Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan ketentuan intersepsi dan pemaksaan mendarat dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago oleh Indonesia, Belarusia, dan Inggris, baik dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara maupun dalam penanganan kasus intersepsi oleh ketiga negara tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan penerapan ketentuan intersepsi pada ketiga negara tersebut, khususnya dari segi alasan intersepsi dan penanganan pesawat setelah pemaksaan mendarat.Pasal 3 bis Konvensi Chicago memperbolehkan setiap negara untuk mengintersepsi dan memaksa mendarat pesawat udara sipil yang melintas wilayahnya tanpa membahayakan keselamatan penerbangan ataupun menggunakan senjata. Selain itu, kedua tindakan tersebut hanya boleh dilakukan atas dua alasan: pelanggaran kedaulatan wilayah udara dan penyalahgunaan penerbangan sipil. Walaupun ICAO melengkapi ketentuan tersebut dengan standar dan rekomendasi tata cara teknis intersepsi dalam Annex 2 dan Manual Intersepsi ICAO, ketentuan hukum internasional belum mengatur penanganan pesawat udara sipil pasca pemaksaan mendarat secara merinci. Selain itu, ketentuan hukum internasional juga belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil sebagai alasan intersepsi dan pemaksaan mendarat.Indonesia, Belarusia, dan Inggris memiliki ketentuan hukum nasional tersendiri untuk mengatur tindakan intersepsi dan pemaksaan mendarat, mulai dari alasan dan tata cara intersepsi hingga penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat. Mengingat ketentuan hukum internasional belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil serta belum mengatur penanganan pesawat udara pasca pemaksaan mendarat, setiap negara menetapkan kedua hal tersebut dengan ketentuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, perbedaan lainnya juga terlihat dari seberapa merinci peraturan tersebut dan seberapa selaras ketentuan tersebut dengan ketentuan Konvensi Chicago.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, Belarusia, dan Inggris melaksanakan intersepsi dan pemaksaan mendarat menurut ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Pada akhirnya pula, keselarasan negara dalam menangani tindakan intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis Konvensi Chicago dipengaruhi keselarasan ketentuan hukum nasional mengenai intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis itu sendiri.

---

The following research was established to further investigate on how Indonesia, Belarus, and the United Kingdom apply Article 3 bis of the Chicago Convention regarding civil aircraft interception and forced landing on their national laws and on how each state handle interception cases in their respective countries. The following research was also aimed to compare the application of civil aircraft interception provisions on the following three countries, especially regarding the reason of interception and handling of aircraft post-forced landing.

Article 3 bis of the Chicago Convention allows every state to intercept a civil aircraft flying through the concerned state’s territory and force its landing without endangering aviation safety and by refraining from using weapons. Both of those actions are only permitted under two reasons: violation of airspace sovereignty and misuse of civil aviation. Although ICAO supplement the following provision with their standards and recommendation regarding the technical procedures of aircraft interception on Annex 2 and ICAO’s Interception Manual, international law provisions have yet to regulate the handling of forced landed aircraft in detail. Furthermore, international law provisions have also yet to further define misuse of civil aviation as grounds for aircraft interception and forced landing.

Indonesia, Belarus, and the United Kingdom each have their own perspective national regulations regarding civil aircraft interception and its forced landing, ranging from grounds of interception and its procedures to handling of forced landed aircraft. Considering international law provisions have yet to further define misuse of civil aviation and regulate the handling of forced landed aircraft, each state has different regulations regarding both matters. Other differences of each national regulations are from how detailed its regulations are and how consistent its national regulations with the Chicago Convention.

To conclude, Indonesia, Belarus, and the United Kingdom handles civil aircraft interception and its forced landing in accordance with their respective national regulations. This further shows that how consistent a state’s handling of interception cases with Article 3 bis of the Chicago Convention are influenced by how consistent its national regulations on interception with the provisions of Article 3 bis itself."

"Hanggar adalah sebuah struktur bangunan yang mempunyai atap tertutup diatasnya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan perawatan pesawat. Pada penelitian ini perencanaan hanggar digunakan untuk mengetahui perilaku struktur sistem rangka dan sistem rigid frame atau portal dengan material baja. Variasi yang dilakukan adalah bangunan A adalah bangunan yang memiliki sistem rangka dengan perletakkan portal 3 sendi, bangunan B adalah bangunan yang memiliki sistem portal dengan perletakkan sendi, serta bangunan C adalah bangunan yang memiliki sistem portal dengan sistem perletakkan jepit. Hasil penelitian menunjukkan bangunan A menggunakan profil 2L 80x80x6 dan 2L 70x70x6 (double angles) dan bangunan B menggunakan profil WF 300x150, WF 400x200, dan WF 500x200 (wide flange). Struktur rangka baja membutuhkan komponen baja dengan profil lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan kebutuhan baja untuk strutkur baja dengan sistem portal.

---

Hangar is a building structure that has a roof covered on top of it, functions as aircraft maintenance and storage area. On this research, hangar planning was used to know the behavior of the structural truss system and the rigid frame system. The variations that was done were : building A was a building that had truss system with three hinged connections, building B was a building that had frame system with two hinged support, while building C was a building that had frame system with two fixed support. The results showed that building A used 2L 80x80x6 and 2L 70x70x6 (double angles) profiles and building B used WF 300x150, WF 400x200, and WF 500x200 (wide flange) profiles. Steel truss structures required steel components with smaller and lighter profiles compared to the steel for the frame system structure."

"Gerak longitudinal dan lateral suatu pesawat terbang terdiri dari 3 sistem sumbu gerak yaitu roll, pitch dan Yau. Semua variable seperti kecepatan linier, kecepatan sudut dan gaya aerodinamik dan momen aerodinamik diacu terhadap ketiga sumbu gerak tersebut. Variable gerak longitudinal maupun lateral akan saling mempengaruhi dan berinteraksi. Besarnya interaksi diteliti dengan simulasi yang didasarkan pada pemodelan sistem gerak suatu pesawat penumpang tipe jet bermesin empat. Interaksi antar variable gerak tersebut dihilangkan-dikurangi dengan menggunakan metoda Bristol. Setelah pengaruh interaksi berhasil dihilangkan, maka dilakukan perancangan kontroller P, PI dan PD untuk mengendalikan gerak sistem tersebut sehingga didapat response waktu yang baik. Pada gerak longitudinal kecepatan pada sumbu roll Δv mencapai 90% untuk Kp = 6 dan dapat diperkecil menjadi 10%, tetapi waktu stabil menjadi panjang."

"Buku yang berjudul "The plane & pilot international aircraft directory" ini merupakan sebuah buku yang membahas tentang pesawat."

"Manajemen risiko yang buruk adalah salah satu penyebab utama kegagalan sebuah proyek. Penelitian ini membahas pengukuran risiko teknis untuk proyek pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara DPPU di wilayah Sumatera Utara, khususnya wilayah Silangit, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Pengukuran risiko dilakukan untuk menyusun strategi mitigasi risiko yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek. Metode pengukuran risiko dilakukan dalam empat tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran dampak dan probabilitas risiko, klasifikasi risiko, dan mitigasi risiko. Dari proses pengukuran risiko, didapatkan 65 faktor risiko yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat kejadian risiko yaitu kerusakan sarana dan fasilitas pembangunan DPPU, keterlambatan pengerjaan pembangunan DPPU, kecelakaan kerja, dan kendala finansial. Strategi mitigasi yang diusulkan terkait dengan pemilihan jenis tangki yang digunakan, pemilihan pemasok material, kontraktor, dan moda transportasi material yang digunakan, penyediaan peralatan yang dibutuhkan, dan pelaksanaan pelatihan dan pengontrolan rutin.

---

Poor risk management is one of the main cause of project failure. This research is made to measure technical risk for the construction project of Aircraft Filling Depot in North Sumatra, especially Silangit, Sibolga, and Gunung Sitoli area. Risk measurement is done to create mitigation plans that need to be done in this project. The methods of measuring risk is done in four steps, which are risk identification, impact and probability measurement, risk classification, and risk mitigation. From the risk measurement process, 65 risk factors were identified and then classified to four risk events, which are facility damage, delay in construction project, work accident, and financial constrain. The proposed risk mitigation strategy includes the selection of storage tank type, selection of supplier, contractors, and material transportation method, provision of essential equipment, and implementation of routine training and monitoring."

"Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat yang bermukim di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta terhadap tingkat kebisingan yang berasal dari aktivitas bandara. Persepsi tersebut merupakan gangguan nonauditory yang meliputi gangguan komunikasi, gangguan psikologis, dan gangguan fisiologis. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2012 di Kelurahan Neglasari dan Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang tempat tinggalnya bising dengan responden yang tempat tinggalnya tidak bising (p value=0,007). Terdapat pula perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang berumur ≤12 tahun, 13 sampai 18 tahun, dan ≥19 tahun (p value=0,027). Variabel lain yang bermakna adalah perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang sedang menjalani pendidikan baik SD, SMP/ SMA, PT, ataupun bekerja (p value=0,039) dan terdapat perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang bekerja dengan pajanan bising dari pekerjaannya dengan responden yang tidak terpajan bising dari pekerjaannya (p value=0,009). Akan tetapi untuk variabel status kesehatan tidak ada perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan nonauditory antara responden yang berstatus kesehatan sehat, anak sakit, bapak/ ibu sakit, dan ibu hamil (p value=0,205).

---

This study discusses the perception of the community living around the Soekarno-Hatta International Airport to the level of noise coming from the airport activity. Perception is a non-auditory disorders that include communication disorders, psychological disorders, and physiological disorders. This study was a quantitative study with cross-sectional study design. The research was conducted in May 2012 in the Neglasari and Selapajang Jaya, Tangerang. The results of this study indicate there are differences in the proportion of the incidence of nonauditory disorders among respondents noisy residence where he lived with the respondent that no noise (p value = 0.007). There are also differences in the proportion of the incidence of non-auditory disorders among respondents aged ≤ 12 years, 13 to 18 years, and ≥ 19 years (p value = 0.027). Another significant variable is the difference in the proportion of the incidence of non-auditory disorders among respondents who are on a good education elementary, junior high / high school, collage, or work (p value = 0.039) and there are differences in the proportion of the incidence of non-auditory disorders among respondents who worked with exposure to noise from his job with the respondent that his job is not exposed to noise (p value = 0.009). However, for health status variables there was no difference in the proportion of the incidence of impaired non-auditory health status among respondents that healthy, sick child, father / mother is sick, and pregnant women (p value = 0.205). "