Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi non seminar ini meninjau industri periklanan digital, yang kini berfungsi sebagai metode utama dalam pendanaan internet, melalui lensa pro dan kontra. Penelitian ditujukan untuk mengungkap semua sisi positif dan negatif dari periklanan digital, sehingga dapat mengidentifikasi masalah terbesar dan cara memperbaikinya. Penelitian dilakukan secara studi pustaka, dimana informasi yang dirujuk diambil dari materi bacaan yang disediakan oleh dosen pembimbing. Penelitian menemukan bahwa periklanan digital sangat bermanfaat karena dapat memperoleh penghasilan atas dasar modal yang rendah, dapat menciptakan lapangan kerja melalui industri periklanan digital, dan memberikan kesempatan kepada bisnis-bisnis untuk memperluas jangkauan konsumen, namun periklanan digital juga memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti kemungkinan bocornya data pribadi pengguna internet, berkurangnya integritas jurnalisme atas dasar insentif untuk hanya mempublikasikan media yang mengandung unsur viral, dan harga membuat iklan digital yang bisa mencapai tingkat tinggi. Solusi yang di identifikasikan adalah untuk memperketat regulasi periklanan digital, dan untuk menyediakan subsidi pemerintah untuk saluran berita media.

---

This non-seminar thesis assessed the digital advertisement industry, which now functions as the main method of internet funding, through a pro and cons lens. This research was intended to uncover all the positive and negative sides of digital advertisement, thus identifying its main issue and way to combat it. This research was conducted through literature review, which the information was collected through reading materials provided by the academic supervisor. The research found that digital advertising is highly beneficial, as it generates revenues from minimal capital, allows businesses to expand their market reach, and creates jobs for the specific industry of digital advertising, but it also yields significant negative impacts such as the risk of consumer data breach, threat to journalism integrity as journalists are incentivised to write stories with high virality potential to garner more clicks, and the extreme price wars that digital advertising listings experience. The identified solution is to tighten regulations on digital advertisements, and to provide government subsidies for news media outlets, so journalists aren’t highly reliant on advertising for income."

"Ekonomi digital di DKI Jakarta merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan mengingat kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ekonomi digital di DKI Jakarta adalah dengan melakukan kolaborasi antar sektor yang dapat dilihat pada smart economy dalam Jakarta Smart City melalui program JakPreneur. Peneliti menggunakan konsep collaboration dynamics (Emerson dan Nabatchi, 2015) yang memiliki tiga dimensi utama, yaitu principled engagements, shared motivation, dan capacity for joint action. Metode dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki keterikatan dan merupakan siklus yang berulang sehingga mulai dari prinsip awal hingga keputusan dan/atau tindakan yang hendak diambil adalah hasil kesepakatan bersama para aktor yang terlibat. Collaboration dynamics juga menggambarkan bahwa dimensi pada principled engagements para aktor saling menyamakan tujuan sebelum akhirnya dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kemudian pada dimensi shared motivation para aktor saling proaktif dalam membangun modal sosial melalui PKS yang menjadi arahan dari pelaksanaan kolaborasi. Sedangkan pada dimensi capacity for joint action para aktor saling mempertahankan kinerja kolaborasi yang mana akan memperkuat dimensi-dimensi lainnya. Meskipun memiliki banyak perbedaan dalam berkolaborasi, para aktor dapat mengatasi permasalahan melalui komunikasi yang intensif dan evaluasi berkala.

---

Digital economy in DKI Jakarta is one of the importance aspect that need to be concerned due the technology advances has developed very fast. Thus, one of certain ways to manifesting the digital economy in DKI Jakarta is by collaborate in any sectors that can be seen in the smart economy of Jakarta Smart City through the JakPreneur program. Researcher used the concept of collaboration dynamics (Emerson and Nabatchi, 2015) that has three main dimensions, namely principled engagements, shared motivation, and capacity for joint action. Researcher used post-positivist paradigm for research methods by using in-depth interviews and literatures study. The result of this research showed that each dimensions has an attachment and is a recurring cycle so starting from the initial principleds to the decisions and / or actions that might be taken are the result of mutual agreement of the involved actors. Collaboration dynamics also described in principled engagements dimension each actors equalize their goals before finally pouring it into the Cooperation Agreement (PKS). Then in shared motivation dimension each actors mutually proactive to build the social principal through the PKS which is the direction of the implementation of the collaboration. While in capacity for joint action dimension, each actors mutually maintain collaboration performance which will strengthen the other dimensions.Though there are a lot of variety in collaboration, each actors can overcome the problem through the intensive communication and by periodical evaluation."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Afrika Selatan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020 dimana pada awal tahun 1990 Afrika Selatan telah memulai perjalanan transformasi digitalnya. Dalam kurun waktu tersebut Afrika Selatan berhasil mencapai peningkatan yang signifikan dalam sektor digitalnya melalui berbagai penerapan kebijakan. Keberhasilan tersebut dibuktikan oleh ukuran-ukuran yang ditentukan dalam laporan tahunan Network Readiness Index. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian dan analisis lebih jauh dalam melihat peranan negara sehingga ekonomi digital Afrika Selatan mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020. Penulis menggunakan konsep digital economy untuk memahami dan menganalisis perkembangan ekonomi digital di Afrika Selatan. Lebih jauh dalam melihat peran negara, penulis menggunakan konsep democratic developmental state untuk menganalisis kebijakan Afrika Selatan dalam hal infrastruktur ICT, pendidikan, kesehatan serta konsensus antar aktor. Adapun peranan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan Afrika Selatan penulis dapatkan dari berbagai sumber data berupa dokumen dan laporan. Penelitian ini menemukan bahwa negara berperan dominan dalam proses pertumbuhan ekonomi digital di Afrika Selatan. Peran negara tersebut ditunjukkan melalui berbagai upaya kebijakan yang dilakukan dalam infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya dimana seluruh strategi kebijakan tertuang dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang serta partisipasi negara

---

This thesis discusses about how the state's role in driving South Africa's digital economy growth from 1990 to 2020, where in early 1990 South Africa started its digital transformation journey. During this time, South Africa achieved significant improvements in its digital sector through various policy applications. This success is evidenced by the measures specified in the annual Network Readiness Index report. On this basis, the authors conducted further research and analysis in seeing the role of the state so that the digital economy of South Africa experienced significant development from 1990 to 2020. The author uses the concept of digital economy to understand and analyze the development of the digital economy in South Africa. Furthermore, in looking at the role of the state, the author uses the concept of democratic developmental state to analyze South African policies in terms of ICT infrastructure, education and health, and consensus among actors. As for the roles and policies undertaken by South Africa, the authors obtained from various data sources in the form of documents and reports. This study found that countries play a dominant role in the process of digital economic growth in South Africa. The role of the state is demonstrated through various policy efforts carried out in infrastructure and improving the quality of resources where all policy strategies are contained in a long-term national development strategy as well as the participation of the state with other actors in forming collaborations in the digital sector."

"Ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia sejak 1 dekade terakhir telah membuka kesempatan bagi perusahaan Over The Top (OTT) non residen di Indonesia untuk mengembangkan pasarnya. Perkembangan perusahaan OTT non residen yang masif ini juga berpengaruh pada semakin tingginya pendapatan yang diperoleh bagi perusahaan tersebut. Namun, atas aktivitas tersebut tidak dapat dipajaki oleh pemerintah Indonesia karena belum adanya produk hukum yang mengatur atas aktivitas ekonomi digital tersebut yang mengakibatkan tidak timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Skripsi ini merupakan deskripsi atas kasus perusahaan OTT non residen yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kriteria significant digital presence bagi perusahaan OTT non residen sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas konsep BUT dan proses rancangan regulasi atas perusahaan OTT non residen di Indonesia.

---

The digital economy that has grown in Indonesia since the last one decade has opened the opportunity for non-resident Over The Top (OTT) company in Indonesia to develop its market. The massive development also increased the income of the non-resident OTT company. However, such activities are unable to be taxed by the Indonesian government because of the absence of legal products which ruled the digital economy activities that resulted to the absence of a Permanent Establishment (PE) status. This thesis is a description of the case of non-resident OTT companies that occurred in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research type. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The results of this study are the digital presence criteria for non-resident OTT companies as a reference for the Indonesian government to expand the concept of PE and the draft regulatory process for non-resident OTT companies in Indonesia.

"

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.

---

Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi faktor-t`ak1or yangmempengaruhi likuidasi bank dengan menggunakan alal analisa keuangan rasioCAMEL dan SIZE (besaran) bank. Data yang diambil bcrdasarkan direktoriperbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dan beberapa media masayang memuat laporan keuangan akhir tahun. Sampel yang digunakan adalahlaporau keuangan bank tahun 1991-|996 d gan 9 bank likuidasi dan 93 bankyang tidak dilikuidasi untuk likuidasi bank 1997-_ Dan untuk likuidasi bank 1999terdiri dari 24 bank likuidasi dan 78 bank Iidak dilikuidasi. Alat statisiik yangdigunakan adalah model regrcsi Iogistik.Hasil studi ini menjelaskan, bahwa faktor yang dominanmempengaruhi likuidasi bank untuk tahun 1997 dan lahun 1999 adalah SIZE(besaran bank) dan Kecukupan Moda! Bank. Untuk likuidasi bank tahun 1999faktor yang dominan adalah Besaran Bank diikuti dengan faktor KecukupanModal Bank, Legal Linding Limit Profitabilitas dan Elisiensi. Dan untuk satutahun sebelum terjadinya likujdasi bank Iaklor yang signiiikan adalah KecukupanModal Bank, Likuiditm dan Besamn Bank. Sedangkan untuk likuidasi 1999 falnoryang mempengaruhi likuidasi bank adalah Legal Lindlng Limit dan Besaran Bank.Untuk dua tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah LegalLi/:ding Limit, Elisiensi dan Besaran Bank sedangkan untuk likuidasi 1999 faktoryang signifikan adalah Legal Linding Limit, Besaran Bank dan Efsiensi. Untuktiga tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah Besaran Bank dan untuk Iikuidasi 1999 faktor yang signilikan adalah Elisiensi dan Besaran Bank.Untuk empat tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signitikan adalah BesaranBank, Kecukupan Modal Bank dan Efisiensi, sedungkan untuk likuidasi 1999faktor yang signiflkan mempengaruhi likuidasi bank adalah Kecukupan ModalBank, Efisiensi, Protitabilitas dan Besaran Bank. Untuk lima tahun sebelumlikuidasi 1997 faldor yang signilikan adalah Besaran Bank dan untuk likuidasi1999 faktor yang signifikan adalah Ensiensi dan Besaran Bank. Dan uutuk cnamtahun sebelum likuidasi |997 faktor yang signilikan mempengaruhi likuidasibank adalah Besaran Bank dan Kecukupan Modal Bank sedangkan tmtuk likuidasi1999 faktor yang signifikan mempengaruhi Iilcuidasi adalah Besaran Bank. Darihasd analisis dengan menggunakan data cross section terlihat bahwa variabel yangdominan mempengaruhi likuidasi bank 1997 dan 1999 adalah pelanggaranterhadap ketentuan batas Modal minimum, Besaran (size) bank, Eiisiensi, LegalLinding Limit. -Berdasarkan hasil uji sampel untuk data cross section dan prediksilikuidasi bank baik untuk likuidasi bank I1-?FT maupun 1999, temyata sebagianbesar keputusan likuidasi bank diatas nilai cur of valuenyu, ha] ini berartiketeplatan prediksi Iikuidzuzi bank cukup baik dengan menggunakan data crosssection. Sedangkan untuk data pooled hasil uji sampelnya terjadi pada bank-bankyang seharusnya tidak dilikuidasi.Hasil uji regresi logistik baik dengan menggunakan data cross sectionmaupun dengan menggunakan data pooled memmjukkan bahwa faktor analisa keuangan CAMEL dan Size (besaran) bank dapat diguakan untuk memprediski likuidasi bank."

"SMART ASN 2019-2024 adalah target output tahap ke- 3( RJPM 3) berkenaan dengan milestones Pembangunan ASN(UU No. 17 tahun 2007). Target ini tertuang dalam RPJMN untuk periode tahun 2015-2019, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDMyang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Dalam tulisan ini, SMART ASN akan diberi pemaknaansebagai sebuah cara cerdas untuk mengembangkan sikap taktis mengembangkan SDM ASN sebagai Human Capital. SMART adalah filosofi yang digunakan untuk membantu kita menetapkan target dan tujuan, misalnya dalam project management, employee performance management, atau personal development. Singkatan ini pertamakali digunakan dalam Management Review edisi November 1981 oleh George T. Doran Beberapa pakar dan akademisi menyebutnya dengan istilah KPI (Key Performance Indicators). Tulisan ini memberikan pula bahasan tentang bagaimana merumuskan tujuandan mimpi yang SMART bagi ASN yang ingin sukses menjadi SMART ASN 2024"

"Fokus dari studi mandiri ini adalah untuk membahas tantangan ekonomi digital dan kebijakan perpajakan global untuk mengatasi tantangan tersebut. Saat ini, kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan pasar, dan mengurangi biaya operasional di segala sektor ekonomi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki fitur seperti tingkat mobilitas yang tinggi, di mana fungsi bisnis dapat tersebar di berbagai negara karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset tidak berwujud. Selain itu, aktivitas perusahaan dalam ekonomi digital seperti menyediakan barang dan jasa digital dengan menggunakan internet menimbulkan tantangan berat untuk infrastruktur kebijakan perpajakan internasional, yang dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan dunia digital ini. Oleh karena itu, OECD menerbitkan Aksi 1 yang berjudul “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” dalam Rencana Aksi Proyek BEPS untuk mengatasi tantangan perpajakan tersebut. Walaupun belum menemukan solusi yang sesuai, OECD terus berupaya untuk menemukan solusi final dan konsensus pada tahun 2020.

---

The focus of this independent study are to discuss the tax challenges of the digital economy and the global tax policies to address those challenges. Today, technological advancements have increased productivity, enlarged markets and reduced operational costs across all sectors of the economy. One of the evidence of the technological advancements is the creation of digital economy. The digital economy has features such as high level of mobility, where business functions are able to spread in various countries because they rely heavily on intangible assets. The activities of companies in the digital economy, such as providing digital goods and services by using the internet create severe problems for the infrastructure of international taxation policies, which was constructed long before the development of this digitalization. Therefore, to address these challenges, the OECD issued Action 1 in the BEPS Project Action Plan called “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy.” Although the OECD has not yet found a suitable solution, it will work towards a final and consensus solution in 2020.

Keywords: International tax, Digital Economy, BEPS Project Action Plan"

"Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional,pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara."