Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemulihan aset adalah serangkaian proses penelusuran aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan pengembalian aset kepada korban atau negara yang berhak. Pengaturan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia belum sinergis sehingga menghasilkan peraturan yang tidak harmonis dan tumpang tindih. Proses pemulihan aset dilaksanakan oleh beberapa instansi sehingga menimbulkan ego sektoral dan koordinasi yang lama. Hal ini mengakibatkan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian dari tindak pidana menjadi tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan strategi pemulihan aset tindak pidana di Indonesia agar menghasilkan pemulihan aset yang efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, analisis perbandingan, analisis konsep, dan analisis kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa ketidakharmonisan dalam pengaturan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia merupakan kelemahan dalam hukum pidana di Indonesia. Mekanisme pemulihan aset tindak pidana di Amerika Serikat, Inggris, dan Italia yang dinilai efisien dapat diterapkan di Indonesia. Berdasarkan perspektif economic analysis of law (EAL) dengan metode cost benefit analysis (CBA) maka strategi pengaturan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia seharusnya bersinergis agar dapat tercapai kesejahteraan sosial dengan standar maksimum melalui RUU KUHAP. Kejaksaan layak menjadi koordinator pemulihan aset tindak pidana di Indonesia karena Kejaksaan merupakan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemulihan aset untuk semua tindak pidana di bidang ekonomi.

---

General process of asset recovery consists of asset tracing, asset securing, asset management, asset forfeiture, and asset returns to victims or countries that are entitled to them. Regulations of asset recovery on criminal acts in Indonesia are not yet synergistic, resulting in disharmony and overlapped regulations. The asset recovery process was carried out by several agencies, giving rise to sectoral egos and long coordination. It has resulted in the asset recovery of criminal acts in Indonesia as an effort to return losses from criminal act is not optimal. This research aims to recommend asset recovery strategy on criminal acts in Indonesia to produce efficient asset recovery. The research method used is normative juridical by using law analysis, comparative analysis, concept analysis, and case analysis. The results of this study found that disharmony in the regulation of asset recovery on criminal acts in Indonesia is a weakness on criminal law in Indonesia. The mechanisms of asset recovery on criminal acts in the United States, United Kingdom, and Italy that are considered efficient can be implemented in Indonesia. Based on the perspective of economic analysis of law (EAL) and the cost-benefit analysis (CBA) method, the strategy for regulating the recovery of criminal assets in Indonesia should synergize so that maximum social welfare can be achieved through the amendment of KUHAP. The Attorney General's Office of Indonesia deserves to be the coordinator in asset recovery on criminal acts in Indonesia because this institution is a law enforcement agency that has the authority to carry out investigations, prosecutions, execution court decisions that have permanent legal force, and asset recovery for all types of economic crimes."

"ABSTRAKPengembalian aset hasil korupsi di luar negeri adalah prioritas utama untukdikejar oleh Pemerintah RI, KPK, PPATK dan lembaga penegak hukum lainnyadalam rangka mengembalikan kerugian negara karena para pejabat korupmenyamarkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui mekanismepencucian uang, sehingga sulit untuk ditelusuri, dibekukan, dan disita. Untukmemaksimalkan upaya pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri, makapemerintah RI dan KPK menjalin kerjasama internasional melalui Mutual LegalAssistance (MLA) sebagaimana mengacu pada Pasal 46 UNCAC. Indonesiamempunyai Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balikdalam Masalah Pidana, tetapi kelemahannya adalah tidak mengatur secara rincimengenai sharing fee forfeiture dan asset management, sehingga kedua hal iumenjadi kendala tersendiri bagi pemerintah RI dalam menjalin MLA dengan negaralain. Kemudian, mekanisme pengembalian aset hasil korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 UNCAC, terutama perampasan aset tanpapemidanaan (NCB) atau perampasan aset in rem, yang merupakan paling efektifuntuk mengembalikan aset-aset tersebut. Tetapi, hambatan-hambatan dalampengembalian aset hasil korupsi di luar negeri sering dihadapi pemerintah RI danKPK, seperti kinerja penegak hukum tidak maksimal, MLA ditolak karena alasanpenerapan hukuman mati di negara yang dimintakan MLA, perbedaan sistem hukumdan legal proceedings, beberapa negara yang tidak menegakkan anti moneylaundering, dan lain-lain. Dikarenakan Undang-Undang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang tidak mampu mendukung pengembalian aset hasil korupsi di luarnegeri, oleh karena itu, seharusnya pemerintah RI segera mengesahkan RUUPerampasan Aset untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset hasil tindak pidanadi luar negeri, khususnya tahap-tahap pengembalian aset, kerjasama internasional,badan pengelola aset, dan lain-lain.

---

ABSTRACTRecovering assets from corruption in aboard is a top priority to being chasedby the Government of Indonesia, KPK, and PPATK to recover state losses becauseof corrupt officials disguising assets proceeds of corruption in aboard through moneylaundering mechanisms, making it difficult to trace, frozen and seized. To maximizethe efforts in recovering assets from corruption in aboard, the government ofIndonesia and KPK to establish international cooperation through the Mutual LegalAssistance (MLA) as referred to in Article 46 of UNCAC. Indonesia has Law No.1/2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, but the weakness is not setin detail regarding the sharing fee forfeiture and asset management, so that both arebecame an obstacle for the government of Indonesia in establishing MLA with othercountries. Then, a mechanism to recover assets from corruption cases under Article51 through Article 57 of UNCAC, especially confiscation of assets without a criminalconviction (NCB) or confiscation of assets in rem, which is the most effective way torestore these assets. However, the obstacles in recovering assets from overseascorruption in government, and often facing KPK, such as the performance of lawenforcement is not maximal, MLA rejected the application of the death penalty forreasons for which a MLA in the state, the legal system and legal differencesproceedings, some states not enforce anti-money laundering, and others. Due to theLaw on Corruption Eradication and Prevention Act and Anti-Money Launderingunable to support the return of proceeds of corruption assets abroad, therefore, theIndonesian government should immediately pass Draft Law of Asset Confiscationasset recovery efforts to maximize the the proceeds of crime abroad, particularly thestages of asset recovery, international cooperation, asset management agencies, andothers."

"

 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset tindak pidana hanya KUHAP dan PP KUHAP, bahwa Rupbasan sebagai tempat menyimpan dan mengelola aset tindak pidana. Tetapi, masih terdapat pengelolaan aset tindak pidana di luar Rupbasan. Sehingga, Peran Rupbasan belum optimal. Tanggung jawab atas pengelolaan aset tindak pidana tersebut akan berdampat pada terpenuhi atau tidaknya upaya pemulihan aset dan hak-hak korban atas benda. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan KUHAP beserta ketentuan pidananya, bagaimana hubungan antara Rupbasan dengan sub-sistem peradilan pidana lainnya terkait aset tindak pidana, serta bagaimana peran Rupbasan sebagai pelaksana asset recovery. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terlaksananya KUHAP dan PP KUHAP dengan baik masing karena adanya peraturan internal masing-masing instansi dan ketentuan pidana tentang tindakan melawan hukum terhadap aset tindak pidana diatur dalam KUHP dan RKUHP. Peran Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana ada pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi, dan purna ajudikasi sehingga Rupbasan memiliki hubungan dengan semua sub-sistem peradilan pidana berkaitan dengan aset tindak pidana. Peran Rupbasan juga sangat besar dalam upaya asset recovery yang dimulai pada tahap securing sampai dengan repatriation, tetapi belum ada aturan yang mengatur mengenai asset recovery dan lembaga pengelola asetnya. Saran atas permasalahan ini adalah pengembangan peraturan setingkat UU mengenai Rupbasan dan pengelolaan aset tindak pidana. Peran Lembaga Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset dilaksanakan oleh Rupbasan.

---

The regulation legislate about criminal asset management only Criminal Procedures Code of Indonesia and implementary regulation, that Rupbasan as an asset management institution. However, there still criminal asset management are outside of Rupbasan. So, role of Rupbasan does not optimal yet. The responsibility for the criminal assets will has an impact on fulfilled or not of the asset recovery and the human rights of properties. The problems is how the implementation of the Criminal Procedure Code along with criminal law, how is the relationship between Rupbasan and other sub-system of criminal justice system related to criminal asset management, and how is role of Rupbasan as implementer of asset recovery. The method used in this research is a normative juridical method, using primary and secondary data. The results of the research conclude that the implementation of the Criminal Procedure Code and implementary regulation has not been implemented properly because there are internal regulations of each institution and the punishment about illegal action against criminal assets regulated in Criminal Code of Indonesia and Bill of Criminal Code of Indonesia. Rupbasan’s role in Criminal Justice System is in pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication, so Rupbasan has relationship with each sub-system relate to seizure and forfeiture. Rupbasans role also in asset recovery which starts in the securing until to repatriation, but there are no rules about asset recovery and asset management. Suggestions for the problems are the development of regulations regarding Rupbasan and the criminal asset management. Role of Lembaga Pengelola Aset in Bill of Asset Recovery was handled by Rupbasan.

"

"Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini. Sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dan dapat kita hadapi. Sejumlah peristiwa yang terjadi guna mencapai sebuah kodifikasi ketentuan hukum internasional yang mengikat anggotanya dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi adalah perjuangan sangat berarti bagi negara-negara yang membutuhkan kodifikasi atas ketentuan tersebut. Ketentuan yang aplikatif tentu saja adalah sesuatu hal yang diharapkan. UNCAC adalah sebuah paradigma baru dalam kehidupan masyarakat dunia. UNCAC mengandung sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan pendekatan-pendekatan yang aktual dan implementatif. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Nigeria yang dilakukan oleh Jenderal Sani Abacha dan kaki tangannya merupakan sebuah leading case terkait penanggulangan tindak pidana korupsi secara transboundary.

---

Corruption is one of the many challenges in today's world we have to face. One that we have to face nevertheless. A number of occurrences that resulted to the codification of international law that binds its members towards the efforts of corruption eradication is a significant outcome for countries in need of the aforementioned stipulations. The goal is without doubt an applicable stipulation. UNCAC is a new paradigm in world society. UNCAC is instilled with regulations that are meant to prevent the crime of corruption with actual and contemplative approaches. The processing of General Sani Abacha's crime of corruption and his cronies in Nigeria is a leading case relating to trans-boundary judicial process of corruption."

"This observation has objectives to acquire some opinions regarding understanding of tax payers against tax regulation, implementation of taxation criminal cases' observation to be used as shock therapy for the tax payers, and positive impact of the observation as an effort to uphold tax payers submission to the law.

Theoretical background is based onto criminal law as a public law, and the tax law is also an integral part of the public law, therefore both laws are in one systematical union. Close relation between the criminal law and the tax law can be distinctly seen by existence of criminal rules in the tax law.

Tax observation as a repressive approach, is the last effort to be implemented against the tax payers in order to uphold the tax law. If tax observation can be implemented properly, this will lead to submission increment of tax payers in fulfilling their tax obligations which in turn can increase state income from tax sector.

From respondent answers can be known that, the tax payers still face difficulty in understanding the existing tax law and regulation, and this influences the tax payers' submission to fulfill their obligations properly. Respondents also have opinion that the shock therapy executed will serve as a deterrent, so that by executing such therapy it is expected the tax payers will become afraid to commit criminal action in taxation.

To increase tax payers' understanding regarding the tax law and regulation, tax administrator must be proactive in giving consultation and education to the tax payers, because if tax payers can understand more, it is expected to increase their awareness and submission to pa' their taxes properly."

"Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan. Namun, jumlah pemulihan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan PPA masih sedikit dan pelaksanaannya sekarang ini hanya dilakukan setelah ada putusan pengadilan, padahal seharusnya dapat dilakukan penelusuran (asset tracking) sejak sebelum putusan. Selain itu, urgensi keberadaannya masih dipertanyakan mengingat ruang lingkupnya hampir sama dengan Labuksi KPK dan Rupbasan pada KemenkumHAM yang secara tidak langsung menimbulkan tarik menarik kewenangan antara unit aparat penegak hukum tersebut. Untuk itu, diperlukan optimalisasi PPA Kejaksaan agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan secara cepat, efektif dan transparan.

---

The Asset Recovery Center (PPA) as the Republic of Indonesia General Attorney's unit is responsible for ensuring asset recovery is carried out in Indonesia with an integrated asset recovery system (Integrated Asset Recovery System) in an effective, efficient, transparent and accountable manner. By conducting searches, safeguards, maintenance, seizures, and returning assets resulting from criminal acts of corruption handled by the General Attorney. However, the amount of asset recovery resulting from the criminal acts of corruption carried out by PPA is still small and its implementation is currently only carried out after a court decision, even though asset tracking should have been carried out before the verdict. In addition, the urgency of its existence is still questionable considering its scope is almost the same as the KPK and Rupbasan production at the Ministry of Law and Human Rights which indirectly raises the pull of authority among the law enforcement unit units. For this reason, it is necessary to optimize the PPA of the General Attorney so that the assets resulting from corruption can be recovered quickly, effectively and transparently."

"Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara yang sangat besar dimana salah satu pelakunya adalah Joko Hartono Tirto yang diputus bersalah oleh majelis hakim tingkat pertama dengan nomor putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara seumur hidup akan tetapi tidak dibebankan pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) untuk asset recovery. Dalam putusan tersebut tergambar dengan jelas adanya keterlibatan entitas korporasi dalam skema investasi PT Asuransi Jiwasraya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan teori keadilan, pertanggungjawaban korporasi, dan pengembalian aset. Berdasarkan penelitian tesis ini dihasilkan bahwa prinsip penerapan pertanggungjawaban korporasi didasarkan dari perbuatan “directing mind” dari pengurus dan/atau pemilik dari korporasi sehingga dapat dipidana tambahan berupa Uang Pengganti untuk asset recovery, asset recovery pada putusan tersebut belum tercapai sehingga perlunya dimintakan pertanggungjawaban korporasi yang terlibat, adapun korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kasus ini adalah 13 (tiga belas) Manajer Investasi, perusahaan emiten milik Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang sahamnya dijadikan sebagai underlying Reksa Dana oleh 13 (tiga belas) Manajer Investasi tersebut sehingga diharapkan dapat dijadikan asset recovery atas kerugian negara yang terjadi.

---

The Corruption Crime Case in the State-Owned Enterprise PT Asuransi Jiwasraya has caused a big loss to the state where one of the criminal act was Joko Hartono Tirto who was found guilty by the panel of judges at the first level with decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst commits a Corruption Crime with a life imprisonment but is not charged with an additional penalty of “uang pengganti” for asset recovery. The decision clearly illustrates the involvement of corporate entities in the investment scheme of PT Asurnasi Jiwasraya. This thesis uses a normative juridical research method by using a theory approach of justice, corporate responsibility, and asset recovery. Based on this thesis research, it is found that the principle of applying corporate responsibility is based on the "directing mind" act of the management and/or owner of the corporation so that additional penalties can be imposed for asset recovery, asset recovery on the punishment of the decision has not been achieved so that it is necessary to ask for the accountability of the corporations involved, as for corporations that can be held accountable in cases These are 13 (thirteen) Investment Managers, listed companies owned by Benny Tjokrosaputro and Heru Hidayat whose shares are used as the underlying Mutual Funds by the 13 (thirteen) Investment Managers so that they are expected to be used as asset recovery for state losses that have occurred."

"Dalam Penelitian ini membahas mengenai Mekanisme Pengembalian dan Tata Kelola Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana pengaturan aset negara yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana mekanisme yang ideal dalam pengembalian aset negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, dan Bagaimanakah tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan tujuan dalam peneltian ini adalah mengetahui sejauhmana suatu aset dapat dikatagorikan sebagai obyek tindak pidana korupsi, mengetahui sejauhmana pengaturan mengenai pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, menemukan cara tepat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dan mengetahui tata kelola atas pengelolaan pengembalian aset berdasarkan perturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang termasuk aset negara yang dapat menjadi objek dari sebuah tindak pidana korupsi yaitu uang, surat berharga, piutang, barang berharga, dan hak-hak yang lain yang dapat dinilai dengan uang. Mekanisme yang ideal dalam pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi adalah gabungan antara instrumen hukum yang terdapat dalam UNCAC PBB 2003 dan instrumen hukum civil forfeiture. Mekanisme ini didasarkan atas keberhasilan negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Adapun mekanisme ideal pengelolaan Aset dilakukan oleh Lembaga Pengelola Aset di bawah Kementerian Keuangan.

---

AbstractThis research is mainly discussed about The Mechanism and Management System of Asset Recovery from Corruptions Act in Indonesia. The problem that this research is trying to resolves is how Indonesian Law regulate the state asset that comes from Corruption Act, what kind of mechanism that is ideal to recover the state asset as a consequence of tort in corruption act and how to manage and take responsibility of asset recovery from Corruption Act. The purpose of this research is to explain about the clasification of state assets especially if the assets come from corruption act, to find the right method regarding asset recovery from corruption act, to know the management of asset recovery based on the rule of law. The researcher is using the normative law research method combined with field research and literature study. Output from this research shows that state assets that is sourced from corruption act are money, obligation, credit, valuable thing, and the other rights that can be valued with money. The ideal mechanism regarding asset recovery from corruption act is the unification between law instrument contained in UNCAC PBB 2003 and forfeiture in civil law instrument. This mechanism is based on the succeed of developed country such as United State of America and United Kingdom regarding asset recovery from corruption act. Furthermore, the ideal mechanism to management of asset recovery by doing management asset institution underneath ministry of finance."

"Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme merupakan sebuah bahasan yang sangat jarang untuk dibicarakan khalayak umum. Pembahasan mengenai pengelolaan aset ini patut menjadi perhatian oleh pemerintah, karena Indonesia secara keseluruhan masih menjadi sarang atau tempat berkumpulnya organisasi teroris dan operasi terorisme. Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi negara untuk melawan tindak pidana terorisme dengan melakukan penelusuran mengenai mekanisme aset tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme ini secara tersirat juga menjadi alat bagi negara untuk membantu memulihkan keadaan yang sudah dirusak oleh tindak pidana terorisme. Dalam melaksanakan pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme. Terdapat beberapa hal yang wajib diketahui sebelum melakukan pengelolaan aset rampasan. Hal yang wajib diketahui adalah bagaimana cara mengetahui aset rampasan tersebut terkait dengan tindak pidana terorisme. Urgensi untuk mengetahui bahwa aset rampasan tersebut terkait dengan tindak pidana terorisme adalah untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukan pemerintah dalam hal mengelola aset yang sudah dirampas tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai peraturan yang terdapat Indonesia dan juga pada dunia Internasional mengenai pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme. Beberapa peraturan yang akan dituliskan ini akan dijelaskan secara jelas dan rinci, karena sering terjadi kesalahan penerapan peraturan dan kewenangan antar lembaga dan institusi negara. Terakhir, pembahasan yang akan dibawa adalah tentang peran PPATK dalam pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme.  Peran PPATK akan menjadi vital dalam pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Penelitian ini juga akan membahas mengenai bentuk kolaboratif dan tingkat efektivitas yang dipunyai oleh PPATK dalam melaksakan pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

---

The management of confiscated assets in terrorism criminal acts in Indonesia is a topic that is rarely discussed by the general public. The discussion on the management of these assets deserves the attention of the government, as Indonesia continues to be a breeding ground or gathering place for terrorist organizations and operations. The management of confiscated assets in terrorism criminal acts can be a valuable resource for the country to combat terrorism by tracing the mechanisms through which these assets are linked to terrorism criminal acts. Implicitly, the management of confiscated assets in terrorism criminal acts also serves as a tool for the state to help restore the damage caused by terrorist activities. In carrying out the management of confiscated assets in terrorism criminal acts, there are several important factors that need to be known before proceeding with asset management. One crucial aspect to be aware of is how to determine the connection between the confiscated assets and terrorism criminal acts. Understanding whether the confiscated assets are related to terrorist activities is essential to determine the government's course of action in managing the seized assets. Furthermore, the regulations in Indonesia and the international community regarding the management of confiscated assets in terrorism criminal acts will be explained. These regulations will be discussed in a clear and detailed manner, as there are often errors in the implementation of regulations and the delineation of authority between government agencies and institutions. Lastly, the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) in the management of confiscated assets in terrorism criminal acts will be addressed. The role of PPATK is vital in managing the confiscated assets in accordance with its functions and authorities. This research will also explore the collaborative efforts and effectiveness levels demonstrated by PPATK in implementing the management of confiscated assets in terrorism criminal acts in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana dan dilakukannya perampasan pada aset hasil tindak pidana. Perampasan aset tidak mudah untuk diterapkan karena adanya berbagai kendala. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah cara menentukan suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana narkotika sehingga dapat dilakukan perampasan, implementasi perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hubungannya dengan perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan aset sebagai hasil tindak pidana narkotika dilakukan dengan meneliti jaringan pelaku tindak pidana narkotika, penelusuran aset, dan pembalikan beban pembuktian. Implementasi perampasan aset terhadap pelaku dapat dilihat dari jumlah putusan yang mengenakan perampasan aset terhadap pelaku dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perampasan aset tanpa tuntutan pidana dengan adanya hak atas peradilan yang adil, hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi serta hak atas properti.

---

This thesis discusses efforts to eradicate narcotics crime by imposing money laundering articles on criminal offenders and seizure of assets resulting from criminal acts. Implementation of asset forfeiture is not easy because of various obstacles. The legal problems in this thesis are how to determine an asset from narcotics crime, implementation of asset deprivation from narcotics crime and money laundering, and also human rights protection in NCB Asset Forfeiture concept. This research is a normative juridical research and qualitative analysis. The results are narcotic asset determination carried out by examining the narcotics criminal network theory, asset tracking, and reversal of the burden of proof. The implementation of asset forfeiture determines from the number of narcotics asset forfeiture in court decisions, and human rights protection in narcotics NCB Asset Forfeiture can be observed with the right to a fair trial, the right to have time and facilities to prepare a defense, the right to do appeal and property rights."