Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."

"Tesis ini tentang penanganan anak korban kekerasan seksual di Pores Metro Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah cara bertindak penyidik Ruang Pelayanan Khusus pada proses penyidikan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di Polres Metro Jakarta Selatan.Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan proses penyidikan anak korban kekerasan seksual oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan yang berbeda dengan penyidikan kejahatan yang lain. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Peneliti ingin menggambarkan secara utuh mengenai tindakan penyidik Ruang Pelayanan Khusus dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual, dampak atas perbuatan pelaku, bentuk-bentuk penyimpangan dan hubungan antara penyidik dengan berbagai pihak.Hasil dari penelitian ini ditemukan beragamnya tindakan-tindakan dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan. Tindakan ini dapat tergambar dalam proses penyidikan tersebut mulai dari diterimanya Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan sampai dengan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum. Ditemukannya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, karakteristik pelaku, hubungan sosial korban dan pelaku serta dampak dari perbuatan si pelaku terhadap korban.Tindakan lain yang terjadi pada proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yaitu ditemukannya bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus. Ditemukan juga pola-pola hubungan antara penyidik Ruang Pelayanan Khusus dengan sesama anggota, warga masyarakat (korban, keluarga korban, saksi, tersangka), Kejaksaan, dan Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan anak perempuan korban kekerasan seksual seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor budaya."

"Penelitian ini mengenai penyidikan tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Barat yang bertujuan untuk menggambarkan tindakan dan perilaku penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Metro Jakarta Barat.Adapun permasalahan yang diteliti adalah pengorganisasian penyidikan tindak pidana anak yang difokuskan pada tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat.Penyidikan suatu tindak pidana diawali dari diterimanya laporan dari masyarakat ataupun ditangkapnya pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan yang kemudian dituangkan di dalam suatu bentuk yang disebut laporan polisi. Berdasarkan laporan polisi tersebut dilakukanlah upaya untuk menemukan tersangka dan barang bukti melalui tahapan-tahapan penyidikan berupa penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hingga penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dimaksudkan agar tersangka dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukannya.Penyidikan tindak pidana anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Poles Metro Jakarta Barat diorganisasi dalam tingkatan-tingkatan penyidik pembantu, penyidik dan atasan penyidik, yaitu mulai dari Kepala Unit, Kepala Satuan Reserse Kriminal hingga kepada Kapolres Metro Jakarta Barat yang masing-masing telah diatur tugas dan tanggung jawabnya di dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi.Dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana telah terjadi interaksi antara penyidik/penyidik pembantu anak dengan anak sebagai tersangka, orang tua anak, penasihat hukumnya dan pembimbing kemasyarakatan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dari sini dapat dilihat tindakan dan perilaku penyidik di dalam proses penyidikan ataupun di luar proses penyidikan.Timbulnya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik/penyidik pembantu anak pada saat dilakukannya penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak maupun ketika di luar proses penyidikan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.Di dalam tesis ini digambarkan bahwa tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai tersangka anak di mana telah ditemukan adanya beberapa tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik/penyidik pembantu anak. Tindakan dan perbuatan menyimpang tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak anak sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana anak dan KUHAP. Hal tersebut dapat ditemukan pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka anak perempuan dalam kasus narkotika yang tidak didampingi penasihat hukumnya dan dilakukan pada subuh hari yang dimulai dari jam 02.15 hingga jam 04.30 wib yang sebenarnya waktu itu adalah jam tidur/istirahat seorang anak. Selanjutnya, penahanan terhadap tersangka anak ditahan dalam satu sel tahanan dengan tahanan orang dewasa/residivis. Pada saat penggeledahan badan terhadap tersangka anak perempuan yang seharusnya dilakukan oleh polisi wanita atau PNS wanita, akan tetapi pada waktu itu dilakukan oleh polisi pria. Begitu juga dalam tahap penangkapan terhadap tersangka anak Hatta dilakukan pemukulan sebanyak dua kali pada bagian kepalanya. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan tersangka anak dan dapat mempengaruhi jiwa anak sebagai penerus cita-city perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penerapan diversi dalam tahap penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) pada tahap penyidikan yang belum memberikan hasil maksimal dalam melindungi anak secara hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pelaksanaan diversi di Satreskrim Polres Metro Jaksel belum sejalan dengan semangat diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya pelaksanaan diversi di Satreskrim Polres Metro Jaksel yaitu: (1) adanya keinginan dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat; (2) adanya kesediaan dari korban maupun keluarganya untuk bertemu dan bermusyawarah dengan pelaku dan atau keluarganya; dan (3) adanya kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perselisihan melalui musyawarah. Ketiga, pada masa mendatang, penyidik Satreskrim Polres Metro Jaksel dapat menerapkan model diversi musyawarah masyarakat yang melibatkan polisi, pelaku dan/atau orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah) sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Model musyawarah mufakat memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memberikan pandangan mengenai pentingnya penyelesaian perselisihan melalui pendekatan keadilan restoratif bagi pelaku dan korban beserta keluarga maupun masyarakat agar hubungan kedua belah pihak dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala.

---

The thesis is a result of research on the analysis of the implementation of diversion in the investigation stage of a criminal act of physical violence carried out by investigators of the South Jakarta Metro Police (Polres Metro Jaksel) especially Satreskrim Branch against a child in conflict with the law (AKH) at the investigation stage which has not provided maximum results in protecting child legally. This research was conducted by descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods carried out by primary informant interviews, observation and document review. The results of the study show, first, that the implementation of diversion at the Satreskrim South Jakarta Metro Police is not in line with the spirit of diversion as regulated in the SPPA Law. Second, there are several factors that encourage the realization of the implementation of diversion at the Satreskrim South Jakarta Metro Police, namely: (1) the desire of the perpetrators and victims to resolve disputes through deliberation and consensus; (2) the willingness of the victim and his family to meet and discuss with the perpetrator and or his family; and (3) an agreement was reached between the perpetrator and the victim in the settlement of disputes through deliberation. Third, in the future, Satreskrim of South Jakarta Metro Police investigators can apply a community consultation diversion model involving the police, perpetrators and/or their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, community advisors and the community (community leaders or from the school) as mandated by the SPPA Act. The consensus deliberation model provides an opportunity for all parties to provide their views on the importance of resolving disputes through a restorative justice approach for perpetrators and victims and their families and communities so that the relationship between the two parties can be restored to stage previously. "

"ABSTRAKTugas karya akhir ini melihat bagaimana upaya dari penyidik unit perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus anak sebagai korban kekerasan seksual melalui teori ikatan sosial yang mengedapkan kepentingan terbaik bagi anak dan berupaya menghindarkan anak dari pemberian label dari masyarakat. Tugas karya akhir ini disertai dengan data sekuder, baik dari lembaga kepolsian maupun dari berita. Analisa pada tugas karya akhir ini didukung dengan adanya kajian literatur mengenai penanganan unit perlayanan perempuan dan anak atau lembaga non-formal yang memiliki kajian yang sama. Dari hasil analisa penulis, dapat dikatakan bahwa penanganan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual masih dikatakan kurang melindungi. Kepolisian Indonesia perlu membentuk sebuah peraturan atau prosedur khusus yang membahas bagaimana penanganan terbaik yang diberikan kepada anak sebagai korban atau lebih tepatnya anak sebagai korban kekerasan seksual.

---

ABSTRACTThis thesis discusses looks at how efforts of female and child protection unit investigators to address child cases as victims of sexual violence through social bonding theory that bestows the best interests of the child and seeks to prevent children from labeling from the community. This final paper work is accompanied by secondary data, both from the police and the news. The analysis on this thesis is supported by a literature review on the handling of women and child service units or non formal institutions that have the same study. From the results of the author 39s analysis, it can be said that the handling given to children victims of sexual violence is still said to be less protective. The Indonesian police need to establish a special regulation or procedure that addresses how the best handled to the child as a victim or more precisely the child as a victim of sexual violence."

"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhuhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

---

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as hukan beings who should get the protection of their rights. Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the police investigation in applyiong the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a police investigation against children in conflict with the law in Indonesia and the application of diversion concept is carried out by a police investigation against children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer, analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary."

"ABSTRAKRestorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restorative justice yaitu penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan diversi pada Polres Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat yang ditangani di unit PPA. Mengingat kewajiban bagi penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam kasus pidana dimana pelakunya adalah anak. Hal yang berbeda ditemukan pada penanganan kasus pelaku anak di wilayah hukum Polres Metro Selatan, dimana kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku anak tidak sebanyak Polres Metro Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan banyak kasus tindak pidana yang pelakunya anak ditangani oleh bukan unit PPA. Kondisi tersebut kemudian diatasi dengan adanya koordinasi antara penyidik perkara anak yang tidak di unit PPA dengan penyidik yang ada di unit PPA selama perkara anak tersebut diperiksa. Penyidik dari unit lain akan mendapatkan arahan khusus dari penyidik anak yang ada di unit PPA tentang bagaimana memperlakukan anak dalam penyidikan dan bantuan dalam upaya diversi.

---

ABSTRACTRestorative Justice is a theory that emphasizes recovering damages caused by criminal acts. This recovery requires cooperative processes that involve all related parties. The settlements of criminal acts committed by children in conflict with the law are performed by using the concept of diversion through the restorative justice approach, which involves all parties to jointly resolve the cases and searches for the best solutions by prioritizing the protection of children in conflict with the law. This study used normative juridical research supported by field research by conducting interviews with informants. The data obtained were analyzed qualitatively using primary and secondary data collection methods. In connection with this matter, this study would illustrate the implementation of diversion concept in the South Jakarta Resort Police and the Central Jakarta Metro Resort Police handled by the PPA unit, bearing in mind that investigators are required to prioritize the process of diversion in criminal cases where the perpetrators are children. Unlike the cases whose perpetrators are children in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, the number of cases in which children in conflict with the law are the perpetrators is not as many as in Central Jakarta Metro Police. This is due to many criminal cases where the perpetrators are children are handled by non-PPA units. This condition is then overcome by establish coordination between children case investigators who are from the PPA unit and those from the PPA unit during examination. Investigators from other units get special directions from those from the PPA unit on how to treat children in investigations and how to do diversion efforts."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."

"Penelitian Tesis ini tentang penanganan pemberantasan aksi premanisrne di wilayah Jakarta Barat yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Yang diteliti adalah tindakan Unit Khusus Anti Premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas kegiatan premanisme yang meresahkan masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini adalah Polres Metro Jakarta Barat; Kondisi wilayah Jakarta Barat; Gangguan Kamtibmas yang te1jadi akibat ulah para preman yang terjadi di wilayah Jakarta Barat; Populasi para preman yang ada di wilayah Jakarta Barat; dan Pembentukan unit anti premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat; serta Kegiatan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Jakarta Barat.Peneiitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dan informasi merupakan representasi dan keadaan sebenamya atau fenoxnonologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (particgpant observer).Hasil penelitian menunjukkan bahwa alksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat pada taraf yang mencemaskan. Rasa aman masyarakat terganggu dengan adanya aktititas premanisme yang mengganggu ketertiban umum serta keamanan di wilayah.Konklusi dari hasil penelitian dalam Tesis ini adalah perlunya dibentuk Unit Anti Premanisme oleh Polres Metro Jakana Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Jakarta Barat dalam menanggulangi merebaknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakatan bersama (memorandum of Understanding) antara Polri dan Pemda.

---

This thesis research on the treatment of thuggery in the eradication of the action undertaken by the West Jakarta West Jakarta Metro Police. Studied are the Special Unit of action ?Unit of the Anti thuggery Reskrim West Jakarta Metro Police in combating thuggery activities are disturbing the society. The scope of this research is the Metro Police of West Jakarta, Wat Jakarta condition; Disturbance caused Security of public order thugs act that occurred in West Jakarta; the civilian population in the area of West Jakarta., and anti-establishment units thuggety Jakarta Metro Police Unit Reskrim West; and thuggery eradication activities in the jurisdiction in West Jakarta.This study uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomenon This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and observations involved (participant observer).The results showed that the action of thuggety that occurred in the jurisdiction police station Metro West Jakarta worrisome extent. Community safety thuggery disturbed by any activity that disrupt public order and security in the region Conclusions from the results of research in this thesis is the need to set up unit thuggery by the Police Anti Metro West Jakarta in cooperation with local government in tackling the spread of West Jakarta thuggery actions disturbing the public. This cooperation is set forth in the collective agreement (Memorandum of Understanding) betwem the Police and Local Government"

"Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil.Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya.Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut."