2001 was below the standard (1.42). The more sensitive ratio, Acid Test Ratio, is still in normal range in the year of 2000, but in the year of 2001, and 2002, the ratios are in the lowest bend of normal range. Cash Ratios for many years are also in the lowest bend of the normal range except for the year of 2000. Receivable Turnover Ratios for the last three years go smaller showing that Receivables took longer time to collect, the normal range for Receivable Turnover is 14 up to 20 days, Stock Turnover Ratios are below the standard range ( 24- 32 times per year), The Average Stock held in The Warehouse is between 16 up to 21 days. The value of Current Ratio is got from comparison between Current Assets and Current Liabilities. Nominally, RSUBY's Current Ratio in 2002 is in the state bend; namely, 1.5 - 2.00, in the real term, the ratio shows on contradictory pictures. The reasons are a) Guaranteed Receivables are valued above the normal practice (Overstated) b) Over Stated of Non Guaranteed Receivables/Personal Receivables.

Based on this research, the author thinks that there are some rooms for RSUBY's management to fit their current ratio problem. There are several suggestions that the management can adopt; namely controlling cash out flow and cash inflow, reevaluating Receivables Policy, reforming the supply of Inventories (Medicine) procedures.

References : 31 (1968-2002)"

"ABSTRAKPerkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, perubahan pola penyakit dimasa yang akan datang serta tuntutan masyarakat untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi akan menyebabkan biaya pelayanan kesehatan menjadi semakin mahal. Dengan demikian manajemen keuangan dirumah sakit menjadi sedemikian penting sehingga memerlukan suatu sistem pengelolaan keuangan secara profesional yang dimulai dari perencanaan sampai pada pengendalian keuangan yang baik.Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja suatu rumah sakit diperlukan informasi mengenai besarnya biaya satuan unit pelayanan sehingga dapat ditetapkan tarif pelayanan mengikuti kebijakan tarif yang telah digariskan oleh rumah sakit.Penelitian ini melakukan perhitungan biaya satuan di unit ginjal hipertensi Rumah Sakit PGI CIKINI dengan 2 cara perhitungan biaya satuan yaitu analisis biaya dengan metode double distribution dan analisis titik impas.Hasil penelitian perhitungan biaya satuan dengan analisis biaya didapatkan biaya satuan sebesar Rp.161.200,dan perhitungan dengan analisis titik impas didapatkan biaya satuan sebesar Rp.151.348, pada jumlah layanan sebanyak 7735 per tahun.Perhitungan biaya satuan memakai cara analisis titik impas adalah lebih sesuai untuk dipergunakan di unit ginjal hipertensi R.S.PGI CIKINI oleh karena pembebanan biaya operasional adalah berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung sehingga dapat dilakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap.Aplikasi beberapa model tentang hubungan antara biaya, jumlah layanan dan laba operasional memberikan gambaran kepada R.S.PGI CIKINI mengenai penentuan tarif pelayanan di unit ginjal hipertensi dengan mengingat misi rumah sakit.Daftar bacaan 21 (1989 - 1991)"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi biaya satuan layanan rawat jalanDiabetes Melitus Tipe II agar Manajemen Rumah Sakit dapat menentukan upayaefisiensi kedepannya dalam rangka menutup kesenjangan antara tarif Rumah Sakitdengan tarif INA CBG's. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancaramendalam, observasi serta telaah dokumen terkait penelitian. Informan dalam penelitianadalah Kepala Bagian Keuangan, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Kepala Unit RawatJalan serta Petugas Bagian Farmasi. Total biaya Rajal DM sebesar Rp 369.573.586,-Hasil perhitungan menunjukkan bahwa besar unit cost untuk Rajal DM Tipe II adalahsebesar Rp 251.069,- dimana tarif INA CBGs untuk Rajal DM Tipe II hanya sebesar Rp192.100,- yang berarti terdapat kesenjangan sebesar Rp 58.969,- . Efisiensi untukmenekan biaya tidak tetap dan mengurangi variasi pemberian obat serta pemeriksaanlaboratorium Diabetes Melitus Tipe II dengan membuat clinical pathway DiabetesMelitus Tipe II. Untuk mengurangi beban biaya tetap, tindakan efisiensi yang dapatdilakukan adalah menaikkan angka kunjungan pasien Diabetes Melitus Tipe II denganmenyediakan dokter spesialis tetap untuk penyakit dalam agar pelayanan untuk pasiendapat maksimal serta kunjungan dapat meningkat.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the unit cost position of Diabetes Mellitus Type IIoutpatient services so that Hospital Management can determine future efficiency effortsin order to close the gap between Hospital rates and INA CBG rates. Using qualitativeresearch methods with in-depth interviews, observation and study of research relateddocuments. Informants in the study were the Head of Finance, Internal MedicineSpecialist, Head of the Outpatient Unit and the Pharmacy Section Officer. The total costof DM Type II outpatient is Rp 369.573.586,- the calculation results show that the unitcost for DM Type II outpatient is Rp 251.069,- where the INA CBGs rate for DM TypeII outpatient is only Rp 192.100,- there's still a gap about Rp 58.969,-. Efficiency toreduce variable costs and reduce variation of diabetes mellitus's drugs and laboratoryexaminations by creating a clinical pathway for diabetes mellitus type II. To reduce thehigh fixed costs, efficiency that can be taken are to increase the number of visits ofdiabetes mellitus type II patients by providing full timer specialists for internal medicineso that service for patients can be maximized and the number of visits can be increased."

"Penyesuaian tarif adalah merupakan salah satu upaya untuk memobilisasi dana masyarakat agar secara bertahap dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap subsidi pemerintah. Penyesuaian tarif juga didasarkan atas beberapa pertimbangan yang melandasi upaya cost recovery.Menurut Ascobat Gani (1997) masalah pokok dalam penyesuaian tarif adalah tidak tersedianya informasi tentang berapa sebetulnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah persatu satuan pelayanan (unit cost) dan berapa sebetulnya kemampuan membayar masyarakat (ATP).Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam Sumatera Selatan telah satu tahun berubah statusnya dari Puskesmas Rawat Inap. Atas dasar pertimbangan ini Pemerintah Kota Pagaralam berdasarkan Keputusan Walikota Pagaralam No. 03 Tahun 2001 menetapkan tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit ini sebesar Rp. 2.000,- untuk rawat jalan dan Rp.16.000,- per malam untuk rawat inap. Tarif tersebut ditetapkan dengan melihat tarif rumah sakit terdekat dan tidak didasarkan atas biaya satuan yang sesungguhnya dikeluarkan rumah sakit untuk rnemberikan pelayanan.Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya satuan di unit produksi poli umum dan rawat inap yang dipakai sebagai kebijakan untuk penyesuaian tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam Sumatera Selatan pada tahun 2002. Tujuan khusus penelitian adalah diperolehnya gambaran total pendapatan, total biaya, biaya satuan baik biaya satuan aktual maupun normatif, diketahuinya utilisasi dan kapasitas produksi dan diperolehnya gambaran kemampuan pemulihan biaya atau besarnya tingkat cost recovery rate serta diketahuinya besarnya usulan tarif yang disesuaikan dengan biaya satuan dan cost recovery rate di unit produksi poli umum dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam tahun 2002.Desain Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Dalam menghitung biaya satuan terlebih dahulu dilakukan pendistribusian biaya dengan menggunakan metode double distribution (metode distribusi Banda). Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagaralam periode bulan Januari - Desember 2002. Pengumpulan data menggunakan alat pengumpul data berupa formulir yang telah disiapkan.Hasil penelitian menunjukan total pendapatan RSUD Besemah Pagaralam pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 882.034.388,-, total biaya di RSUD Besemah Pagaralam Rp 1.320.747.861,-. Biaya Satuan Aktual unit poll umum Rp 19.779 dan unit rawat inap Rp 254.861,- . Biaya Satuan Aktual Tanpa AIC dan Gaji Unit poli umum Rp 7,279,-dan unit rawat inap Rp 73.681,-. Biaya Satuan Normatif Unit poli umum Rp 13.044,-, dan unit rawat inap Rp 121327,﷓Utilisasi fasilitas rumah sakit masih berada di bawah kapasitas produksinya dimana untuk unit poli umum tingkat utilisasi baru 46,08% dari kapasitasnya dan rawat inap 33,56%. Gambaran kemampuan pemulihan biaya atau besarnya tingkat cost recovery rate RSUD Besemah Pagaralam adalah sebagai berikut CRR1 (Pendapatan total unit/biaya total unit) unit poli umum 29,4%, rawat inap 15,8%. CRR2 (Pendapatan total unit/biaya total unit tanpa AIC) unit poli umum 30,8%, rawat inap 18,0%. CRR3 (Pendapatan total unit/biaya total unit tanpa gaji) unit poli umum 71,5°/0, rawat inap 38,2%). CRR4 ( Pendapatan total unitlbiaya total unit tanpa gaji dan AIC) unit poli umum 80,2%, rawat inap 54,5%. Total CRR rumah sakit 66,8%.Tarif yang diusulkan adalah berdasarkan biaya satuan aktual tanpa gaji dan AIC dan CRR4 yaitu kondisi sekarang dimana gaji dan AIC masih di subsidi pemerintah. Pertimbangannya adalah bahwa pendapatan dari tarif dapat menutupi biaya satuan yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan (CRR 100%). Dengan pertimbangan tersebut, maka tarif poli umum menjadi menjadi Rp 7.500,-, unit rawat inap tarif dinaikkan menjadi Rp 76.500,-.Saran yang disampaikan adalah perlunya dilakukan penyesuaian tarif, perlu ditingkatkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan utilisasi, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk unit-unit produksi lain yang ada di rumah sakit.

---

Tariff reform is one of the effective ways to mobilize the flow of public fund in order to decrease gradually, the dependency on governmental subsidy. Tariff reform is also based on some considerations those rule the expedient of cost recovery.

According to Ascobat Gani (1997) the main problem in tariff reform is the lack of information about the real cost paid by the government for each service unit (unit cost), and the real ability to pay (ATP) of the public.

The public hospital of Besemah Pagaralam district, province of South Sumatra, has changed its status from the former inpatient-public health center (Puskesmas rawat inap), since a year ago. Based on this consideration, the government of Pagaralam city decided in the Resolution of Major of Pagaralam city no. 03 year 2001, about the medical tariff of the hospital, i.e., Rp. 2,000 for outpatient and Rp. 16,000 for inpatient. However, this tariff was decided by merely referring those adopted by the surrounding hospitals and not based on its real unit cost spent by the hospital in giving medical service.

The present research is generally purposed to understand the unit cost spent by the production unit of policlinic and the inpatient unit that used as the standard in doing tariff reform in the public hospital of Besemah Pagaralam district province of South Sumatra in year 2002. The particular purpose of this research is to obtain the detailed informations of total income, expenditure, and the actual as well as the normative unit costs, to know the utilization and capacity of production unit and to obtain the detail of ability of cost recovery rate, and finally, to estimate the recommendation tariff which meets the unit cost and the cost recovery rate in the production unit of policlinic and the inpatient unit of the public hospital of Besemah Pagaralam district in year 2002.

The present research is designed following a descriptive method In the calculation of unit cost, all the expenditures were distributed by using the double distribution method. The data used in the present research is the secondary one taken by the public hospital of Besemah Pagaralam district within the period of month January-December 2002. The data collection was done, by using a certain form prepared previously.

From the result of research it is known that the total income of the public hospital of Besemah. Pagaralam district during year 2002 was Rp. 882,034,388, while the total expenditure was Rp. 1,320,747,861. The actual unit cost of the policlinic was Rp. 19,779 and for the inpatient unit was Rp. 254,861. The actual unit cost without AIC and unit salary was Rp. 7,279 for the policlinic, and Rp. 73,681 for inpatient unit. The normative unit cost of the policlinic was Rp. 13,044, and for the inpatient unit was Rp. 122,327.

The utilization of the facility in the public hospital is not performed optimally as its production capacity, where for the unit of policlinic 46.08% of its capacity while the inpatient unit 33.56%.

The estimation of cost recovery rate of the public hospital of Besemah Pagaralam district is shown as follows. CRR1 (total unit income/ total unit expenditure): unit policlinic 29.4%. inpatient unit 15.8%. CRR2 (total unit income/ total unit expenditure without AIC): unit policlinic 30.8%, inpatient unit 18M%. CRR3 (total unit income/total unit expenditure without salary) unit policlinic 71,5%, inpatient unit 38,2%. CRR4 (total unit income! total unit expenditure without AIC and salary): unit policlinic 80.2%, inpatient unit 54.5%.

The recommended tariff is due to actual unit cost without AIC and unit salary and CRR4, i.e., as the current condition where the salary and AIC are still subsidized by the government. The reason is that the income got from the tariff can cover all the unit cost spent for giving medical service (CRR 100%). Accordingly, the tariff of policlinic should be increased to be Rp. 7.500, and for the inpatient unit to be Rp. 76.500.

The result of current research suggests that it is necessary to take a tariff reform, to improve the frequency of looking after and maintenance of the facility, to improve the registration and report system, to increase the activities of the utilization, and to do further research upon the rest of production units in the hospital.

References : 24 (1979 - 2002)"

"Inovasi dibidang radiologi diagnostik yang pesat, meningkatkan inflasi dibidang kesehatan dan merupakan pengeluaran kesehatan yang tercepat, meningkat dua kali dibandingkan pengeluaran untuk obat-obatan maupun biaya kesehatan secara keseluruhan, sehingga perlu pengendalian biaya. Hal tersebut telah membuka pikiran pihak managemen rumah sakit, bahwa pelayanan radiologi merupakan profit centers yang sering terlupakan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan cost awareness dan cost monitoring di sub departemen radiologi Rumkital Dr. Mintohardjo, sehingga terciptanya suatu efisiensi biaya pelayanan thoraks AP/PA foto., dengan membandingkan unit cost normatif dan unit cost aktualnya. Hasil penelitian cost awareness di sub departemen radiologi, pada umumnya para radiografer memiliki pengetahuan yang cukup akan biaya-biaya di sub departemen radiologi. Tetapi kesadaran akan biaya dari para petugas radiographer saat ini belum direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari untuk penghematan. Pelaksanaan pemantauan biaya (cost monitoring) di sub departemen radiologi Rumkital Dr. Mintohardjo masih jauh dari yang diharapkan. Efisiensi di sub departemen radiologi Rumkital Dr. Mintohardjo belum terlaksana. Dari penelitian ini, managemen rumah sakit perlu mengadakan program edukasi kepada seluruh stafnya tentang cost/biaya material-material di rumah sakit. dimulai dengan memperbaiki system administrasi dan pelaporan di sub departemen radiologi yang sesuai dengan SOP. Kemudian, perhitungan biaya satuan untuk layanan radiologi lainnya untuk mengurangi kerugian rumah sakit.

---

Innovations in diagnostic radiology have led to advances in the field of medicine, while at the same time contributing to a high rate of medical inflation and increasing at twice the rate of prescription drugs and overall health care spending, so cost containment is needed. These has opened the eyes of the hospital management, that radiology services are a profit centers that are often forgotten, even when the use of medical material (x-ray film) in the sub-department radiology of rumkital Dr. Mintohardjo is more than the number of patients.

This is an observational study with a qualitative approach, using primary data from in-depth interviews with stakeholders and secondary data, and then analyzed to see the cost of efficiency. The purpose of this study was to analyze the implementation of cost awareness and cost monitoring in the sub department of radiology Dr. Mintohardjo Navy Hospital, thus creating cost efficiency on thoracic AP / PA photos service, by comparing the normative unit cost and actual unit cost.

In general, knowledge of costs among the radiographer in the sub department radiology, is sufficient. They are aware of the importance of knowledge of cost, but the cost awareness of radiographer are not reflected in everyday behavior for saving. While the cost monitoring in the sub department radiology of Rumkital Dr. Mintohardjo still far from expected.

The conclusion of the research, that efficiency in the sub department radiology of rumkital Dr. Mintohardjo has not achieved. Based on the the result of this study, researcher suggest the management of hospital to conduct an educational programs for all staff about the cost / charge of materials in hospital. By starting with improving the administration and reporting system in the sub department radiology in accordance with the SOP. Then, make a cost analisys to determine the unit costs for other radiology services, to reduce hospitals losses."

"Anggaran berbasis kinerja merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kinerja, kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana. Badan Layanan Umum merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai program dari Anggaran Berbasis Kinerja yang memiliki arti untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan anggaran berbasis Badan Layanan Umum berawal dari dibuatnya Rencana Strategis Bisnis yang kemudian diimplementasikan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Pada kebijakan Badan Layanan Umum ini pemerintah memberikan fleksibilitas kepada RSUP Fatmawati dalam mengelola keuangannya, akan tetapi pemerintah memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat dengan memberikan anggaran kepada RSUP Fatmawati. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya 20% dari dana APBN, hal tersebut menuai permasalahan dalam RSUP Fatmawati dan membuat RSUP Fatmawati menarik pendapatan dari jasa pelayanan dan lain-lainnya.

---

Performance-based budgeting is a policy made by government performanceoriented,this policy aims to foster flexibility in budget management to achieve optimal results. In this case, programs and activities should be directed to achieve the outcomes and outputs specified in the plan. Public Service Board is a policy made by the government as a program of Performance Based Budgeting that has meaning to the intellectual and the welfare of society, the implementation of the Public Service Board based budgeting starts from a Business Strategic Plan made then implemented in the Business Plan and Budget. In the Public Service Board's policy gives the government the flexibility to RSUP Fatmawati in managing its finances, but the government has a responsibility to the public to educate and welfare of the community by providing a budget to RSUP Fatmawati. Budget provided by the government only 20% of the state budget, it is reaping the problems in RSUP Fatmawati interesting and make revenue from services and others."

"Tujuan: Melaporkan pengalaman TUR-P menggunakan NaCl 0,9% sebagai irigasi (sistem bipolar) dan efeknya terhadap kadar hemoglobin, hematokrit dan natrium.Bahan dan Cara: Studi ini adalah studi prospektif non randomisasi. Enam puluh pasien PPJ memenuhi kriteria penelitian (30 sistem bipolar, 30 sistem monopolar), dinilai lama operasi, jumlah cairan irigasi, berat chip prostat, penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, natrium dan ada tidaknya TUR sindrom.Hasil : Terdapat perbedaan yang bermakna antara volume prostat pada kedua grup. Pada sistem bipolar rerata lama operasi adalah 39,66+12,02 menit dan 54,33+19,01 menit pada sistem monopolar, rerata berat chip yang direseksi 14,09+11,25 gram pada sistem bipolar dan 24,26+18,15 gram pada sistem monopolar. Rerata penurunan hemoglobin 0,7601 pada sistem bipolar dan 1,09g/dl pada sistem monopolar, rerata penurunan natrium 2,3mEg11 pada sistem bipolar dan 1,7meg11 pada sistem ronopolar. Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara lama operasi dengan penurunan hemoglobin dan natrium pada kelompok sistem bipolar sedangkan pada sistem monopolar terdapat korelasi yang bermakna antara lama operasi dengan penurunan hemoglobin(p:0,04), dan penurunan natrium(p:0,008). Tidak dijumpai adanya TUR sindrom pada kedua kelompok.Simpulan: Dari pengalaman awal ini, disimpulkan bahwa TUR-P dengan sistem bipolar merupakan prosedur yang aman dan tidak memerlukan keahiian tambahan. Penelitian lanjutan dengan studi prospektif randomisasi untuk membandingkan sistem ini dengan sistem monopolar sangat dianjurkan.

---

Objectives: To report our experience in TUR-P using normal saline as irrigation (bipolar system) and its effect towards patient's hemoglobin, hematocryte and sodium content. Materials and methods: This study was performed in a prospective non-randomized fashion. Sixty BPH patients were included (30 patients were done with bipolar system, 30 patients with monopolar system). The parameters recorded were operation time, amount of irrigation, resected tissue weight, hemoglobin, hematocryte and sodium decline and presence of TUR syndrome.

Results : There was a significant difference in prostate volume between the two groups. Mean operation time was 39,66+12,02 mnt in the bipolar group and 54,33+19,01 mnt in the monopolar group, resected tissue weight was 14,09+11,25 grams in the bipolar group and 24,26+18,15 grams in the monopolar group. Hemoglobin decline was 0,7601 in the bipolar group and 1,09 in the monopolar group, sodium decline was 2,3mEg11 in the bipolar group and 1,7meg11 in the monopolar group. There was no significant correlation between operation time with hemoglobin and sodium decline in the bipolar group whilst in the monopolar group there was significant correlation between operation time with hemoglobin decline (p:0,04), and sodium decline (p:0,008). There was no TUR syndrome seen in either groups.

Conclusions: TUR-P with bipolar system is a new technology which is safe and requires no additional skills. Further investigation using randomized controlled trial to compare this technology with monopolar system is recommended."