Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia baru saja mengaksesi Konvensi Apostille atau Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents yaitu konvensi penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional untuk menghapuskan proses legalisasi dokumen publik asing dalam upaya pemerintah agar mempermudah masyarakat dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Penelitian ini membahas mengenai dokumen-dokumen yang dapat di apostillle, mengetahui kekuatan pembuktian dari surat kuasa yang di apostille sebagai alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata serta sikap yang harus dilakukan oleh notaris atas dokumen yang tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan wawancara bersifat yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang dapat di apostille, kekuatan pembuktian sertifikat apostille di muka pengadilan perdata dan sikap notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan sertfikat apostille.

---

Indonesia has just acceded to the Apostile Convention or the October 5, 1961 Convention. Elimination of Requirements for Legalisation of Foreign Public Documents. This convention is an international agreement to abolish the legalization process of foreign public documents in the government's efforts to facilitate the public in conducting international relations and cooperation. This study discusses documents that can be apostiled, finds out the evidentiary strength of the apostile power of attorney letter as evidence in the Civil Procedure Code and the notary protection of documents that are not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia after the ratification of Presidential Regulation Number 2 of 2021. This study uses normative legal research with data collection using library data and normative juridical interviews with prescriptive typology. The results of this study explain the documents that can be apostiled, the strength of apostile evidence before a civil court and the attitude of the notary towards the deed he made based on the apostile certificate."

"ABSTRAKDokumen asing untuk mendirikan perusahaan penanaman modal asing dapatditerima atau berlaku di Indonesia apabila telah melewati prosedur otentifikasiatau legalisasi berdasarkan hukum Indonesia. Namun proses legalisasi itu sangatberantai dan tidak efektif dikarenakan dokumen-dokumen itu harus diotentifikasioleh lebih dari satu instansi di negara tempat dokumen itu diterbitkan. Prosedurotentifikasi seperti itu seharusnya ditinggalkan dan beralih ke sistem Apostilledengan mengaksesi Convention Abolishing The Requirement of Legalisation ForForeign Public Documents 1961. Pada dasarnya Tujuan penelitian ini adalahuntuk menggambarkan permasalahan legalisasi dokumen asing danmerekomendasikan penggunaan sistem Apostille itu di Indonesia. Adapun metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

---

ABSTRACTForeign documents to establish a foreign investment company is acceptable orapplicable in Indonesia if the procedure of authentication or legalization haspassed under Indonesian law. But it is a chain process of legalization andineffective because the documents must be authenticated by more than oneinstitution in the country where the document was issued. Such authenticationprocedure should be abandoned and the system switches to accede to theConvention Apostille by abolishing the Requirement of Legalisation For ForeignPublic Documents, 1961. Basically the purpose of this study was to describe theissue of legalization of foreign documents and recommend the use of the Apostillesystem in Indonesia. The research method used is a normative research methods.."

"Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan surat kuasa menjual yang dilakukan notaris dalam jual beli tanah. Hal ini terkait dengan kewajiban notaris yang dalam menjalankan jabatannya harus memiliki nilai etika profesi yang baik, dan memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris, sehingga dalam membuat akta otentik notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk melindungi kepentingan para pihak notaris harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan notaris, dan peraturan lainnya. Pokok permsalahan yang diangkat adalah akibat hukum terhadap pemalsuan surat kuasa menjual, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng dan tanggung jawab notaris atas pemalsuan surat kuasa menjual, dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, data didapat dari studi pustakaan dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat dikemukan bahwa akta perikatan jual beli menjadi batal demi hukum, karena akta kuasa menjual dalam kewenangan bertindak dalam jual beli dinyatakan palsu. Padahal salah satu dasar terjadinya perjanjian perikatan jual beli adalah adanya akta kuasa menjual yang diperlihatkan notaris kepada Agus Syaiful Razak. Atas tindakan yang dilakukan oleh notais tersebut dalam menjalankan jabatannya dapat dikenakan sanksi baik saksi perdata, sanksi perdata jika terbukti menimbulkan kerugian dan sanksi adminitratif.

---

This thesis examines the forgery of the attorney letter of sale done by a notary in the sale of land. This is related to the obligation of the notary in carrying out his position must have a good professional ethical value, and has a strong desire to maintain the dignity and honor of the notary position, so that in making an authentic deed, notary able to guarantee certainty, order and legal protection. To protect the interests of the parties, the notary must act in accordance with the laws and regulations of the notary office, and other regulations. The main issue raised is the legal consequences of forgery of counterfeiting the attorney letter of sale, based on the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng and the responsibility of the notary for counterfeiting the attorney letter of sale, in connection with the Tangerang Public Court Decree Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. The research method used is a normative juridical research method, data obtained from literature review and is a descriptive study. The results of this study can be stated that the sale and purchase agreement deed becomes null and void, because the authority deed of sale under the authority to act in buying and selling is declared false. Even though one of the basis for the agreement to buy and sell is the existence of a authority deed of sale that is shown by the notary to Agus Syaiful Razak. The actions taken by the notary in carrying out his position may be subject to sanctions, either civil sanctions if proven to cause harm or administrative sanctions."

"Skripsi ini membahas pengaturan pengawasan ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tetapi juga membandingkannya dengan ketentuan pengawasan ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup, prosedur, serta hasil dan tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan.

---

AbstractThis writings will emphasize on labour inspection rules after the enactment of Law Number 21 Year 2003 about Ratification of ILO Convention Number 81 concerning Labour Inspection in Indsutry and Commerce. The explanation that will be discussed in this writings not only restricted to the rules on the law itself, but also to compare it with other labour inspection regulations. The method used in this writings is juridist-normative. There will be also explanation about institutional, main objectives and functions, scope, procedur, also result and further action taken from labour inspection."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dalam lampirannya mengharuskan dokumen dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di Indonesia wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Putusan pengadilan yang tidak konsisten satu dengan lainnya dan aturan hukum yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri yang memuat substansi pengaturan yang tidak jelas atau kabur, jelas melahirkan suatu ketidak pastian hukum. Bentuk penelitiannya merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah berkaitan dengan dokumen luar negeri yang dibuat oleh pihak asing, di luar negeri atau di Indonesia dan dipergunakan di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan dokumen luar negeri, yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang dipergunakan di Indonesia. Dari Fakta persidangan ditemukan bahwa penandatangan kuasa khusus dilakukan di Indonesia dengan demikian hubungan hukum berupa pemberian kuasa dilakukan di Indonesia, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud merupakan Dokumen yang dibuat dan atau diterbitkan di Luar Negeri

---

ABSTRACT

The Regulation of the Minister of Foreign Affairs number 09 / A / KP / XII / 2006/01 in its attachment requires that foreign document documents issued abroad and wish to be used in Indonesia must be legalized by the Republic of Indonesia Representative in the local country. Court decisions that are inconsistent with one another and the legal rules regulated in the form of Ministerial Regulations which contain substance that is unclear or vague, clearly give birth to a legal uncertainty. The form of the research is prescriptive research, namely a study that aims to provide solutions or suggestions to overcome problems related to foreign documents made by foreign parties, abroad or in Indonesia and used in Indonesia. The formulation of the problem is how the validity of foreign documents, which are not legalized by authorized officials used in Indonesia. From the facts of the trial it was found that the signatory to a special power of attorney was carried out in Indonesia so that the legal relationship in the form of power of attorney was carried out in Indonesia, so that the Special Power of Attorney could be said to be Documents made or issued abroad.

"

"Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan seorang individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap individu atau kelompok lain terkait berbagai aspek, di antaranya yaitu warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, agama atau lainnya. Di Indonesia, ujaran kebencian semakin masif terjadi terutama di tahun 2017 yang disebut sebagai tahun ujaran kebencian. Di tahun yang sama, aparat pemerintah pun semakin serius untuk menangani ujaran kebencian, terutama di media sosial Facebook yang menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai sasaran utama. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penanganan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo di Facebook pada 2017 berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S Grindle yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementations). Dengan metode kualitatif, penelitian ini fokus pada sepak terjang kelompok Saracen yakni kelompok yang merupakan sindikat penyebar ujaran kebencian dan hoaks. Ada tiga kasus ujaran kebencian terkait kelompok Saracen yang diteliti. Ketiga kasus tersebut menggambarkan implementasi UU 19/2016 tentang ITE lewat regulasi turunan yang dibuat oleh Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari penelitian ini dapat diketahui adanya persoalan teknis dalam penanganan ujaran kebencian di 2017. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan adanya pesan politis lebih besar yakni memberikan peringatan sekaligus rasa takut pada para pengunggah ujaran kebencian tetapi disaat yang sama justru memunculkan ancaman terhadap hak kebebasan berpendapat. 

---

Hate speech is speech which attacks others on grounds of their race, nationally, religious identity, gender, sexual orientation or other group membership, where this group membership is a morally arbitrary distinguishing characteristic. In Indonesia, hate speech is increasingly massive occurring especially in 2017. The year even referred to as the year of hate speech. In the same year, government officials become more serious to tackle hate speech. Especially in social media such as Facebook who targeting President Joko Widodo. Thus, this study focuses on the managing of hate speech against Joko Widodo on Facebook in 2017 under Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). With qualitative methods, this study focuses on Saracens group who had known as a syndicate of hate speech and hoax in Indonesia. There are three cases of hate speech related to the Saracen group being researched with politic of policy implementations theory. It described how Law 19/2016 of the ITE is implemented through derivative regulations created by the National Police and the Ministry of Communication and Informatics. This study also described technical issues about how government officials mistreated hate speech in 2017. Moreover, it showed bigger political messages about how government officials can be threatening freedom of expression.                                                                                                         "

"Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Suatu perjanjian yang didasari oleh identitas/dokumen palsu mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Notaris yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan selain dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi perdata dan sanksi administratif juga dapat dikenakan. Selain itu Notaris yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, juga merendahkan martabat profesi jabatan Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu adanya keterlibatan Notaris dalam kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai akibat hukum dari pemalsuan dokumen yang ada keterlibatan seorang Notaris didalamnya, yang menjadi dasar dibuatnya akta jual beli dan menjelaskan serta menerangkan apa sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara deskriptis analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum dan Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dijatuhi sanksi pidana. Untuk itu, Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dapat segera diberhentikan secara tidak hormat.

---

A crime of counterfeiting is a crime committed in which contain elements of an untruth or trumped up an object that things that looks from outside it looked as if the truth, while in opposition to the truth. An agreement grounded in false documents/identity caused the agreement can be undone or void by law. A notary who commits the crime of criminal falsification and to subject to criminal sanctions, also could be such as civil sanctions and administrative sanctions. Besides, A notary guilty of criminal falsification had broken the law as notaries and code of notary conduct also lowered dignity profession as a notary. The problems in this Thesis is the involvement of a notary in a crime of criminal counterfeiting based on South-Jakarta District Court Number 206/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. The purpose of this research is to explain about the impact that is a legal document a notary, involvement in it that is the basis for the formulation of certificate trading and explain and clear that sanctions can be given to a notary who are committing a crime. This research written with research literature that is normative by means of data collection sourced from materials literature and analyzing data by descriptive analytical. The result of this research can be concluded that the agreements made between the parties not qualified the validity of the agreement that can be void by law and notary who committed acts of criminal falsification to criminal sanctions. Therefore, the notary proved a criminal offense can be discharge in disrespect."