Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan lembur dalam UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2021 dan PP No. 36 Tahun 2021 telah diterapkan dalam Peraturan Perusahaan untuk karyawan level staff di PT. X, untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum yang dalam hal ini berpengaruh terhadap tujuan dasar hukum, namun fakta yang terjadi pemberlakuan lembur untuk karyawan level staff masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan. Mengingat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak memberikan hak lembur dan upah lembur kepada karyawan level staff, dengan berbagai alasan. Sehingga permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah hukum poisitif mengenai lembur bagi karyawan level staff, faktor yang berperan dalam efektivitas hukum, dan bagaimana yang seharusnya pengaturan lembur bagi karyawan level staff di PT. X. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang didukung dengan data hasil wawancara kepada informan. Pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan lembur telah diatur dalam hukum positif baik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan, namun ternyata dalam pelaksanannya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa faktor yang berperan, dan idealis atas pengaturan lembur bagi karyawan level staff.

---

Provisions for overtime in Law no. 6 of 2023, PP no. 35 of 2021 and PP No. 36 of 2021 has been implemented in Company Regulations for staff level employees at PT. X, to anticipate the occurrence of a legal vacuum which in this case affects the basic objectives of the law, but the fact that there is an enforcement of overtime for staff level employees has not been fully implemented by the company. Given that there have been violations committed by companies by not providing overtime rights and overtime pay to staff level employees, for various reasons. So that the problems discussed in this thesis are positive laws regarding overtime for staff level employees, factors that play a role in the effectiveness of the law, and how overtime should be regulated for staff level employees at PT. X. By using normative doctrinal or juridical research methods, the main data source used is secondary data which is supported by data from interviews with informants. Qualitative data processing. The results of the study show that the overtime policy has been regulated in positive law both in Law no. 6 of 2023, Government Regulation no. 35 of 2021, Government Regulation No. 36 of 2021 and Company Regulations, but it turns out that the implementation has not been implemented properly because there are several factors that play a role, and are idealistic about overtime arrangements for staff level employees."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah upah lembur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum studi kepustakaan. Analisa dilakukan berdasarkan jam kerja sesuai jabatan; lembur serta haknya dan perhitungan upah lembur pada hari kerja dan upah lembur pada hari libur/istirahat. Keberadaan peraturan perundang-undangan membuktikan sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut.

---

The following undergraduate thesis is the issue of overtime pay that is inconsistent with lagislation. In the case between the worker/laborer and the company. This writing using normative juridical research method which is a legal research that refers to the legal norm as contained in the legislation, and legal literature study materials. Analysis based on working hours according to position; overtime and the right and calculation of overtime pay on working days and ovetime pay on holidays.The existence of legislation proves already implemented by the labor service, transmigration and social Tanah Laut Districts. "

"Penelitian ini menyoroti masalah perlindungan hak pekerja terkait upah lembur di PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) di Nusa Tenggara Barat. Pekerja mengalami ketidakjelasan status ketenagakerjaan, upah minim, tidak dibayarnya lembur, dan intimidasi dari manajemen. Mereka telah mengajukan keluhan ke Dinas Tenaga Kerja terkait pelanggaran hak mereka, termasuk penghitungan upah lembur di hari libur yang tidak dibayar. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan fokus pada penerapan hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 40K/Pdt.Sus-PHI/2022 menegaskan pentingnya perlindungan hak pekerja terkait upah lembur sesuai peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pemahaman yang baik dari pekerja dan pengusaha terhadap ketentuan hukum mengenai upah lembur, terutama pada hari libur. Pengusaha harus mematuhi ketentuan upah lembur sesuai UMK dan tidak intimidasi para pekerja. Implementasi hukum yang konsisten dan perlindungan hukum yang adil sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial di sektor industri. Kesimpulannya, perlindungan terhadap hak pekerja terkait upah lembur di Indonesia memerlukan penegakan hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi dari semua pihak. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif.

---

This research highlights the issue of protecting workers rights regarding overtime wages at PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) in West Nusa Tenggara. Workers experience unclear employment status, minimal wages, non-payment of overtime, and intimidation from management. They have filed a complaint with the Manpower Service regarding violations of their rights, including calculating overtime wages on unpaid holidays. The research method used is doctrinal with a focus on the application of Indonesian labor law using secondary data obtained from literature studies and processed qualitatively. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 40K/Pdt.Sus-PHI/2022 emphasizes the importance of protecting workers' rights regarding overtime pay in accordance with applicable regulations, such as Law Number 6 of 2023, Law Number 13 of 2003, and Government Regulation No. 35 of 2021. The research results show the need for a good understanding by workers and employers of legal provisions regarding overtime pay, especially on holidays. Employers must comply with overtime wage provisions according to the UMK and not intimidate workers. Consistent legal implementation and fair legal protection are very important to improve worker welfare and social justice in the industrial sector. In conclusion, protection of workers' rights regarding overtime pay in Indonesia requires strong law enforcement and high legal awareness from all parties. Concrete steps are needed to ensure compliance with applicable regulations in order to create a fair and productive work environment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh job characteristics terhadap organizational citizenship behavior diukur menggunakan konsep multidimensi job characteristics yaitu variety task identity task significant autonomy dan feedback Hackman Oldham 1976 organizational citizenship behavior OCB diukur dengan konsep multidimensi yaitu altruism conscientiousness sportsmanship civic virtue dan courtesy Organ 1988. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif Data penelitian dikumpulkan melalui survei dengan sampel sebanyak 38 orang karyawan level staff SBU Power Support Transportation PT Imeco Inter Sarana yang diambil menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh di antara variabel variabel. Hasil analisis regresi sederhana mengindikasikan bahwa job characteristics berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior.

---

This study aims to examine the effect of job characteristics on organizational citizenship behavior Multidimensional job characteristics namely variety task identity task significant autonomy and feedback Hackman Oldham 1976 and multidimensional organizational citizenship namely altruism conscientiousness sportsmanship civic virtue and courtesy to measure job characteristics and organizational citizenship behavior. This research used quantitative approach Data was collected through survey which conducted on 38 staff level employees working at SBU Power Support Transportation PT Imeco Inter Sarana by total sampling method. Simple regression analysis was used to measure relationship between variables. The result of simple regression analysis shows that job characteristics affects organizational citizenship behavior."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan pengaturan mengenai waralaba di Indonesia. Pelaksanaan waralaba di Indonesia selain mengacu kepada peraturan mengenai waralaba juga harus tunduk dan patuh terhadap pengaturan di bidang lain yang terkait dengan waralaba itu sendiri. Di Indonesia terdapat pengecualian waralaba terhadap pengaturan mengenai persaingan usaha, namun terhadap pengecualian tersebut, masih terdapat pembatasannya.Dalam perjanjian waralaba yang dibuat antara PT Eatertainment International, Tbk dan PT Cahaya Hatindo masih terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi menyebabkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu seharusnya Penerapan pengecualian pemberlakuan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di dalam klausul perjanjian waralaba antara PT. Eatertainment Tbk dan PT. Cahaya Hatindo hendaknya harus dilakukan dengan benar agar tidak menciptakan celah bagi terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

---

The focus of this study is how the implementation of franchise rule in Indonesia. Franchises in Indonesia should be conducted based on the franchise rules and another rules related to franchise. There are exceptions to the rules of Indonesian Competition Law where franchise is included in, nevertheless there are still restriction to that exception.

In the Franchise Agreement between PT Eatertainment International, Tbk and PT Cahaya Hatindo, there are any clauses that could be potentially causing unfair business practice. The exception to the rules of Indonesian Competition Law in that clauses should be implemented in good way to conduct fair business practice between them."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku kerja proaktif terhadap perilaku kerja inovatif, serta menemukan intervensi yang tepat untuk meningkatkan perilaku kerja proaktif pada karyawan level staf di PT. XYZ. Berdasarkan hasil analisis organisasi, ditemukan masalah yang masih perlu ditingkatkan di PT. XYZ adalah rendahnya perilaku kerja inovatif karyawan level staf. Salah satu penyebab masalah perilaku kerja inovatif yang masih rendah adalah perilaku kerja proaktif karyawan. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel tersebut, dilakukan uji regresi sederhana dan diperoleh hasil terdapat pengaruh yang signifikan dari perilaku kerja proaktif terhadap perilaku kerja inovatif (R²=.84, p=.00). Dari hasil tersebut, peneliti memberikan intervensi Pelatihan “Menjadi Proaktif” untuk meningkatkan perilaku kerja proaktif. Untuk mengetahui efektivitas intervensi pelatihan, dibandingkan skor pre-test dan post-test perilaku kerja proaktif dan perilaku kerja inovatif. Hasil perhitungan efektivitas intervensi menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata skor total perilaku kerja proaktif sebelum dan sesudah diberikan intervensi pelatihan (z=-1.68, p=.09). Untuk perilaku kerja inovatif juga ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata skor total perilaku kerja inovatif sebelum dan sesudah diberikan intervensi pelatihan (z=-1.19, p=.24). Dengan demikian, Pelatihan “Menjadi Proaktif” belum efektif meningkatkan perilaku kerja proaktif dan perilaku kerja inovatif pada karyawan level staf di PT. XYZ.

---

This study examines the extent which proactive work behavior impacts innovative work behavior, and determine appropriate interventions to increase proactive work behavior on PT. XYZ’s staff employees. Based on organizational analysis’s result, we have found that the main problem which should be improved at PT. XYZ is the low score of innovative work behavior. One of the potential causes for the low score on innovative work behavior is proactive work behavior. In order to identify the effects of proactive work behavior on innovative work behavior, we used simple regression and found that there is a positive impact of proactive work behavior on innovative work behavior (R²=.84, p=.00). Based on this result, we plan give an intervention called 'Become Proactive' training to improve proactive work behavior. In order to identify training effectiveness, we compare pre-test and post test proactive work behavior and innovative work behavior scores. The results show that there is no significantly scores in proactive work behavior after we conduct the training (z=-1.68, p=.09). There is also no significant improvement in innovative work behavior score after the intervention (z=-1.19, p=.24). These results mean that 'Become Innovatie Employees' Training has not been effective yet to increase proactive work behavior and innovative work behavior on PT. XYZ's staff."

"Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja sering dilupakan oleh perusahaan yang secara sengaja maupun secara tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian kepada pekerja/buruh. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendakatan Yuridis-Normatif sendiri adalah penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Dengan mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang menjelasakan lebih dalam suatu gejala, dan bentuk penelitian ini merupakan evaluatif, yaitu memberikan penilaian atas kegiatan program-program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, perusahaan terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan Pasal 186 ayat 1 dan 2, Pasal 190, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 84 ayat 3, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara garis besar, perusahaan tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Ada pun seharusnya perusahaan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik agar buruh terhindar dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.

---

The implementation of occupational health and safety systems is often forgotten by companies that intentionally or unintentionally cause loss to workers. On the other hand, in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, article 28D paragraph 1 states that workers laborers are entitled to obtain security, protection and legal certainty in the employment relationship. This thesis research will be done by using Juridical Normative approach. The Juridical Normative Apprenticeship itself is the writing of scientific papers based on bibliography studies and searching for concepts, opinions or findings relating to legal issues. By reviewing and reviewing the applicable legal norms based on legal material conducted with the collection of legal materials by library study. This research is explanatory in explaining more deeply a symptom, and the form of this research is evaluative, that is giving assessment of activity of program which have been implemented. In this research, the company has indicated to violate law Number 13 Year 2003 regarding Labour Article 186 paragraph 1 one and 2 two Article 190, law Number 23 Year 1992 regarding Health Article 84 Paragraph 3, and other laws and regulations, There is also a company should apply good health and safety so that workers avoid work accidents and or occupational diseases. "

"Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian bantuan hukum sebagai hak pekerja di PT. Bank X. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai hak bagi pekerja di industri perbankan yang dikategorikan sebagai high regulated industry yang dalam menjalankan usahanya rentan terpapar risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Lalu, bagaimana ruang lingkup bantuan hukum dimaksud dapat diberikan kepada pekerja serta bagaimana syarat-syarat bantuan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai hak pekerja yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja yang bergerak industri perbankan. Kedua, ruang lingkup bantuan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja dapat berupa bantuan hukum dari perusahaan itu sendiri maupun penggunaan jasa pengacara untuk mendampingi pekerja dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Ketiga, bantuan hukum selama ini dikenal sebagai bantuan dibidang hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masayarakat yang kurang mampu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa bantuan hukum ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga menurut penilaian perusahaan layak diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama dalam PT. Bank X dan peraturan internal lainnya diharapkan kedepannya dapat diterapkan dalam industri diluar industri perbankan

---

This research is a legal research with a study of legal assistance as workers' rights in PT. Bank X. The purpose of this study is to analyze how legal assistance can be categorized as a right for workers in the banking industry which is categorized as a high regulated industry which in carrying out its business is vulnerable to exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. Then, what is the scope of the legal assistance that can be provided to workers and what are the requirements for legal assistance that can be provided to workers. The method used in this research is normative legal research. This study concludes first, that legal assistance can be categorized as a worker's right that is agreed upon by workers and employers engaged in the banking industry. Second, the scope of legal assistance that can be provided to workers can be in the form of legal assistance from the company itself or the use of attorney services to assist workers in dealing with their legal problems. Third, legal assistance has so far been known as legal assistance provided free of charge to underprivileged communities, in this study it was found that legal assistance is given to workers who meet certain requirements so that according to the company's assessment it is appropriate to be given legal assistance. Legal assistance as stipulated in the collective labor agreement in PT. Bank X and other internal regulations can be applied in industries outside the banking industry."

"Sebuah perjanjian pada dasarnya harus memperinci secara tegas hak dan kewajiban dari para pihak. Jika tidak, akan menimbulkan banyak sekali celah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan penerima kerja umumnya sama dan biasanya tanpa uraian secara terperinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah isi perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian. Dan apakah perjanjian itu telah melindungi kepentingan dari para pihak. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan memahami keberadaan Perjanjian kerja dan perjanjian kerja waktu tertentu di PT.X apakah sudah memenuhi syarat sah perjanjian dan perlindungan kepentingan para pihak. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatife dan wawancara dengan mengutamakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kedudukan pekerja pada Perjanjian perjanjian kerja waktu tertentu telah memenuhi syarat sah perjanjian.

---

An agreement basically have to explicitly specify the rights and obligations of the parties. Otherwise, it will cause a lot of loopholes which may affect the implementation of the agreement. Employment agreement certain time conducted by the employer and the recipient of the work generally the same and usually without detailed description. For that we need further analyzed whether the treaty was already meets the legitimate requirements of the agreement. And whether the agreement had been to protect the interests of the parties. This study basically aims to identify and understand the existence of employment agreement and employment agreement at a certain time PT. X whether it qualifies legitimate and protection agreement interests of the parties. In addition, this study also aims to determine and understand the shape of the settlement to do in case of default the implementation of the cooperation agreement. The method used in This research is juridical normatife and interviews with priority secondary data in the form of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. From this research result that workers' status in employment agreements Agreement specified time has eligible valid agreement."