Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini hendak menjelaskan hubungan antara isu tingginya angka putus sekolah dengan pekerja anak di Kabupaten Cilacap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, hendak dikaji terkait dengan intervensi dari pemerintah sebagai upaya penanggulangan putus sekolah serta implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, masalah yang akan diangkat terkait dengan bagaimana jaminan hak atas pendidikan bagi anak oleh negara, faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak putus sekolah dikalangan keluarga nelayan di Kabupaten Cilacap terhadap banyaknya anak yang bekerja serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi anak. Adapun analisis akan dilakukan dengan metode socio legal studies. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta implementasi intervensi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan apa yang harus diperbaiki, direvisi dari segi kebijakan pemerintah.

---

This thesis aims to explain the correlation between the high rate of school dropout and child labor in Kabupaten Cilacap and the factors that have affected it. In addition, it aims to study the government's intervention as an attempt to decrease school dropouts and its implementation in the real field. Therefore, the issues to be raised are related to how the right to education for children is secured by the state, what factors affect dropping out of school among fisherman families in Cilacap Regency, the increasing rates of child labor, and what attempts can be implemented to secure the fulfillment of the right to education for children. The analysis will be based on sociolegal studies. This method is used to reveal the socio-economic and cultural conditions of the community as well as the implementation of government intervention. The purpose of this study is to contribute ideas related to what should be improved or revised in terms of government policy. "

"Pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan cenderung menjadi pekerja anak. Hal itu yang mendasari mengapa banyak pemerintah banyak negara di dunia membuka akses yang seluasnya kepada anak untuk bisa bersekolah. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan juga tidak menjamin anak bebas dari bentuk ekploitasi ekonomi. Pengaruh globalisasi dan kapitalisme pada sistem pendidikan menyebabkan anak yang bersekolah menjadi pekerja anak. Selama ini, banyak penelitian kerap memisahan antara pekerja anak dengan anak yang bersekolah, padahal pada kenyataannya anak yang bersekolah juga bagian dari pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang komprehensif mengenai pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap pelajar yang terjaring menjadi pekerja anak melalui program magang yang dibuat oleh sekolah.

---

Every children have right to education. Child who do not get access to education tends to become child labor. That is the reason why many Government in the world open the wide access for the child to take their rights to education in the school. In fact, education system in Indonesia does not guarantee every children who attend the school be free from economic exploitation. Educational system in Indonesia is contaminated by bad effect of globalization and capitalism. As a victim, student become a child labor. Previous researchers has been taken out children who attend school from category of child labor, when in the fact children who attending school are also part of the child labor. Therefore, It needs a comprehensive study on the effects of globalization and capitalism on student who being child labor due to internship which provided by the school. "

"Penulisan tentang topik ini dipandang oleh penulis sangat panting melihat keadaan sehari-hari di mana terjadi eksploitasi terhadap anak bekerja (buruh anak). Hal mana merupakan suatu masalah sosial yang berlaku universal, terutama karena negara kita masih merupakan negara berkembang di mana saat ini sejak sepuluh tahun yang lalu belum lagi keluar dari krisis ekonomi yang masih marak melanda. Faktor-faktor utama yang muncul dalam keadaan ini adalah kemiskinan dan tidak dilaksanakan hukum secara tegas yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal-hal ini pula memicu anak yang masih muda terpaksa bekerja karena keadaan sosial ekonomi orang tua yang tidak menguntungkan sehingga tidak mampu lagi menikmati pendidikan yang sangat panting bagi masa depan anak dan dalam j angka panjang bagi bangsa, yang hams diperoleh anak secara dini. Penelitian telah dilakukan sejak tahun 1988 dengan undang-undang lama hingga undang-undang bare yaitu UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang baru ini menaikkan batas usia anak untuk bekerja bilamana sudah berumur 18 tahun atau berdasarkan syarat tertentu dapat berumur di bawah itu. Ketentuan ini menambah ketidak tegasan dalam pelaksanaan hukum karena tidak realistis diterapkan mengingat kondisi negara kita sebagai yang telah disebut di atas. Sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang diterapkan dalam Konvensi ILO yang menetapkan usia 15 tahun, yang sejalan dengan pendidikan nasional mensyaratkan wajib belajar 9 tahun. Tentu saja diharapkan bahwa kaiak secara perlahan anak terpaksa bekerja (buruh anak) tidak akan terdapat lagi di negara kita. Walaupun penelitian adalah normatif, namun dengan terdapatnya data yang menunjukkan eksploitasi dalam berbagai bentuk terhadap anak maka data tersebut hanya merupakan data pendukung semata untuk penelitian ini."

"ABSTRAKPerlindungan hukum bagi pekerja, terutama terhadap anak yang bekerja pada pengusaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktek yang terjadi pada PT Panca Buana Cahaya Sukses diketahui mempekerjakan anak dalam produksi kembang api. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang bekerja, bagaimana pengawasan dalam praktek anak yang bekerja di Provinsi Banten, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengusaha yang mempekerjakan anak berkaitan dengan peristiwa ledakan pabrik kembang api di Kosambi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data bersifat deskriptif analisis dan jenis sekunder, serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan didukung dengan wawancara pada informan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak yang bekerja berkaitan dengan usia, jenis pekerjaan, waktu kerja, syarat dan kondisi kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi tentang perlindungan bagi pekerja anak. Pengawasan terhadap pekerja anak belum maksimal, hal tersebut terlihat pada musibah yang terjadi terdapat pekerja anak yang bekerja menjadi korban ledakan yang di sertai kebakaran pabrik kembang api. Selanjutnya bentuk pertanggumgjawaban hukum terhadap pengusaha yang melanggar tersebut dapat di proses oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui penyidik pegawai negeri sipil dan kepolisian.

---

ABSTRACTLegal protection for employee, especially for children who work for entrepreneurs, has been regulated in Law Number 13 of 2003 on Manpower. In practice occurring at PT Panca Buana Cahaya Sukses is known to employ children in the production of fireworks. The problems of this research are how to protect the children who work, how the supervision of children working in Banten Province, and to know the form of accountability of employers who employ children related to the explosion of fireworks factory in Kosambi. Approach method used in writing this research is normative juridical, data analysis method used is qualitative approach which produce descriptive data analysis and secondary type, as well as data collection tool used is document study and supported by interview on informant. The conclusions of this study are legal protection for children working in relation to age, type of employment, working hours, terms and conditions of employment as set forth in Law Number 13 of 2003 on Manpower and the Convention on the Protection of Child Labor. Supervision of child labor has not been maximized, it is seen in the unfortunate that happened there are child labor who work become victim of explosion which accompanied by fire fireworks factory. Furthermore, the form of legal liability to the violating entrepreneur may be processed by the employee of inspector of labor through the investigator of civil servant and the police. "

"Keberadaan pekerja anak-anak banyak mendapat perhatian berbagai pihak. Disamping dianggap melanggar hak-hak anak, juga dikuatirkan bekerja dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak. Akan tetapi, bagi Indonesia melarang anak-anak bekerja bukanlah tindakan rasional, mengingat keadaan sosial ekonomi Indonesia. Sekalipun demikian, pekerja anak harus dikurangi secara bertahap yang didasarkan pada skala prioritas. Untuk membuat skala prioritas ini dibutuhkan pengkajian dari berbagai aspek.Berdasarkan hal tersebut, maka tesis ini mencoba untuk meneliti beberapa permasalahan pekerja anak, sehingga dapat memberi rekomendasi guna pembuatan prioritas dalam rangka mengurangi pekerja anak.Tesis ini mempunyai beberapa fokus pembahasan, yaitu melihat kondisi pekerja anak-anak, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pekerja anak-anak, dan melihat karakteristik pekerja anak yang mengalami eksploitasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pads Survei Sosial Nasional (Susenas) KOR tahun 2000. Oleh karena keterbatasan informasi pada sumber data maka pekerja anak-anak dibatasi untuk penduduk yang berusia 10-14 tahun saja. Sedang metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan membuat model regresi logistik. Variabel babas yang digunakan dalam pembuatan model adalah daerah tempat tinggal, lapangan usaha kepala rumahtangga (KRT), status pekerjaan KRT, pendidikan KRT, jenis kelamin KRT, rata-rata pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan, dan jenis kelamin anak.Analisis situasi yang digunakan untuk melihat kondisi pekerja anak-anak memberikan beberapa hasil, yaitu: sebagian besar pekerja anak-anak tinggal di daerah pedesaan, dan bekerja di sektor pertanian, dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Sedang berdasarkan jenis kelamin, persentase anak laki-laki yang menjadi pekerja ternyata lebih tinggi dibanding anak perempuan.Berdasarkan model regresi logistik, terlihat adanya kecenderungan semakin rendah rata rata pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan, maka akan semakin tinggi resiko anak-anak untuk bekerja. Karakteristik kepala rumahtangga, yaitu: pendidikan, lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis kelamin, juga mempunyai pengaruh yang mengakibatkan timbulnya pekerja anak-anak, Disamping itu, daerah tempat tinggal, dan jenis kelamin anak juga ikut mempengaruhi timbulnya pekerja anak-anak.Pekerja anak-anak yang mengalami eksploitasi berdasarkan kriteria akses ke pendidikan, jam kerja, dan upah/gaji menunjukan kondisi yang memprihatinkan. Semua propinsi di Indonesia ternyata terdapat anak-anak yang mengalami eksploitasi tersebut. Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bali, Sulawesi Utara, merupakan propinsi-propinsi yang perlu mendapat perhatian dalam masalah eksploitasi pekerja anak-anak."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pihak yang berselisih dalam pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

---

This undergraduate thesis explains about the implementation of termination of employment due to severe wrongdoings after the issuance of Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and Ministry of Manpower and Transmigration Circular Letter No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. The form of this legal research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The results of this legal research recommends the Government to issue Circular Letter regarding Technical Guidance on the procedure for termination of employment due to severe wrongdoings that should be in line with the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003."