Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji pengaruh kepatuhan perjanjian TRIPS terhadap kegiatan FDI di negara-negara ASEAN-5. Studi ini berfokus pada negara-negara yang secara aktif mereformasi sistem hak kekayaan intelektual mereka setelah menandatangani perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aliran FDI dari negara asal ke berbagai kelompok negara tujuan investasi. Penelitian ini menggunakan data panel dari negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) dari tahun 1991 hingga 2020. Pendekatan data panel memungkinkan kita untuk mengkaji secara dinamis hubungan antara FDI dan perubahan kebijakan. Dalam analisis ini, tiga kemungkinan model yang digunakan dalam metode regresi, yaitu Pooled Least Square Model (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg dilakukan untuk menentukan model yang cocok. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan TRIPS tidak secara signifikan menarik investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN-5. Kemungkinan alasan kurangnya dampak ini mencakup berbagai tingkat kepatuhan perjanjian, penerapan yang berbeda, prioritas ekonomi, pertimbangan kebijakan, kondisi pasar, ketidaksepakatan antar negara, daya saing pasar global, dan faktor lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting untuk mengevaluasi pengaruh implementasi perjanjian TRIPS terhadap FDI di negara-negara ASEAN-5.

---

This research examines the effect of compliance with the TRIPS agreement on FDI activities in ASEAN-5 countries. This research focuses on countries actively reforming their intellectual property rights systems after signing the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement. This differs from previous studies, which emphasize the flow of FDI from countries of origin to various groups of investment destination countries. This research uses panel data from ASEAN-5 countries (Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Vietnam) from 1991 to 2020. The panel data approach allows us to dynamically examine the relationship between FDI and policy changes. In this analysis, three possible models are used in the regression method, namely the Pooled Least Square Model (PLS), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). The Chow test, Hausman test, and Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test were carried out to determine the suitable model. The findings show that TRIPS compliance doesn't significantly attract foreign direct investment (FDI) to the ASEAN-5 countries. Possible reasons for this lack of impact include varying levels of agreement compliance, differing implementation, economic priorities, policy considerations, market conditions, inter-country disagreements, global market competitiveness, and other factors. The results of this research are expected to be an essential consideration for evaluating the effect of the implementation of the TRIPS agreement on FDI in ASEAN-5 countries."

"HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi permasalahan adalah Apa makna Prinsip Perlakukan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan relevansinya dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia, Bagaimana sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia. Makna Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment0 yaitu suatu prinsip mengharuskan negara-begara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya. Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects Od Intellectual Property Rights (TRIPs) ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia yaitu sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah didaftarkannya di Indonesia. "

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai HKI. Sedangkan, kendala kedua yang dihadapi pemegang HKI adalah tidak adanya wadah yang memfasilitasi pemegang HKI untuk menawarkan haknya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya bursa HKI dapat menjadi solusi, baik terhadap permasalahan valuasi nilai HKI maupun sebagai fasilitas bagi pemegang HKI dan peminatnya untuk bertemu. Untuk dapat mewujudkan bursa HKI di Indonesia, maka diperlukan suatu skema peraturan yang sistematis dan terukur. Sehingga bursa HKI yang tercipta dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan bentuk peraturan yang mengatur tentang bursa HKI dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut, dapat diatur mengenai frasa-frasa yang akan dipergunakan di dalam bursa HKI, tata cara pembentukan bursa HKI, mekanisme perdagangan, bentuk pengawasan transaksi bursa HKI serta pemberian sanksi terhadap peraturan tersebut.

---

Intellectual Property Rights (IPR) is a concept that regulates the granting and protection of rights to someone for the work he created, in which IPR consists of moral rights and economic rights. In connection with these economic rights, IPR holders can use their rights to benefit economically. However, at present, there are at least 2 (two) obstacles faced by IPR holders to be able to take advantage of the rights they have. The first obstacle is the lack of reference in valuing IPR values. Meanwhile, the second obstacle faced by IPR holders is the absence of a container that facilitates IPR holders to offer their rights to obtain economic benefits. To answer this problem, this study uses normative juridical methods, namely by examining library materials which are secondary data. This study uses the Theory of Legal Protection and Theory of Formation of Legislation. The results of this study are the formation of IPR exchanges can be a solution, both to the problem of valuation of IPR values ​​and as a facility for IPR holders and interested people to meet. To be able to realize the IPR exchange in Indonesia, a systematic and measurable regulatory scheme is needed. So that the IPR exchanges created can run optimally. Therefore, in this study the authors suggest the form of regulations governing IPR exchanges can be in the form of Government Regulations (PP). In this PP, it can be regulated regarding the phrases to be used in the IPR exchange, the procedures for the establishment of IPR exchanges, trade mechanisms, forms of supervision of IPR exchange transactions and sanctions against the regulation."

"ABSTRAKOtomasi administrasi hak kekayaan intelektual telah dimulai sejak tahun 1990 dengan adanya pembuatan rencana induk sistem informasi manajemen hak cipta, paten, dan merek. Berdasarkan rencana induk tersebut, otomasi dimulai dengan studi kelayakan pengembangan sistem administrasi paten, sistem administrasi merek, dan sistem administrasi hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi efektivitas dari otomasi administrasi hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut persepsi efektifitas yang dianaiisis termasuk distnbusi dan frekuensinya terhadap otomasi yang telah dibangun dengan mengumpulkan data responden dari internal Ditlen HKI rnelalui pengambilan sampel secara purposifHasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi efektifitas otomasi administrasi DitJen HKI berdasarkan siklus pengembangan sistem dari yang tertinggi sampai terendah adalah dimensi investigasi sistem (mean score = -1,300), dimensi desain sistem (mean score = -1,380), dimensi analisis sistem (mean score = -1,513), dimensi pemeliharaan sistem (mean score = -1,670), dan climensi implementasi sisteni (mean score = -1,951) secara berturutturut. Dimensi implementasi sistem yang memiliki mean score terendah terutama terletak pada variabel pengembangan perangkat lunak dengan indikator pengembangan aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,990), pelaksanaan evaluasi setiap modul aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,058), dan pelaksanaan validasi data (mean score = -2,000).Dari analisis distribusi dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase persepsi efektifitas otomasi adalah sekitar 21% responden menyatakan baik dan sekitar 79% responden menyatakan tidak baik. Dari rata-rata persepsi efektifitas tersebut lebih jauh diketahui bahwa untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak hanya sekitar 8% responden menyatakan baik sedangkan sisanya menyatakan tidak baik.

---

ABSTRACT

Intellectual property administration automation was started since 1990 with the established of the master plan (blue print) management information system of copyrights, patent, and trademark. According to the master plan, automation was started with feasibility study in the system development of patent administration, trademark administration, and copyrights administration.

Focus of this study is the analysis of effectivities perception of intellectual property administration automation_ Further, the effectivities perception were analyzed included its distribution and frequency to the automation that have established, which is by collecting the answering from internal Directorate General of Intellectual Property via questionnaire with purposive sampling.

The study result are disclosed that the level of effectivities perception of intellectual property administration automation in the Directorate General of Intellectual Property based on the system development cycle as follows: system investigation have mean score -1,300 is the most effective, in addition system design (mean score= -1,380), system analysis (mean score = -1,513), system maintenance .(mean score = -1,670), and system implementation (mean score = -1,951), respectively. System implementation is the Iowest effectivities, particularly in the variable indicator of the software application development (mean score = -1,990), evaluation of each software application module (mean score = -1,058), and data validation (mean score = -2,000).

The result of distribution and frequency analysis are average presentation of effectivities perception of automation about 21% respondent give good respond (positive) and around 79% respondent give negative respond. In the system implementation, software application development is the lowest effectivities perception that is only 8% respondent give positive respond and others are give negative respond."

"Penelitian ini mengkaji dampak kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur terhadap aliran penanaman modal asing (PMA) di Asia Tenggara. Dengan menggunakan model regresi dan kumpulan data aliran PMA, efektivitas pemerintahan, kontrol korupsi, penetrasi internet, dan pembentukan modal tetap bruto dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur secara signifikan memengaruhi aliran PMA di suatu negara. Akan tetapi, negara-negara dengan tata kelola yang efektif, Tingkat korupsi rendah, dan infrastruktur yang kokoh menarik lebih banyak investasi asing. Sehingga, pembuat kebijakan harus fokus pada reformasi institusi, langkah-langkah anti-korupsi, dan investasi dalam infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor asing. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang determinan PMA di Asia Tenggara dan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan.

---

This thesis examines the impact of institutional quality and infrastructure development on foreign direct investment (FDI) inflows in Southeast Asia. Using regression models and a dataset of FDI inflows, government effectiveness, control of corruption, internet penetration, and gross fixed capital formation were analyzed. The results demonstrate that both institutional quality and infrastructure development significantly influence FDI inflows in the region. Countries with effective governance, low corruption, and robust infrastructure attract more foreign investment. Policymakers should focus on institutional reforms, anti-corruption measures, and investments in infrastructure to create an attractive environment for foreign investors. These findings contribute to the understanding of FDI determinants in Southeast Asia and provide insights for policymakers."