Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi desain dan penerapan pengendalian internal pada proses pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial pada Badan Informasi Geospasial (BIG) serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk organisasi agar dapat mengoptimalkan pengendalian internal yang sudah ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Evaluasi atas desain dan penerapan pengendalian internal dilakukan dengan mengacu pada COSO Internal Control Integrated Framework tahun 2013, dengan komponen yang dinilai fokus pada komponen penilaian risiko (risk assesment) dan aktivitas pengendalian (control activity). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal sesuai COSO 2013 yang telah didesain dan diterapakan untuk komponen penilaian risiko dan aktivitas pengendalian.

---

This research was conducted to evaluate the design and implementation of internal controls in the process of managing and disseminating geospatial data and information at the Geospatial Information Agency (BIG) and to provide recommendations for improvements for the organization so that it can optimize existing internal controls. The research method used is a case study research method using descriptive qualitative analysis techniques. Evaluation of the design and implementation of internal control is carried out by referring to the 2013 COSO Internal Control Integrated Framework, with the components assessed focusing on risk assessment components and control activities. Data collection was carried out through interviews and document analysis. The research results show that there are still weaknesses in internal control according to COSO 2013 which has been designed and implemented at the organization for the risk assessment components and control activities"

"Perencanaan proyek harus menjadi bagian integral dari industri pembangunan perumahan agar dapat dicapai kinerja proyek yang lebih efisien dan berdampak pada kinerja waktu yang lebih baik. Diperlukan pemahaman yang jelas dan rinci apa yang menjadi lingkup di dalam proyek dan apa yang tidak termasuk di dalam lingkup proyek serta apa saja yang menjadi risiko dalam perencanaan proyek. Perencanaan proyek diharapkan mampu memberikan solusi pada keseluruhan struktur pekerjaan secara yang rinci sekaligus fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kegiatan proyek dan mengakomodasi sistem organisasi proyek serta perubahan-perkembangan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai masalah perencanaan pada proyek pengembangan perumahan dengan mengidentifikasi 10 area pengetahuan dan 24 proses perencanaan dalam PMBOK (Project Management Body of Knowledge) edisi ke 6 tahun 2017 menggunakan pendekatan manajemen risiko untuk memahami dan menganalisis sistem perencanaan pada proyek perumahan. Mengacu pada hasil penelitian tersebut disusun sebuah pedoman (SOP) perencanaan proyek perumahan yang dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kinerja waktu proyek perumahan.

---

Project planning must be an integral part of the housing construction industry so that project performance can be achieved more efficient and have an impact on schedule performance. A clear and detailed understanding is needed of what is within the scope of the project and what are the risks identified in the project planning phase. Project planning is expected to be able to provide solutions to detailed work structures as well as flexibility to be able to adapt to the environment of unique project activities and to accommodate the project's organizational system and business changes or improvements made by the company. This study aims to parse the risks in project planning of residential development projects by identifying 10 knowledge areas and 24 planning processes in the 6th edition of the 2017 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) using qualitative risk analysis approach to create an understanding and to mitigate the high risk factor. Referring the research results, a preventive action in each of the high risk indicator has been prepared to be integrated in the planning guideline (standard operating procedure). This risk analysis performed to be used as a strategy to improve the residential development schedule performance."

"Tata kelola perusahaan yang baik menuntut agar perusahaan melakukan manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko PPN di PT X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post positivist. Pada proses penelitian ditemukan bahwa terdapat empat risiko PPN berkaitan dengan transactional, operational, compliance, dan financial accounting. Risiko pertama adalah dikenakan sanksi denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PPN berkaitan dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah luar pabean. Kedua, memiliki risiko membayarkan PPN yang seharusnya tidak terutang karena tidak melakukan pembatalan invoice dalam e-faktur. Ketiga, risiko tidak dapat dilakukan pemindahbukuan karena salah penulisan kode jenis setoran pajak di Surat Setoran Pajak. Keempat, risiko sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan penerbitan faktur pajak.

---

Good corporate governance requires companies to carry out risk management. This study aims to analyze the risk of VAT at PT X. This study uses a post-positivist quantitative approach. In the research process it was found that there are four VAT risks related to transactional, operational, compliance, and financial accounting. The first risk is subject to fines and interest for late payment of VAT related to the utilization of taxable services from outside customs areas. Second, there is the risk of paying VAT that should not be payable because you do not cancel the invoice in the e-invoice. Third, the risk of not being able to do the transfer due to the incorrect writing of the code for the type of tax deposit in the Tax Payment Slip. Fourth, the risk of administrative sanctions in the form of fines and interest for late issuance of tax invoices

"

"ABSTRAKMenentukan strategi yang tepat membuat perencanaan proyek penting berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian itu dibuat untuk melindungi kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka kerja manajemen risiko dari sektor kontraktor telekomunikasi di Indonesia. Sebagian besar perusahaan telekomunikasi telah menerapkan sistem pembayaran ditunda berdasarkan kesepakatan. Proses penelitian ini mengembangkan kerangka kerja, evaluasi, dan mitigasi. Penelitian ini telah dilakukan dari penelitian sebelumnya terkait dengan risiko proyek dan manajemen risiko dalam perspektif kontraktor untuk mengembangkan kerangka kerja awal. Data dibangun dari penelitian sebelumnya dan sampel diambil dari beberapa perusahaan sejenis. Pendekatan kuantitatif yaitu survei dan wawancara ahli untuk mengkonfirmasi kerangka awal kemudian divalidasi dengan forum diskusi kelompok. penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa risiko dan mengurangi tingkat risiko tertinggi dengan mitigasi risiko. Penelitian ini mengusulkan kepada praktisi untuk mengelola rencana proyek dengan mempertimbangkan risiko proyek dan juga untuk para pemangku kepentingan atau investor untuk memutuskan investasi pada proyek ini.

---

ABSTRACTDetermine the right strategy of make project planning is important based on work agreement, the agreement was made to protect both parties in carrying out the work. The aim of this paper is to identify risk management framework for telecommunication contractor sector in Indonesia. Most of telecommunication companies have applied with postpone paymen system by agreement. The process of this paper is developing the framework, evaluate, and mitigation. This paper has been conducted from previous research related with project risk and risk management in contractor perspective to develop initial framework. Data was generated from previous research and sample was taken from some similar companies. The quantitative approach which are survey and expert interview to confirm the initial framework then validating by forum group discussion. This paper expected to find out what the risk and reduce the highest risk level with risk mitigation. This paper proposed to practitioners for manage the project plan by considering project risk and also for stakeholders or investor to decide investment on this project."

"Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016, dengan total sampel sebanyak 710 observasi. Penelitian ini menggunakan tiga variabel sebagai proxy dari penerapan manajemen risiko pada sebuah perusahaan. Penunjukan seorang Chief Risk Officer, kepemilikan komite manajemen risiko, dan kompetensi keuangan yang dimiliki direktur utamamerupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian sebagai ukuran penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan dua ukuran yaitu Return On Asset dan Price to Book Value. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penunjukan direktur risiko dan kepemilikan komite manajemen risiko belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kompetensi keuangan direktur utama yang diukur dari rekam jejak riwayat pekerjaan direktur utama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan di pasar saham. Penelitian diharapkan mendorong regulator untuk melakukan law enforcement terkait seluruh peraturan yang sudah ada terutama persentase dewan komisaris independen dan publikasi laporan tahunan, serta membuat regulasi baru untuk mewajibkan keberadaan komite manajemen risiko pada semua industri. Dengan mengacu hasil penelitian ini diharapkan perusahaan akan membekali calon direktur utamanya dengan pelatihan keuangan. Sedangkan untuk para investor penelitian ini menganjurkan untuk lebih mengutamakan perusahaan-perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko dalam portofolio mereka.

---

This study aims to investigate the influence that might be exist between the application of risk management against the performance of Bursa Efek Indonesia’s listed company on 2015-2016, with total sample are 710 observations . This paper is using three independent variables as the proxy of the application of risk management on a company. Appointment of Chief Risk Officer, the existences of risk management committee and CEO’s financial skill are the variables that will be used against company’s financial performance, that will be proxied as Return on Asset (ROA) and Price to Book Value (PBV). The results shows that CRO’s appointment and the existences of risk management committee in a company has no significant influence to company’s financial performance, while CEO’s financial skill contributes significant influence to company’s financial performance on Indonesian listed company. This study is expected to encourage the law enforcement of all issued regulation especially the percentage of independent board commissioner, the publication of annual report, and to stimulate the issuance of new regulation to require the existence risk management committee for the listed companies instead of financial institution only. With reference to the result of this study, companies are expected to provide financial training to their CEO candidates. As for the investors, this study advocates to prioritize companies that have risk management committees in their portfolio"

"Sedemikian pentingnya informasi bagi organisasi/pemerintahan sehingga saat ini informasi diberdayakan melalui berbagai media sebagai hasil dari sebuah teknologi yang melahirkan media-media penghantar informasi disebut sebagai teknologi informasi (TI) yang bertujuan agar informasi dapat diperoleh dan dikonsumsi dengan lebih mudah dan cepat, contoh yang paling populer mengenai media teknologi informasi adalah internet. Media internet menjadi penghantar informasi yang sangat efektif dan efesien. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory dan lainnya yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.Dalam era global para pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan (decision making) tertentu untuk pengembangan solusi yang baru maupun perubahannya akan digantikan oleh peranan informasi yang didukung oleh teknologi informasi yang tepat. Salah satu modal yang harus ditingkatkan untuk menghadapi hal tersebut adalah efektifitas pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi teknologi informasi terhadap kualitas informasi HAM pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dan menjelaskan tentang Teknologi Informasi Sumber daya Manusia.terhadap kualitas informasi HAM.Penelitian ini dilakukan melalui metode survey dengan pendekatan metodologi kuantitatif, sehingga penulis menyebarkan kuisioner kepada karyawan di Sekretariat dan Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Hasil Penelitian menunjukkan koefisien korelasi nilai hitung t sebesar 4,7862 dan nilai tabel t sebesar 1,6939. Berdasarkan nilai tersebut, jika dibandingkan terlihat nila hitung t lebih besar dari nilai tabel t atau 4,7862 > 1,6939. Dengan demikian hipotesis nol (H0) yang menyatakan : "Tidak ada hubungan antara teknologi informasi dengan kualitas informasi?.Berdasarkan hasil pengujian terhadap 34 responden diketahui bahwa terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara teknologi informasi dengan kualitas informasi. Kualitas informasi tidak akan dapat tersaji dan tidak dapat dipergunakan jika tidak ada teknologi informasi yang mendukung, sehingga teknologi informasi sangat berperan terhadap kualitas informasi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan berguna sebagai bahan acuan bagi penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Berdasarkan hasil tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM perlu mengembangkan teknologi informasi, fasilitas seperti LAN di setiap bidang teknis, meningkatkan kecepatan koneksi internet untuk menampung email serta menambah fasilitas, kualitas informasi harus relevan, akurat, tepat waktu. Hal ini merupakan informasi yang strategis untuk pengampilan keputusan, sehingga penyediaan informasi harus diperhatikan untk memberikan kepuasan pengguna informasi.

---

Of the short important information for organization/government, so now , information use by various media as result of technology which born information medias is called information technology. It aim to in order that information will get and consumption with easily and faster. The popular example about information technology is internet. Internet media can be effective and efficient information delivery. The information technology developing can increase working capability and all of activity can do with fast, exact and accurate, so, it can be increase productivity. Growth of information technology can improve performance and enable various activity can be executed swiftly, precisely and accurate, so that finally will improve productivity. Growth of information technology show the popping out of various activity type being based on this technology, like egovernment, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, and other, which is all the things have electronics based.In globalization, organization leader make special decision for new solution developing or change, will be replaceable with information role which is supported by exactly information technology. One of thing must increase to face it, using effectively information technology Therefore, This Research aim to explain information technology implication toward Human Right Information Quality at Agency of Human Right Research and Development and to explain about Human Resources Technology Information toward Human Right Information Quality.This Research is done by Survey Method with approach of Quantitative Methodology. So, Author give questioner to employee in Secretary Office and Central of Research and Development at Agency of Human Research and Development. Result of research indicate coefficient regression direction is 0,732 with regression similarity is y = a + bx = 19,9 + 0,732x. Point P in ANOVA output is more small than α degree which is using (0,05) or 0,000 < 0,05, so H0 refuse. It mean there are influence information technology toward Human Right information Quality. Information quality will not be used if there are not supporting information technology, so, information technology is very role toward information quality and influence each other for making information quality and using as based education for Agency for Human Right Research and Development.Based on that?s result, Agency of Human Right Research and Development need to develop information technology, facilities like local area network in every technical field, increase speed internet connection server for email saving and increase database facilities. Information quality must be relevant, accurate, on time. It is strategic information to making decision, so information providing must be attention to give information user satisfaction."

"Keamanan informasi menjadi isu yang penting bagi perusahaan, karena informasi merupakan aset vital bagi kelangsungan bisnis perusahaan, terutama untuk organisasi yang bergerak disektor energi karena sektor ini merupakan salah satu dari lima besar teratas target serangan siber.PT XYZ sebagai salah satu perusahaan bergerak dibidang energi khususnya minyak dan gas bumi memandang keamanan informasi ini sebagai salah satu prioritas utama selain untuk memenuhi persyaratan stakeholder namun juga melihat isu keamanan informasi yang terjadi di dalam organisasi, sehingga diperlukan penerapan suatu sistem manajemen keamanan informasi. Dengan penelitian ini penulis menggunakan ISO 27001 untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi dan melihat kesenjangan yang ada dalam organisasi berdasarkan standar sehingga bisa dibangun rekomendasi sistem manajemen keamanan informasi untuk PT XYZ.

---

Information security is an important issue for the company, because information is a vital asset for business, especially for organizations in energy sector because this sector is one of the top five most targeted sectors worldwide. PT XYZ as one of the companies engaged in energy especially oil and gas, information security is one of the top priorities in addition to fulfilling the requirements of the government, but also information security problem that occur in the organization, so its needed the necessary evaluation of current condition implementation of information security compared with the standard for information security management. With this research, the author using ISO 27001 to build an information security management sistem and see the gaps that exist in the organization based on standards so that can be built recommendations information security management sistem for PT XY."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan Peraturan Menterei PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Instrukai Menteri PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada proyek pembangunan rumah susun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. SMKK merupakan istilah baru yang diperkenalkan oleh Permen PUPR No 10 Tahun 2021 di mana ini merupakan istilah baru pengganti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di mana SMK3 sendiri sudah berada di dalam SMKK. Kemudian akibat terjadinya pandemi COVID-19, disusunlah Protokol Pencgahan COVID-19 yang mengacu pada Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 yang dimasukkan menjadi bagian dari SMKK sehingga pada penelitian ini keduanya dievaluasi secara bersmaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan SMKK pada proyek pembangunan rumah susun (rusun), mengevaluasi penerapan SMKK pada proyek pembangunan rusun berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 dan Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut jika tingkat pemenuhan SMKK terhadap peraturan yang ada masih rendah. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di mana pada umumnya penelitian kualitatif ini didesain secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemenuhan SMKK berdasarkan peraturan yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

This study discusses the Evaluation of the Construction Safety Management System (CSMS) based on The Ministry of Public Works and Housing (Kemen PUPR) Regulation No 10 of 2021 concerning Guidelines for CSMS and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 regarding the Protocol to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in the Implementation of Construction Services on apartment construction projects to improve construction safety performance. CSMS is a new term introduced by Kemen PUPR Regulation No 10 of 2021 which is a new term to replace the Occupational Health and Safety (OHS) Management System where OHS Management System itself is already included in CSMS. Then due to the COVID-19 pandemic, a COVID-19 Prevention Protocol was compiled which refers to Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 which was included as part of the CSMS so that in this study both were evaluated simultaneously. The purpose of this study was to find out how the process of implementing and evaluating the implementation of CSMS in apartment construction projects based on Instructions of Kemen PUPR 10 of 2021 and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 and provide recommendations for improvement and follow-up if the level of compliance in CSMS against existing regulations is still low. This research was conducted qualitatively that was designed descriptively. The results of this study are the level of compliance in CSMS based on existing regulations and provide recommendations for improvement and follow-up to improve construction safety performance."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets."

"Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) adalah salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pengamatan terhadap data bulan Maret 2018, masih banyak terdapat pengadaan langsung yang dilakukan tanpa melalui aplikasi SIMPeL. Berdasarkan sebab tersebut penelitian ini berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung khususnya pegawai Kemendikbud yang menggunakan SIMPeL.Penelitian ini menggunakan model penerimaan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dimodifikasi dengan menambahkan model Technology Readiness Index (TRI). Data yang diperoleh diolah dengan metode SEM menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.2.7. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan SIMPeL, dimana yang paling kuat mempengaruhi niat untuk menggunakan SIMPeL adalah ekspektasi kinerja.

---

Implementation of Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) is one of the efforts of the Ministry of Education and Culture to improve transparency and accountability in Procurement area within Ministry of Education and Culture.

From observation in March 2018 period, there are some Pengadaan Langsung have been done without SIMPeL. Based on this reason, this research tries to look for factors influencing the acceptance of Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) especially Kemendikbud employee using SIMPeL.

This research based on modified Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model with addition of Technology Readiness Index (TRI) model. SEM method with SmartPLS 3.2.7 version is use for analyze the data. From the research known that performance expectation and social influence are influencing intention to use SIMPeL, which performance expectance is the most significant influencer to the intention."