Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 60769 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kresna Kusumaswijaya
"Peran Qatar sebagai mediator regional merupakan langkah untuk menciptakan persona politik yang independen. Sebagai mediator, Qatar menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan aktor non-negara dan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Qatar dengan negara-negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qatar menjadi mediator dalam konflik Afghanistan guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan pengaruh maupun posisi di tingkat regional dan global. Berdasarkan teori realisme, dalam mencapai tujuannya Qatar melakukan mediasi konflik terhadap negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, regional dan global. Dari penelitian juga terlihat bahwa Qatar sangat rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut mempertimbangkan manfaat, biaya dan keuntungan yang maksimal. Bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri yang diambil Qatar tercermin di era Hamad bin Khalifa al Thani maupun Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. Kedua tokoh tersebut menggunakan diplomasi dari sisi sosial, ekonomi dan politik, serta budaya dalam menghilangkan konflik di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Qatar di bawah kepemimpinan Hamad bin Al Thani dan Tamim bin Hamad Al Thani telah membawa perubahan. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional dan instabilitas kawasan. 

Qatar's role as a regional mediator is a step towards creating an independent political persona. As a mediator, Qatar showing an open foreign policy. This is done to develop diplomatic relations with non-state actors and countries in the Middle East, including Afghanistan. This research is using a case study approach to examine the foreign policy implemented by Qatar with countries and non-state actors involved in the Afghanistan conflict. The results of this study indicate that Qatar became a mediator in the Afghanistan conflict in order to fight for their national interests and increase influence and position at the regional and global levels. Based on the theory of realism, in achieving its goals Qatar mediates conflicts against countries that have the potential to pose a threat to national, regional and global security. The research also shows that Qatar is very rational in the policy-making process. This foreign policy decision considers maximum benefits, costs and profits. The form of implementation of foreign policy adopted by Qatar is reflected in the era of Hamad bin Khalifa al Thani and Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. The two figures used diplomacy from a social, economic and political perspective, as well as culture in eliminating conflict in Afghanistan. Qatar's foreign policy under the leadership of Hamad bin Al Thani and Tamim bin Hamad Al Thani has brought about a change. This is done to anticipate all potential threats that could disrupt national security and regional instability."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Iqbal Bulgini
"Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging.
Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017.

The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts.
This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T54805
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Baihaqi
"Dinamika politik Timur Tengah menjadi semakin dinamis sejak kehadiran Qatar di arena politik kawasan dan global terutama ketika Qatar memainkan peran diplomatiknya yang pragmatis dalam merespon setiap peristiwa politik baik di regional maupun internasional. Sebagai negara terkaya di Timur Tengah, Qatar secara pengaruh telah mampu bersaing dengan pesaing besarnya di Teluk yaitu Arab Saudi dan Iran. Posisi ini membuat Qatar mempunyai kesempatan besar untuk tampil lebih kuat di arena geopolitik Teluk dan bahkan di tingkat global terutama dalam merespon diskursus Indo Pasifik yang sedang massive dikampanyekan Amerika Serikat dan aliansi strategisnya. Sebagaimana pandangan para analis politik, Indo-Pasifik dipandang sebagai strategi baru untuk menghadang kebangkitan Tiongkok. Kehadiran Indo Pasifik juga telah mengubah peta baru di dalam hubungan antar negara di dunia. Belt and Road Initiative yang menjadi proyek raksasa Tiongkok juga semakin kuat didorong oleh pemerintah Tiongkok ke banyak negara di dunia. Merespon situasi tersebut, Qatar menunjukan kecerdasannya melalui model kebijakan luar negeri yang pragmatis, melakukan balance of power dengan melakukan kebijakan diplomasi dengan dua raksasa tersebut demi menjaga kepentingan nasionalnya. Sumber daya alam LNG yang dimiliki Qatar secara signifikan telah menjadikan Qatar mempunyai kepercayaan diri yang besar untuk mengubah dirinya menjadi negara berpengaruh dan dibutuhkan oleh negara lain. Bahkan Qatar juga mempunyai alat propaganda yang efektif dan massive yaitu media Al-Jazeera yang terbukti berhasil menguatkan posisi dan citranya di mata dunia.

The political dynamics of the Middle East become increasingly dynamic since Qatar's presence in the regional and global political arena, especially when Qatar played a pragmatic diplomatic role in responding to every political event both regionally and internationally. As the richest country in the Middle East, Qatar is influentially able to compete with its major competitors in the Gulf, namely Saudi Arabia and Iran. This position gives Qatar a great opportunity to appear stronger in the Gulf geopolitical arena and even at the global level, especially in responding to the Indo-Pacific discourse which is being massively campaigned by the United States and its strategic alliances. As seen by many political analysts, Indo-Pacific assumed as a new strategy to counter the rise of China. The presence of Indo Pacific is also changing a new map in countries relations in the world. The Belt and Road Initiative, which is China's giant project, is also increasingly being pushed by the Chinese government to many countries in the world. Responding to this situation, Qatar showed its intelligence way through a pragmatic foreign policy model, carrying out a balance of power by carrying out a policy of diplomacy with the two giants in order to safeguard its national interests. Qatar's LNG natural resources have significantly made Qatar have great confidence to turn itself into an influential country and be needed by other countries. Even Qatar also has an effective and massive propaganda tool, namely the Al-Jazeera media which has proven successful in strengthening its position and image in the eyes of the world."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afif Notodewo
"Kebijakan Qatar dalam mendukung Ikhwanul Muslimin menimbulkan krisis di kawasan Teluk. Sebelumnya, Arab Saudi dan anggota GCC (Gulf Cooperation Council) lainnya sepakat dalam Riyadh agreement untuk menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang. Namun, pada 2017 Qatar kembali untuk tidak mengindahkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Akibatnya, anggota-anggota GCC seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain menarik duta besarnya dari Qatar serta memblokade jalur baik darat, laut, dan udara. Blokade tersebut tentunya memiliki dampak pada Qatar terutama pada ekspor-impor, penerbangan, dan perbankan. Tesis ini menjawab mengenai mengapa Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin dan menjelaskan jaringan Ikhwanul Muslimin dalam geopolitik Timur Tengah. Dalam menjawab penelitian, tesis ini menggunakan Analisis kebijakan luar negeri sebagai pisau analisis. Teori ini menjelaskan alasan dibalik kebijakan Qatar yang lebih memilih Ikhwanul Muslimin dibandingkan Arab Saudi dan aliansinya. Terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan Qatar dalam mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Qatar’s foreign policy of supporting the Muslim Brotherhood Organization resulted in a crisis in Gulf Region. Previously, Saudi Arabia and members of the GCC (Gulf Cooperation Council) had agreed in Riyadh Agreement to set the Muslim Brotherhood organization as forbidden. Nevertheless, in 2017 Qatar disobey the agreement have been signed together. As a result, GCC members like Saudi Arabia, Uni Arab Emirate, and Bahrain called their ambassadors from Qatar and blocked Qatar from land, sea, and airspace. This blockade has an impact on Qatar, especially in the export-imports sector, aviation sector, and banking sector. This Thesis will answer the questions about Qatar’s motive for supporting the Muslim Brotherhood organization and Muslim Brotherhood networks in the Middle East. This Thesis uses foreign policy analysis as a theoretical tool. Foreign policy analysis will explain Qatar’s foreign policy which chooses Muslim Brotherhood over Saudi Arabia and its gulf alliance. There are external factors and internal factors that influence Qatar’s foreign policy for supporting the Muslim Brotherhood organization."
Jakarta : Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Syauqi
"Tesis ini membahas tentang Analisis Framing pemberitaan Al-Jazeera mengenai kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan. Pertama, perihal bagaimana Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir. Kedua, Perihal keterkaitan pemberitaan Al-Jazeera dengan kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Ada dua teori yang digunakan untuk mengkaji, yaitu teori framing milik Pan dan Kosicki, serta teori peran media dalam kebijakan luar negeri milik Naveh. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi pustaka library research dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir lebih cenderung pro revolusi dan mencitrakan buruk kepada rezim Husni Mubarak dari hasil pemberitaan selama masa revolusi, baik dari segi bahasa, retorika, dan gambar yang dicantumkan. Hasil dari pemberitaan itu turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Qatar atas Mesir pasca revolusi dengan mengirimkan bantuan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.

This thesis discusses about Framing Analysis of Al Jazeera Coverage About Qatar Foreign Policy Toward Egypt in Arab Spring 2011. The research intends to answer two research questions. First, how did Al Jazeera report about Arab Spring 2011 in Egypt Second, how was role of Al ndash Jazeera in Qatar foreign policy decision making process to Egypt in Arab Spring 2011 There are two theories which are used in analysis, which are framing theory of Pan and Kosicki, then the theory of role of media in foreign policy of Naveh. Researcher uses descriptive analysis approach of qualitative method of analysis, collection of data is by using library research and interview. This thesis found that Al Jazeera rsquo s report of Egypt Arab Spring 2011 preffered on revolution and created bad image of Hosni Mubarak regime. It is concluded from all of Al Jazeera news during Arab Spring, from its language, rhetoric and also from the picture attached. Al Jazeera news also influenced Qatar foreign policy to Egypt after the revolution both direct or indirectly.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49270
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Situmorang, Grace Kara
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari sikap Rusia di dalam DK PBB mengenai konflik Suriah pada tahun 2011 - 2014. Pada bagian awal, penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik, respon internasional dan langkah kebijakan luar negeri Rusia terutama dalam perannya sebagai anggota dari DK PBB.Dalam proses analisa, penelitian ini menggunakan teori dari William D.Coplin yang menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terdapat faktor-faktor yaitu konteks internasional, politik domestik, ekonomi dan militer. Pada bagian akhir, penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Putin dan bagaimana perannya sebagai pemimpin Rusia dalam tujuannya untuk menjaga kepentingan nasional Rusia dalam konflik Suriah.

ABSTRACT
The purpose of this research is to identify factors that determined Russia rsquo s decision in UNSC regarding Syria conflict from year 2011 to 2014.First, this thesis will explain the conflict background, international response and Russia rsquo s foreign policy decision as a permanent member of the UNSC.In analyzing the factors, the thesis used William D. Coplin theory of foreign policy decision making. This theory comprises of several factors in determining foreign policy international context, domestic politics, economy and military. In the last chapter, this thesis will analyse Putin rsquo s foreign policy in order for him to secure its national interest in Syria rsquo s conflict. "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Felicia Mayasaphira Hakim
"Krisis Suriah tidak hanya melahirkan perpecahan secara domestik, tapi juga di tataran komunitas internasional. Ketika Amerika Serikat bersama dengan aliansinya menjadi pendukung utama pergerakan oposisi dalam menurunkan rezim Bashar al-Assad, Rusia justru berada di posisi yang berlawanan dengan mayoritas negara-negara di dunia.
Tujuan utama dari skripsi ini adalah memaparkan proses konstruksi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Dengan meneliti proses konstruksi tersebut, skripsi ini mencoba untuk menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat antara norma dan identitas yang dipegang Rusia dengan kebijakan di dalam kasus Suriah.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan Rusia untuk melindungi rezim al-Assad dikonstruksi oleh (1) struktur lingkungan dan aktor yang berada disekitar; (2) persepsi diri sebagai global power dan adanya keinginan untuk mendapat pengakuan dari pihak lain; dan (3) adanya kepentingan untuk melindungi negara eks-Soviet dengan mayoritas Muslim dari risiko kemunculan Islamic renaissance.

The Syrian crisis has not only torn the domestic society into pieces, but also the international community. United States and its allies are the main supporters of opposition movement in toppling Bashar al-Assad regime, while Russia stands on the opposite of the majority.
The primary aim of the thesis is to provide the constructive process within the formation of Russian foreign policy in Syria. By exploring the constructive process, the thesis seeks to uncover the unseen relations between Russia‟s norms and identity with its policy in Syria.
The results show that Russia's decision to defend al-Assad regime is constructed by (1) the structure of environment and actors surround the conflict; (2) self-perception as global power and how to get the recognition from others; and (3) an interest to protect the Muslim-majority ex-Soviet countries from the risk of Islamic renaissance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Felicia Maya Saphira
"Krisis Suriah tidak hanya melahirkan perpecahan secara domestik, tapi juga di tataran komunitas internasional. Ketika Amerika Serikat bersama dengan aliansinya menjadi pendukung utama pergerakan oposisi dalam menurunkan rezim Bashar al-Assad, Rusia justru berada di posisi yang berlawanan dengan mayoritas negara-negara di dunia. Tujuan utama dari skripsi ini adalah memaparkan proses konstruksi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Dengan meneliti proses konstruksi tersebut, skripsi ini mencoba untuk menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat antara norma dan identitas yang dipegang Rusia dengan kebijakan di dalam kasus Suriah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan Rusia untuk melindungi rezim al-Assad dikonstruksi oleh (1) struktur lingkungan dan aktor yang berada disekitar; (2) persepsi diri sebagai global power dan adanya keinginan untuk mendapat pengakuan dari pihak lain; dan (3) adanya kepentingan untuk melindungi negara eks-Soviet dengan mayoritas Muslim dari risiko kemunculan Islamic renaissance.

The Syrian crisis has not only torn the domestic society into pieces, but also the international community. United States and its allies are the main supporters of opposition movement in toppling Bashar al-Assad regime, while Russia stands on the opposite of the majority. The primary aim of the thesis is to provide the constructive process within the formation of Russian foreign policy in Syria. By exploring the constructive process, the thesis seeks to uncover the unseen relations between Russia‟s norms and identity with its policy in Syria. The results show that Russia‟s decision to defend al-Assad regime is constructed by (1) the structure of environment and actors surround the conflict; (2) self-perception as global power and how to get the recognition from others; and (3) an interest to protect the Muslim-majority ex-Soviet countries from the risk of Islamic renaissance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56565
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Satrio Wibowo
"Tesis ini membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2009-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama mengalami perubahan pendekatan dari hard power ke smart power. Tesis ini menemukan bahwa ada empat faktor yang membuat Amerika Serikat akan menarik pasukannya dari Afghanistan, yaitu : kematian Osama Bin Laden, tuntutan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dalam negeri, dan konstelasi internasional.

This thesis discusses about U.S. foreign policy in the Middle East during the Barack Obama administration years 2009-2014. This study is a qualitative research by taking study of the withdrawal U.S. forces from Afghanistan. The results of this study indicate that U.S. foreign policy in the Middle East during the reign of Barack Obama is change from the hard power approach to the smart power approach. This thesis found that there are four factors that make the U.S. will withdraw its forces from Afghanistan, namely : the death of Osama Bin Laden, the demands of domestic politics, economic conditions in the country, and the international constellation.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Era Bawarti
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
S8315
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>