Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apoteker penanggung jawab yang bekerja di bidang distribusi baik alat kesehatan maupun obat-obatan bertanggung jawab dalam proses distribusi di pedagang besar farmasi serta memastikan bahwa tiap personil dalam proses tersebut tidak dibebani tanggung jawab berlebihan serta menyediakan aturan yang sesuai untuk memastikan bahwa manajemen dan personil tidak memiliki konflik kepentingan dalam aspek komersial, politik, keuangan, dan tekanan lain yang dapat berpengaruh terhadap mutu pelayanan. Sebagai regulator dalam bisnis di bidang pedagang besar farmasi, apoteker penanggung jawab perlu memastikan bahwa aspek managerial berjalan dengan baik, terutama pemenuhan hak asasi manusia pada pihak-pihak terkait alur distribusi di perusahaan, baik karyawan, pelanggan, pemasok, maupun masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak manusia lahir hingga hari akhirnya nanti dan melekat pada diri tiap insan. Dalam proses perumusan kebijakan hak asasi manusia untuk PT. Tatarasa Primatama sebagai perusahaan pedagang besar farmasi bahan obat, perlu memerhatikan proses keberlangsungan kegiatan bisnis yang dilakukan di suatu perusahaan serta faktor humaniora yang terdiri dari faktor internal berupa para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun faktor eksternal berupa pihak-pihak terkait yang turut berperan dalam proses keberlangsungan bisnis. Pihak-pihak tersebut hendaknya memiliki pemenuhan terkait hak asasi manusia yang dimiliki ditinjau dari berbagai pandangan, baik pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya pada karyawan berupa hak atas pekerjaan, hak atas upah, dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja.

---

The responsible pharmacist who works in distribution process at medical devices and medicines is responsible for the process at pharmaceutical wholesalers and ensures that each personnel in the process is not burdened with excessive responsibility and provides appropriate rules to ensure that management and personnel do not have conflicts of interest in commercial, political, financial, and other pressures that can affect the quality of service. As regulator in the pharmaceutical wholesaler business, the responsible pharmacist needs to ensure that the managerial aspects run well, especially the fulfillment of human rights for parties related to distribution process in the company, both employees, customers, suppliers, and community around there. Human rights are rights that have been owned by humans since humans were born until the end and are inherent in every human being. In the process of formulating human rights policies for PT. Tatarasa Primatama as pharmaceutical drug materials wholesaler company, needs to pay attention to the process of continuity of business activities carried out in a company as well as humanities factors which consist of internal factors in the form of employees working in the company and external factors in the form of related parties who participate role in the process of business continuity. These parties should have fulfillment related to human rights from various perspectives, both the fulfillment of social, economic and cultural rights for employees in the form of the right to work, the right to wages, and the right to work health and safety."

"Pedagang Besar Farmasi atau PBF merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Tatarasa Primatama merupakan PBF yang berfokus pada pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan obat. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding. Cara Distribusi Obat yang Baik atau CDOB merupakan cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Salah satu aspek CDOB adalah personalia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pekerja di bawah umur merupakan remaja berusia 15 hingga 17 tahun yang diberikan pengalaman kerja dan pelatihan untuk kedepannya meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang distribusi farmasi sehingga diperlukan dokumen yang sesuai dengan peraturan pemerintah serta memenuhi hak dan kewajiban pekerja di bawah umur......Pharmaceutical Distributor is a company in the form of a legal entity that has a license to procure, store, distribute drugs and / or medicinal materials in large quantities in accordance with statutory provisions. PT Tatarasa Primatama is a pharmaceutical distributor that focuses on the procurement, storage, and distribution of medicinal raw materials. Medicinal raw materials are both efficacious and inefficacious materials used in drug processing with standards and quality as pharmaceutical raw materials including comparative standards. The Good Drug Distribution Practice or GDP is a method of distribution/channeling drugs and/or medicinal materials that aims to ensure quality along the distribution/channeling route according to the requirements and intended use. One aspect of GDP is personnel who have sufficient knowledge and skills to carry out their duties and responsibilities. Underage workers are teenagers aged 15 to 17 years who are given work experience and training to improve competent human resources in the field of pharmaceutical distribution so that documents are needed that comply with government regulations and fulfill the rights and obligations of underage workers."

"Kebijakan anti penyuapan dapat membantu organisasi untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh penyuapan. Penyuapan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian barang, uang, dan lainnya. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO (SMAP) 37001:2016, dapat digunakan oleh setiap organisasi, baik sektor publik, swasta, atau nirlaba. Penerapan SMAP ISO dapat dijadikan strategi dalam pencegahan korupsi sehingga mampu mengurangi dan mencegah praktik penyuapan. Tujuan penyuapan adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai maupun pejabat yang disuap. PT. Tatarasa Primatama adalah perusahaan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) yang bergerak di bidang import dan distribusi produk bahan baku Active Pharmaceutical Ingredients (API). Berdasarkan CDOB, Apoteker Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap aspek manajerial agar PBF dapat berjalan dengan baik dan mencapai keseimbangan antara aspek manajerial dan operasional sehingga dapat menghindari terjadinya penyuapan dalam perusahaan. Tujuan pembuatan laporan tugas khusus ini adalah untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO. Tugas khusus ini dibuat dengan melakukan studi dan pencarian literatur mengenai dokumen sistem manajemen anti penyuapan yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan acuan dokumen tersebut, dilakukan penyusunan sesuai dengan prinsip dan tujuan PT. Tatarasa Primatama. Berdasarkan pengamatan dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem manajemen anti penyuapan perlu diterapkan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik penyuapan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

---

Anti-bribery policies can help organizations avoid losses caused by bribery. Bribery can be carried out in the form of giving goods, money, and others. ISO Anti-Bribery Management System (SMAP) 37001:2016 can be used by every organization, whether public, private, or non-profit sectors. The implementation of SMAP ISO can be used as a strategy to prevent corruption to reduce and prevent the practice of bribery. The purpose of bribery is to influence the decision-making of the person, employee, or official who is being bribed. PT. Tatarasa Primatama is a Pharmaceutical Ingredient Wholesaler (PBFBO) company that operates in the import and distribution of Active Pharmaceutical Ingredients (API) raw material products. Based on CDOB, the pharmacist in charge is responsible for managerial aspects so that PBF can run well and achieve a balance between managerial and operational aspects so that bribery can be avoided within the company. The purpose of making this special assignment report is to implement an anti-bribery management system at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO. This special assignment was created by conducting studies and literature searches regarding anti-bribery management system documents that have been implemented by a company. Based on the reference document, preparation is carried out in accordance with the principles and objectives of PT. Tatarasa Primatama. Based on observations and literature studies, it can be concluded that an anti-bribery management system policy needs to be implemented at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO to prevent protection of power and bribery practices carried out by internal and external parties."

"Obat yang disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Apabila obat yang telah disalurkan tidak memenuhi standar dan persyaratan tersebut, maka obat terebut harus ditarik dari peredarannya. Pelaksanaan penarikan obat yang dilakukan oleh PBF perlu menerapkan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penarikan obat (recall) di PT Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 3 berdasarkan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2020. Pengumpulan data terkait pelaksanaan penarikan obat di lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan narasumber, serta penelusuran SOP terkait penarikan obat. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria yang terdapat pada CDOB 2020. Hasil memperlihatkan bahwa kriteria penarikan obat yang terdapat pada CDOB 2020 seperti prosedur tertulis penarikan obat, proses penyimpanan obat, serta pendokumentasian penarikan obat secara umum telah dilaksanakan oleh PT KFTD Jakarta 3 secara baik. Kesimpulannya adalah pelaksanaan penarikan obat di PT KFTD Jakarta 3 secara umum telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada CDOB 2020.

---

Drugs distributed by pharmaceutical distributors must meet safety, efficacy, quality, and label standards and requirements. If the drug that has been distributed does not meet these standards and requirements, then the drug must be recalled from circulation. The implementation of drug recalls carried out by pharmaceutical distributors needs to apply the principles of Good Distribution Practice (GDP). The purpose of this special assignment was to evaluate the suitability of carrying out drug recalls at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 3 based on aspects of Good Distribution Practice (GDP) 2020. Data collection related to the implementation of drug recalls in the field was carried out through direct observation, interviews with sources, and tracing SOPs related to drug recall. The data was then compared with the criteria contained in GDP 2020. The results showed that the drug recall criteria contained in GDP 2020, such as written drug recall procedures, drug storage processes, and documentation of drug recall in general, have been carried out properly by PT KFTD Jakarta 3. The conclusion is that the implementation of drug recalls at PT KFTD Jakarta 3 is in general in accordance with the terms and conditions contained in GDP 2020."

"PT. Tatarasa Primatama sebagai salah satu Pedagang Besar Farmasi cukup banyak terlibat dengan informasi penting terkait data karyawan, rekanan, pemasok, dan pelanggan yang bersifat pribadi, informasi bisnis terkait transaksi jual-beli (cash flow, keuntungan, dll), keunggulan perusahaan, kepatuhan hukum, citra perusahaan, dan informasi penting lainnya. Disamping sumber daya manusianya yang penting, informasi/data pribadi yang ada di PT. Tatarasa Primatama juga merupakan aset yang penting sehingga memerlukan kebijakan keamanan informasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kemanan informasi ini bisa diterapkan di PT. Tatarasa Primatama sebagai Pedagang Besar Farmasi yang masih dalam ruang lingkup CDOB sehingga dapat terlaksana dengan baik dan jaminan mutu obat tetap baik sampai diterima oleh pelanggan. Metode yang digunakan adalah observasi dan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu Kebijakan keamanan informasi perlu diterapkan di PT. Tatarasa Primatama dalam rangka menjaga mutu informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian agar tercapainya informasi yang terjaga kerahasiaannya, integritasnya, dan ketersediaannya.

---

PT. Tatarasa Primatama as a Pharmaceutical Wholesaler is quite a lot involved with important information related to personal employee, partner, supplier and customer data, business information related to buying and selling transactions (cash flow, profits, etc.), company advantages, legal compliance, corporate image, and other important information. Apart from the important human resources, personal information/data in PT. Tatarasa Primatama is also an important asset that requires an information security policy. This study aims to determine whether this information security policy can be applied at PT. Tatarasa Primatama as a Pharmaceutical Wholesaler which is still within the scope of CDOB so that it can be carried out properly and the quality assurance of medicines remains good until they are received by customers. The method used is observation and literature study. The results obtained are that the information security policy needs to be implemented at PT. Tatarasa Primatama in order to maintain the quality of information in the implementation of procurement, storage and distribution activities in order to achieve information that is kept confidential, integrity and availability."

"Penelitian ini memfokuskan kepada kebijakan Australia yang dikenal dengan istilah Operation Sovereign Borders, terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Australia memberlakukan Operation Sovereign Borders dan hak-hak yang dilanggar di dalam melaksanakan Operation Sovereign Borders tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi dan menjadi negara pihak dalam Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Pengungsi dan Protokolnya Tahun 1967, serta ICCPR, maka seharusnya pelaksanaan Operation Sovereign Borders yang dijalankan oleh Pemerintah Australia tetap tunduk pada kewajiban-kewajiban internasional terkait pencari suaka dan pengungsi yang datang ke negaranya dan tidak melanggar hak-hak mereka.

---

This research focuses on Australia's policy known as The Operation Sovereign Borders. In particular, it emphasizes on the sources of changes (factors) that causes Australia to establish The Operation Sovereign Borders and the human rights that are breached from the implementation of The Operation Sovereign Borders. This is a qualitative-descriptive research design. The results of this thesis suggest that as a country that has ratified and become a state party of The United Nations Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees in The Year 1951 and 1967, and The ICCPR, The Operation Sovereign Borders that is carried out by the Australian Government should be align with its international obligation regarding asylum seekers and refugees entering its territory and does not breach its human rights obligation."