Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kelayakan kota yang dirasakan dan waktu komuting individu di 26 kota di Indonesia. Penelitian ini dipicu oleh tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia, dengan perkiraan 66,6% populasi diperkirakan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2035. Dengan pertambahan populasi, ada potensi penurunan kelayakan kota dan waktu komuting yang lebih lama bagi individu. Lama waktu komuting dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Menggunakan regresi logistik, penelitian ini menemukan bahwa setiap perbaikan pada tingkat kelayakan kota berhubungan negatif dengan penurunan 0,3% probabilitas individu berkomuting selama lebih dari 60 menit. Namun, jika urbanisasi yang cepat, berlanjut tanpa perbaikan pada kelayakan kota, kemungkinan besar akan meningkatkan probabilitas individu berkomuting dalam waktu lebih lama. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan dalam lingkungan perkotaan, seperti pengembangan compact city, dengan penyediaan aksesibilitas yang baik.

---

This study aims to explore the relationship between perceived city livability and individual commuting time in 26 cities in Indonesia. The research is motivated by the rapid urbanization in Indonesia, with an estimated 66.6% of the population projected to live in urban areas by 2035. With the increasing population, there is a potential for a decrease in city livability and longer commuting time for individuals. The length of commuting time can lead to various health and environmental issues. Using logistic regression, the study found that every improvement in city livability is negatively associated with a 0.3% decrease in the probability of individuals commuting for more than 60 minutes. However, if rapid urbanization continues without improvements in city livability, it is likely to increase the probability of individuals commuting for longer durations. These findings emphasize the need for improvements in urban environments, such as the development of compact cities, with the provision of good accessibility"

"Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi di Kabupaten Bekasi (BPS 2021). Salah satu faktor penyebab pertumbuhan penduduk adalah tingginya tingkat urbanisasi (Prayojana et al., 2020). Intensitas laju urbanisasi ini dapat dilihat dari seberapa banyak tutupan lahan terbangun yang berdiri di kawasan tersebut (Chen et al., 2021). Kemudian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011–2031 di Kecamatan Tambun Selatan direncanakan sebagai Kawasan Pengembangan I (WP I) yang diarahkan pada fungsi pokok pengembangan industri, perdagangan, jasa, perumahan, pemukiman, pariwisata dan kegiatan industri penunjang. Salah satu permasalahan yang akan terjadi adalah dapat meningkatkan suhu permukaan daratan pada daerah perubahan tutupan lahan, akibat pergeseran tutupan lahan dari belum terbangun menjadi terbangun. Suhu permukaan daratan perkotaan dapat dideteksi menggunakan penginderaan jauh. Analisis deteksi dilakukan pada citra Landsat-8 yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Perubahan ini memiliki hubungan dengan perubahan tutupan lahan yaitu kehijauan vegetasi dan kerapatan bangunan di Kecamatan Tambun Selatan, dengan uji korelasi linier untuk mendapatkan hasil bahwa kehijauan vegetasi berbanding terbalik dengan nilai permukaan tanah. suhu dan kepadatan bangunan berbanding lurus dengan suhu permukaan daratan,

---

South Tambun District is the sub-district with the largest population and the highest density in Bekasi Regency (BPS 2021). One of the factors causing population growth is the high rate of urbanization (Prayojana et al., 2020). The intensity of this urbanization rate can be seen from how much built-up land cover stands in the area (Chen et al., 2021). Then, in the Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Bekasi Regency Spatial Plan for 2011–2031 in South Tambun District it is planned as Development Area I (WP I) which is directed to the main functions of developing industry, trade, services, housing, settlements , tourism and supporting industrial activities. One of the problems that will occur is that it can increase the surface temperature of the soil in areas of land cover change, due to a shift in land cover from undeveloped to built up. Urban ground surface temperature can be detected using remote sensing. Detection analysis was performed on Landsat-8 imagery which depicts the shape of the earth's surface. This change has a relationship with changes in land cover, namely the greenness of the vegetation and the density of buildings in Tambun Selatan District, with a linear correlation test to get the result that the Greenness of the Vegetation is inversely proportional to the value of the land surface. temperature and building density are directly proportional to ground surface temperature,"

"Studi empiris ini bermaksud menginvestigasi dampak dan hubungan antara urbanisasi dan deforestasi di Asia Tenggara menggunakan data dari sembilan negara periode 1996 – 2018. Metode estimasi Pooled Mean Group (PMG) digunakan untuk menyelidiki hubungan jangka panjang. Hasil studi mengkonfirmasi bahwa hubungan antara urbanisasi dengan deforestasi tidak linier, tetapi mengikuti kurva U-terbalik. Urbanisasi menyebabkan deforestasi pada tahap pembangunan awal, kemudian mencapai ambang batas, dan pada gilirannya mendorong luas tutupan hutan meningkat. Titik balik terjadi ketika level urbanisasi mencapai 73,26%. Dibutuhkan integrasi kuat antara kebijakan pembangunan kota dan tata kelola hutan untuk mengurangi potensi dampak negatif urbanisasi terhadap deforestasi.

---

This empirical study proposes to investigate the effect and relationship between urbanization and deforestation in Southeast Asia using data from nine countries for the period 1996 – 2018. The Pooled Mean Group (PMG) estimation method is employed to investigate the long-term relationship. The study results confirm that the relationship between urbanization and deforestation is non-linear, but follows an inverted U-curve. Urbanization causes deforestation in the early stages of development, then reaches a threshold, and in turn causes forest cover to increase. The turning point occurred when the level of urbanization reached 73.26%. Strong integration between urban development policies and forest governance is required to reduce the potential negative impacts of urbanization on deforestation"

"Mobilitas ulang alik (commuting) telah menjadi fenomena global di seluruh kota-kota metropolitan di dunia termasuk Indonesia. Kegiatan perekonomian/bisnis cenderung berada di pusat kota, mengharuskan mereka bermobilitas (commuting) untuk bekerja. Mereka berhadapan kemacetan/kepadatan, polusi, durasi commuting yang panjang, hal ini diperberat buruknya sistem transportasi publik. Pada perempuan kondisi tersebut menjadi permasalahan tersendiri, dikarenakan perempuan bekerja tidak serta merta dapat melepaskan peran domestiknya. Tujuan studi ini menganalisis apakah commuting berkaitan dengan kualitas hidup komuter, dan apakah peran gender memodifikasi pengaruh commuting terhadap kualitas hidup komuter. Studi ini menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tiga Kawasan Metropolitan di Indonesia, yaitu Jabodetabek tahun 2014, Mebidang dan Sarbagita tahun 2015. Sampel studi: Pekerja komuter berusia 15-65 tahun di wilayah tersebut dengan kriteria eksklusi adalah commuting dengan berjalan kaki/bersepeda (active commuting). Untuk memperkaya studi ini dilakukan studi kualitatif. Temuan studi ini membuktikan adanya commuting paradox pada komuter, perempuan memiliki pola commuting yang khas multi-trips dan multi-destinatios. Temuan lain studi pola commuting berhubungan negative dengan kualitas hidup lebih baik belum dapat dibuktikan. Peran gender berpengaruh terhadap negative terhadap kualitas hidup komuter. Selain itu efek commuting terhadap kualitas hidup berbeda menurut kewilayahan. Beberapa rekomendasi studi ini bahwa beban commuting harus diminimalisir dengan mengembangkan sistem transportasi public yang handal dan humanis dan ramah perempuan, serta dan juga mendorong penggunaan transportasi massal lewat dengan kampanye dari perspektif kesehatan masyarakat.

---

Commuting has become a global phenomenon in various metropolitan cities in the world including Indonesia. Economic and business activities tend to be located in the city center has requires people live suburb area to commute to work. The people facing several problems such as traffic, pollution, long duration of commuting also poor transportation system. For women, this condition becomes a real problem, because women have dual role within the households. The purpose of this study is to analyze whether commuting have an impact for the quality of life of commuters, and whether gender roles also influence of commuting on the quality of life. This study uses 2015 and 2014 Central Bureau of Statistics (BPS) data on three municipality in Indonesia, namely Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang and Bekasi) and Mebidang (Medan, Binjai, dan Deli Serdang) and Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan).

Sample study: Commuter workers aged 15-65 years within three municipality with exclusion criteria are walker and people whose work by cycling (active commuting). To enrich this study a qualitative study was conducted. The findings of this study prove the existence of commuting paradoxes in commuters, women have a commuting pattern that is typical of multi-trips and multi-destinations and commuters with minor gender roles have a better quality of life. In addition, the effects of commuting on quality of life differ according to region/area. Some recommendations from this study that the burden of commuting must be minimized by developing a reliable public transportation system that is friendly to women, and providing subsidies for low-income commuters, and also encouraging the use of mass transportation through campaigns from a public health perspective. "

"Permukiman kumuh di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji menjadi permasalahan penataan ruang tidak terkecuali di Kota Depok. Wilayah kumuh di Kota Depok timbul pada lahan-lahan Negara yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal secara illegal oleh para pendatang. Saat ini, teknologi UAV dan penginderaan jauh telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah deteksi permukiman kumuh. Di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji, karakteristik daerah kumuhnya di tandai oleh kondisi fisik rumah yang beratapkan seng dan kondisi tata letaknya yang tidak teratur. Penelitian ini membahas tentang perubahan wilayah permukiman kumuh di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji dalam rentang waktu 10 tahun dengan batasan penelitian permukiman kumuh di bantaran badan air dan rel kereta api serta terbagi menjadi dua yaitu squatter dan non squatter. Seluruh data yang berada di penelitian ini didapatkan dari pemotretan foto udara format kecil tahun 2019 dan citra google earth tahun 2009. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan pendekatan keruangan (analisis spasial) untuk menjelaskan perbedaan yang terlihat pada daerah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan wilayah permukiman kumuh di Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji tahun 2009 dan tahun 2019 mengalami peningkatan luas wilayah permukiman kumuh dan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah pada permukiman kumuh squatter didominasi oleh tanaman campuran sedangkan non squatter didominasi oleh permukiman kumuh.

---

Slums in Pancoran Mas and Beji Districts are a problem in spatial planning including Depok City. Slums in Depok City occur on State land that is used illegally by immigrants. Currently, UAV technology and remote sensing have been widely used in various fields, one of which is the detection of slums. In Pancoran Mas and Beji Subdistricts, the characteristics of the slums are marked by the physical condition of the house that is roofed with zinc and the conditions of the layout that are irregular.

This study discusses the change of slum areas in Pancoran Mas and Beji Districts within a span of 10 years with the limitation of slum settlements on the banks of water bodies and railroad tracks and is divided into two namely squatter and non squatter. All data in this study were obtained from 2019 small format aerial photography imagery in 2009. The analytical method used in this study is descriptive analysis and spatial approach (spatial analysis) to explain the differences seen in the study area.

The results of this study are changes in slum areas in Pancoran Mas and Beji Districts in 2009 and 2019 experienced an increase in slum areas and land use. Changes in land use in squatter slums are dominated by mixed plants while non squatter slums are dominated by slums. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola penggunaan moda transportasi pada pekerja komuter di kota metropolitan antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh variabel sosio demografi dengan pola penggunaan moda transportasi pada pekerja komuter di kota metropolitan Indonesia. Dari data Sakernas 2019, 2020 dan 2021 memberikan hasil bahwa terjadi peningkatan penggunaan transportasi pribadi pada masa pandemi COVID-19. Penggunaan moda transportasi sebelum dan selama pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh karakteristik seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, status pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan. Serta dipengaruhi juga oleh variabel konstekstual seperti sharing border, kepadatan penduduk dan PDRB.

---

This research aims to analyze the changes in the pattern of using transportation modes among commuter workers in metropolitan cities between before and during the COVID-19 pandemic. In addition, to analyze the influence of socio-demographic variables with patterns of use of transportation modes on commuter workers in metropolitan cities in Indonesia. From Sakernas we could explain that there was an increase in the use of personal transportation during the COVID-19 pandemic. The use of transportation modes before and during the COVID-19 pandemic is influenced by characteristics such as gender, age, marital status, employment status, education level and income. It is also influenced by contextual variables such as sharing border, population density and GRDP."