Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cities are facing ever greater challenges regarding climate change. Urban governments and policymakers have taken such challenges into account when maintaining urban development momentum. Although the city government of Jakarta has implemented several initiatives to reduce emissions, assessments of the impact of these strategies on the sustainability of the urban system remain limited. This paper investigates the evaluation of two mitigation scenarios for reducing Jakarta’s greenhouse gases that differ in the authority level of the local government, using a policy analysis approach. The method emphasizes the use of the system dynamics model to gain insights into each option. The results reveal that the city’s development goals would be best achieved through joint partnership with the national government. Such cooperation would have a more significant effect on economic, social, and environmental sustainability than would be in the case in other scenarios."

"Konsep smart city merupakan suatu konsep dimana masyarakat dan pemerintah mengadopsi suatu konsep dalam membuat suatu kota menjadi kota yang layak dan nyaman untuk dihuni dengan mengolah sumber daya yang ada serta pengolahan informasi yang tepat. Salah satu pilar dari smart city yaitu smart environment yang memiliki konsep dimana suatu area tertentu khususnya area perkotaan terdapat suatu tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh organisasi tertentu dengan tujuan agar terciptanya kota yang nyaman dan memiliki dampak baik untuk kesehatan masyarakat. Namun dalam hal tersebut diperlukan usulan model untuk mengevaluasi kesiapan/readiness suatu kota dalam mengadaptasi konsep smart environment yang ada pada suatu kota. Penelitian ini mengulas mengenai model evaluasi kesiapan/readiness pada suatu kota yang didapatkan dari hasil analisa critical success factor yang dilakukan dengan literature review dan metode Soft system methodology (SSM). Metode (SSM) dalam penelitian ini menggunakan metode SSM parsial secara tiga tahap yang dilakukan dimulai dari melakukan pengumpulan informasi dengan metode kualitatif dan setelah itu konfirmasi model dengan metode kuantitatif. Selanjutnya dilakukan evaluasi model dengan evaluasi yang dibuat bedasarkan Assessment-Only Pathway (AOP). Evaluasi tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil pengujian dari Kota Jakarta dan Kota Tangerang yang berbeda dan melihat nilai prosentase yang dibandingkan dengan perbandingan antar kedua kota tersebut di dunia nyata. Hasil yang didapatkan dari pembentukan model yaitu bedasarkan metode kualitatif didapatkan tujuh faktor pembentuk yang dibuat bedasrakan hasil wawancara dan hasil analisa critical success factor yaitu infrastruktur, finansial, peraturan, pengetahuan, pemangku kepentingan, kualitas internal organisasi, dan kebiasaan manusia. Selanjutnya dari metode kuantitatif diapatkan konstruksi yang valid sebanyak 42 yang dijadikan sebagai komponen penilaian yang diujikan pada Kota Jakarta dan Kota Tangerang. Akhirnya dari hasil pengujian didapatkan bahwa Kota Jakarta mendapatkan prosentase dibawah batas yang diharapkan sedangkan Kota Tangerang mendapatkan prosentase melebihi batas yang diharapkan. Kedua hal tersebut sesuai dengan kondisi asli yang terjadi bedasarkan kualitas udara, kualitas air, dan penumpukan sampah yang tidak terolah. 

---

The concept of a smart city is a concept in which the community and the government adopt a concept in making a city a decent and comfortable city to live in by processing existing resources and processing the right information. One of the pillars of a smart city is a smart environment which has a concept where a certain area, especially urban areas, has environmental management carried out by certain organizations to create a comfortable city that has a good impact on public health. However, in this case, a proposed model is needed to evaluate the readiness/readiness of a city in adopting the concept of a smart environment that exists in a city. This study reviews a city's readiness/readiness evaluation model from the results of a critical success factor analysis conducted with a literature review and Soft system methodology (SSM). The method (SSM) in this study uses the partial SSM method in three stages, starting from collecting information with qualitative methods and after that confirming the model with quantitative methods. Furthermore, an evaluation of the model is carried out with an evaluation made based on the Assessment-Only Pathway (AOP). The evaluation is carried out by comparing the test results from the different cities of Jakarta and the city of Tangerang and seeing the percentage value compared to the comparison between the two cities in the real world. The results obtained from the formation of the model, namely based on the qualitative method, obtained seven forming factors which were made based on the results of interviews and the results of critical success factor analysis, namely infrastructure, finance, regulations, knowledge, stakeholders, the internal quality of the organization, and human behavior. Furthermore, from the quantitative method, 42 valid constructs were obtained which were used as assessment components and were tested in the City of Jakarta and the City of Tangerang. Finally, from the test results, it was found that the City of Jakarta got a percentage below the expected limit while the City of Tangerang got a percentage that exceeded the expected limit. Both of these are by the original conditions that occurred based on air quality, water quality, and the accumulation of untreated waste."

"Pengertian maupun bentuk Ibu Kota Negara di dunia sangat beragam, namun halyang mirip secara umum yaitu diartikan sebagai wilayah pusat pemerintahanberupa kota yang khusus tidak seperti entitas perkotaan lainnya, baik dari segiukuran, morfologi, atau bahkan fungsi keseluruhannya. Sebagai daerah ibu kotanegara mempunyai kekhususan tersendiri, baik di dalam kedudukannya terhadapdaerah lain di negaranya masing-masing, maupun di dalam bentuk pemerintahandaerahnya sendiri. Keberadaan DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia memilikibanyak permasalahan sehingga pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota.Wacana pemindahan tersebut memerlukan pembelajaran dari negara lain yangtelah terlebih dahulu memindahkan ibukotanya seperti dalam hal ini Malaysia danAmerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yangdidukung dengan metode kualitatif teknik pengumpulan data primer dan didukungdengan wawancara mendalam kepada pejabat di instansi pemerintahan terkaitsebagai informan. Terdapat dua permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini,yaitu kedudukan dan fungsi ibu kota negara, serta rencana bentuk pemerintahan diibu kota negara baru Indonesia. Para pembuat kebijakan perlu untukmempertimbangkan dan mengkaji bentuk pemerintahan di ibu kota negara lainbeserta kemungkinan timbulnya konflik dalam menentukan bentuk pemerintahandaerah bagi Ibu Kota yang baru. Kajian terhadap sejarah pemindahan Ibu KotaNegara pada Negara lain termasuk Malaysia dan Amerika Serikat dapat menjadibahan perbandingan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di masadepan.

---

Capital cities take on very diverse forms, in particular because, unlike other urbanentities, neither their size, nor their morphology, nor even their overall function,contribute to their definition. Capital cities in every country have their ownspecificities. Those specificities can be found in their positioning relative to otherregions or local governments in each of their own countries, as well as in theirown local government models. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia has alot of problems so the government has discourses about moving its capital. Suchdiscourses require further investigation and learning from other countries who hadmoved their capital, in this case Malaysia and the United States of America. Thisthesis uses the Juridical Normative research method supported by a qualitativemethod of data collection techniques through in-depth interviews with relevantgovernment agencies. There are two questions that are discussed in this thesis,namely the position and function of the national capital, and the probability of theNew Capital City Government for Indonesia. It is suggested that policy makersshould review and consider local government models in the capital city that can befound in other countries systems of local government, as well as the conflictpossibilities that might occur by prioritising the efficiency and performance of thelocal government concerned. Study towards capital city relocation history fromother countries including Malaysia and the United States of America can be amaterial for comparison and consideration in the future policy making"

"ABSTRACTTesis ini membahas sistem pemerintahan daerah di tiga ibu kota, Jakarta, London, dan Paris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif. Ibu kota umumnya memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah lain di suatu negara. Jakarta, London, dan Paris adalah kota-kota dengan populasi tinggi dan daerah perkotaan yang luas dan dapat ditemukan di negara-negara kesatuan. Ada tiga pertanyaan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan posisi tiga ibukota relatif terhadap daerah lain di negara masing-masing, perbandingan model pemerintah daerah dari tiga ibukota, dan tren terbaru tentang tata kelola ibukota. Sebagai ibu kota, Jakarta, London, dan Paris memiliki kekhasan masing-masing. Kekhususan tersebut dapat ditemukan dalam posisi mereka relatif terhadap daerah lain atau pemerintah daerah di masing-masing negara mereka sendiri, serta dalam model pemerintah daerah mereka sendiri. Persamaan dan perbedaan dapat ditemukan antara tiga ibu kota. Baik Jakarta dan Paris memiliki pemerintahan bertingkat tunggal, sementara London memiliki pemerintahan bertingkat dua di wilayahnya. Sehubungan dengan model pemerintah daerah, Jakarta memiliki kesamaan dengan London dalam hal dewan lokal dan kepala pemerintah daerah mereka. Jakarta juga memiliki kesamaan dengan Paris dalam hal keberadaan pengawasan negara atau pemerintah pusat. Tren terbaru yang ditemukan dalam tata kelola ibukota adalah pengembangan otoritas regional yang strategis, baik dalam bentuk otoritas kesatuan tunggal atau dalam bentuk badan koperasi otoritas lokal. Disarankan agar pembuat kebijakan meninjau dan mempertimbangkan model pemerintah daerah yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintah daerah negara lain, dengan memprioritaskan efisiensi dan kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan.

---

This thesis discusses the system of local government in three capital cities, Jakarta, London, and Paris. This study uses juridical-normative and comparative methods. Capital cities generally have specificities compared to other regions in a country. Jakarta, London, and Paris are cities with high population and large urban built-up area and can be found inunitary states. There are three questions that are discussed in this thesis, namely the comparison of the three capitals positioning relative to other regionsin their respective countries, the comparison of local government models of the three capitals, and the latest trendson capital city governance. As capital cities, Jakarta, London, and Paris have their own specificities. Those specificities can be found in their positioning relative to other regions or local governments in each of their owncountries, as well asin their own local government models. Similarities and differences can be found between the three capital cities. Both Jakarta and Paris have single-tieredgovernments, while London has two-tieredgovernmentin its area. In relationto the local government model, Jakarta has similarities with London in terms of their local councils and heads of local government. Jakarta also has similarities with Paris in terms ofthe existence of state or central government supervision. The latest trend found in capital city governance is the development of strategic regional authorities, whether in the shape of a single unitary authority or in the shape of local authorities cooperative bodies. It is suggested that policy makers should reviewand consider local government models that can be found in other countries systems of local government, by prioritising the efficiency and performance of the local government concerned."