Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat keadaan hukum yang baru terkhususnya kepada melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak sedikit debitur yang tidak berkenan dilakukan eksekusi oleh kreditur, sehingga debitur melakukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri, namun hasilnya Pengadilan Negeri memberi pendapat yang beragam dalam putusannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas bagaiman pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan bagaimana Pengadilan Negeri menysaratkan wanprestasi atau cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, lalu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ketentuan hukum yang tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur jika adanya penyerahan sukarela serta pengakuan dari debitur bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan, pengadilan menyatakan wanprestasi atau cidera janij dari debitur harus dengan beberapa alasan yaitu wanprestasi dengan pengakuan tertulis, wanprestasi dengan kesepakatan di kontrak/perjanjian di awal dan wanprestasi yang harus dinyatakan oleh pengadilan. Dalam 10(sepuluh) perkara dari penelitian ini, banyak pengadilan menafsirkan bahwa wanprestasi bisa dinyatakan dalam kesepakatan/kontrak diawal.

---

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 creates a new legal situation, especially for carrying out the execution of fiduciary guarantees. In carrying out the execution of the fiduciary guarantee, there are not a few debtors disagreed to be executed by the creditor, so the debtor files a lawsuit against the District Court, but the results of the District Court provide various opinions in its decision. The formulation of the problem in this study is divided into how the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, and how the District Court requires default or breach of contract in the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU- XVII/2019. This research uses Legal Certainty Theory, then uses normative juridical research methods. The legal provisions contained in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 result in the execution being carried out by the creditor if there is a release of acquittal as well as acknowledgment from the debtor that the debtor has defaulted. However, in practice that occurs in the field, the court declares default or default of the debtor must be for several reasons, namely default by written confession, default by agreement in the contract/agreement at the beginning and default which must be declared by the court. In the 10 (ten) problems of this study, many courts claimed that default could be stated in the initial agreement/contract."

"Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ramai diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia melakukan cidera janji. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperbolehkan Penerima Fidusia untuk melakukan parate eksekusi atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, yaitu dengan tanpa campur tangan pengadilan. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa: pertama, cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus disepakati oleh kedua belah pihak, atau atas dasar upaya hukum lain yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Kedua, Apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusinya harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan implikasinya berdasarkan analisa dari dua putusan pengadilan terkait eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu Putusan No.50/Pdt/2020/PT KDI dan Putusan No.17/Pdt.Plw/2020/PN.Pml. Skripsi inimembahas tentang penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/ 2019 dan implikasinya terhadap eksekusi jaminan fidusia.

---

In providing loans, lenders such as banks and other financing institutions require the provision of guarantees from the loan recipient (The borrower). Fiduciary guarantee is a form of security over movable property that is in great demand by the public. One of the characteristics of the fiduciary guarantee is that lenders can easily execute the object of the guarantee if the recipient (the borrower) breaches the contract. UU no. 42 of 1999 regarding the Fiduciary Guarantee allows the Fiduciary Recipient to execute the object of the fiduciary guarantee on his own power, that is, without court intervention. In 2019, the Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding the judicial review of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of UU No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee execution. The Constitutional Court interprets that: first, the breach of contract cannot be determined unilaterally by the creditor, but must be agreed upon by both parties, or on the basis of other legal remedies that determine that the default (breach of contract) has occurred. Second, if the debtor refuses to voluntarily submit the object of fiduciary security, then the execution must be carried out just like the execution procedure of a court decision which has permanent legal force. This study explains the implications based on the analysis

of two court decisions regarding the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, namely Verdict

No.50/Pdt/2020/PT KDI and Verdict No.17/Pdt.Plw/2020/PN.Pml. This thesis discusses the interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18/PUUXVII/ 2019 and its implications for the execution of fiduciary guarantees."

"Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan cidera janji, dan apabila tidak ada kesepatan dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui Pengadilan. Putusan tersebut menarik perhatian Penulis untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Untuk itu agar dapat memecahkan permasalahan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisa data yang diperoleh dari studi literatur dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada jalannya bisnis pembiayaan, oleh sebab kreditur harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur guna mencegah adanya “debitur nakal” yang berusaha berlindung atau memanfaatkan ketentuan baru sehubungan dengan eksekusi jaminan fidusia dari putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk memperoleh keuntungan.

---

The provisions of Article 15 of Law 42/1999 on Fiduciary Security, particularly those that regulate the phrase "executorial power", causes various problems related to the implementation of fiduciary security. There was a Constitutional Court Decision which partially granted the Petitioners' petition regarding the provisions for the execution of fiduciary security, where executorial power can only be exercised if there is an agreement between the debtor and creditor that the debtor has committed a breach of contract, and if there is no agreement and the debtor objected to voluntarily hand over the object of the fiduciary security then all mechanisms for carrying out the execution must be carried out through the Court. This decision attracted the attention of the author to examine how the execution of fiduciary security at Bank BNI Syariah before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. For this reason, in order to solve this problem, the author uses a form of normative juridical research which in character of descriptive analytical, and is supported by secondary data. In addition, this study uses a qualitative approach in analyzing data obtained from literature studies and interviews. Based on the results of this study, it is concluded that the Constitutional Court's decision could have an impact on the running of the financing business, because creditors must be more selective in providing financing to prospective debtors in order to prevent “bad debtors” who seek to take shelter or take advantage of the new provisions in connection with the execution of fiduciary security of decisions of this Constitutional court change of provisions."

"Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 membuat sertifikat fidusia menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial lagi dan melemahkan sertifikat fidusia. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan pembelaan dan menunda eksekusi atas sertifikat fidusia. Kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia yang melalui jalur pengadilan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu penerapan Asas Kemanfaatan dalam Putusan MK 18/PUU/XVII/2019 memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur sehingga menimbulkan tantangan dan konsekuensi bagi perusahaan pembiayaan. Mereka harus menyesuaikan strategi dan proses bisnis mereka dengan persyaratan baru yang diatur oleh Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, yang mungkin mempengaruhi efisiensi dan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus wanprestasi debitur. Saran dari penelitian ini adalah kekuatan eksekutorial fidusia harus tetap dipertahankan, dengan memiliki kekuatan eksekutorial yang masih berlaku, perusahaan pembiayaan dapat lebih mudah melakukan reposisi aset yang dijaminkan dalam situasi di mana nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal. Penting bagi perusahaan pembiayaan untuk tetap mematuhi ketentuan hukum dan melaksanakan proses reposisi dengan itikad baik.

---

Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 renders fiduciary certificates no longer having enforceable power and weakens fiduciary certificates. This is inconsistent with Article 119 of the Republic of Indonesia Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, which states that fiduciary guarantees received by Financing Service Providers as guarantees for meeting consumer obligations, as referred to in the law on fiduciary guarantees, have enforceable power. Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 also provides an opportunity for debtors to defend themselves and delay the execution of fiduciary certificates. The enforceable power of fiduciary certificates through the judicial process can also create legal uncertainty. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. From the results of this research, it is concluded that the application of the Principle of Benefits in Constitutional Court Decision 18/PUU/XVII/2019 provides stronger protection for debtors, thus posing challenges and consequences for financing companies. They must adjust their strategies and business processes to the new requirements set by Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019, which may affect their efficiency and ability to handle debtor default cases. The suggestion from this research is that the enforceable power of fiduciary should be maintained, with its enforceable power still applicable. Financing companies can better reflect the guaranteed asset in situations where customers fail to fulfill their obligations. This allows financing companies to take faster and more efficient resolution steps without involving lengthy and costly legal proceedings. It is important for financing companies to maintain legal certainty and implement restructuring processes with good faith."

"Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal tidak adanya kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak sukarela menyerahkan benda jaminannya. Mahkamah Konstitusi memberikan norma hukum yang baru ini dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang sering kali mendapatkan perbuatan semena-mena dari kreditur atau debt collector dalam menarik benda jaminan fidusia. Namun pada praktiknya pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan mengalami berbagai hambatan dan kendala. Dibandingkan dengan Negara Inggris dan Kanada, negara-negara tersebut mengenal lembaga jurusita swasta yang bukan pegawai pengadilan yang memiliki kewenangan layaknya jurusita pengadilan. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana aturan hukum eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, pengaturan eksekusi di negara Inggris dan Kanada serta bagaimana sebaiknya aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia di Indonesia di masa yang akan datang.

---

Decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 authorizes the district court to be able to execute the object of the fiduciary guarantee in the event that there is no agreement regarding default and the debtor does not voluntarily hand over the object of guarantee. The Constitutional Court gave this new legal norm in order to provide legal protection for debtors who often get arbitrary actions from creditors or debt collectors in withdrawing fiduciary collateral objects. However, in practice the implementation of execution through the courts experienced various obstacles. Compared to the United Kingdom and Canada, these countries recognize private bailiff institutions that are not court employees who have authority like court bailiffs. This paper will analize how the legal rules for executing fiduciary guarantees in Indonesia, the execution arrangements in England and Canada and how best the rules regarding the execution of fiduciary guarantees in Indonesia will be in the future."

"Terbitnya Putusan MK No.2/PUU-XIV/2021 telah menjadi acuan baru debitur dan kreditur yang terlibat dengan persoalan eksekusi jaminan fidusia akibat dari adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hakim terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), tipe penelitian hukum bersifat normatif (normative legal research), dan Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PPU-XIX/2021 menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri hanya sebuah alternative, dan menjadikan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta mempunyai kekuatan hukum tetap pada keadaan tertentu. Hingga terdapat disparitas putusan hakim terkait eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK tersebut. Maka terlihat masih belum adanya kepastian hukum bagi kreditur pasca putusan MK. Maka dengan itu perlunya ada surat edaran Mahkamah Agung dalam menyikapi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara eksekusi jaminan fidusia, sehingga dapat menghindari terjadinya disparitas Putusan kedepannya. Diperlukan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk mengakomidir terkait eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur terkait tata cara eksekusi jaminan fidusia dan tidak membuat salah satu pihak kesulitan dalam terjadinya eksekusi jaminan fidusia. Terlebih dengan tidak jelasnya mengenai penentuan cidera janji sehingga memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia.

---

issuance of Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIV/2021 has become a new reference for debtors and creditors involved in the issue of the execution of fiduciary guarantees due to default. This study aims to determine and analyze the disparity in judges' decisions regarding the process of executing fiduciary security objects based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees after Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021. This research uses a statutory approach (statute approach), the type of legal research is normative (normative legal research), and the analysis of legal materials uses qualitative descriptive analysis. Constitutional Court Decision Number 2/PPU-XIX/2021 confirms that the execution of a fiduciary security certificate through the District Court is only an alternative, and makes the executorial title of the fiduciary security certificate not necessarily have permanent legal force in certain circumstances. Until there is a disparity in judges' decisions regarding the execution of fiduciary security objects after the Constitutional Court's decision. So it appears that there is still no legal certainty for creditors after the Constitutional Court's decision. Therefore, there is a need for a Supreme Court circular letter in response to the Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 as a material consideration by the Panel of Judges in deciding cases of fiduciary guarantee execution, to avoid disparity in future decisions. An implementing regulation is needed for the Fiduciary Guarantee Law to accommodate the execution of fiduciary guarantees by the Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 to provide legal certainty for debtors and creditors regarding the procedures for executing fiduciary guarantees and not make it difficult for one party to execute fiduciary guarantees. Moreover, the lack of clarity regarding the determination of a breach of promise slows down the process of executing a fiduciary security object."

"Dana dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar, dan trend ini nampaknya akan terus berlanjut. Meskipun beberapa orang memiliki kekayaan, namun tidak semua memiliki keterampilan untuk mengelolanya. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang kerap melakukan kegiatan pinjam meminjam uang baik melalui perseorangan atau dengan sebuah lembaga seperti bank. Dengan adanya pinjaman tersbebut, perjanjian peminjaman merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sebagai syarat peminjaman uang. Lembaga jaminan di Indonesia seperti fidusia memainkan peran penting dalam hal pinjam meminjam dan menjadi fokus utama dari penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mengubah syarat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Setelah dilakukan pengumpulan dan Analisa data melalui berbagai literatur, ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya pencatuman klausula baku menjadi sebuah kontroversi. Beberapa hal seperti adanya penundaan pelaksanaan eksekusi, ketidakpastian hukum, serta hilangnya perlindungan hukum menjadi sebuah tantangan yang membebankan bagi jaminan fidusia. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga bank, dalam kasus ini adalah Maybank, harus mengantisipasi berbagai praktik eksekusi jaminan fidusia, seperti menyesuaikan klausa, mengatur penyerahan sukarela, serta memastikan kesesuaian undang-undang yang berlakuenggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas.

---

Money is needed for everyday life and to keep the economy turning, and this trend is likely to continue. While some people have wealth, not all have the skills to manage it. One example is businesspeople who often borrow money either through individuals or with an institution such as a bank. With such loans, a loan agreement is the main thing that must be carried out by these parties as a condition of borrowing money. Collateral institutions in Indonesia such as fiduciaries play an important role in lending and borrowing and are the focus of this research. This research is doctrinal legal research with a literature study approach that aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 which changes the conditions for the execution of fiduciary guarantees. After collecting and analyzing data through various literature, it was found that the decision of Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 had a significant impact on the execution of fiduciary guarantees. The inclusion of standard clauses has become controversial. Several things such as delays in execution, legal uncertainty, and loss of legal protection are challenges that are imposed on fiduciary guarantees. In this regard, bank institutions, in this case, Maybank, must anticipate various fiduciary guarantee execution practices, such as adjusting clauses, regulating voluntary surrender, and ensuring compliance with applicable laws."

"Sebelum terbitnya putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi Jaminan Fidusia kerap dilakukan oleh Pemegang Fidusia dengan kekuasaan sendiri baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Pemberi Fidusia/Nasabah. Namun, setelah lahirnya putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi Jaminan Fidusia harus didasarkan dengan kesepakatan antara Pemegang dan Pemberi Fidusia/Nasabah mengenai wanprestasi dalam perjanjian pokoknya serta Pemberi Fidusia bersedia menyerahkan barang Jaminan Fidusia kepada Pemegang Fidusia secara sukarela untuk dijual melalui lelang. Istilah kerelaan adalah hal yang baru dalam parate eksekusi Jaminan Fidusia yang berdasarkan hukum positif. Istilah kerelaan dikenal dalam hukum Islam yang merupakan salah satu rukun dalam akad, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana esensi prinsip kerelaan dalam parate eksekusi Jaminan Fidusia dalam putusn MK tersebut dan kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data berupa data sekundar yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa esensi kerelaan dalam putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yakni tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan disakiti dari pelaksanaan parate eksekusi Jaminan Fidusia. Kewenangan Pemegang Fidusia untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri tetap melekat sepanjang Pemberi Fidusia/Nasabah mengakui bahwa ia telah wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan barang jaminan kepada Pemegang Fidusia. Prinsip Kerelaan dalam parate eksekusi Jaminan Fidusia sesuai dan sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi Pemegang dan Pemberi Fidusia/Nasabah.

---

Before the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 came out, the execution of fiduciary guarantees was often carried out unilaterally by fiduciaries with or without agreement from the debitor. However, after the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019, the implementation of the fiduciary guarantee execution parate must be based on an agreement between the fiduciaries and debitor about injures the promise in the main agreement and the debitor is willing to give fiduciary collateral to the fiduciaries voluntarily to be sold through auction. The term of willingness is a new thing in the execution of fiduciary guarantees based on positive law. The term willingness is known in Islamic law which is one of the pillars in the contract, thus raising the question of how the essence of the principle of willingness in the execution of fiduciary guarantees is in accordance with the principle of willingness in Islamic law. The method used in this research is a normative research that is descriptive analytical and uses data collection tools in the form of secondary data which includes primary and secondary legal materials. Based on the research that has been done, it was found that the essence of willingness in the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 is there is no side should be harmed and hurt from the implementation of the fiduciary guarantee execution parate. The authority of fiduciaries to execute the fiduciary guarantee on their own rules remains attached as long as the debitor acknowledges that they have injures the promise and voluntarily give the fiduciary collateral to the fiduciaries. The principle of Willingness in the execution of fiduciary guarantees is in accordance with and in line with the principles of Islamic law in order to maintain the benefit of the fiduciaries and debitor.

"

"Tesis ini membahas tentang Implementasi Fiat Eksekusi Jaminan Fidusia di pengadilan negeri sebagai akibat hukum dari adanya amar Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana setiap hukum atau peraturan perundangan tertulis seharusnya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Namun setelah dilakukannya penelitian dengan metode analisis deskriptif pada subjek dan objek penelitian dapat disimpulkan jika implementasi fidusia di pengadilan negeri pasca amar putusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dapat dimplementasikan dikarenakan masih terdapatnya keterbatasan pengaturan hukum acara perdata formil yang berlaku dalam Pasal 196 H.I. R.Bg/207 R.Bg , Pasal 197 H.I.R/208 R.Bg karena masih mempersamakan proses fiat eksekusi fidusia dengan permohonan fiat eksekusi hak tanggungan pada hal sifat kebendaan dari kedua hukum jaminan tersebut sangatlah berbeda, serta ditemukan jika yurisdiksi juru sita pengadilan negeri juga memiliki yuriskdiksi atau wilayah kerja yang limitasi area kerja untuk eksekusi objek fidusia yang merupakan benda bergerak, sehingga harus dilakukan pendelegasian eksekusi dari satu pengadilan negeri ke pengadilan negeri lainnya, jumlah SDM juru sita di pengadilan negeri yang terbatas dalam memberikan layanan eksekusi fidusia serta mahalnya biaya aanmaning dan biaya fiat eksekusi fidusia yang ditetapkan oleh masing-masing ketua pengadilan negeri secara berbeda-beda serta mahal juga menjadi kendala implementasi fiat eksekusi fidusia yang kesemua kendala tersebut akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses the implementation of the Fiat Execution of Fiduciary Guarantees in the district court as a legal consequence of the ruling of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, in which every written law or regulation should be able to provide legal certainty, legal justice, and benefits for the community. Society as the purpose of the above decision of the Constitutional Court. However, after conducting research using descriptive analysis methods on the subject and object of research, it can be concluded that the implementation of fiduciary in the district court after the decision of the Constitutional Court could not be implemented due to the limitations of the formal civil procedural law regulations that apply in Article 196 H.I. R.Bg/207 R.Bg, Article 197 H.I.R/208 R.Bg because they still equate the fiat execution process of fiduciary with a fiat application for mortgage execution in terms of the material nature of the two guarantee laws are very different, and it was found that the jurisdiction of the bailiff of the district court also has jurisdiction or work area that limits the work area for the execution of fiduciary objects which are movable objects, so it must be delegated implementation from one district court to another district court, the number of bailiff's human resources in the district court is limited in providing fiduciary execution services and the high cost Security and costs of fiat fiduciary executions set by each head of the district court are different and expensive are also obstacles to the implementation of fiat fiduciary executions, all of which will be discussed and described in this study."

"Tesis ini membahas makna wanprestasi dan eksekusi dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memahami implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Serta, pengaruh terhadap para notaris yang berperan dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah makna wanprestasi dan eksekusi objek jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan impilkasi yuridis dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tesis ini menggunakan bentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan ialah kualitatif sehingga bentuk penelitian yang dihasilkan ialah deskriptif-analitis.Hasil analisis yang pertama ialah bahwa makna wanprestasi dan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berarti cidera janji (wanprestasi) harus ditentukan atas dasar kesepakatan debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), serta parate eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan dari debitur. Kedua, implikasi yuridis dari putusan tersebut ialah kesepakatan mengenai wanprestasi dilakukan dengan pembenahan (review) perjanjian pokoknya; kreditur atau penerima fidusia tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur separatis; parate eksekusi tetap dapat dijalankan jika tidak ada sengketa atau masalah; serta bentuk alternatif dari parate eksekusi ialah eksekusi titel eksekutorial dengan mengikuti pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 196 HIR yaitu dengan meminta fiat eksekusi ke ketua pengadilan negeri. Saran yang Penulis berikan ialah kepada pelaku usaha (kreditur) untuk memastikan debitur memahami isi perjanjian pokok khususnya mengenai cidera janji (wanprestasi) dan kepada notaris untuk memastikan debitur dan kreditur memahami implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini.

---

This aftergraduate thesis discusses the enforcement of fiducia security objects after Constitutional Court handed down a decision on the constitutionality of Fiducia Security Law. The problem in this thesis is the meaning of default and execution of collateral objects after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the juridical implication of the decision on the implementation of execution of fiduciary security objects. This thesis uses a juridical-normative form which is descriptive by using secondary data and data collection from library studies. The analytical method used is qualitative hence the form of research produced is descriptive-analytical.

The first analysis result is that the meaning of default and execution after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 means that the parate executie cannot be carried out without any agreement regarding the default and voluntary submission of the object of collateral from the debtor. Second, the juridical implication of the decision is that an agreement on default is done by revamping the main agreement; the fiduciary creditor or recipient retains his position as a separatist creditor; parate execution can still be run if there are no disputes or problems; and alternative form of execution other than parate execution that can be used is the execution of an executorial title by requesting executions from the head of the district court. The advice given by the author is for creditor to ensure the debtor understands the contents of the main agreement, especially regarding breach of contract and to the notary to ensure the debtor and creditor understand the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII /2019."