Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kepercayaan publik terhadap Telemedicine dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan yang di adopsi dengan cepat di seluruh dunia adalah telemedicine, terutama ketika pandemic Covid-19 melanda. Kehadiran telemedicine berpotensi memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam akses layanan kesehatan. Di tengah manfaatnya yang besar, telemedicine juga menemui kendala-kendala yang cukup berdampak pada kepercayaan penggunanya. Kepercayaan dalam telemedicine berbeda dengan layanan elektronik pada umumnya, karena melibatkan perawatan kesehatan dan keselamatan pasien serta data yang sangat pribadi dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan publik dalam telemedicine dan faktor-faktor yang menentukan kepercayaan terhadap layanan telemedicine, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa survei dengan kuesioner yang diadaptasi dari instrumen Patient Trust Assessment Tools (PATAT) dan mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), dengan analisis statistik menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan publik terhadap layanan telemedicine memiliki tingkat kepercayaan dengan nilai yang tinggi. Kepercayaan pada organisasi penyedia layanan telemedicine dan kepercayaan pada teknologi ditemukan menjadi faktor utama yang signifikan membentuk kepercayaan terhadap layanan telemedicine. Selain itu, hasil yang konsisten juga didapatkan bahwa terkait atribut-atribut yang melekat pada organisasi penyedia layanan menjadi faktor signifikan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap layanan telemedicine.

---

This paper discusses public trust in telemedicine and the factors determining it. Telemedicine is a form of technology utilization in the health sector that is rapidly being adopted around the world, and the Covid-19 pandemic accelerated it. The presence of telemedicine has the potential to provide solutions to overcome various problems in accessing health services. Despite its great benefits, telemedicine also encountered obstacles that have quite an impact on the trust of its users. Trust in telemedicine is different from electronic services in general, as it involves healthcare and patient safety as well as highly personal and sensitive data. This study aims to find out how public trust in telemedicine and the factors that determine trust in telemedicine services, especially in Indonesia. The research method used was a survey with questionnaires adapted from the Patient Trust Assessment Tools (PATAT) instrument and the mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), with statistical analysis using Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed a high level of public trust in telemedicine services. Trust in telemedicine service provider organizations and trust in technology were major factors that significantly determine trust in telemedicine services. In addition, consistent results were also found that related to the attributes inherent in the care organization became a significant factor in influencing trust in telemedicine services."

"Penelitian ini berdasarkan factual problem bahwa Super apps JAKI belum mencapai tingkat maksimal dalam aspek kepercayaan publik. Ketidakseimbangan pengunduh dan pengguna aktif Super apps JAKI menjadi problematika yang ditemukan yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap e-Government sangat kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, pendidikan, suku, dan agama. Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI dan faktor faktor apa yang mempengaruhinya melalui opini publik dengan melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan positivist. Analisis eksplanatif digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepercayaan publik dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan metode OECD. Penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk membangun hubungan model kepercayaan publik. Hasil histogram penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI berada pada posisi menengah ke tinggi dengan skor OECD, yaitu sebesar 7.4 dari skala 10, yang menandakan tingkat kepercayaan publik pada level menengah. Tingkat kepercayaan tersebut berdasarkan persepsi publik atas kemampuan, integritas dan kebaikan Super apps JAKI dalam memberikan layanan kepada publik. Faktor demografi responden pengguna seperti pekerjaan dan jenis kelamin juga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Keputusan publik untuk menggunakan dan mempercayai Super apps JAKI membutuhkan tahapan yang melibatkan berbagai faktor. Pengujian model kepercayaan publik dengan SEM menghasilkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik yaitu media sosial, pengaruh sosial, lembaga pemerintah, kebijakan dan teknologi. Dari kelima faktor tersebut, faktor media sosial memiliki pengaruh paling signifikan sebagai media fenomena baru dalam sosialisasi, promosi dan diseminasi kepada publik yang cenderung mencari informasi dengan cepat dan mudah tanpa peduli terhadap risiko, politik dan budaya. Pemerintah perlu memperhatikan faktor lain untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna Super apps JAKI sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penerimaan risiko data dan informasi pribadi. Penelitian ini menjadi starting point untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan model yang lebih spesifik untuk kota-kota yang berbasis pedesaan pada negara berkembang

---

This research is based on the factual problem that JAKI Super apps have not reached the maximum level in the aspect of public trust. The imbalance of downloaders and active users of JAKI Super apps is a problem found that can affect trust. In addition, the challenges and obstacles in gaining public trust in e Government are very complex, especially in developing countries such as Indonesia which has cultural, social, educational, ethnic and religious diversity. This research analyzes the level of public trust in JAKI Super apps and what factors influence it through public opinion by conducting a survey. The research method used in this research is quantitative with a positivist approach. Explanation analysis is used to measure and provide an overview of the level of public trust with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the OECD method. This research also uses a Structural Equation Model (SEM) to build a public trust model relationship. The results of the research histogram show that the level of public trust in JAKI Super apps is in a medium to high position with an OECD score of 7.4 on a scale of 10, which indicates a medium to high fully trusting level of public trust. The level of trust is based on the public's perception of ability as the highest dimension, integrity and benevolence of Super apps JAKI in providing services to the public. The demographics of users such as occupation and gender also have a direct impact on public trust. The public's decision to use and trust JAKI Super apps requires stages involving various factors. The SEM analysis of the public trust model results in significant factors that have a direct effect on public trust, namely social media, social influence, government, policies and technology. These five factors are very important to be involved and contribute to realizing a good governance system in DKI Jakarta with public trust. The social media factor has the most significant influence as a new media phenomenon in socialisation, promotion and dissemination to the public who tend to seek information quickly and easily without caring about risks, politics and culture. The government needs to pay attention to other factors to increase the sense of security and comfort of JAKI Super apps users as a form of awareness of the risk acceptance of personal data and information. This research is a starting point for further research in developing models that are more specific to rural-based cities in developing country"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepercayaan dengan penggunaan telemedicine pada penduduk di Jabodetabek pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan studi sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi telemedicine dapat dilihat dari tiga kategori, yakni telemedicine sebagai layanan kesehatan, konteks penggunaan, dan karakteristik masyarakat. Faktor yang dianggap krusial dari faktor lainnya adalah kepercayaan. Meskipun penggunaan telemedicine melonjak selama pandemi, tren pascapandemi menunjukkan adanya penurunan dalam penggunaan dan adanya preferensi untuk melakukan kunjungan dokter secara langsung. Ini menunjukkan masih adanya masalah kepercayaan dan skeptisme terhadap teknologi di kalangan masyarakat. Berdasarkan aspek tersebut, peneliti berargumen bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin tinggi tingkat penggunaan telemedicine karena tingkat kepercayaan yang tinggi dapat memengaruhi keputusan dalam penggunaan telemedicine. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara daring pada penduduk Jabodetabek berusia minimal 20 tahun dan pernah menggunakan telemedicine. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam kepada empat responden yang dipilih berdasarkan tinggi atau rendahnya penggunaan telemedicine dan tinggi atau rendahnya kepercayaan pada telemedicine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada telemedicine memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat penggunaan telemedicine dengan arah pengaruh yang positif. Selain itu, aspek kepercayaan terhadap perawatan memiliki nilai hubungan paling tinggi dengan penggunaan telemedicine dalam konteks Jabodetabek.

---

This study aims to determine the relationship between trust and the use of telemedicine among residents in the Greater Jakarta area (Jabodetabek) after the COVID-19 pandemic. Based on previous studies, the factors influencing telemedicine adoption can be categorized into three groups: telemedicine as a health service, context of use, and community characteristics. Among these factors, trust is considered the most crucial. Although telemedicine usage surged during the pandemic, post-pandemic trends show a decline in its use and a preference for in-person doctor visits. This indicates persistent issues of trust and skepticism towards the technology among the community. Based on these aspects, the researchers argue that the higher the level of trust, the higher the level of telemedicine use, as high levels of trust can influence the decision to use telemedicine. This research employs a quantitative approach by distributing online questionnaires to residents of Jabodetabek who are at least 20 years old and have used telemedicine. In addition, in-depth interviews were conducted with four respondents selected based on their high or low use of telemedicine and their high or low trust in telemedicine. The results show that the level of trust in telemedicine has a significant relationship with the level of telemedicine use, with a positive direction of influence. Furthermore, the aspect of trust in care has the highest relational value with the use of telemedicine in the context of Jabodetabek."

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."

"Skripsi ini menganalisis implementasi telemedicine dan regulatory sandbox di Indonesia berdasarkan Kepmenkes 1280/2023, UU 17/2023, dan Permenkes 20/2019, serta di Singapura berdasarkan Health Care Services Act (HCSA) dan National Telemedicine Guidelines (NTG). Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, mengkaji telemedicine dan regulatory sandbox dengan membandingkan konsep, regulasi, dan isu hukum di Indonesia dan Singapura. Dalam hal ini, Singapura menggunakan sistem lisensi untuk telemedicine dibawah HCSA dengan NTG yang digunakan sebagai pedoman khusus. Sebelum sistem lisensi digunakan, Singapura menyelenggarakan regulatory sandbox LEAP hingga 2021, guna menyesuaikan HCSA dengan perkembangan teknologi kesehatan. Di Indonesia, telemedicine belum mempunyai pengaturan secara khusus. Meskipun sudah berkembang cukup baik melalui aplikasi berbasis smartphone yang diselenggarakan oleh health-tech company, hal ini belum sesuai dengan standar perangkat telemedicine. Kepmenkes 1280/2023 hanya mengakomodir telemedicine yang diselenggarakan melalui aplikasi berbasis smartphone, yang mana belum mendukung standarisasi telemedicine. Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penyusunan regulasi yang sesuai dengan standar telemedicine melalui regulatory sandbox yang juga melibatkan pemangku kepentingan lain.

---

This thesis analyzes the implementation of telemedicine and regulatory sandboxes in Indonesia based on Kepmenkes 1280/2023, UU 17/2023, and Permenkes 20/2019, as well as in Singapore based on the Health Care Services Act (HCSA) and National Telemedicine Guidelines (NTG). The research employs a doctrinal methodology with a descriptive-prescriptive approach, examining telemedicine and regulatory sandboxes by comparing concepts, regulations, and legal issues in Indonesia and Singapore. In this context, Singapore uses a licensing system for telemedicine under the HCSA with NTG as specific guidelines. Before the licensing system was implemented, Singapore conducted the LEAP regulatory sandbox until 2021 to adapt the HCSA to health technology developments. In Indonesia, telemedicine does not yet have specific regulations. Although it has developed quite well through smartphone-based applications run by health-tech companies, this does not meet telemedicine equipment standards. Kepmenkes 1280/2023 only accommodates telemedicine conducted through smartphone applications, which does not support telemedicine standardization. Therefore, it is recommended that the Ministry of Health expedite the formulation of regulations that meet telemedicine standards through regulatory sandboxes involving other stakeholders."

"Kesehatan merupakan hal krusial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kesehatan masyarakat dengan adanya jaminan kesehatan, yakni BPJS. Akan tetapi, terdapat banyak kasus yang mencuat ke permukaan publik terkait permasalahan penanganan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Puskesmas Rawat Inap Kedaton merupakan fasilitas primer di Bandar Lampung yang berhasil meraih predikat Paripurna. Penelitian ini mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung sebagai salah satu Puskesmas terbaik dengan menggunakan mix-method, melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden dan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (99%) dengan rincian Patient Centered (98,1%), Dampak Kebijakan terhadap Layanan (100%), Keahlian (100%), Kualitas Layanan/Akuntabilitas (99%), Komunikasi dan Informasi/Transparansi (99%), dan Responsif (97,1%)

---

Health is crucial for everyone. Therefore, the state has the responsibility to ensure public health rights through the existence of health insurance, namely BPJS. However, many cases come to the public surface related to health care problems for BPJS participant patients. The Kedaton Inpatient Health Center is a primary facility in Bandar Lampung that has achieved the title of Plenary. This study examines public trust in health services at the Kedaton Inpatient Health Center in Bandar Lampung, one of the best health centers, using a mixed-method approach, which includes distributing questionnaires to 103 respondents, conducting in-depth interviews, and reviewing relevant literature. The results showed that the community had a high level of trust (99%) with details of Patient Centered (98.1%), Policy Impact on Services (100%), Expertise (100%), Service Quality/Accountability (99%), Communication and Information/Transparency (99%), and Responsiveness (97.1%)."

"Written by leading teledermatologists and telemedicine experts, this hands-on guide addresses the practical needs of the many emerging teledermatology services worldwide. It covers the medical and technical prerequisites for such services as well as the photographic imaging essentials. It also illustrates the performance of teledermatology by means of clinical examples, discusses teledermatology in underdeveloped countries, and presents specialized methods of teledermatology. The impact of telemedicine on the doctor-patient relationship is explored, and the advantages that accrue from improving access to expert knowledge are explained. In addition, quality assurance, legal assumptions, economic aspects, and the future horizons of such health care services are all considered. A comprehensive appendix provides information on training opportunities, sample protocols, consent forms, information sheets, references, and relevant web links."

"Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, Grup Rumah Sakit Hermina pada tahun 2020 telah menerapkan pelayanan telemedicine Halo Hermina, namun efektivitas dari layanan ini masih belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelayanan telemedicine di Grup Rumah Sakit Hermina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi metode potong lintang yang dilakukan pada tahun 2022, terhadap total 680 sampel yang terdiri 212 pasien, 239 karyawan dan 229 manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telemedicine dengan aplikasi Halo Hermina dipandang efektif oleh 94% pasien, 88% karyawan, dan 91% manajemen. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan efektivitas pelayanan telemedicine adalah perspektif proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, dan keuangan, pelanggan, persepsi manfaat yang didapatkan, kemudahan, sikap terhadap penggunaan, kecenderungan perilaku. Hasil uji multiple regresi menunjukkan bahwa variabel sikap terhadap penggunaan, kecenderungan perilaku, pertumbuhan dan pembelajaran, pelanggan memiliki hubungan yang bermakna terhadap efektifitas pelayanan telemedicine. Variabel terkait balanced scorecard (BSC) memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 32,9 % untuk pihak manajemen dan variabel terkait technology acceptance model (TAM) memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 58,4% untuk pasien dan 49,8% untuk karyawan, dengan nilai p<0,05. Rumah sakit dapat menggunakan pendekatan berbasis TAM dan BSC dalam meningkatkan layanan telemedicine Halo Hermina agar dapat menjadi lebih efektif. Untuk meningkatkan capaian penggunaan layanan Halo Hermina, grup rumah sakit Hermina dapat mengembangkan aplikasi halo hermina menjadi lebih mudah digunakan, selain itu secara bertahap memperbaiki sistem digitalisasi rumah sakit termasuk pencatatan pendapatan telemedicine sehingga telemedicine lebih terlihat perananya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit.

---

As a response to the COVID-19 pandemic, Hermina Hospital Group in 2020 had implemented a telemedicine service known as Halo Hermina; however, the effectiveness of this service remains unknown. The aim of this study is to analyze the effectiveness of telemedicine services in Hermina Hospital Group. This study is conducted in 2022 on 680 subjects consist of 212 patient, 239 staff and 229 management, using a quantitative approach and a cross-sectional design. The results of this study shows that the telemedicine services using Halo Hermina application was deemed effective by 94% of patients, 88% of hospital employees, and 91% of management staffs. Bivariate analysis showed that variables significantly associated with effectiveness were internal business process, learning and growth, customer as well as finance, perceived usefulness, attitude toward using, and behavioral intention to use. Multiple regression model showed that attitude toward using, behavioral intention to use, learning and growth, as well as customer had significant association with effectiveness of telemedicine. Variables related to balanced scorecard (BSC) in the form of internal processes learning & growth, and finance have a determination coefficient of 32,9 % for hospital management, all with p values of <0.05. Variables related to technology acceptance model (TAM) in the forms of attitude towards using and behavioral intent to use have determination coefficient of 58,4 % and 49.8% for patients and employees, respectively. The hospital may use a TAM- and BSC-based approach to increase the effectiveness of telemedicine service with the Halo Hermina application. To increase the use of the Halo Hermina application, Hermina Hospital Group should improve the application in order to make it more user-friendly, in addition to gradually improve the digitalization of healthcare services including the recording of revenues from telemedicine, in order to more prominently view the impact of telemedicine services to the hospital’s performance."

"Penggunaan media sosial telah banyak diterapkan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan informasi serta melakukan interaksi dengan publik sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting bagi tercapainya keberhasilan atas setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat posisi DJP berada pada posisi rentan mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Tesis ini secara umum dilakukan untuk melihat asosiasi antara dua faktor utama dalam komunikasi dialogis yang terdiri dari orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap kepercayaan publik pada DJP dalam situasi krisis, yang diukur melalui skala pengukuran dalam konsep organization public dialogic communication (OPDC), pada akun media sosial resmi DJP di Twitter, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Selain itu, tesis ini juga menguji pengukuran OPDC untuk melihat asosiasi antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap reputasi DJP yang dipersepsikan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei daring terhadap 260 pengikut (followers) akun resmi media sosial DJP. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat asosiasi positif signifikan antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan dengan reputasi dan kepercayaan publik pada DJP. Penelitian juga menemukan bahwa reputasi DJP yang dipersepsikan publik memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP. Selain itu, Orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan juga memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP melalui mediasi reputasi DJP yang dipersepsikan publik.

---

The government has widely used social media to disseminate information and interact with the public in an effort to gain public trust. Public trust in the government is important for achieving success in every work program carried out by the government. Several corruption cases involving employees within the Directorate General of Taxes (DJP) have put the DJP's position in a vulnerable position, causing a decline in public trust. This study is generally carried out to look at the relationship between two main factors in dialogical communication, which consist of the orientation of mutuality and the climate of openness towards public trust in DJP in crises, which is measured through a measurement scale in the concept of organizational public dialogic communication (OPDC), in DJP's official social media acccounts from Twitter, Instagram, Facebook and Tiktok. This study also tests the OPDC measurement to see the relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on DJP's reputation. This study is quantitative research conducted through an online survey of 260 followers of DJP's official social media accounts. The study found that there is a significant positive relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on reputation and public trust in DJP. This study also found that DJP's reputation has a significant positive relationship to public trust in DJP. In addition, the orientation of mutuality and the climate of openness have a significant positive relationship with public trust in DJP through the mediation of DJP's reputation."