Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Tatarasa Primatama sebagai salah satu Pedagang Besar Farmasi cukup banyak terlibat dengan informasi penting terkait data karyawan, rekanan, pemasok, dan pelanggan yang bersifat pribadi, informasi bisnis terkait transaksi jual-beli (cash flow, keuntungan, dll), keunggulan perusahaan, kepatuhan hukum, citra perusahaan, dan informasi penting lainnya. Disamping sumber daya manusianya yang penting, informasi/data pribadi yang ada di PT. Tatarasa Primatama juga merupakan aset yang penting sehingga memerlukan kebijakan keamanan informasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kemanan informasi ini bisa diterapkan di PT. Tatarasa Primatama sebagai Pedagang Besar Farmasi yang masih dalam ruang lingkup CDOB sehingga dapat terlaksana dengan baik dan jaminan mutu obat tetap baik sampai diterima oleh pelanggan. Metode yang digunakan adalah observasi dan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu Kebijakan keamanan informasi perlu diterapkan di PT. Tatarasa Primatama dalam rangka menjaga mutu informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian agar tercapainya informasi yang terjaga kerahasiaannya, integritasnya, dan ketersediaannya.

---

PT. Tatarasa Primatama as a Pharmaceutical Wholesaler is quite a lot involved with important information related to personal employee, partner, supplier and customer data, business information related to buying and selling transactions (cash flow, profits, etc.), company advantages, legal compliance, corporate image, and other important information. Apart from the important human resources, personal information/data in PT. Tatarasa Primatama is also an important asset that requires an information security policy. This study aims to determine whether this information security policy can be applied at PT. Tatarasa Primatama as a Pharmaceutical Wholesaler which is still within the scope of CDOB so that it can be carried out properly and the quality assurance of medicines remains good until they are received by customers. The method used is observation and literature study. The results obtained are that the information security policy needs to be implemented at PT. Tatarasa Primatama in order to maintain the quality of information in the implementation of procurement, storage and distribution activities in order to achieve information that is kept confidential, integrity and availability."

"Pelecehan seksual menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang merendahkan dan/atau menyerang dan merendahkan martabat seseorang. Segala tindakan ini termasuk juga perkataan atau verbal dan non- verbal dan dapat dilakukan baik secara perseorangan, kelompok, dan/atau korporasi. Kekerasan seksual ini dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis dari korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk lingkungan kerja. Oleh karena itu harus dibentuk code of conduct yang mengatur bagaimana alur pelaporan kekerasan seksual ketika terjadi di lingkungan kerja serta anti-retaliatory act sehingga meminimalisir pelaku ketika ingin membalas korban yang sudah melaporkan pelaku. Peraturan ini akan dibuat di PT. Tatarasa Primatama sebagai SOP yang mengatur dari definisi kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, alur pelaporan, alur investigasi, sanksi serta anti retaliatory act secara komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat diterapan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dari tindakan kekerasan seksual baik secara verbal dan non-verbal.

---

Sexual harassment according to Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is defined as any act or action that demeans and/or attacks and degrades a person's dignity. All of these actions include words or verbal and non-verbal and can be carried out individually, in groups and/or corporations. This sexual violence can have physical and psychological impacts on the victim. Sexual violence can occur anywhere, including the work environment. Therefore, a code of conduct must be formed that regulates the flow of reporting sexual violence when it occurs in the work environment as well as anti-retaliatory acts so as to minimize perpetrators who want to retaliate against victims who have reported perpetrators. This regulation will be made at PT. Tatarasa Primatama is an SOP that regulates the definition of sexual violence, forms of sexual violence, reporting flow, investigation flow, sanctions and anti-retaliatory acts in a comprehensive manner. It is hoped that this regulation can be implemented so that it can create a work environment that is safe from acts of sexual violence, both verbal and non-verbal."

"Dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi terbaru, perusahaan dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan konsumen. Hal yang sama juga terjadi pada bisnis perbankan, khususnya XYZ. Tuntutan pembaruan sistem yang cepat berdampak kepada kurangnya prioritas kepada aspek keamanan informasi pada proses pengembangan dan pengelolaan teknologi. Di sisi lain, bank dituntut untuk selalu mempertimbangkan aspek keamanan informasi demi menghindari terjadinya insiden terkait keamanan informasi, baik yang muncul dari aspek sumber daya manusia, prosedur, maupun aspek teknis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan keamanan yang mencakup proses bisnis yang ada pada XYZ, yaitu proses transaksi SKN, dimana saat ini belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang berlaku secara formal. Dengan adanya kebijakan keamanan informasi, diharapkan setiap stakeholder, baik pada tahap pengembangan, maupun tahap operasional aplikasi dapat mempertimbangkan aspek keamanan tanpa mengurangi kegesitan bank dalam menghadirkan solusi kepada nasabahnya. Hasil dari penelitian ini berupa kebijakan keamanan informasi yang didasarkan pada analisa risiko yang terdapat pada tahap pengembangan aplikasi dan operasional SKN. Kebijakan keamanan informasi yang disusun mengacu kepada standar keamanan SANS yang dapat menemukan risiko spesifik terhadap proses bisnis transaksi SKN.

---

In terms of development of the latest service based on new technologies, every company is demanded to adapt with customer’s needs. The same thing also happened in financial services institute, especially XYZ. Requirement to update the system in a short time impacted to lack of information security concern within the development and operational phase. On the other side, banks are required to prioritize information security aspect in order to prevent incident related with it that might comes from human, process, and technology. This research aims to design an information security policy that covers operational of National Clearing System Transaction in XYZ, which doesn’t have a formal written policy. By applying such policy, all of the stakeholder in this system will consider the security aspect, both in development and operational phase, without reducing bank’s agility to deliver solution to its customer. The result of this study produces an information security policy based on risk assessment conducted within the operational and development phase. The composed policy refers to SANS security policy guidelines and produce a unique policy which relevant with National Clearing System’s process business."

"Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dalam proses distribusi atau penyaluran bahan obat tersebut dilakukan oleh pedagang besar farmasi bahan obat. Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menggunakan Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Sistem dan alur distribusi bahan obat di PT. Tatarasa Primatama secara berurutan adalah pengadaan, importasi, penerimaan, penyimpanan, penjualan, dan pengiriman. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap PBF harus memiliki Apoteker Penanggung Jawab (APJ). Peran APJ terbagi menjadi dua, yaitu bisnis dan distribusi. Peran dalam bisnis adalah memberikan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan, sedangkan peran dalam distribusi adalah memenuhi menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem manajemen mutu di fasilitas distribusi.

---

The work of pharmaceuticals is manufacturing including the quality control of pharmaceutical preparations (drugs, drug ingredients, traditional medicine, and cosmetics), security, procurement, storage, and distribution of drugs, medication management, servicing over prescription drug, drug information services, as well as drug development, ingredients and traditional medicine. Pharmaceutical jobs in the process of drug distribution or distribution of materials is done by pharmaceutical wholesalers. Pharmaceutical Wholesalers (Pedagang Besar Farmasi/PBF) is a legal entity that has a license for the procurement, storage, distribution of medicinal materials in bulk in accordance with the laws and regulations in conducting its activities which shall use the Technical Guidelines of Good Distribution Practices (GDP). GDP is the manner of distribution or distribution of drugs and/or drug ingredients intended to ensure quality throughout the distribution channel or distribution as per the requirements and intended use. Distribution system in PT. Tatarasa Primatama is sequentially procurement, importation, receipt, storage, sale, and delivery. In carrying out its operations, each PBF should have Responsible Pharmacist (Apoteker Penanggung Jawab/APJ). The role of APJ divided into two, business and distribution. The role of business is to provide services to achieve customer satisfaction, while fulfilling a role in the distribution is compiled, ensure and maintain the quality management system implementation in distribution facilities."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Tatarasa Primatama bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) khususnya dalam distribusi bahan obat, Memahami peran serta tanggung jawab Apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF) bahan obat. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah mengetahui dan memahami system penanganan keluhan, memahami proses penanganan keluhan yang dilakukan oleh PT. Tatarasa Primatama terhadap bahan obat famotidin.

---

Practice Pharmacist (PKPA) at PT. Tatarasa Primatama aims to identify and understand the application of Good Distribution Practices (CDOB), especially in the distribution of drugs, Understanding the roles and responsibilities of pharmacists in Large Pharmacy (PBF) ingredients. While the purpose of the special task is to know and understand the complaints handling system, understand the complaint handling process conducted by PT. Tatarasa Primatama against drug ingredient famotidine."

"Berdasarkan PP 51/ 2009, yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu pelaksanaan pekerjaan kefarmasian tersebut adalah kegiatan distribusi sediaan farmasi yang dilakukan oleh pedagang besar farmasi yang memiliki seorang Apoteker Penanggung Jawab (APJ). Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menggunakan Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). CDOB merupakan pedoman bagi PBF dalam melakukan penyaluran sediaan farmasi yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi. PT. Tatarasa Primatama sebagai salah satu PBF bahan obat telah melaksanakan kegiatan distribusi sesuai dengan ketentuan CDOB. PT. Tatarasa Primatama memiliki seorang APJ yang memiliki dua peran penting bagi perusahaan, yaitu dalam kegiatan bisnis dan distribusi. Peran dalam bisnis adalah memberikan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan, sedangkan peran dalam distribusi adalah memenuhi menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem manajemen mutu di fasilitas distribusi.

---

According to the PP 51/2009, pharmaceutical practice is manufacturing including the quality control of pharmaceutical preparations (drugs, drug ingredients, traditional medicine, and cosmetics), security, procurement, storage, and distribution of drugs, medication management, servicing over prescription drug, drug information services, as well as drug development, ingredients and traditional medicine. One of these is the implementation of pharmaceutical practice is pharmaceutical preparations distribution activities that conducted by Pedagang Besar Farmasi (PBF) who have a Apoteker Penanggung Jawab (APJ). PBF is a legal entity that has a license for the procurement, storage, distribution of medicinal materials in bulk in accordance with the laws and regulations in conducting its activities which shall use the Technical Guidelines of Good Distribution Practices (GDP). GDP is the guidelines to distribution of drugs and/or drug ingredients intended for PBF to ensure quality throughout the distribution channel or distribution as the requirements and intended use. PT. Tatarasa Primatama as one of drug substances PBF has been carrying out activities of distribution in accordance with the provisions GDP. PT. Tatarasa Primatama have an APJ which has two important roles for the company that is in business activities and distribution. The role of business is to provide services to achieve customer satisfaction, while fulfilling a role in the distribution is compiled, ensure and maintain the quality management system implementation in distribution facilities."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma bertujan agar calon apoteker dapat mengetahui peran PT. Tatarasa Primatama dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan penerapan cara distribusi obat yang baik (CDOB) dalam distribusi bahan obat yang dilakukan oleh PT. Tatarasa Primatama serta Mempelajari peran serta tanggung jawab Apoteker Penanggung Jawab di Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat. Apoteker Penanggung Jawab pada sarana distribusi bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat yang dilakukan PBF. PT. Tatarasa Primatama merupakan PBF Bahan Obat yang berperan dalam pengadaan, penyimpanan serta penyaluran bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan menerapkan CDOB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang meliputi aspek manajemen mutu; organisasi, manajemen dan personalia; bangunan dan peralatan; operasional; inspeksi diri; keluhan; transportasi; fasilitas distribusi berdasarkan kontrak dan dokumentasi.

---

Apothecary Profession Internship at PT. Tatarasa Primatama has an aim for prospective pharmacists can know the role PT. Tatarasa Primatama in the implementation and application of the work of pharmacy drug distribution a good way (CDOB) in the distribution of drugs conducted by PT. Tatarasa Primatama and Studying the roles and responsibilities Responsible Pharmacist in Large Pharmacy drug substances. Pharmacist in Charge at the distribution facility is responsible for the implementation of the provisions of the procurement, storage and distribution of drugs are performed PBF. PT. Tatarasa Primatama is PBF drug substances that play a role in the procurement, storage and distribution of medicinal ingredients that meet the quality requirements and implement CDOB as guidelines for the implementation of activities that include aspects of quality management; organization, management and personnel; buildings and equipment; operations; self inspection; complaints; transportation; distribution facility based contracts and documentation."

"ABSTRAKDari hasil asesmen dengan menggunakan alat evaluasi Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 yang dilakukan dengan KOMINFO, hasil skor mendapatkan nilai 192 yang berarti tingkat kelengkapan/kematangan keamanan informasi LIPI masih berada di level I atau tidak layak dalam Indeks KAMI. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana rancangan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi SMKI yang dapat diterapkan di LIPI, dengan hasil akhir berupa rancangan kumpulan kebijakan terkait keamanan informasi/SMKI yang sesuai dengan indikator indeks KAMI dan dapat diterapkan di LIPI. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013 sebagai kerangka kerja utama untuk perancangan SMKI dan menggunakan ISO/IEC 27005:2011 sebagai proses manajemen risiko, serta ISO/IEC 27002:2013 untuk pengendaliannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai dengan indikator indeks KAMI. Rancangan yang telah dibuat telah direviu oleh tim ahli LIPI dan telah mengikuti format penyusunan kebijakan LIPI.

---

ABSTRACTFrom the assessment results using the evaluation tool Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 conducted with KOMINFO, the score result get a value of 192 which means the level of completeness maturity of LIPI information security is still at level I or not feasible in Indeks KAMI. This study focuses on how the design of information security management system ISMS can be applied in LIPI, with the final result of the design of information security related policies ISMS in accordance with Indeks KAMI indicators and applicable in LIPI. This study uses the ISO IEC 27001 2013 framework as the main framework for the design of the ISMS and uses ISO IEC 27005 2011 as a risk management process, and ISO IEC 27002 2013 for its control. The research methodology used is case study research. The results and conclusions of this study are the design of an information security management system in accordance with Indeks KAMI indicators. The design that has been made has been reviewed by the LIPI expert team and has followed the LIPI policy formulation format. "

"Apoteker penanggung jawab yang bekerja di bidang distribusi baik alat kesehatan maupun obat-obatan bertanggung jawab dalam proses distribusi di pedagang besar farmasi serta memastikan bahwa tiap personil dalam proses tersebut tidak dibebani tanggung jawab berlebihan serta menyediakan aturan yang sesuai untuk memastikan bahwa manajemen dan personil tidak memiliki konflik kepentingan dalam aspek komersial, politik, keuangan, dan tekanan lain yang dapat berpengaruh terhadap mutu pelayanan. Sebagai regulator dalam bisnis di bidang pedagang besar farmasi, apoteker penanggung jawab perlu memastikan bahwa aspek managerial berjalan dengan baik, terutama pemenuhan hak asasi manusia pada pihak-pihak terkait alur distribusi di perusahaan, baik karyawan, pelanggan, pemasok, maupun masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak manusia lahir hingga hari akhirnya nanti dan melekat pada diri tiap insan. Dalam proses perumusan kebijakan hak asasi manusia untuk PT. Tatarasa Primatama sebagai perusahaan pedagang besar farmasi bahan obat, perlu memerhatikan proses keberlangsungan kegiatan bisnis yang dilakukan di suatu perusahaan serta faktor humaniora yang terdiri dari faktor internal berupa para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun faktor eksternal berupa pihak-pihak terkait yang turut berperan dalam proses keberlangsungan bisnis. Pihak-pihak tersebut hendaknya memiliki pemenuhan terkait hak asasi manusia yang dimiliki ditinjau dari berbagai pandangan, baik pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya pada karyawan berupa hak atas pekerjaan, hak atas upah, dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja.

---

The responsible pharmacist who works in distribution process at medical devices and medicines is responsible for the process at pharmaceutical wholesalers and ensures that each personnel in the process is not burdened with excessive responsibility and provides appropriate rules to ensure that management and personnel do not have conflicts of interest in commercial, political, financial, and other pressures that can affect the quality of service. As regulator in the pharmaceutical wholesaler business, the responsible pharmacist needs to ensure that the managerial aspects run well, especially the fulfillment of human rights for parties related to distribution process in the company, both employees, customers, suppliers, and community around there. Human rights are rights that have been owned by humans since humans were born until the end and are inherent in every human being. In the process of formulating human rights policies for PT. Tatarasa Primatama as pharmaceutical drug materials wholesaler company, needs to pay attention to the process of continuity of business activities carried out in a company as well as humanities factors which consist of internal factors in the form of employees working in the company and external factors in the form of related parties who participate role in the process of business continuity. These parties should have fulfillment related to human rights from various perspectives, both the fulfillment of social, economic and cultural rights for employees in the form of the right to work, the right to wages, and the right to work health and safety."

"ABSTRAKHasil audit TI tahun 2016 merekomendasikan BPK RI untuk membuat kebijakan terkait keamanan data dan informasi, agar dapat menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TKTIK) BPK RI. Sebagai pemeriksa pemeriksa eksternal pemerintah, BPK RI wajib untuk melaksanakan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Di dalamnya menyuratkan bahwa BPK RI harus mengamankan data kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan membatasi pemakaiannya hanya untuk keperluan pemeriksaan saja. BPK RI menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) untuk mendokumentasikan KKP yang sudah didapatkan dan diolah saat pemeriksaan. Karena itu, SiAP sebagai sistem elektronik strategis BPK RI harus dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin keamanan informasinya. Hal itu sejalan dengan Permenkominfo tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Dari kebutuhan tersebut, maka kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP menjadi prioritas untuk dibuat terlebih dahulu sebelum dokumen dan aksi lainnya sesuai urutan tata dokumen keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi ini disusun dengan menggunakan ISO/IEC 27001 sebagai kerangka utama, ISO/IEC 31000 terkait konteks organisasi, dilengkapi dengan NIST SP 800-53r4 dan elemen-elemen dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini disusun mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka kerja, penyusunan kebijakan penanganan risiko keamanan informasi (focus group discussion/FGD bersama pelaku TIK di BPK RI), hingga menghasilkan kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP.

---

ABSTRACT

The result of IT Audit on 2016 recommended BPK RI to construct data and information security policy to comply with Information and Communication Technology governance in BPK. As independent external auditor of government, BPK RI must conform with Law number 15 of 2016 regarding BPK RI. It states that BPK RI must secure audit workpaper and limit its use for audit purposes only. BPK RI use Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) to record audit workpapers which are obtained and processed during the audit. Consequently, as strategic electronic system of BPK RI, SiAP must be equipped by facilities which ensure its security of information. It is aligned with the Minister of Communication and Information Regulation regarding the information security management system. From those needs, the information security policy for SiAP is a priority to be made foremost before the documents and other actions in accordance with the order of information security document system. This information security policy was prepared using ISO / IEC 27001 as the main structure, ISO / IEC 31000 related to organizational context, supplemented with NIST SP 800-53r4 and elements from former researchs. This research was compiled starting from the formulation of the problem, the forming of the framework, the compiling of information security risk management policies (focus group discussions / FGDs with ICT actors in BPK RI), until producing information security policy for SiAP."