Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini fokus terhadap Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (judicial review on the legality of regulation). Asas Contrarius Actus digunakan dalam pola putusan judicial review di Mahkamah Agung, sesuai dengan PERMA No 01 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (2) memiliki jangka waktu 90 hari dari putusan judicial review dan dinyatakan tidak ada kekuatan hukum jika tidak dilaksanakan. Dalam Proses eksekusi putusan yang bisa dilakukan dalam pengeksekusian dalam proses eksekusi putusan Mahkamah Agung Hal itu dapat berpotensi mengakibatkan proses tindak lanjut tidak ideal yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindak lanjuti putusan Mahkamah Agung dari norma yang sudah dibatalkan. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dari putusan judicial reviewMahkamah Agung terkait. Bentuk Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Dalam konteks ini penulis juga melakukan analisis dengan metode perbandingan dengan beberapa negara dan mencari informasi penting dari narasumber yang penulis lakukan dengan mekanisme wawancara untuk memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini merujuk terhadap eksekusi putusan judicial review yang masih kurang diterapkan secara ideal sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Harusnya putusan judicial review di Mahkamah Agung dapat memiliki kekuatan hukum yang terikat atau berlaku final and binding sejak putusan dibacakan sehingga judicial review Mahkamah Agung dapat mengakibatkan harmonisasi dari Peraturan Perundang-undangan akan tercederai. Maka daripada hal itu, Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan eksekusi putusan dengan tidak ideal harus diberikan teguran dan sanksi yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki fungsi dalam menjaga harmonisasi produk Peraturan Perundang-undangan. Hal itu dilakukan agar tujuan dari hukum mengenai keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan meminimalisir penyalahgunaan tindak lanjut putusan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat dan mengeluarkan produk Peraturan Perundang-undangan tersebut.

---

This research focuses on the Supreme Court in conducting judicial review on the legality of regulation. The Contrarius Actus principle is used in the pattern of judicial review decisions in the Supreme Court, in accordance with PERMA No. 01 of 2011 Article 8 Paragraph (2) which has a period of 90 days from the judicial review decision and is declared to have no legal force if it is not implemented. In the process of executing decisions that can be carried out in the process of executing decisions of the Supreme Court. This can potentially result in an imperfect follow-up process carried out by State Administrative Officials in following up on decisions of the Supreme Court from norms that have been canceled. So this can lead to legal uncertainty from the judicial review decision of the relevant Supreme Court. The form of research used is normative juridical with qualitative analysis methods. In this context the author also conducted an analysis using a comparative method with several countries and sought important information from sources which the author did with an interview mechanism to strengthen this research. The results of this study refer to the execution of judicial review decisions which are still not implemented ideally, causing legal uncertainty. The judicial review decision at the Supreme Court should have binding legal force or be final and binding since the decision was read so that there is legal certainty in it. Misuse in the follow-up process of the judicial review decision of the Supreme Court can result in harmonization of laws and regulations. Therefore, instead of that, State Administrative Officials who carry out decisions that are not ideal must be given a warning and sanctions that are reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which has a function in maintaining the harmonization of Legislation and Regulation products. This is done so that the objectives of the law regarding legal justice, legal certainty, and legal benefits can be achieved maximally and minimize the misuse of follow-up decisions made by State Administrative Officials who make and issue the products of the Legislation."

"Dalam kasus yang diteliti, terdapat gugatan perbuatan melawan hukum dari debitur kepada bank selaku kreditur karena melakukan eksekusi objek hak tanggungan milik debitur melalui pelelangan umum. Dasar gugatan dari debitur karena dalam Addendum Perjanjian Kredit maupun dalam Akta pembebanan Hak Tanggungan, para pihak telah sepakat memilih domisili hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul, yaitu di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pacitan. Pengadilan Negeri Pacitan mengabulkan gugatan debitur dengan pertimbangan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya Q)acta iun servanda). Putusan Pengadilan Negeri Pacitan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Pacitan dengan pertimbangan bahwa proses lelang adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu dengan parate eksekusi. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan ketika terjadikredit macet dan bagaimana analisis pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 147 WPDTI2DI4 yang membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 56/PDT/2014/PT.SBY jo. Pengadilan Negeri pacitan Nomor:04lPdt.G/2012/PN.Pct. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approacfr) dan pendekatan kasus (case approach). Prosedur pengumpulan bahan hukum ditakukan melalui proses identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya bahan hukum tersebut dilakukan penyeleksian untuk mendapatkan kumpulan bahan-bahan hukum yang relevan untuk penulisan tesis ini, yaitu yang dapatmenjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap bank dalam melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan ketika terjadi kedit macet, berdasarkan UUHT, yaitu dengan penjualan melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Pertimbangan putusan Nomor 3147 WPDI/2014 sudah tepat karena membenarkan parate eksekusi yang dilakukan pihak bank karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

On the studied case, theres a lawsuit on Act against the law, initiated by a debtor versus Bank as the creditor, for executing an Amenability object belongs to the debtor, through a public auction. The legal basis used by the debtor is because inside the Credit Agreement Addendum, as well as whal was written inside the Amenability Deed, each parties has agreed to choose a legal domicile should alegal dispute arise, which is at the Registrar of Pacitan Distic Court. Paciton District Court granl the debtors claim, with a consideration that the agreement applied each parlies as o constitution to those who made it (pacta sun servanda). Pacitan District Courts Ruling, was upheld by Surabaya High Court. Subsequently, Ihe Supreme Court orerturned both Surabaya High Court arul Pacitan Distric Courl verdict, with a consideration that the auction procesr; i,t legal, because it is in accordance with Section 6 of the Amenability Act, which is v)ith parate execution procedure. The issues thats being raised in this study would be how is the bank legal protection in implementing the execution of the amenability righls object when a bad credit occuted, and how is the analysis of the legal considerations in the Supreme Court Ruling Number 3147 K/PDT/211q that overturned Surabaya l{igh Court Ruling Number 56/PDT/2014/PT.SBY jo. Pacitan District Courr Ruling Number 04/Pdt.G/2012/PN.Pct. The study would use juridical nonnative research method, wilh d statute approach, and case approach. The legal materials collecting procedures is using an identification process also a primary and secondary legal materials inventory, which then will be selected to get the relevant legal materials for this thesis, which means, that could answer the issues- The results of the stu, concluded that the bank legal protections in implementing the execution of amenability rights object when a bad credil occurred, based on Amenability Acl, that is by selling through a public auction, and under-sales. The legal considerations in the Supreme Court Ruling Number 3147 K/PDT/2014 are appropriate because it justify the parate executiors procedure that has being done by the bank, because it is in accordance with Section 6 of the Amenahility Act."

"ABSTRAKBerdasarkan constitutional authority, pengujian perundang-undangan Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yudisial. Terdapat perbedaan yang sangat menarik, pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung judicial review on the legality of regulation dilakukan dengan sidang pemeriksaan tertutup, sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi judicial review on the constitusionality of law dilakukan dengan sidang pemeriksaan terbuka. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif dengan menyertakan pendeketan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi keterbukan sidang pemeriksaan hak uji materiil di Mahkamah Agung, baik dari segi perkembangan sejarah bahwa ketertutupan sidang pemeriksaan judicial review di Mahkamah Agung erat kaitannya usaha melanggengkan kekuasaan, dari segi permasalahan aktual dan karakteristik pengujian peraturan perundang-undang bukan seperti pengadilan biasa dapat disempurnakan dengan keterbukaan sidang pemeriksaan. Selain itu hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya pembaharuan melalui sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang pemeriksaan pokok perkara yang terbuka untuk umum memiliki relevansi terhadap perbaikan dan penguatan kualitas putusan. Oleh sebab itu pada bagian akhir penelitian dikemukakan suatu kesimpulan dan rekomendasi bahwa gagasan keterbukaan sidang pemeriksaan ini sangat konstitusional dan urgen untuk segera diterapkan dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung. Caranya cukup melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang Mahkamah Agung dengan mengatur dan memasukan materi sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alternatif pilihan yang dapat dipilih pembuat undang-undang.

---

ABSTRACTBased on Constitutional Authority, Indonesia 39 s judicial review is conducted by two judicial institutions. There is a distinction to analyze, the judicial review by Supreme Court on the legality of regulation conducted with a closed hearing, while the judicial review on the constitutionality of law is conducted by a trial open hearing. This research uses juridical normative method with comparative approach. The results of this research show that there is an urgency for open judicial review hearing in the Supreme Court as seen from the historical aspect that closed judicial review in the Supreme Court is strongly connected to preserving power and the characteristic aspect that judicial review can be improved with open court proceedings. The research also shows that reform through introductory trial and public principal hearing is relevant to improvement of the quality of decisions. Therefore, it is concluded and recommended at the last part of the research that open judicial review hearing is constitutional and must be urgently implemented in the Supreme Court by making changes in the law about the Supreme Court and incorporating introductory trial and principal hearing based on alternative options that can be chosen by lawmakers."

"Cessie merupakan suatu perbuatan hukum untuk melakukan pengalihan piutang. Hukum Perdata mengatur cessie dilakukan dengan cara mengalihkan piutang yang dimiliki oleh kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). Cessie dapat dibuat dengan membuat akta autentik oleh notaris, maupun akta di bawah tangan. Akta cessie yang dibuat oleh notaris tidak serta merta membuat cessie menjadi mengikat seluruh pihak dan sah. Setelah akta cessie dibuat, agar mengikat pihak debitur (cessus, maka harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh cessus. Namun pada prakteknya pelaksanaan cessie tidak selalu diberitahukan kepada cessus. Hal tesebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan cessie. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap cessie yang tidak diberitahukan kepada cessus, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta cessie. Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berperan untuk membuat akta cessie, dan bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan kepada kreditur dalam pembuatan akta cessie. Upaya meningkatkan pemahaman pelaksanaan cessie sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan kepada para notaris, sehingga nantinya notaris dapat memberikan penyuluhan kepada para kreditur, bahwa setelah akta cessie dibuat mereka memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada cessus.

---

Cessie is a legal act to transfer accounts receivable. Civil law regulates that cessie is carried out by transferring receivables owned by the previous creditor (cedent) to the new creditor (cessionaris). Cessie can be made by making an authentic deed by public notary as well as privately made deed. A cessie deed made by public notary does not make the cessie is legally binding to all parties. Following the cessie deed, in order to bind the debtor (cessus), it must be notified, approved or acknowledged by cessus. However, in practice, the implementation of cessie is not always notified to cessus. This is due to the lack of understanding regarding the implementation of cessie. By using doctrinal research method, this writing analyzes how the legal certainty of cessie without prior notification to cessus, as well as the roles and responsibilities of public notary in making a cessie deed. Based on the Act of the Public Notary, the role of a public notary is to  draw up a cessie deed and is responsible to provide counselling to creditors in the making of cessie deed. Increasing the understanding of the implementation of cessie in accordance with the regulations, can be done by organizing legal counseling. Legal counseling is carried out to Notaries, so that later the notary can provide a legal counseling to creditors, to inform that after the cessie deed is drawn up they have the obligation to notify the cessus."

"Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia . Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme yang biasa digunakan adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Perjanjian nominee ini ada kalanya menimbulkan masalah dikemudian hari.Pada kasus yang dibahas, pihak Yayasan (Badan Hukum) bersengketa dengan individu yaitu karyawan yang namanya digunakan sebagai nominee atas pembelian tanah dan bangunan dengan pihak ketiga. Atas kasus ini Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi.Putusan Mahkamah Agung akhirnya memenangkan Yayasan karena terdapatnya perjanjian nominee yang berkaitan/melatarbelakangi pembelian tanah dan bangunan tersebut.

---

Laws prohibits government agencies, unless a specifis legal entity declared by legislation to own land with the status of property which is the highest in the ownership status of land rights in Indonesia, in transaction pertaining to land, not rare entity that seeks to aquire land with the status of property rights. The mechanism commonly used is by nominee agreements. This Agreement nominee sometimes cause problems later on.

In this cases discussed, the foundation (legal entity) dispute with the individual is an employee whose name is used as a nominee for the purchase of land and buildings to third parties. The decision of the Distrisct Court different from The High Court. The Foundation won in a Supreme Court decision, because there are relating in a nominee agreement of ownership of land and building."

"ABSTRAKTerkait dengan parate eksekusi didalam ketentuan eksekusi gadai saham, pelaksanaan gadai saham pada praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya penafsiran yang berbeda mengenai eksekusi gadai saham oleh praktisi hukum maupun yang dihasilkan oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait dengan pengaturan jangka waktu dalam perjanjian gadai itu sendiri. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran terhadap eksekusi gadai saham di Indonesia. Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran inilah yang nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya yang terjadi dalam sengketa perjanjian gadai saham antara PT. BFI Finance, Tbk (PT. BFI) selaku pemegang gadai dengan PT. Ongko Multicorpora (PT. OM) dan PT. Aryaputra Teguharta (PT. APT) selaku pemberi gadai. PT.APT dan PT. OM mendalilkan jangka waktu Perjanjian Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian, karena itu tanggal jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Juni 2000 dan akibat hukum berakhirnya jangka waktu gadai adalah objek gadai, yaitu saham-saham yang digadaikan Pemberi Gadai sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang kepada PT.BFI. oleh karena itu pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT. BFI dengan menjual saham-saham milik Pemberi Gadai pada tanggal 9 Februari 2001 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dalil Pemberi Gadai tersebut, Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 240 PK/pdt/2006 mengabulkan gugatan Pemberi Gadai (PT. APT) dan menyatakan tidak sah pelaksanaan eksekusi atas gadai saham yang dilakukan PT. BFI. Namun terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 240 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ternyata terdapat perbedaan baik didalam pertimbangan dan hasil putusan yang kemudian diajukan oleh PT. OM dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt.2007 dimana pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT.BFI adalah sah menurut hukum. Untuk menjawab permasalahan perbedaan penafsiran tersebut, dilakukan penelitian secara normative terhadap putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Dengan metode ini diharapkan kesimpulan yang disampaikan dalam tesis ini dapat menjawab permasalahan kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi atas gadai saham, dalam hal jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir tetapi hutang debitor belum dilunasi seluruhnya.

---

ABSTRACTThe implementation of pledge on shares raises legal issues, particularly in the enforcement of the execution in the provision of pledge on shares. It is characterized by the existence of different interpretations regarding to legal opinion of the execution on pledge of shares, related to period time in pledge of shares agreement, by legal practitioners nor the Court, especially the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This illustrates that the execution of pledge of shares in Indonesia has not yet had similar interpretation in legal framework of pledge. The differences of this interpretation is what will create legal uncertainty, especially those that occur in pledge of shares agreement disputes between PT. BFI Finance Tbk (PT BFI) as "pledgee" with PT. Ongko Multicorpora (PT OM) and PT. Aryaputra Teguharta (PT APT) as "pledgor". PT.APT and PT. OM postulated that Pledge of Shares Agreement term is during 12 (twelve) months from the date of the agreement, hence the agreement is ended in June 1, 2000. The expiry of period time in pledge of shares agreement is that pledge property, the shares which is guaranteed by pledgor is no longer bound as collateral to PT.BFI as pledgee. Therefore the execution of pledge of shares by PT. BFI which selling the pledgor shares on February 9, 2001 is considered as a tort. Based on the pledgor arguments, the Supreme Council of Judges in judicial review of the Supreme Court decision No. 240 PK/pdt/2006 fulfill pledgor (PT APT) petition and outlawed the execution of the pledged shares selling by PT. BFI. However, the Petition for Judicial Review Decision of supreme court No. 240 PK/Pdt/2006 dated February 20, 2007 turned out there is a controversial. It is because of difference both in judgment and the verdict which was then filed by PT. OM in judicial review of the Supreme Court decision No. 115 PK/Pdt.2007. Its judge that the enforcement of execution of pledged shares by PT. BFI was lawful. This Thesis is using a normative research towards the supreme court verdict and legislation underlying to answer the legal issues which has proposed above. In addition, it uses Qualitative data processing, while the conclusions made with deductive logic. With these method are expected conclusions presented in its can answer the problem of legal certainty regarding the execution of the pledge on shares, especially in which case the contract period has ended but debtor has not fulfill the debt."

"ABSTRAKPendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, penerbitan sertipikat seringkali menimbulkan masalah, misalnya terjadi sertipikat tumpang tindih, dimana satu bidang tanah yang sama, diuraikan dalam dua atau lebih sertipikat yang berlainan datanya. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 412 K/TUN/2015, yang terjadi di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada kasus, penulis menganalisis mengenai bagaimana kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak dan bagaimana status hukum sertipikat objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 412 K/TUN/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Hasil analisis menunjukkan, penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat adalah ketidaktelitian Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam memeriksa dokumen pendaftaran tanah dan dilanggarnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan objek sengketa. Simpulan penelitian adalah kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 412 K/TUN/2015, telah tercapai, oleh karena penerapan peraturan perundang-undangan tepat, terutama Pasal 107 huruf g Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 juncto Pasal 11 ayat 3 Permen ATR/Ka BPN Nomor 11 Tahun 2016, yang menyatakan dalam penerbitan objek sengketa terjadi kesalahan administrasi cacat hukum administrasi berupa tumpang tindih sertipikat, sehingga pemegang sertipikat beritikad baik yang telah melalui prosedur pendaftaran dan peralihan hak dengan benar dilindungi oleh hukum. Status hukum objek sengketa adalah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor mencoret objek sengketa dari buku tanah.

---

ABSTRACTLand registry, produce certificate as the proof of land rights to ensure legal certainty for holder of right. However, the issuance of certificates often causes problems, such as overlapping certificates, whereby the same plot of land, described in two or more certificates, with different data. One of the sample of overlapping certificates case on Supreme Court Decision Number 412 K TUN 2015, happened in Desa Sentul, sub district Babakan Madang, Regency of Bogor. On the case, the author analyzed about how the certainty and legal protection for holder of land rights and how about the legal status of the disputed objects certificates based Supreme Court Decision Number 412 K TUN 2015. The research method used is normative juridical with prescriptive typology and secondary data type. Analyzed result shows, overlapping certificates is due to the fact innaccuracy by Head of land office of Bogor to examined land registration documents and violation of Good Governance Principle in issued of disputed objects. The conclusion of this research is certainty and legal protection holder of right in land registry on land right overlapping case based Supreme Court Decision Number 412 K TUN 2015 has been achieved, because implemented of regulation corrected that 39 s Article 107 letter g of Agrarian Minister Head of National Land Agency Regulation Number 9 of 1999 juncto Article 11 paragraph 3 of Agrarian Minister Head of National Land Agency Regulation Number 11 of 2016, whereby is issuance of disputed object occurred administrative error legal defective administration that 39 s overlapping certificates, so that the good faith certificate holder that has been through the corrected registration and the transfer of right procedure is protected by law. The legal status of the disputed objects is declared void and obliged for Head of land office of Bogor to revoke and cross out the disputed objecs from the land book. "

"Lelang atau penjualan yang merupakan bentuk jual-beli memberikan beberapa manfaat berbeda dibandingkan jual-beli pada umumnya. Dalam kasus yang diteliti terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang. Hal ini terjadi karena pemenang pertama tidak hadir dan diwakili tanpa surat kuasa, oleh karenanya diajukan lelang kembali dan terpilihlah pemenang lelang kedua. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum antara lain perihal kepemilikan terhadap objek lelang tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pemenang lelang eksekusi dan perlindungan hukum pemenang lelang eksekusi dalam hal terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa pemenang lelang yang sah adalah pemenang lelang yang kedua sebab pemenang lelang pertama tidak hadir dan orang yang mewakilinya di pelelangan tidak diberi surat kuasa untuk mewakilinya sehingga syarat subjektif tidak terpenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi dilakukan dengan menerbitkan Risalah Lelang, karena Risalah Lelang merupakan produk dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang diakui secara hukum sebagai alat bukti yuridis atas pelaksanaan lelang termasuk pemenang lelang.

---

Auctions or sales, which are a form of buying and selling, provide several different benefits compared to buying and selling in general. In the case studied there were two parties who claimed to be the winner of the auction. This happened because the first winner was not present and was represented without a power of attorney, therefore another auction was submitted and the winner of the second auction was selected. This condition raises legal issues, including regarding ownership of the auction object. The issues raised in this research are regarding the validity of the execution auction winner and the legal protection of the execution auction winner in the event that there are two parties who claim to be the valid auction winner. To answer this problem, doctrinal research methods are used, with an explanatory typology. The results of the analysis from this research show that the valid auction winner is the second auction winner because the first auction winner was not present and the person who represented him at the auction was not given a power of attorney to represent him so the subjective requirements were not fulfilled based on Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Instructions for conducting auctions. Legal protection for the winner of the execution auction is carried out by publishing the Auction Minutes, because the Auction Minutes are the product of an authorized official following the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 which is legally recognized as juridical evidence of the implementation of the auction, including the auction winner."

"Tesis ini membahas tentang putusan Mahkamah Agung No.41P/HUM/2009 tentang uji materiil Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang mana sebagian pihak merasa dirugikan dengan adanya Perda tersebut oleh karenanya pihak yang merasa telah dirugikan mengajuakan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu timbul permasalahan apakah pembentukan Perda tersebut telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian selain itu menginai permohonan hak uji yang di ajukan oleh pemohon ditolak Mahkamah Agung dengan alasan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, namun dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang mencabut ketentuan mengenai batasan waktu pengajuan hak uji apakah permohonan tersebut dapat diajukan lagi mengingat adanya asas Nebis In Idem. Maka dari itu Peraturan Daerah yang bertentangan tersebut dianggap merugikan sebagian pihak khususnya pengusaha pemilik atau pengguna jasa Alat-alat Berat dan Besar sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau ulang dengan mengajukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung karena telah lewat tenggat waktu pengajuan Hak Uji Materiil hal ini juga menjadikan hambatan pihak yang merasa dirugikan karena suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang asas, materi muatannya tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dilihat dari hal tersebut seharusnya Pemerintah Daerah khususnya dalam membentuk dan/atau membuat suatu peraturan daerah baiknya di sounding agar terhindar dari konflik yang mungkin akan timbul, disosialisasikan agar masyarakat tahu serta harus diberitahukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mahakamh Agung juga baiknya memberikan kejelasan jangan hanya karena melewati batas waktu permohonan langsung ditolak tanpa melihat dahaulu dampak yang timbul dari peraturan tersebut.

---

This thesis discusses the Supreme Court ruling on judicial No.41P/HUM/2009 Regulation on Motor Vehicle Tax in particular Heavy Equipment and Large Equipment which is where most parties feel aggrieved by any local regulation therefore those who felt he had aggrieved filed a judicial review to the Supreme Court. Therefore raised the question of whether the formation of the regulation in accordance with the procedures for the establishment of legislation later than that of the right to request that the proposed test by the Supreme Court rejected the applicant with the reasons already passed the deadline for applications, but with the publication of Supreme Court Regulation No. 1 In 2011, striking down the provisions regarding the filing time limit test whether the application can be filed again in light of the principle Nebis In Idem. Thus the local regulation to the contrary shall be deemed detrimental to some people especially businessmen owners or users of services of Heavy Equipment and Large so that local regulation is necessary to review by filing a judicial (Judicial Review) to the Supreme Court because the filing deadline has passed judicial review it also makes the barriers those who feel aggrieved because of a legislation or regulations that principle, materials charges do not correspond to the establishment of procedures for legislation and regulations conflict with the higher, it should be seen from the local government, especially in established and/or local regulations make a sounding good in order to avoid conflicts that may arise, that they should know and the public should be notified to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Ministry of Interior of the Republic of Indonesia. The Supreme Court also made it clear not only a good idea because the application deadline passes immediately rejected without notice before the effects of the regulation."