Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam dengan melakukan pengujian terkait perceived managerial discretion (PMD) dan manajemen pemangku kepentingan (SM) terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek. Pengembangan model penelitian dilakukan dan diuji untuk mengetahui korelasi antara PMD dan SM terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek (PS) di sektor hulu Migas yang berada di Indonesia. Pengolahan data menggunakan structural equation modelling berbasis kovarian (CB-SEM). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh korelasi positif antara PMD terhadap PS. Demikian juga halnya antara SM terhadap PS yang berkorelasi positif. Bila ditinjau dari aspek praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi seorang manajer proyek agar dalam melaksanakan kegiatan proyek hulu migas, memperhatikan aspek PMD dan faktor pendukungnya (antara lain kelincahan organisasi (OA) dan kapasitas dinamis manajerial (DMC)), serta senantiasa memperhatikan pengaruh dari pemangku kepentingan (SM) yang bila kedua hal tersebut dilakukan akan memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek.

---

This study was aimed to gain understanding and examine managerial discretion and stakeholder management by developing a model and investigating the relationship between perceived managerial discretion (PMD) and stakeholder management (SM) to the success of projects (PS) in an Indonesian upstream oil and gas sector. Data were treated with the structural equation modeling – covariance based (CB-SEM) method. As an implication, the main result highlights the positive correlation between PMD and PS, SM and PS contributing to the development of this subject of research by providing empirical evidence and filling in the literature gap. In practical terms, this study provides insight for either project managers or others in authority in organizations to ensure the success of projects by considering perceived managerial discretion and its determinants (that are organizational agility and dynamic managerial capability), and stakeholder management. Finally, the results suggest that practices for project environment can be aligned to the project manager’s PMD to enable the attainment of better results and considers the aspect of stakeholder management as a vital activity in the project execution that contributes to the success of project."

"ABSTRAKPenelitian ini mengaplikasikan Risk Analysis & Real Option (RO) dalam valuasi proyek hulu migas yang telah berproduksi. Tujuan dari analisa risiko dan real option valuation yang dilakukan adalah untuk melihat estimasi nilai dalam Net Present Value (NPV) dari real asset tersebut dengan segala risiko dan skenario yang memungkinkan untuk disimulasikan. Penggabungan dua metode tersebut diharapkan terjadi ?balancing? dimana risk analisis akan menurunkan NPV dan RO akan menaikkan value. Penelitian ini berkontribusi pada valuasi asset sector riil hulu migas dimana tidak digunakannya decision tree analysis berdasarkan kategori cadangan minyak dan gas yang terdapat pada lapangan tersebut.Risiko teknis seperti ketidakpastian pada Initial Production (IP) pada kegiatan pengeboran dan workover, gas to oil ratio, oil losses dan risiko lain yang berakibat pada capex dan opex overrun akan difaktorkan dalam input simulasi. Selanjutnya, empat skenario berdasarkan rencana awal dan opsi untuk komersialisasi gas beserta ekspansi pengembangan lapangan pada blok disimulasikan dan digunakan dalam melakukan analisa. Simulasi monte carlo digunakan dalam melakukan penghitungan NPV dari tiap skenario yang ada.Hasil yang didapatkan dengan adanya skenario gas komesial akan menghasilkan penambahan value pada NPV yang sangat signifikan dan dari skenario 2,3 dan 4 dapat ditemukan adanya overlay nilai dari skenario-skenario tersebut.

---

ABSTRACTThis study combines the concept of risk analysis and Real Option (RO) valuation in assessing an upstream oil and gas project. The objective of this risk-analysis-real option valuation is to estimate the value of the project which is NPV, with all embedded risks and skenarios to be simulated. Combining the two methods will balance the project where risk analysis will decrease the value while RO will increase the value. This research contributes in real asset valuation using RO where decision tree analysis is not used due to field hydrocarbon reserve classification.Technical risks such as uncertainty of Initial Production (IP) for drilling and workover, gas to oil ratio, oil losses and/or other risks related to capex and opex overrun will be simulated in this research. Furthermore, four skenarios based on preliminary plan and other option due to gas commercial and development expansion will be used in the analysis. Then, monte carlo simulation is applied in calculating the NPV of each skenarios.The result is that gas commercial skenario will enhance project?s NPV significantly and the overlay between skenario 2,3 and 4 will be achived."

"Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 berimplikasi pada adanya tafsir konstitusional pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yakni pada pelaksanaan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas dan implikasi pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola hulu minyak dan gas bumi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk melihat bagaimana realitas pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola terhadap penerimaan negara dengan teknik analisis deskriptif. Sementara penggunaan metode kuantitatif terbatas untuk membandingkan bagaimana komposisi penerimaan negara dan kontraktor atas penerapan sistem kontrak bagi hasil gross split dan cost recovery dengan teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kontrak bagi hasil KBH adalah sistem fiskal yang mampu menerjemahkan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Dalam pelaksanaan sistem KBH Cost Recovery, pemerintah rata-rata mendapatkan komposisi 55,96 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2016, komposisi penerimaan pemerintah adalah sebesar 38,41 persen. Berdasarkan analisis data historis dan proyeksi minyak bumi, komposisi penerimaan pemerintah dan kontraktor tidak berbeda jauh jika menggunakan sistem KBH gross split dimana rentang penerimaan pemerintah adalah 41 - 42 persen sementara kontraktor sebesar 57 - 58 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Kelembagaan pengelola yang memiliki risiko fiskal paling rendah adalah berbentuk badan usaha khusus sebab pemerintah tidak menjadi pihak peserta kontrak.

---

The Constitutional Court 39 s decision on the judicial review of Law Number 22 2001 has impacted to the constitutional interpretation of upstream oil and gas management in Indonesia, namely on the concept of state control and the greatest prosperity of the people. This study aims to analyze the reality and implications of the implementation of the fiscal system and management body of upstream oil and natural gas in accordance with the mandate of the constitution. This research combines qualitative and quantitative methods. The use of qualitative methods is conducted to see how the implementing of the fiscal system and management body to state revenues by descriptive analysis techniques. The use of quantitative methods is limited to compare how the composition of state revenue and contractors on the implementation of gross split and cost recovery production sharing contract with multiple regression analysis techniques.

This study concludes that the production sharing contract PSC is a fiscal system capable for translating the concept of state control and the maximum prosperity of the people as mandated by the constitution. In the implementation of the PSC cost recovery, the government gets average of 55.96 percent of total oil and gas revenues. In 2016, government revenues amounted to 38.41 percent. Based on analysis of historical data and projection of petroleum, government revenue and contractor does not differ much if using gross split PSC where the government revenue range is 41 42 percent while contractor equal to 57 58 percent of total oil and gas revenue. The organizational institution that has the lowest fiscal risk is in the form of a special business entity because the government is not a party to the contract. "

"Investasi langsung sangat diharapkan untuk menjadi sumber pembiayaan bagi defisit Neraca Transaksi Berjalan pada Neraca Pembayaran Indonesia. Salah satu penyumbang defisit Neraca Transaksi Berjalan adalah neraca perdagangan migas. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kegiatan investasi langsung di sektor hulu migas. Penelitian akan melihat pola hubungan antara faktor regulasi terkait pembatasan biaya yang dapat ditagihkan kepada pemerintah dan faktor ekonomi yang mencakup harga dan biaya per unit terhadap investasi hulu migas. Penelitian dilakukan terhadap data mikro dari 33 perusahaan migas di Indonesia, periode data 2005-2018. Hasil empiris menunjukkan bahwa penerapan regulasi serta harga berpengaruh positif terhadap investasi hulu migas. Sementara biaya per unit berpengaruh negatif setelah implementasi dari regulasi tersebut.

---

Direct investment is expected to be a source of financing for the current account deficit in Indonesia's Balance of Payments. One of the contributors to the current account deficit is the oil and gas trade balance. Therefore, this study will focus on direct investment in the upstream oil and gas sector. This study will examine the impact of implementing regulations related to restrictions on costs that can be claimed to the government and economic factors that include prices and costs per unit of oil and gas on the upstream oil and gas investment. The study was conducted using micro data from 33 oil and gas companies in Indonesia, with a data period 2005-2018. Empirical results show that the implementation of regulation as well as price have a positive correlation to upstream oil and gas investment. While cost per unit after the implementation of the regulation has a negative correlation."

"Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang terintegrasi di industri pengolahan minyak dan gas di Indonesia belum sepenuhnya berhasil mencegah penurunan kualitas lingkungan dan pencemaran lingkungan terkait bisnis proses industri tersebut, masih terjadi dan menimbulkan kerugian materiel dan non materiel. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model analisis biaya manfaat SML terintegrasi untuk menentukan program dan upaya-upaya yang terkait dengan dampak lingkungan-sosial-ekonomi. Metode Cost Benefit Ratio (CBA), Benefit Cost Ratio (BCR) dan valuasi ekonomi serta penggunaan Decision Tree Analysis modelling diterapkan untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan program-program yang tepat dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan nilai ekonomi yang besar dan mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan di PT XYZ. Keberhasilan program SML terintegrasi pada kegiatan industri pengolahan minyak dan gas di Indonesia diperoleh dengan tingginya nilai manfaat dan peningkatan kualitas lingkungan. Penelitian ini menjadi dasar bagi pemilihan program-program SML pada industri pengolahan minyak dan gas dengan prinsip nilai manfaat yang besar terhadap lingkungan. Kata Kunci: Industri Pengolahan Minyak dan Gas; Sistem Manajemen Lingkungan; Cost Benefit Analysis (CBA); Benefit Cost Ratio (BCR); Valuasi Ekonomi, Decision Tree Analysis(DTA)

---

efinery Unit PT XYZ, in East Kalimantan) Various incidents involving environmental damages have occurred in the past few years, leading to an enormous financial loss for the community and industries. The implementation of the Environmental Management System (EMS) in Indonesian gas and oil processing industry has not fully successful in preventing environmental damages; hence, environmental quality degradation and environmental pollutions continue to occur and resulted in material and non-material losses. This study aims to design a Cost-Benefit Analysis model to determine appropriate programs and efforts to prevent environmental pollution by paying attention to the implementation of the EMS. The Cost Benefit Ratio (CBA), Benefit Cost Ratio (BCR), and economic valuation were implemented to achieve the goal. This led to the identification of programs that can improve the quality of the environment and reduce the impacts of environmental pollution in the oil and gas processing industry. The success of the EMS programs in Indonesian oil and gas processing industry activities will be obtained through a high environmental benefit and increased environmental quality. This study serves as the basis to select EMS program for oil and gas processing industry based on the principle of high benefits for the environment. Keywords: Oil and Gas Processing Industry; Environmental Management System; Cost-Benefit Analysis (CBA); Benefit-Cost Ratio (BCR); Economic Valuation"

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi yaitu saat dilakukannya tahap penutupan tambang (decommissioning) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya. Merupakan tanggung jawab Kontraktor Kerja Sama (KKS), pemerintah dan semua pihak untuk melakukan Abandonment and Site Restoration (ASR), abandonment terhadap Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan, dan site restoration terhadap wilayah kegiatan usaha pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan ASR merupakan hal yang penting, karena tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban dan pembiayaannya, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur akan kewajiban pelaksanaan ASR menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran dana ASR oleh Kontraktor KKS, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di masa mendatang terutama ketika kegiatan operasi telah selesai dan ketika perusahaan minyak dan gas bumi terkait telah meninggalkan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas pelaksanaan dari Kegiatan ASR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik di dunia internasional maupun di Indonesia serta hambatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan ASR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku.

---

The post operation of upstream oil and gas business activities is in the stage of decommissioning, will abandoned the production facilities and other supporting facilities that have been used for the operation activities, which might potentially be the obstacles or risking another activities in those area. Therefore, it is the responsibility of the Production Sharing Contract’ Contractor, the Government, and any interested party to conduct the Abandonment and Site Restoration (ASR). The implementation of ASR is sacrosanct, it is not only concerning on returning the environment to its pre-lease condition, but also concerning about the responsibility and the financing itself, the lack of regulation that expressly regulates about ASR causing the Contractor resistance to made the ASR’s fund, this thing might grave any problems that might occur in the future when the operation have been completed and when the company itself has left Indonesia. This research is a legal research that writes about the implementation of the abandonment and site restoration regarding its compliance to regulations related and the obstacles that might occur."

"Sektor energi pada khususnya industri minyak dan gas merupakan indutriyang menjadi pendapatan utama di Negara Indonesia sebelum tahun 2015, namunpada tahun yang sama terjadi perubahan terhadap harga minyak dan gas yangmenurun secara significant. Maka dibutuhkan pola proyek manajemen yang lebihcepat dan sistematis dengan menggunakan Agile, Agile merupakan sebuah polaproyek manajemen yang akan diimplementasikan pada decade saat ini, denganmenggunakan agile segala bentuk aktivitas menjadi lebih mudah untuk difikirkan,dimengerti dan diimplementasikan prioritisasi setiap tahapan. Pada penelitian iniakan dilakukan pemetaan prioritas dan resiko berdasarkan expert pada penentuanrisk matriks, prioritas pekerjaan dan pemetaan resiko. Hasil penelitian inimenunjukan bahwa kegiatan subsurface merupakan subproyek yang utama yang memiliki prioritas tertinggi.

---

Energy sector in particular the oil and gas industry is the industry thatbecame the main income in the State of Indonesia before 2015, but in the sameyear there was a significant change in oil and gas prices. A more rapid andsystematic project management pattern is required using Agile, Agile is amanagement project pattern that will be implemented in the current decade, usingagile activities to make it easier to think, understand and implement prioritizationat each stage. In this research will be mapping priority and risk based on expert ondetermining risk matrix, job priority and risk mapping. The results of this studyindicate that subsurface activity is the main sub project that must be prioritized."

"Optimisasi dibutuhkan dalam kegiatan hulu migas untuk menekan cost recovery. Saat ini terminal hulu migas di Indonesia mempunyai total 65 unit atau 2 (dua) hingga 3 (tiga) buah kapal tunda di tiap terminal melalui sistem sewa / kontrak untuk menunjang kegiatan lifting migas dengan biaya mencapai US$ 52.8 juta per tahun. Penelitian dilakukan dengan mengelompokkan seluruh terminal hulu migas menjadi beberapa cluster. Dari data lokasi terminal di tiap cluster, jumlah kebutuhan kapal tunda di tiap terminal dan jadwal lifting akan didapatkan jumlah kebutuhan kapal tunda yang optimum untuk dijadikan fasilitas bersama. Metode optimisasi dilakukan dengan menggunakan Algoritma Differential Evolution. Metode ini dipilih karena sudah teruji dapat menyelesaikan permasalahan kombinatorial yang rumit dan waktu penyelesaian yang cepat. Dengan optimisasi dimaksud, terminal digolongkan menjadi 15 cluster dengan total kebutuhan kapal tunda menjadi 55 unit (berkurang 15%) dan penghematan yang bisa dilakukan mencapai US$ 16.8 juta per tahun dari kondisi eksisting.

---

Optimization is needed in upstream oil and gas business to reduce. To support oil and gas lifting activity, nowadays upstream oil and gas terminal have totally 65 units or 2 (two) to 3 (three) tugboats in each terminal with contract system and reaches US$ 52.8 million per year cost expense. Research is done by classifying all of upstream oil and gas terminals into few clusters. From data of terminal coordinates in each cluster, requirement of tugboat and lifting schedule, we can get the amount of tugboat that can be used as sharing facility.

Optimization method is using Differential Evolution Algorithm. This method is chosen due to have been capable to solve the complicated-combinatorial problem and fast time completion. By using this optimization method, oil and gas terminal will be grouped into 15 clusters with totally have 55 units of tugboat (15% decreasing) and saving approximately US$ 16,8 million per year cost from existing situation."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."