Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan makroprudensial terkait rasio pembiayaan sektor UMKM terhadap pertumbuhan kredit dan NPL UMKM pada setiap bank. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan model generalized least square kepada data keuangan 40 bank konvensional terbuka sebagai observasi selama periode 2012 hingga 2021 dengan pertumbuhan kredit dan NPL UMKM adalah sebagai variabel dependen serta kebijakan, karakteristik bank dan faktor-faktor makroekonomi adalah sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berdampak positif kepada pertumbuhan kredit dan NPL UMKM. Temuan-temuan dalam penelitian ini menyarankan kepada OJK dan BI untuk melakukan evaluasi kembali syarat target pemenuhan rasio pembiayaan UMKM.

---

The aim of this research is to identify the impact of macroprudential policy related to the financing ratio for MSME to each bank’s MSME credit growth and NPL. This research used a panel data analysis using the generalized least square model conducted on the financial data of 40 public conventional banks for the observation during the period from 2012 to 2021 with MSME’s credit growth and NPL as the dependent variables and the policy, bank’s characteristics, and macroeconomic factors as independent variables. The results reveals that the policy positively affects MSME’s credit growth and NPL. The findings of this research inquire regulator to re-evaluate the requirement target to achieve minimum financing MSME ratio."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebesar 20%. Selain itu, penyaluran kredit UMKM merupakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, PT Bank X menyediakan program kredit UMKM yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sekaligus sebagai sarana penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Penulis mengadakan penelitian terkait pemberian kredit UMKM oleh PT Bank X yang dilakukan secara yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan. Skripsi ini diterdiri atas 4 Bab, yang terdiri dari Bab pertama berupa pendahuluan, Bab kedua yang berisi peninjauan perkreditan secara umum, Bab ketiga berisi tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X, dan Bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kredit UMKM, PT Bank X dihadapi oleh berbagai risiko pemberian kredit. Oleh karenanya, terdapat pedoman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Penyelamatan kredit UMKM yang bermasalah dilakukan oleh PT Bank X melalui restrukturisasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kredit UMKM.

---

The significant role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the national economy directs the government to pay special attention to MSMEs, one of which is to provide MSME credit facilities through banks. Banks as intermediary institutions that function as credit channelers, are required to channel credit ratios to MSMEs as regulated through Bank Indonesia Regulation 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Context of Micro, Small, and Business Development Intermediate as amended by PBI Number 17/12 /PBI/2015 which requires banks to channel credit ratios to MSMEs by 20%. In addition, MSME lending is a mandate set forth in Article 12 of the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Along with this policy, PT Bank X provides MSME credit programs aimed at supporting the development of MSMEs and at the same time as a means of providing employment in Indonesia. The author conducts research related to the provision of MSME loans by PT Bank X which is done in a normative juridical manner. The data collected is sourced from the results of interviews and literature review.

This thesis consists of 4 chapters, which consist of the first chapter in the form of an introduction, the second chapter which contains a review of credit in general, the third chapter contains a review of MSME lending to PT Bank X, and the fourth chapter which contains conclusions and suggestions. In providing MSME loans, PT Bank X is faced with various risks of lending. Therefore, there are guidelines and conditions that must be met by prospective debtors. Rescue of troubled MSME loans was carried out by PT Bank X through restructuring and socialization regarding the use of MSME loans."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dapat mempertahankan laju ekonomi ketika krisis keuangan terjadi. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan UMKM khususnya oleh perbankan. Adanya asymmetric information atau gap informasi antara pihak debitur dengan pihak bank menyebabkan banyaknya pengajuan pinjaman dana yang ditolak. Oleh karena itu penting adanya dukungan berupa penilaian secara eksternal untuk menanggulangi masalah ini salah satunya adalah melalui credit rating. Credit rating atau pemeringkatan kredit ini akan memberikan informasi mengenai kredibilitas suatu usaha. Dalam kasus ini fuzzy logic system (FLS) dapat diaplikasikan dalam perhitungan credit rating untuk memberikan informasi mengenai kredibilitas UMKM. FLS menggunakan indikator penilaian terhadap UMKM sebagai input yang ditransformasikan ke dalam sebuah fungsi keanggotaan (trapezoidal dan triangular). Dari hasil simulasi, perbedaan dalam penggunaan fungsi keanggotaan baik itu trapezoidal ataupun triangular tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil yang diberikan oleh FLS.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in national economic growth. MSMEs can maintain the pace of the economy when the financial crisis occurred. However there are still some obstacles in the financing of MSMEs especially by banks. The existence of asymmetric information or the information gap between the debtor and the bank caused the number of loan applications were denied. Therefore it is important to have an external assessment to tackle these problems as an external support, one of which is through a credit rating. Credit rating will provide information as to the credibility of an enterprise. In this case the fuzzy logic system (FLS) can be applied in the calculation of credit rating to provide information about the credibility of MSMEs. FLS using assessment indicators of MSMEs as an input that is transformed into a membership function (trapezoidal and triangular). Based on the simulation, using a different membership function either trapezoidal or triangular do not give a great influence on the results given by FLS."

"Kemajuan teknologi telah mengarah pada pembentukan konsep peer-to-peer lending, yang memberikan pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di internet tanpa lembaga keuangan seperti bank. Namun, karena ini adalah metode pembiayaan baru, kepercayaan perlu dibina untuk mempengaruhi pemberi pinjaman untuk dipinjamkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan pada peminjam, kepercayaan pada perantara dan manfaat yang dirasakan pada intensi untuk memberikan pinjaman kepada UMKM di Indonesia dalam pinjaman peer-to-peer. Hasil penelitian mencatat bahwa intensi untuk meminjamkan dalam platform pinjaman peer-to-peer secara signifikan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dari transaksi, sementara kepercayaan baik peminjam dan kepercayaan dalam peer-to-peer lending intermediary tidak memainkan keharusan faktor untuk mempengaruhi kemauan pemberi pinjaman untuk meminjamkan.

---

Recent technological advancements have led to the establishment of online peer to peer lending concept, which allows lending for small and medium enterprises in the internet without the inclusion of financial institutions such as banks. However, since this is a new financing method, trust needs to be cultivated to influence lenders to lend. This research aims to analyze the effect of trust in borrower, trust in intermediary and perceived benefit on the intention to lend to small and medium enterprises in Indonesia in peer to peer lending.

The results of the research notes that willingness to lend in peer to peer lending platform is significantly influenced by the perceived benefit of the transaction, while trust in both borrower and trust in the peer to peer lending intermediary do not play an imperative factor to affect lenders willingness to lend."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran besar dan memiliki potensi sebagai alat penunjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan masih dianggap kurang dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perkembangan UMKM untuk memecahkan masalah akses pembiayaan karena saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan kepada UMKM. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Data Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode data panel dan hasil penelitian menjelaskan ROA, NPF, dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob. sebesar 0.0002.

---

Micro, Small and Medium Enterprises has a big role and has potential as a means of supporting the growth of the national economy. Banking is still considered to be less in lending to MSMEs. Islamic Banking can be used as an alternative for the development of SMEs to solve the problem of access to financing due to the current financing disbursed by Islamic banks dominated financing to SMEs. with these considerations, the aim of this study is to discuss the factors that influence the financing disbursed by Islamic banks in Indonesia.

The research data was processed using Eviews 6.0 program with panel data methods and results of the study describes the ROA, NPF, and GDP does not affect the portion of financing micro, small, and medium enterprises. Whereas bank size (size) significantly positive affect with a probability of 0.0002."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kredit bermasalah pada segmen kredit UMKM dan Properti pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Khusus pada kredit UMKM, penelitian ini juga bermaksud mengetahui pengaruh kebijakan regulator dalam penyaluran kredit UMKM terhadap kredit bermasalah UMKM. Penelitian ini juga ingin mengklarifikasi pengaruh penggunaan akad pembiayaan syariah terhadap kredit bermasalah. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP, inflasi, suku bunga dan nilai tukar, sedangkan variabel bank spesifik ialah CAR, ROA, NIM/NI dan Bank Size. Dengan menggunakan estimasi panel data dinamis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi dan bank spesifik memiliki pengaruh terhadap kredit bermasalah pada segmen UMKM dan Properti. Namun, pada segmen UMKM dan Properti pada bank syariah, penelitian ini tidak menemukan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah kedua segmen tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan akad berbasis piutang dan sewa berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah kedua segmen tersebut. Kajian ini juga memberikan kontribusi mengenai kebijakan regulator terkait kewajiban penyaluran kredit segmen UMKM.

---

This study aims to determine the factors that influence non-performing loans in the MSME and Property loan segment in conventional banks and Islamic banks in Indonesia. Especially for MSME loans, this study also intends to know the influence of regulatory policies in lending MSMEs to the NPL of this segment. This study also wants to clarify the effect of using Islamic financing contracts on non-performing loans. Macroeconomic variables used in this study are GDP, inflation, interest rates, and exchange rates, while specific bank variables are CAR, ROA, NIM/NI, and Bank Size. By using dynamic data panel estimation, the results of this study indicate that macroeconomic factors and banks specific influence non-performing loans in the MSMEs and Property segments. However, in the MSMEs and Property segments of the Islamic Bank, this study did not find macroeconomic factors that affect on the non-performing financing of the two segments. This study also found that growth in mark-up and lease-based Islamic contracts had a significant effect on the non-performing loans of the two segments. This study also contributed to the obligation to channel loans to MSMEs applied by the government."

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kehadiran bank asing terhadap aksesibilitas bank yang diilustrasikan melalui jumlah ATM dan kantor cabang serta alokasi kredit oleh bank untuk usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 63 bank umum di Indonesia sebagai sampel selama 8 tahun dari 2010 hingga 2017 dan melalui metode pengolahan data panel. Kehadiran bank asing diilustrasikan melalui persentase kepemilikan asing di bank dimana bank asing kemudian dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan metode masuk mereka, yaitu akuisisi dan greenfield. Kehadiran bank asing yang dijelaskan melalui persentase kepemilikan asing di bank ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah ATM yang dimiliki oleh bank, namun, ditemukan efeknya signifikan dan negatif untuk jumlah kantor cabang bank dan alokasi kredit kepada UMKM. Metode masuknya bank asing melalui akuisisi bank domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah ATM dan kredit UMKM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang, sedangkan metode greenfield ditemukan memiliki pengaruh signifikan pada jumlah ATM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang dan kredit UMKM.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the presence of foreign banks on bank accessibility illustrated through the number of ATMs and branch offices and the allocation of credit by banks for micro, small and medium enterprises in Indonesia. This study used 63 commercial banks in Indonesia as samples for 8 years from 2010 to 2017 and through panel data processing methods. The presence of foreign banks is illustrated by the percentage of foreign ownership in banks where foreign banks are then divided into two types based on their entry methods, acquisition and greenfield. The presence of foreign banks explained through the percentage of foreign ownership in banks was found to have no significant effect on the number of ATMs owned by banks, however, the effect was found to be significant and negative for the number of bank branches and credit allocation to MSMEs. The method of entry of foreign banks through the acquisition of domestic banks did not have a significant effect on the number of MSMEs and ATMs but not on the number of branch offices, while the greenfield method was found to have a significant influence on the number of ATMs but not on the number of MSME branch offices and loans."