Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketimpangan pendidikan masih berlangsung di China, dengan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi kontributor signifikan terhadap masalah ini. Selain itu, sistem hukou memainkan peran penting dalam membentuk kualitas penduduk, mempengaruhi alokasi sumber daya pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab ketimpangan pendidikan di China. Analisis penulis menggunakan koefisien Gini menyoroti bahwa disparitas antara daerah pedesaan dan perkotaan adalah faktor utama dari keseluruhan ketimpangan pendidikan. Selain itu, penulis mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini, dengan menyarankan pemberian bantuan keuangan dalam bentuk subsidi langsung untuk mendukung daerah pedesaan yang kurang beruntung.

---

Education inequality persists in China, with the urban-rural divide being a significant contributor to this issue. Additionally, the hukou system plays a crucial role in shaping the quality of the population, impacting the allocation of educational resources. This paper aims to explore the causes of education inequality in China. The author's analysis using the Gini coefficient highlights that the disparity between rural and urban areas is the primary driver of overall educational inequality. Furthermore, the authors propose a policy recommendation to address this problem, suggesting the provision of financial aid in the form of direct subsidies to support underprivileged rural areas."

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan janji negara yang harus dipenuhi. Setiap anak memiliki haka untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Mendapatkan layanan pendidikan merupakan hak yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh negara. Salah satu hal yang menyebabkan tertinggalnya Orang Asli Papua (OAP) di berbagai bidang kehidupan adalah kurang diperhatikannya layanana pendidikan bagi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka semakin termajinalkan di tanahnya sendiri.Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, persoalan struktural yang terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural meliputi identitas budaya yang beragam; pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; keterbatasan anak-anak untuk belajar; dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembangan diri. Terhadap kondisi tersebut, buku ini merekomendasikan desai pendidikan dan peta jalan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya OAP untuk memperbaiki kualitas pendidikaan di Tanah Papua."

"Pokok permasalahan dalam studi ini adalah mengangkat tentang pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana eli dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang dan bagaimana pelaksanaan pembinaan penelidikan anak yang berada · eli dalam Lembaga Pemasyimlkatan. Penelidikan merupakan hak semua warganegara termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak anak pidana tidak boleh dihapuskan walaupun status mereka sebangai anak pidana (terpidana). Tetap hak mereka harus dilindungi dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam pemenuhan hak bagi anak pidana dilaksanakan melalui peberian penelidikan formal maupun informal. Pemenuhan hak penelidikan dan pengajaran bagi anak pidana eliperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis eliatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999. Dalam pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana diLembaga Pemasyarnkatan telah dilaksanakan, mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional namun dalam pelaksanaanya terdapat kelemahan-kelemahan dalam fungsi-fungsi penelidikan.Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, mendiTesiskan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang elipakai adalah pendekata.'l. kualitatif, dengan tekuik peugumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan stueli literatur dengan jumlah responden 23 orang. Informan yang elipilih adalah anak­ anak yang masih aktif sebagai anak elidik eli Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Dalam pencarian data terdapat temuan rendahnya kualitas pemenuhan hak atas pendidikan yang dilaksanakan diLembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kualitas penelidikan elipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Hasil analisis dari stueli ini menunjukkan bahwa pasilitas yang ada eli Lapas kurang memadai, elisamping itu faktor penelidik I guru yang tidak mempunyai, latar be1akang sarjana penelidikanlkeguruan memberikan anelil terhadap rendahnya kwalitas pendidikan yang ada di Lapas serta belum adanya aturan khusus yang mengatur pelaksanaan penyelidikan di Lembaga Pemasyarakatan.Dari basil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak atas penyelidikan bagi anak pidana oleh Lembaga Pemasyimlkatan secara umum telah dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan

---

The main issues raised in this study is about the fidfillment of the right to education for children in the Penitentiary tangerang male child and how the implementation of coaching education for the children who are in prison. Education is a right of all citizens including children - children in conflict with the law. The rights of criminal child should not be waived even though their status as criminal child (The accused). Permanently their right must be protected and obligatory to be carried out. In the fulfilment of the right for the criminal child was carried out through giving of formal education and informal. Fulfillment of the right to education and instruction for children in getting criminal through the coaching process, its implementation is technically stipulated in Government Regulation No. 31 year 1999. In fulfillment of the right to education for children of criminal in prison has been conducted based on the national education department curriculum but in practice there is a weakness, a weakness in the function's of education.

This study uses descriptive type, describing data's, analyze ·it as well. The approach in use is qualitative, with data collection through in-depth interviews, observation and literature study with the number of respondents 23 people. Informants who were in the select is still active as a child protege at the correctional institution tangerang male child, there is data in the search for finding the low quality of education which is implemented in prisons. Quality education is influenced by internal and external factors.

Results of analysis of this study indicate that the existing facilities in prisons are not appropriate in the conduct of education. In addition, factors educators I teachers who do not have the skills or background belakng graduate education contribute to poor quality of existing education in prisons. There has not been specified about the implementation of education in prisons."

"Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

---

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education."

"ERP merupakan singkatan dari tiga elemen kata, yaitu Enterprise (perusahaan), Resourse (sumber daya) dan Planning (perencanaan). Penelitian ini membahas mengenai pengembangan sistem produk ERP pada PT Pupuk Sriwidjaja dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem yang dilakukan perusahaan sesuai dengan framework SDLC kecuali saat pelaksanaan Business Process Reengineering (BPR) yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pemilihan konsultan. Tim proyek memutuskan untuk melakukan Business Process Reengineering (BPR) terlebih dahulu dan melakukan lelang untuk memilih konsultan setelahnya. Alasan dilakukannya BPR terlebih dahulu adalah agar analisis BPR lebih tajam.

---

ERP is an abbreviation of the word of three elements, namely Enterprise, Resourse and Planning. This study discusses the development of the ERP system in PT Pupuk Sriwidjaja, based on System Development Life Cycle (SDLC). Qualitative analysis used in this study show that the development of the system by the company has already suitable with the SDLC framework except when implementing Business Process Reengineering (BPR) which is generally performed in conjunction with the selection of consultants. The project team decided to undertake Business Process Reengineering (BPR) and conduct the auction prior to selecting a consultant thereafter. The reason is that BPR has strong analysis."

"The aim of this research is to find the relationship between the attitude towardeducation inclusive and teacher teaching strategy, as well as comparison ofattitudes toward inclusive education and teaching strategies in the inclusiveprivate and public middle school teacher. The sample in this study as many as 59respondents with non probability sampling. This research using measuringinstrument MATIES VI and BCSQ VI. The results of this research did not finddifferences in attitude in the inclusive public and private Junior High Schoolteacher, as well as teaching strategies in the inclusive private and public juniorhigh school teacher. The research also not find the existence of a significantrelationship between attitudes towards inclusive education with teaching strategiesin Inclusive Private middle school teacher. However, in the inclusive middleschool teachers found some related components on attitudes towards inclusiveeducation with teaching strategies. Suggestions that given for further research areexpanding the number of respondents and the school, considering the time of datacollection, include a method of observation and interviews, and reexamine thevalidity of the measuring instrument.

---

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari adanya hubungan antara sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran guru, serta perbandingan sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada guru SMP Swasta dan Negeri Inklusif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 59 responden dengan teknik non probability sampling. Penelitian ini menggunakan alat ukur MATIES VI dan BCSQ VI sebagai instrumennya. Hasil penelitian tidak menemukan adanya perbedaan sikap pada guru SMP Negeri dan Swasta Inklusif serta strategi pengajaran pada guru SMP Swasta dan Negeri Inklusif. Penelitian ini juga tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara sikap terhadap pendidikan inklusif dengan strategi pengajaran pada guru SMP Swasta Inklusif. Pada guru SMP Negeri Inklusif ditemukan beberapa komponen yang berhubungan pada sikap terhadap pendidikan inklusif dengan strategi pengajaran. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain memperbanyak jumlah responden dan sekolah, mempertimbangkan waktu pengambilan data, menyertakan metode observasi dan wawancara, dan menguji ulang validitas alat ukur."