Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat signifikan menuntut peran aktif pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan koneksi internet dan pembangunan infrastruktur TI. Adanya pandemik Covid 19 memberikan tantangan terhadap birokrasi dalam pelayanan publik pemerintahan. Upaya transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan proses layanan pemerintahan dengan membuat layanan digital yang baru. Menkominfo menyatakan bawah pemerintah memiliki aplikasi pelayanan sekitar 24.400 aplikasi, sehingga diperlukan integrasi antar substansi pemerintah untuk meningkatkan data informasi sistem. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu meningkatkan tata kelola TI pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri merupakan satuan kerja Polri yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas terutama dalam pengelolaan data kendaraan nasional yang disebut dengan sistem ERI. Sistem ERI telah terintegrasi dengan berbagai sistem internal dan eksternal Korlantas. Selain itu, adanya database data kendaraan yang dikelola oleh BAPENDA yang mengakibatkan duplikasi data kendaraan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingkat kematangan tata kelola TI sistem ERI sehingga data kendaraan Korlantas memiliki kualitas data yang baik dan valid sesuai standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan SPBE dengan pemanfaatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penilaian dokumen terhadap pemangku kepentingan sistem ERI. Pertanyaan wawancara mengacu pada indikator - indikator SPBE yang berjumlah 47 indikator dan dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 1,48 dengan predikat kurang. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dengan pemangku kepentingan sistem ERI bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat ini dan rekomendasi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, perlunya penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sistem ERI, perencanaan inovasi bisnis dan manajemen risiko yang lengkap, peningkatan kemampuan personel dalam pemahaman implementasi SPBE serta melibatkan satuan kerja TIK untuk mendukung dalam perencanaan, uji fungsi dan evaluasi sistem

---

The significant increase in internet users in Indonesia demands an active role from the government to continuously meet the needs of internet connectivity and IT infrastructure development. The Covid-19 pandemic has posed challenges to the bureaucracy in public governance. Digital transformation efforts are utilized to enhance government service processes by creating new digital services. The Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) stated that the government has around 24,400 service applications, necessitating integration among government entities to improve data and information systems. Given this situation, the government needs to enhance the governance of public service IT to optimize services to the public. Korlantas Polri is a unit of the Indonesian National Police responsible for traffic management, particularly in the management of the national vehicle data known as the ERI system. The ERI system has been integrated with various internal and external Korlantas systems. Additionally, there is a vehicle database managed by BAPENDA, which leads to data duplication. Therefore, the aim of this research is to determine the maturity level of the IT governance of the ERI system to ensure that Korlantas vehicle data has good quality and is validated according to standards. This research adopts the SPBE approach utilizing qualitative methods. Data collection is conducted through interviews and document assessments with stakeholders of the ERI system. Interview questions refer to the 47 indicators of the SPBE and the calculation of the SPBE index value is performed. Based on the data collected, the SPBE index value obtained is 1.48, indicating a "poor" rating. These results have been confirmed and validated by ERI system stakeholders, indicating that the data obtained aligns with the current conditions and recommendations that will be provided. Based on these findings, it is necessary to establish policies and regulations for managing the ERI system, comprehensive business innovation and risk management planning, personnel capacity enhancement in understanding SPBE implementation, and involvement of the IT unit to support planning, functional testing, and evaluation of the ERI system"

"Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan Polri. Upaya pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi menjadi penting dilakukan, mengingat berbagai tantangan global yang mengharuskan para siswa akpol adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penulisan ini menjelaskan bahwa pertama, kondisi faktual pengasuhan taruna Akpol sebelum tahun 2022, pola pengasuhan belum berjalan secara maksimal karena berbagai faktor, diantaranya kurangnya jumlah pengasuh, adanya pengasuh yang kurang kompeten, pengasuh belum seluruhnya mendapatkan pelatihan dasar, masih adanya tradisi kekerasan serta pola hidup hedonism para Taruna Akademi Kepolisian dan tidak adanya pedoman pola pengasuhan yang dimiliki oleh para pengasuh dalam melaksanakan pengasuhan kepada para Taruna Akpol. Kedua, Revitalisasi Pola Pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian Berbasis Teknologi Informasi dilakukan melalui berbagai tahapan. Pada revitalisasi proses pengajaran menggunakan platform aplikasi antara lain; email, e-calender, Drive, e-Classroom, Docs, SIA (sistem informasi akademik), Taruna Care, E-Learning, dan Blog Mahasiswa. Kemudian revitalisasi proses pelatihan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh jarak tempuh lari taruna Akpol. Revitalisasi proses pengasuhan dilakukan dengan aplikasi zoom meeting, seperti diskusi penugasan, konsultasi daring taruna dengan pengasuh, dan adanya ruang pusat pengawasan melalui CCTV disetiap area di sekitar Akademi Kepolisian guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran. Para Pengasuh juga selalu memonitor kegiatan Taruna pada saat pesiar/cuti melalui Whatsapp Group dan pengecekan melalui Video Call. Dari penjelasan tersebut, upaya revitalisasi dilakukan didasarkan juga pada kemampuan pengasuh untuk memanfaatkan teknologi informasi.

---

This research aims to analyze the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets at National Police education and training institutions. Efforts to provide information technology-based parenting patterns for police academy cadets are important, considering the various global challenges that require police academy students to be adaptive to developments in information technology. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results of this research explain that first, the factual condition of caring for Police Academy cadets before 2022, the pattern of care has not been running optimally due to various factors, including the lack of caregivers, the presence of caregivers who are less competent, caregivers have not all received basic training, there is still a tradition of violence and the hedonistic lifestyle of Academy Cadets. The police and the absence of guidance on parenting patterns that caregivers have in carrying out care for Police Academy Cadets. Second, the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets is carried out through various stages. In revitalizing the teaching process using application platforms, including; email, e-calendar, Drive, e- Classroom, Docs, SIA (academic information system), Taruna Care, E-Learning, and Student Blog. Then revitalize the training process, one of the applications used to measure how far the Police Academy cadets have run. The revitalization of the care process is carried out using the zoom meeting application, such as assignment discussions, online consultations between cadets and their caretakers, and the existence of central monitoring rooms via CCTV in every area around the Police Academy to avoid violations. The Caretakers also always monitor Cadet activities while on vacation/leave via Whatsapp Group and checking via Video Call. From this explanation, revitalization efforts are also based on the ability of caregivers to utilize information technology."

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai lembaga litbangyasa mempunyai lima fungsi yaitu: intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut BPPT mempunyai berbagai program yang dikelola melalui kerangka kerja kerekayasaan. Suatu program litbangyasa harus dikelola dengan baik agar sasaran yang dicapai terus berkembang sehingga dapat meningkatkan tingkat technology readiness level yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil litbangyasa tidak terkelola dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses inovasi karena dapat memicu reinventing the wheel. sehingga sasaran program tidak tercapai sesuai dengan road map. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan PTIPK dalam mengelola kegiatan litbangyasa. Dengan pendekatan strategi Business Process Reengineering BPR diharapkan sistem informasi tidak hanya mempermudah organisasi dalam pengelolaan kegiatan tapi juga dapat meningkatkan fungsi bisnis menjadi lebih efisien dalam menjalankan visi dan misinya. Proses BPR dilakukan dengan merujuk pada praktik terbaik dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan internal yaitu sistem tata kerja kerekayasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan arsitektur yang sesuai kebutuhan proses litbangyasa dapat dilakukan desain ulang proses bisnis dengan strategi e-business.

---

The Agency for Assessment and Application of Technology as an R D institution has five functions intermediation, technology clearing house, technology review, technology audit and technology solution. In carrying out its role, BPPT has various programs managed through the engineering framework. An R D program should be well managed so that the goals achieved and grow to improve the technology readiness level better. But in reality the R D programs are not well managed. So it can hinder the innovation process because it can trigger reinventing the wheel. so that the goals are not achieved in accordance with the road map.

This study aims to develop the architecture of IS IT in accordance with the needs of BPPT to manage R D activities. With the Business Process Reengineering BPR strategy approach, information system is expected not only to facilitate the organization to manage the activities but also to improve the business function to be more efficient in carrying out its vision and mission. The BPR process is done by referring to best practices and paying attention to conformity with the internal rules of the engineering framework. This research concludes that to get the appropriate architecture needsof R D process can be done by business process re design with e business strategy."

"Perkembangan teknologi informasi yang sangat massif telah membawa perubahan sosial dalam bentuk komunikasi antar individu maupun kelompok manusia melalui penggunaan media sosial. Perubahan tersebut telah menciptakan cara atau metode baru untuk memudahkan pengguna agar dapat menerima pesan dari pengirim. Istilah buzzer pada awalnya tercipta untuk membantu melakukan pemasaran suatu barang, produk, atau jasa. Namun dalam perkembangannya, buzzer telah menjadi sebuah fenomena yang dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan manipulasi publik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan strategi buzzer politik dalam operasi media sosial serta potensi ancaman yang ditimbulkan. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman keberadaan dan aktivitas buzzer politik terhadap stabilitas politk dan keamanan nasional.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan informan, serta melakukan analisis framing dan propaganda terhadap konten-konten yang disebarkan oleh buzzer politik. Berdasarkan penelitian ini telah teridentifikasi pola, strategi, dan metode buzzer politik untuk menarik perhatian khalayak dengan menggunakan metode propaganda yang berpotensi menganggu stabilitas politik dan keamanan nasional

---

The development of information technology that is very massive has brought social changes in the form of communication between individuals and groups of people through the use of social media. The changes have created new ways or methods to make it easier for users to receive messages from senders. The term buzzer was originally coined to help do marketing of a good, product, or service. But in its development, the buzzer has become a phenomenon that has been used as a political tool to carry out public manipulation through social media. This study aims to analyze patterns and strategies of political buzzers in social media operations as well as the potential threats posed. Then, this research is expected to provide an overview of the understanding of the existence and activity of political buzzers towards political stability and national security.

This research was conducted using qualitative methods through literature studies, in-depth interviews with informants, as well as conducting framing and propaganda analysis of content spread by political buzzers. Based on this research, patterns, strategies, and methods of political buzzers have been identified to attract the attention of the public by using propaganda methods that have the potential to disrupt political stability and national security."

"Kontribusi TIK pada sistem produksi secara keseluruhan dalam ekonomi dianggapsebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.Tujuan penelititan ini adalah menyelidiki kontribusi sektor TIK terhadap perekonomianIndonesia melalui peran sektor TIK dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dengananalisis keterkaitan, analisis nilai pengganda dan analisis matriks kausatif. Lebih lanjut,penelitian ini menyelidiki sumber pertumbuhan sektor TIK dengan mendekomposisisumber perubahan outputnya. Secara khusus, pendekatan input-output diadopsi untukmenggambarkan aktivitas produksi dan difusi sektor TIK pada perekonomian Indonesiaperiode 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki penggandaoutput yang besar, sektor Manufaktur TIK juga mendorong ekspor. Hasil dekomposisidiketahui bahwa pengaruh koefisien teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yangcukup signifikan terhadap output sektor TIK. Namun, nilai-nilai tersebut telah berkurangdalam beberapa periode terakhir sehingga peran sektor TIK Indonesia sebagai sektor GPTmenjadi kurang optimal

---

The contribution of ICTs to the overall production system in the economy is considered

as one of the factors for growth and development of the national economy. The purpose

of this research is to investigate the contribution of the ICT sector to the Indonesian

economy through the role of the ICT sector in encouraging the growth of other sectors

with linkage analysis, multiplier analysis and causative matrix analysis. Furthermore, this

study investigates the sources of growth in the ICT sector by decomposing the sources of

change in its output. In particular, the input-output approach is adopted to describe the

production activities and diffusion of the ICT sector in the Indonesian economy for the

period 2000-2014. The results show that apart from having large output multipliers, the

ICT Manufacturing sector also encourages exports. The results of the decomposition

show that the influence of the previous technology coefficient has a significant

contribution to the output of the ICT sector. However, these values have diminished in

recent periods so that the role of the Indonesian ICT sector as a GPT sector has become

less than optimal."

"Penerapan teknologi informasi sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Begitu juga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan berangkat dari permasalahan penerapan teknologi informasi yang dilakukan di KPU. Oleh karena itu, perlu dirancang infrastruktur teknologi informasi untuk memaksimalkan penerapan teknologi informasi di KPU. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework TOGAF. Tahapan yang dilakukan dalampenelitian ini mengikuti TOGAF Architecture Development Methode ADM sampai pada fase opportunities and solution. Data yang didapat untuk dijadikan input pada analisis dan rancangan pada setiap fase adalah visi dan misi organisasi, rencana strategis organisasi, proses bisnis organisasi, portofolio sistem informasi saat ini dan kondisi infrastruktur TI saat ini. Pada fase preliminary disusun 12 prinsip arsitektur. Pada fase architecture vision dan business architecture dilakukan analisis pada proses bisnis menggunakan diagram value chain. Kemudian masingmasing proses bisnis dijabarkan lagi berdasarkan fungsi organisasi. Pada tahap information system architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap portofolio aplikasi saat ini. Kendala yang paling besar adalah belum terintegrasinya data antar aplikasi yang saling terkait. Hal tersebut menyebabkan data yang dibutuhkan dan dihasilkan aplikasi yang saling terkait menjadi tidak akurat. Dari hasil analisis kendala dan harapan pada proses bisnis dan aplikasi yang ada, disusun rancangan aplikasi baru yang berjumlah 8 aplikasi. Dari hasil analisis kesenjangan aplikasi, prioritas utama yang harus dilakukan KPU adalah meningkatkan/upgrade aplikasi kepemiluan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kebutuhan untuk integrasi data. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan konsep integrasi data.Pada tahap technology architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap kondisi infrastruktur TI KPU saat ini. Dari hasil analisis terhadap keselarasan aplikasi dengan infrastruktur TI yang ada didapat beberapa isu utama, yaitu hampir semua aplikasi berkonsep client-server, belum adanya mekanisme backup pada hampir seluruh aplikasi dan model virtualisasi server yang kurang mendukung untuk skalabilitas tinggi. Fokus solusi dari rancangan infrastruktur teknologi informasi adalah pada peningkatan/perbaikan data center, peremajaan perangkat jaringan, penambahan kapasitas server/storage, penerapan konsep virtualisasi secara clustering dan penerapan hybrid cloud.

---

The implementation of information technology has been done by various government entities. So is the Komisi Pemilihan Umum RI as a government agency that organizes elections in Indonesia. Studies conducted departing from implementation issues in information technology made the KPU. Therefore, it is necessary to design information technology infrastructure to maximize application of information technology in the Commission. This study uses a framework of The Open Group Architecture Framework TOGAF.

Steps being taken in this study followed the TOGAF Architecture Development Method ADM to the opportunities and solution phase. Data obtained to be used as input to the analysis and design in each phase is the vision and mission of the organization, the organization 39 s strategic plan, the organization 39 s business processes, portfolio of current information systems and the condition of the current IT infrastructure. In the preliminary phase composed 12 architecture principles. In phase architecture and business architecture vision analysis on business processes using value chain diagram. Then each business processes elaborated again by the function of the organization. At this stage of the analysis information system architecture constraints and expectations of today 39 s applications portfolio. The biggest challenge is yet integrated data between applications that are interrelated. This causes the required data and the resulting applications are interlinked be inaccurate.

From the analysis of the constraints and expectations on business processes and applications, structured design new applications, amounting to 8 applications. From the results of the gap analysis applications, the main priority should be done KPU is improving upgrading of electoral application in accordance with the needs and requirements for data integration. Then proceed with applying the concept of data integration. At this stage of technology architecture to analyze the constraints and expectations of the condition of the current KPU IT infrastructure.

From the analysis of the alignment of applications with the existing IT infrastructure gained some major issues, ie almost all applications client server concept, there is no backup mechanism in almost all application and server virtualization models is less support for high scalability. The focus of the design solution of information technology infrastructure is on the increase improvement of data center, network devices rejuvenation, increase the capacity of the server storage, application of the concept of virtualization is clustering and application of hybrid cloud."

"PT XYZ sebagai objek penelitian adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia bergerak dalam bidang asuransi sosial, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), untuk menyelenggarakan Progam Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun. Perencanaan Strategis TI yang telah disusun menyatakan bahwa TI PT XYZ belum pernah melakukan audit TI dengan menggunakan Kerangka Kerja CobiT. Penelitian ini mengukur tingkat kematangan TI PT XYZ dengan menggunakan Kerangka Kerja CobiT 4.1 untuk kemudian diberikan rekomendasi agar tingkat kematangannya dapat meningkat.Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan ini, TI PT XYZ rata-rata berada pada tingkat 2 (Repeatable but Intuitive) yang berarti bahwa TI PT XYZ telah memiliki prosedur standar atas sebagian besar proses TI-nya yang disertai dengan dokumentasi, dan dikomunikasikan melalui pelatihan, namun belum memadai dan belum mampu untuk mendeteksi deviasi yang terjadi. Agar tingkat kematangannya dapat meningkat secara simultan, maka harus dilakukan perbaikan secara bertahap terhadap seluruh proses bisnis termasuk pembenahan kelengkapan prosedur dan dokumentasi, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan dan optimalisasi organ pendukung serta dilakukannya audit TI.

---

PT XYZ as the object of research is a company owned by the Government of Indonesia is engaged in social insurance, as stipulated in Government Regulation (PP), to organize a Social Insurance Program Civil Service consisting of the Pension Fund for Pegawai Negeri Sipil (PNS) and Tabungan Hari Tua (THT) with the aim to improve the welfare PNS at retirement age. IT Strategic Plan has been prepared stating that the IT PT XYZ had never done an audit of IT using COBIT Framework. This study measured the level of IT maturity PT XYZ using the COBIT Framework 4.1 to then make recommendations in order to increase the level of maturity.

Based on the results of measurements of the level of maturity, IT PT XYZ on average are at level 2 (Repeatable but Intuitive) meaning that IT PT XYZ has a standard procedure for most of its IT processes are accompanied by documentation, and communicated through training, but inadequate and have not been able to detect deviations that occur. In order to increase the level of maturity simultaneously, then it must be gradual improvement of the entire business process including revamping procedures and completeness of documentation, improving the competence of human resources, establishment and optimization of organ support and IT audit done."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS.

The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019."

"Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS. The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019.

"