Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia baru saja mengaksesi Konvensi Apostille atau Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents yaitu konvensi penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional untuk menghapuskan proses legalisasi dokumen publik asing dalam upaya pemerintah agar mempermudah masyarakat dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Penelitian ini membahas mengenai dokumen-dokumen yang dapat di apostillle, mengetahui kekuatan pembuktian dari surat kuasa yang di apostille sebagai alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata serta sikap yang harus dilakukan oleh notaris atas dokumen yang tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan wawancara bersifat yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang dapat di apostille, kekuatan pembuktian sertifikat apostille di muka pengadilan perdata dan sikap notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan sertfikat apostille.

---

Indonesia has just acceded to the Apostile Convention or the October 5, 1961 Convention. Elimination of Requirements for Legalisation of Foreign Public Documents. This convention is an international agreement to abolish the legalization process of foreign public documents in the government's efforts to facilitate the public in conducting international relations and cooperation. This study discusses documents that can be apostiled, finds out the evidentiary strength of the apostile power of attorney letter as evidence in the Civil Procedure Code and the notary protection of documents that are not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia after the ratification of Presidential Regulation Number 2 of 2021. This study uses normative legal research with data collection using library data and normative juridical interviews with prescriptive typology. The results of this study explain the documents that can be apostiled, the strength of apostile evidence before a civil court and the attitude of the notary towards the deed he made based on the apostile certificate."

"ABSTRAKDokumen asing untuk mendirikan perusahaan penanaman modal asing dapatditerima atau berlaku di Indonesia apabila telah melewati prosedur otentifikasiatau legalisasi berdasarkan hukum Indonesia. Namun proses legalisasi itu sangatberantai dan tidak efektif dikarenakan dokumen-dokumen itu harus diotentifikasioleh lebih dari satu instansi di negara tempat dokumen itu diterbitkan. Prosedurotentifikasi seperti itu seharusnya ditinggalkan dan beralih ke sistem Apostilledengan mengaksesi Convention Abolishing The Requirement of Legalisation ForForeign Public Documents 1961. Pada dasarnya Tujuan penelitian ini adalahuntuk menggambarkan permasalahan legalisasi dokumen asing danmerekomendasikan penggunaan sistem Apostille itu di Indonesia. Adapun metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

---

ABSTRACTForeign documents to establish a foreign investment company is acceptable orapplicable in Indonesia if the procedure of authentication or legalization haspassed under Indonesian law. But it is a chain process of legalization andineffective because the documents must be authenticated by more than oneinstitution in the country where the document was issued. Such authenticationprocedure should be abandoned and the system switches to accede to theConvention Apostille by abolishing the Requirement of Legalisation For ForeignPublic Documents, 1961. Basically the purpose of this study was to describe theissue of legalization of foreign documents and recommend the use of the Apostillesystem in Indonesia. The research method used is a normative research methods.."

"Notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) wajib memperhatikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna memenuhi ketentuan dari Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas mengenai 1. Implikasi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pendirian Perseroan Terbatas dan 2. Tanggung jawab Notaris untuk memastikan kebenaran formil atas apa yang dituangkannya dalam akta berdasarkan dokumen yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil penelitian ini yaitu 1. bahwa terdapat beberapa pengecualian legalisasi dokumen asing yang dibutuhkan Notaris dalam pendirian PT PMA dan 2. bahwa Notaris tetap memiliki kewajiban dalam memastikan kebenaran formil atas dokumen asing yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten.

---

In the establishment of Foreign Investment Limited Company (PT PMA), notary must observe to the required documents in order to comply with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research discusses 1. The implications of the enforcement of Presidential Regulation Number 2 of 2021 on the Establishment of Limited Liability Companies and 2. The responsibility of a notary to ensure the formal authenticity of what is stated in a deed based on documents not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research based on secondary data and is normative juridical with a prescriptive typology. The results of this study are 1. that there are several exceptions to the legalization of foreign documents required by notaries in the establishment of PT PMA and 2. Notaries still have an obligation to ensure the formal authenticity of foreign documents that are not legalized even though these documents have been exempted from the legalization process."

"Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan surat kuasa menjual yang dilakukan notaris dalam jual beli tanah. Hal ini terkait dengan kewajiban notaris yang dalam menjalankan jabatannya harus memiliki nilai etika profesi yang baik, dan memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris, sehingga dalam membuat akta otentik notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk melindungi kepentingan para pihak notaris harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan notaris, dan peraturan lainnya. Pokok permsalahan yang diangkat adalah akibat hukum terhadap pemalsuan surat kuasa menjual, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng dan tanggung jawab notaris atas pemalsuan surat kuasa menjual, dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, data didapat dari studi pustakaan dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat dikemukan bahwa akta perikatan jual beli menjadi batal demi hukum, karena akta kuasa menjual dalam kewenangan bertindak dalam jual beli dinyatakan palsu. Padahal salah satu dasar terjadinya perjanjian perikatan jual beli adalah adanya akta kuasa menjual yang diperlihatkan notaris kepada Agus Syaiful Razak. Atas tindakan yang dilakukan oleh notais tersebut dalam menjalankan jabatannya dapat dikenakan sanksi baik saksi perdata, sanksi perdata jika terbukti menimbulkan kerugian dan sanksi adminitratif.

---

This thesis examines the forgery of the attorney letter of sale done by a notary in the sale of land. This is related to the obligation of the notary in carrying out his position must have a good professional ethical value, and has a strong desire to maintain the dignity and honor of the notary position, so that in making an authentic deed, notary able to guarantee certainty, order and legal protection. To protect the interests of the parties, the notary must act in accordance with the laws and regulations of the notary office, and other regulations. The main issue raised is the legal consequences of forgery of counterfeiting the attorney letter of sale, based on the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng and the responsibility of the notary for counterfeiting the attorney letter of sale, in connection with the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. The research method used is a normative juridical research method, data obtained from literature review and is a descriptive study. The results of this study can be stated that the sale and purchase agreement deed becomes null and void, because the authority deed of sale under the authority to act in buying and selling is declared false. Even though one of the basis for the agreement to buy and sell is the existence of a authority deed of sale that is shown by the notary to Agus Syaiful Razak. The actions taken by the notary in carrying out his position may be subject to sanctions, either civil sanctions if proven to cause harm or administrative sanctions."

"Skripsi ini membahas pengaturan pengawasan ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tetapi juga membandingkannya dengan ketentuan pengawasan ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup, prosedur, serta hasil dan tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan.

---

AbstractThis writings will emphasize on labour inspection rules after the enactment of Law Number 21 Year 2003 about Ratification of ILO Convention Number 81 concerning Labour Inspection in Indsutry and Commerce. The explanation that will be discussed in this writings not only restricted to the rules on the law itself, but also to compare it with other labour inspection regulations. The method used in this writings is juridist-normative. There will be also explanation about institutional, main objectives and functions, scope, procedur, also result and further action taken from labour inspection."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Inggris dalam pembentukan aliansi keamanan AUKUS pada tahun 2021. Analisis ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari keputusan Inggris untuk terlibat dalam aliansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang berpusat pada causal process tracing. Metode ini digunakan untuk melacak dan memahami proses kausal yang mengarah pada keterlibatan Inggris dalam AUKUS. Dengan menggunakan Teori Peran K.J. Holsti (1970) sebagai kerangka analisis, penelitian ini menemukan faktor-faktor pendorong bagi Inggris untuk membentuk aliansi keamanan AUKUS tahun 2021. Faktor tersebut terdiri dari konsepsi peran nasional Inggris (Peran Tradisional Inggris/Global Britain; Kapabilitas Militer Inggris; dan Kepentingan Ekonomi Inggris), serta Preskripsi Peran Terhadap Inggris (Sistem Struktur Internasional/Peningkatan Kekuatan Militer China di Kawasan Indo-Pasifik; dan Prinsip-Prinsip Umum yang legal/Konsepsi Indo-Pasifik bagi Inggris). Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Inggris membentuk AUKUS tahun 2021 adalah didasarkan pada kepentingan nasionalnya untuk berperan sebagai aktor utama keamanan global khususnya dengan kehadirannya kembali di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini juga diartikan sebagai pencapaian penting setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada 31 Januari 2020.

---

This research analyses British foreign policy in the formation of the AUKUS security alliance in 2021. This analysis identifies several factors underlying the UK's decision to be involved in the alliance. This research uses a qualitative method with data analysis techniques that focus on causal process tracing. This method is used to trace and understand the causal processes that led to the UK's involvement in AUKUS. By using Role Theory K.J. Holsti (1970) as an analytical framework, this research finds the driving factors for Britain to form the AUKUS security alliance in 2021. These factors consist of the conception of Britain's national role (Traditional Role of Britain/Global Britain; British Military Capabilities; and British Economic Interests), as well as Role Prescriptions for Britain (International Structure System/Increasing China's Military Power in the Indo-Pacific Region; and Legal General Principles/Conception of the Indo-Pacific for Britain). Based on these analytical tools, the author concludes that British foreign policy in establishing AUKUS in 2021 is based on its national interest to act as a major global security actor, especially with its presence again in the Indo-Pacific region. This is also interpreted as an important achievement after the UK left the European Union (Brexit) on January 31 2020."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dalam lampirannya mengharuskan dokumen dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di Indonesia wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Putusan pengadilan yang tidak konsisten satu dengan lainnya dan aturan hukum yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri yang memuat substansi pengaturan yang tidak jelas atau kabur, jelas melahirkan suatu ketidak pastian hukum. Bentuk penelitiannya merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah berkaitan dengan dokumen luar negeri yang dibuat oleh pihak asing, di luar negeri atau di Indonesia dan dipergunakan di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan dokumen luar negeri, yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang dipergunakan di Indonesia. Dari Fakta persidangan ditemukan bahwa penandatangan kuasa khusus dilakukan di Indonesia dengan demikian hubungan hukum berupa pemberian kuasa dilakukan di Indonesia, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud merupakan Dokumen yang dibuat dan atau diterbitkan di Luar Negeri

---

ABSTRACT

The Regulation of the Minister of Foreign Affairs number 09 / A / KP / XII / 2006/01 in its attachment requires that foreign document documents issued abroad and wish to be used in Indonesia must be legalized by the Republic of Indonesia Representative in the local country. Court decisions that are inconsistent with one another and the legal rules regulated in the form of Ministerial Regulations which contain substance that is unclear or vague, clearly give birth to a legal uncertainty. The form of the research is prescriptive research, namely a study that aims to provide solutions or suggestions to overcome problems related to foreign documents made by foreign parties, abroad or in Indonesia and used in Indonesia. The formulation of the problem is how the validity of foreign documents, which are not legalized by authorized officials used in Indonesia. From the facts of the trial it was found that the signatory to a special power of attorney was carried out in Indonesia so that the legal relationship in the form of power of attorney was carried out in Indonesia, so that the Special Power of Attorney could be said to be Documents made or issued abroad.

"