Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi kerentanan pengawasan importasi barang akibat vitalnya posisi pelabuhan Tanjung Periok pada perdagangan internasional Indonesia. Kerentanan yang timbul membutuhkan evaluasi pengawasan yang dilakukan dari sudut pandang intelijen strategis untuk perbaikan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara terhadap sejumlah narasumber yang terkait dengan aktivitas importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan intelijen strategis pada pengawasan importasi barang. Kendala utama yang menjadi penghalang adalah keterbatasan sumber daya baik faktor manusia dan teknologi pendukungnya. Disamping itu, metode yang digunakan dalam mengelola data intelijen dan kebijakan yang mengatur aktifitas intelijen juga menjadi penghambat kinerja intelijen Bea dan Cukai di Tanjung Priok memaksimalkan tugas dan fungsi Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator dan Industrial Assistance. Kata Kunci: Kepabeanan, Intelijen Strategis, Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator, Industrial Assistance.

---

This research is motivated by the potential vulnerability of monitoring the import of goods due to the vital position of the Tanjung Periok port in Indonesia's international trade. The vulnerabilities that arise require an evaluation of supervision carried out from the perspective of strategic intelligence to improve supervisory performance in the future. Using a qualitative approach, this study uses data from interviews with a number of informants related to the activity of importing goods at the Port of Tanjung Priok. The results of the study show that the supervision carried out has not fully implemented the strategic intelligence approach in controlling the import of goods. The main obstacle that becomes a barrier is the limited resources of both the human factor and its supporting technology. In addition, the methods used in managing intelligence data and policies governing intelligence activities also hinder the performance of Customs and Excise intelligence at Tanjung Priok in maximizing the duties and functions of Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator and Industrial Assistance. Keywords: Customs, Strategic Intelligence, Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator, Industrial Assistance"

"Presbytis rubicunda merupakan satwa endemik Kalimantan dengan status konservasi vulnerable (VU) pada tahun 2020, yang sebelumnya berada pada status konservasi least concerned (LC) pada tahun 2008. Perubahan status konservasi ini diakibatkan oleh adanya kerusakan habitat alaminya, yaitu hutan gambut. Upaya telah dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan hutan gambut. Katingan Mentaya Project (KMP) merupakan usaha restorasi dan konservasi ekosistem gambut yang berlokasi di Kalimantan Tengah. KMP berusaha untuk mewujudkan pemulihan fungsi ekologis lahan gambut sebagai habitat alami bagi satwa-satwa salah satunya Ordo Primata. Telah dilakukan penelitian mengenai deteksi keberadaan P. rubicunda di wilayah selatan kawasan restorasi gambut KMP untuk mengetahui lokasi titik-titik perjumpaan dan jumlah P. rubicunda di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode line transect yang dikombinasi dengan metode-metode lainnya, seperti penggunaan camera trap dan melakukan wawancara dengan beberapa responden. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 8 titik dengan frekuensi jumlah individu mencapai 11 individu dengan total effort line transect sejumlah 72.800 m. Selain itu, terdapat hasil deteksi P. rubicunda menggunakan camera trap. Penggunaan camera trap dinilai kurang efektif karena mekanisme pemasangan dan pelepasan camera trap cukup sulit dilakukan dan memiliki banyak risiko kerusakan atau gagal, serta data yang didapatkan sedikit. Wawancara dengan beberapa staff KMP dilakukan untuk membandingkan effort dalam menjumpai P. rubicunda.

---

Presbytis rubicunda is a Kalimantan endemic animal with a vulnerable conservation status (VU) in 2020, which was previously in the least concerned conservation status (LC) in 2008. This change in conservation status was caused by damage to its natural habitat, namely peat forests. Efforts have been made to mitigate or prevent damage to peat forests. The Katingan Mentaya Project (KMP) is an effort to restore and conserve peat ecosystems located in Central Kalimantan. KMP is trying to realize the restoration of the ecological function of peatlands as a natural habitat for animals, one of them is Order of Primate. Research has been carried out on the detection of P. rubicunda in the southern region of the KMP peat restoration area to determine the location of the encounter points and the number of P. rubicunda in the area. The research was conducted using the line transect method in combination with other methods, such as using camera traps and conducting interviews with several respondents. The results show that there are 8 points with a frequency of up to 11 individuals with a total effort line transect of 72,800 m. In addition, there are results of P. rubicunda detection using camera traps. The use of camera traps is considered ineffective because the mechanism for attaching and removing camera traps is quite difficult to do and has a lot of risk of damage or failure, and less data is obtained. Interviews with several KMP staff were conducted to compare efforts in finding P. rubicunda."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian intern pada kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok berdasarkan komponen pengendalian intern COSO 2015 dan peran tiap lini dalam kerangka pengendalian intern berdasarkan Three Lines Model IIA 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer diperolah dari observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai Bea Cukai dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, arsip, dokumen bukti penerapan SPI. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian intern COSO 2015 telah diterapkan dalam kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di KPU BC Tanjung Priok. Namun, terdapat beberapa komponen yang belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti komitmen terhadap kompetensi dan penegakan akuntabilitas. Pada lini pertama dalam Three Lines Model, tugas dan tanggung jawab telah dipenuhi dengan baik. Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada lini kedua dan ketiga terkait analisis risiko dan pengawasan yang belum dilakukan secara menyeluruh.

---

This study aims to analyze the application of internal control in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok based on the 2015 COSO internal control components and the role of each line in the internal control framework based on the Three Lines Model IIA 2020. The research method used is descriptive qualitative with data collection through field observations and interviews. Primary data is obtained from field observations and interviews with Customs and Inspectorate General employees of the Ministry of Finance, while secondary data comes from reports, archives, documents of evidence of SPI implementation. The analysis results show that most of the COSO 2015 internal control components have been implemented in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok. However, there are several components that have not been fully implemented, such as commitment to competence and enforcement of accountability. In the first line in the Three Lines Model, duties and responsibilities have been fulfilled properly. However, there are some limitations in the second and third lines related to risk analysis and supervision that have not been carried out thoroughly."

"The analytical view exploers in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with marketeconomy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; itis also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However,the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrantworkers during modernization. It also tries to answer why the are often in position as the losers or victims during globalization. Thehope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as thesilent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when halfhearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability tospeak and to be listened."

"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

---

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."

"ABSTRACTLayanan impor empty returnable package merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pabean atas pengemas yang dipakai berulang-ulang. Sistem prosedur layanan ini mempengaruhi waktu tunggu dan biaya logistik yang ditanggung importir serta dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur layanan tersebut, risiko dan kendala yang ada, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Obyek penelitian adalah prosedur layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat risiko yang dapat mengganggu jalannya layanan, yaitu risiko gangguan sms notifikasi, risiko kesalahan pencatatan kuota, risiko gangguan sistem aplikasi, risiko gangguan kesehatan petugas, dan risiko bottleneck pemeriksaan fisik barang. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh pemilik risiko. Terdapat kendala yang dialami oleh importir pada saat menyiapkan berkas persyaratan dan saat pengeluaran barang. Sosialisasi layanan kepada importir dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan tinjauan atas prosedur yang berjalan, perbaikan prosedur dapat dilakukan dengan penelitian profil importir di awal layanan dan penggabungan layanan di satu seksi.

---

ABSTRACTEmpty returnable package import clearance is a facility given by customs authority for reuseable package. This service system procedure affects dwelling time and logistic cost which is borne by importer and also affects goverment revenue. The purpose of this study is to analyze those procedures implementation, the risks and obstacles, and impovements that can be done. Object of the study is empty returnable package import clearance procedures at Prime Customs Office Tanjung Priok. Research carried out in the form of a qualitative approach. The result showed there are some risk that could disturb service process. Those risk are related to sms notification failure, quota record error, application system error, officer health problems, and bottleneck when inspection of goods. The risks have been mitigated by the risk owner. There are obstacles while the importer prepare the required documents and while the importer bring out the goods. Explanation about the service for importers and information technology utilization can overcome those obstacle. Based on the review of procedure implementation, procedure improvement can be done by checked importer profile immediately after the service start. Procedure improvement also can be done by service integratioan at one section."

"Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan dalam proses reformasi yang telah bergulir saat Penelitian ditngukan untuk menjawab permasalahan. Apakah gaya kepemimpinan yang mendorong teljadinya perilaku koruptif setelah program refonnasi birokrasi dilalmanakan. Mengingat program telah dirancang sedemikian rupa dengan tunjangan bagi pegawai yang dibuat sedemikian rupa tingginya. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjlmg Priok. Penelitian ini menggunakau dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori korupsi untuk menganalisis perilaku koruptif di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, teori kepemimpinan dan teori motivasi untuk menganalisis jenis kepemimpinan yang dipraktikkan di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Peneliti menyimpulkan dua hal pada penelitian ini. Pertama, upaya telah dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dau kedua, masih adanya perilaku koruptif di lingkungan Kanter Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari faktor kepemimpinan disebabkan karena adanya praktik kepemimpinan yang kurang sesuai diterapkan pada lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, yakni kepemimpinan yang permisif terhadap perilaku koruptif kecil yang dijakukan, sehingga menyebabkan perilaku koruptif yang lébih besar.

---

Bureaucracy reformation is a possibility in the process of reformation today. This research is purposed to answer the problem whether the leadership that leads a corruptive behavior after the implementation of the bureaucracy reformation. Since the program, has been designed comprehensively by giving a high compensation for the employee. For this reason, the researcher makes a case study in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax in Tanjung Priok.

This research uses two theories as the tools of analyses. First, the corruption theory to analyses the corruptive behavior among the employee in the Type A li/Iain Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok. Second, the leadership and motivation theory for analyzing the leadership style practiced in the organization.

The researcher concludes two things from this research. First, there is an eHort to avoid the corruptive behavior in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok environment Second, there is still a corruptive behavior in the office caused by the inappropriateness of leadership practice in the institution, which is the permissiveness of the leader toward a small scale corruption that leads to a bigger scale of coruptive behavior."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan good public governance di lingkungan KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Selanjutnya penelitian ini juga menganalisa penerapan whistleblowing system di KPUBC Tipe A Tanjung Priok sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan good public governance. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa whistleblowing system mendukung pelaksanaan good public governance dari sisi akuntabilitas dan pengendalian internal. Penerapan whistleblowing system pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok juga berperan sebagai wujud nyata salah satu indikator good public governance yaitu daya tanggap responsivenes.

---

This research discusses the implementation of good public governance in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. Furthermore, this research also analyzes the application of whistleblowing system in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok as one of the steps in implementing good public governance. The research was conducted by case study method in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok.

The results of this study explain that whistleblowing system supports the implementation of good public governance in terms of accountability and internal control. The implementation of whistleblowing system in Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok also serves as a real manifestation of one of the good public governance indicator that is responsiveness."

"Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi pengembangan masyarakat melalui PPMK. Setelah proyek ini berjalan beberapa tahun, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sampai sejauh mana program PPMK mampu mencapai tujuannya.Kajian ini bertujuan untuk : (1) mengevaluasi Proses Pelaksanaan Program PPMK; (2) Peran PPMK Dalam Pengembangan Kapital Sosial Masyarakat miskin (3) mengetahui faktor-faktor kcndala dan pendorong dalam pelaksanaan program PPMK. Metode yang digunakan didalam pengumpulan data adalah (1) Wawancara, (2) Observasi Lapang, serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukan proses implementasi program PPMK ternyata mengalami deviasi, yaitu : (1) Hasil sosialisasi tidak sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran; (2) Pembentukan kelembagaan Forum Warga tidak dilakukan ; (3) Proses pengajuan proposal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara objektif ; Proses seleksi usulan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dan objektif sesuai dengan kriteria ; (4) Pelaksanaan program belum dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (5) Proses pemantauan pelaksanaan program tidak terprogram. PPMK belum mampu memberdayakan keiompok masyarakat ekonomi lemah karena untuk mendapatkan dana PPMK harus ada usaha terlebih dahulu, sedangkan hal tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat miskin.Kendala dalam implementasi Program PPMK sebagai berikut : (1) Faktor intern seperti kemampuan pelaksana dalam pengelolaan dan tara cara pengorganisasian dan lemahnya perencanaan kegiatan; (2) lemah potensi lokal; (3) Sistem kelembagaan masyarakat tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan PPMK; (4) Sistem pongelolaan PPMK bersifat sentralistis, birokratis, non-partisipatif; (5) lemahnya dampak sosialisasi program.Faktor yang dapat mendukung Implementasi progam PPMK, yaitu: (1) Nilai sosial kultural masyarakat; (2) Aclanya sistem kelembagaan lokal yang tumbuh dari masyarakat; (3) motivasi dari tokoh masyarakat akan pentingnya perubahan; (4) Adanya kepercayaan pada kelompok organisasi lokal yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat.Sebagai saran adalah : (1) Merevitalisasi kelembagaan organisasi; dengan mengganti pengurus organjsasi untuk mendukung program aksi selanjutnya; (2) mengembangkan kelembagaan masyarakat yang sudah ada seperti organisasi peguyuban untuk membangun kapital sosial masyarakat; (3) Membentuk jaringan kolaborasi antar organisasi, hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan di antara organisasi dengan mempertimbangkan mekanisme dari masing-masing organisasi. Jaringan ini membantu Forum Komunikasi Warga lebih efektif."