Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Listrik merupakan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik, termasuk investasi oleh pihak swasta. Berdasarkan UUD 1945, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal inilah yang menyebabkan investasi dalam ketenagalistrikan memiliki ketetatan tersendiri dan diawasi. Dalam kegiatan investasi, dikenal istilah divestasi yang merupakan pelepasan modal kepada pihak lain. Divestasi oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan pengalihan saham kepada perusahaan lain, termasuk kepada perusahaan asing. Pada penghujung tahun 2020, terdapat perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik yang melakukan divestasi besar-besaran kepada perusahaan asing. Penelitian ini akan meninjau peraturan yang mengatur transaksi divestasi dalam perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik, serta status hukum perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis transaksi yang dilakukan oleh PT PMU dengan menggunakan hukum investasi ketenagalistrikan, divestasi, dan penanaman modal asing dengan cara akuisisi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekhususan pengaturan dalam divestasi pada perusahaan penyedia tenaga listrik. Selain mengikuti ketentuan pengalihan saham sesuai ketentuan umum perseroan terbatas, perusahaan tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti telah melaksanakan Commercial Operation Date, mendapatkan persetujuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan melapor kepada Menteri. Sementara itu, perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing akan berubah status menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing. Perubahan status ini harus dimutakhirkan dalam sistem Online Single Submission.

---

Electricity is a product that greatly influences people's daily lives. Therefore, various parties are needed to participate in the provision of electricity, including private-sector investments. According to the 1945 Constitution, industries that significantly impact people's lives are under state control, resulting in strict regulations and oversight in the electricity sector. In investment activities, the term "divestment" is known, which involves the transfer of ownership to other parties. Companies can carry out divestment by transferring shares to other companies, including foreign ones. Towards the end of 2020, there was a company engaged in electricity provision that conducted significant divestment to a foreign company. This research will examine the regulations governing divestment transactions in electricity companies, as well as the legal status of domestic investment companies acquired by foreign entities. Using the juridical-normative research method, the study analyzes the transactions carried out by PT PMU using laws related to electricity investment, divestment, and foreign direct investment through acquisition. The research findings reveal specific regulations governing divestment in electricity providers. In addition to complying with the general provisions of limited liability companies regarding share transfers, these companies must also adhere to regulations set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, such as fulfilling Commercial Operation Date requirements, obtaining approval from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), and reporting to the Minister. Furthermore, domestic investment companies acquired by foreign entities will undergo a status change, becoming foreign direct investment limited liability companies. This status change must be updated in the Online Single Submission system."

"Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya, Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan tambang asing yang beroperasi lebih dari lima tahun untuk melaksanakan divestasi secara berkala. Divestasi ditekankan pada peran aktif perusahaan tambang asing dalam mematuhi regulasi. PT Vale Indonesia menjadi contoh yang memenuhi ketentuan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia, telah melakukan divestasi sebesar 20% (dua puluh persen) yang dijual ke Bursa Efek Indonesia. Proses divestasi yang dilakukan seharusnya mengikuti aturan yang berlaku yang dimana penjualan saham dapat menggunakan metode discounted cash flow atau perbandingan data pasar, proses divestasi ini diawasi dengan ketat oleh Kementrian ESDM. Untuk memenuhi kebijakan divestasi dari PT Vale Indonesia, Pemerintah sudah memiliki sanksi administratif jika PT Vale Indonesia gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam divestasi yang dimana dalam hal ini juga menyangkup harga yang ditetapkan berdasarkan rumusan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 84K/32/MEM/2020 untuk menentukan harga divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan prinsip fair market value.

---

Divestment is the sale of shares to the Indonesian government, with the aim of making the government the majority shareholder in a company. The regulation of divestment is regulated in the contract of work, after the contract of work changed to a Mining Business License, thus placing the government as a licensor rather than a party to the contract, for the provision of divestment was formalized through Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This law requires foreign mining companies operating for more than five years to divest periodically. Divestment emphasizes the active role of foreign mining companies in complying with regulations. PT Vale Indonesia is an example that fulfills the provisions of the contract of work with the Government of Indonesia, has divested 20% (twenty percent) which was sold to the Indonesia Stock Exchange. The divestment process should follow the prevailing regulations where the sale of shares can use the discounted cash flow method or market data comparison, the divestment process is closely monitored by the Ministry of Energy and Mineral Resources. To fulfill the divestment policy of PT Vale Indonesia, the Government already has administrative sanctions if PT Vale Indonesia fails to fulfill its divestment obligations, which in this case also includes the price set based on the formula stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 84K/32/MEM/2020 to determine the price of divestment of shares to the Government of Indonesia and in accordance with the principle of fair market value."

"Strategi divestasi dapat menambah nilai perusahaan, dimana riset membuktikan bahwa divestasi dapat meningkatkan shareholder returns sekaligus kinerja operasi perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggali dan mempertajam dampak aktivitas divestasi perusahaan-perusahaan terbuka sektor minyak dan gas bumi secara global terhadap shareholder returns abnormal return melalui event study dengan Characteritsic Based Benchmark Model CBBM sebagai model perhitungan abnormal return. Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa dengan melakukan divestasi dapat meningkatkan nilai perusahaan minyak dan gas bumi secara global dan menganalisa karakter Perusahaan dan/atau aset yang didivestasi dalam kaitannya dengan shareholder value Perusahaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa divestasi pada perusahaan minyak dan gas bumi meningkatkan nilai perusahaan, ditunjukkan dengan reaksi positif pasar abnormal return positif pada saat pengumuman dan reaksi positif yang signifikan 7 tujuh hari sebelum pengumuman divestasi. Secara umum pasar bereaksi lebih positif apabila Perusahaan dengan peer type Diversified melakukan pengumuman divestasi. Dan hanya pengumuman divestasi di jenis aset Oilfield Equipment Services yang secara konsiten mendapatkan reaksi positif dibandingkan jenis aset lainnya. Pengumuman Divestasi oleh Perusahaan berukuran sedang cenderung merupakan informasi positif, merupakan informasi negatif apabila dilakukan oleh Perusahaan kecil, dan cenderung netral atau positif untuk Perusahaan besar.

---

Recent research proved that divestiture creates company rsquo s shareholder value in general. This particular research is aimed to analyze and examine effects of divestiture announcements of public companies in Integrated and or Diversified Oil Gas Industry ldquo the Companies rdquo on shareholder returns abnormal return by conducting event study. In this research Characteristic Based Benchmark Model CBBM will be used to calculate abnormal return.

Main goals of this research are to prove whether divestiture can create values for the Companies and to analyze and understand correlation between characteristics of divested companies and or assets with the shareholder values.

This research shows that divestiture of the Companies can create value in terms of positive cumulative abnormal return at the announcement date and significantly positive cumulative abnormal return 7 seven days prior to announcement date. Generally market will react positively when the Companies rsquo type is Diversified. And market will show consistent positive reaction when the divested assets are in Oilfield Equipment Services industry. Divestiture announcements of medium Companies are categorized as positive information for market, but it is negative for small Companies. While big Companies rsquo announcements are tend to be neutral or positive information for market."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap persentase kepemilikan asing di perusahaan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepemilikan asing terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia. Model penelitian melihat hubungan antara variabel endogen kepemilikan asing dan tata kelola perusahaan dengan variabel eksogen berupa kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional domestik, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, likuiditas saham, dividend yield, dan kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan tata kelola perusahaan tidak berhubungan secara signifikan.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to investigate the effects of corporate governance to foreign invesment in Indonesian public listed company. Moreover, this research also aim to investigate whether foreign investment effects corporate governance practice in the company. The research model is developed to investigate the relationship between the endogenous variables, foreign investment and corporate governance, with exogenous variables that consist of family ownership, domestic institutional ownership, firm size, firm value, stock liquidity, dividend yield, and return on asset. The result shows that there is no significant relationship between foreign ownership and corporate governance."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."

"Penelitian ini meneliti dampak akuisisi asing terhadap perusahaan domestik yang menjadi target akuisisi, dengan fokus terhadap preferensi perusahaan asing dan pengaruh intensitas akuisisi asing dalam mempengaruhi besar dampak akuisisi asing, yang dibagi menjadi sebagian dan sepenuhnya. Penelitian ini menemukan bahwa akuisisi asing di Indonesia menunjukkan perilaku Strategic Market Entry, yaitu memilih perusahaan domestik yang merupakan winners. Juga ditemukan bukti bahwa akuisisi asing sebagian maupun sepenuhnya berdampak positif terhadap output, tingkat upah, dan jumlah tenaga kerja, namun akuisisi sebagian berpengaruh lebih besar dan positif daripada akuisisi sepenuhnya.

---

This study examines the impact of foreign acquisitions on domestic companies that are the target of acquisition, and also focusing on the preferences of foreign companies and the impact of the intensity of foreign acquisitions, which are divided into partial and full acquisition. This study finds that foreign acquisitions in Indonesia shows Strategic Market Entry behavior, namely choosing domestic companies that are winners. There is also evidence that foreign acquisitions, both partially or fully, have a positive impact on output, wage levels, and the number of workers, but partial acquisitions have a larger and more positive effect than full acquisitions."

"Penelitian ini menyelidiki mengenai pengaruh dari kepmilikan modal asing terhadap peningkatan kemampuan teknologi dari perusahaan pada industri kimia dan farmasi di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sensus ekonomi tahun 2006, dengan memecah perusahaan ke dalam dua jenis yakni perusahaan besar dan perusahaan sedang berdasarkan definisi perusahaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Nilai Total Factor Productivity (TFP) perusahaan digunakan sebagai variabel proxy dari kemampuan teknologi. Ditemukan bahwa penanaman modal asing memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan kemampuan teknologi perusahaan baik pada perusahaan besar maupun perusahaan sedang pada industri kimia dan farmasi di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa penanaman modal asing memberikan dampak peningkatan kemampuan teknologi yang lebih tinggi pada perusahaan sedang dibandingkan dengan perusahaan besar.

---

This study investigates the influence of foreign capital ownership to increase companies technological capabilities in the Indonesian Chemical And Pharmaceutical Industry. The Data used in this research in the 2006 economic cencus by deviding the company into two types namely the big and medeum company by using the definition of comapany scale released by Indonesia Bureau of Statistics (BPS). By using the value of company total factor productivity (TFP) as the proxy of tecnological capabilities, we found that the increase of foreign capital ownership in both large and medium company in the Indonesian Chemical And Pharmaceutical Industry would triger the increase of companies technological capabilities. Compared to large scale company, medium scale company experiencing a larger increse in technological capabilities trigered by the foreign ownership."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal perusahaan non keuangan yang mempengaruhi keputusan investor asing dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia khususnya pada saham. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor asing dalam melakukan investasi saham di Indonesia menetapkan karakteristik tertentu untuk mengurangi informasi asimetris pada perusahaan yaitu size perusahaan yang besar serta dividend yield, systematic risk, current ratio, dan return on asset yang rendah.

---

This study aims to know the firm rsquo s internal factor that effect foreign investors decision in investing stock in Indonesia Stock Exchange especially for stock. This study is quantitative research by panel data from non financial companies listed in Indonesia Stock Exchange in period of 2009 2016. This study finds that foreign investor in investing stock in Indonesia hold certain characteristics to reduce assymetric information in firm such as big size, also low dividend yield, systematic risk, current ratio, and return on asset. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan transaksi berelasi pada perusahaan terbuka Indonesia. Variabel dependen adalah skor pengungkapan transaksi berelasi yang diukur dengan jumlah skor pengungkapan yang didapat perusahaan dibagi dengan skor yang diwajibkan untuk diungkapkan. Variabel independen adalah kepemilikan institusional yang dihitung dengan cara menjumlahkan banyaknya saham yang dimiliki institusi keuangan dibagi dengan jumlah saham beredar. Studi ini mempergunakan tahun 2012-2015 sebagai sampel. Hasil analisa menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan transaksi berelasi. Ketika kepemilikan dipisah menjadi dua jenis. Kepemilikan pasif tidak berpengaruh sementara kepemilikan aktif menghasilkan pengaruh positif.

---

ABSTRAKThis study investigates the role of institutional ownership on disclosures of related party transcation on listed companies in Indonesia. The dependent variable is related party disclosure score, measured by the total disclosure of related party transaction conducted by the company divided by number of mandatory disclosures. The independent variable is number of share owned by financial institution divided by number of outstanding share. This study used 2012 2015 as sample. The result shows that institutional ownership had positive influence on disclosures of related party transaction. When the aggregate ownership was divided into two categories. Passive institutional ownership shows no influence on disclosure of related party transaction. Active institutional ownership shows positive and influence on related party disclosure of related party transaction. "