Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek dalam penjualan obat tanpa izin edar dengan menganalisis kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Obat merupakan salah satu sediaan farmasi dan merupakan lingkup pekerjaan dari Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker. Perkembangan zaman menyebabkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk obat perawatan kulit semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya pasar produk obat-obatan ilegal seperti kasus dalam penelitian ini yaitu penjualan produk obat tanpa izin edar oleh Apotek Paten Farma. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis-Normatif dan tipe penelitian Deskriptif-Analitis, skripsi ini akan mengangkat permasalahan terkait bentuk tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek terhadap penjualan produk obat tanpa izin edar yang mana hal ini dapat membahayakan pengguna karena produk belum teruji keamanannya. Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl berdasarkan bahan dan teori hukum tentang apoteker, apotek, dan obat yang akan dipaparkan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Apoteker Penanggungjawab dari Apotek Paten Farma sedangkan terdapat beberapa pihak lain yang terlibat dalam peracikan produk seperti Asisten Apoteker, Mantan Apoteker Penanggungjawab, dan Apotek Paten Farma itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan kepada Apoteker dan Apotek yang melakukan penjualan produk obat tanpa izin edar dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi apabila pemakaian produk menimbulkan efek negatif bagi pengguna. Penulis menyarankan agar BPOM dan Dinas Kesehatan memperketat pengawasan terhadap sediaan farmasi khususnya produk obat di setiap apotek. 

---

This thesis discusses the legal responsibilities of pharmacists and pharmacies in selling drugs without a distribution permit by analyzing the case of Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Medicine is one of the pharmaceutical preparations and is the scope of work of the Pharmacy Staff, namely Pharmacists and Pharmacist Assistants. The development of the times has caused people's interest and need for skin care medicinal products to increase. This resulted in the opening of markets for illegal medicine products, as was the case in this study, namely the sale of medicine products without a distribution permit by the Paten Farma Pharmacy. By using the writing method in the form of Juridical-Normative and Descriptive-Analytical research type, this thesis will raise issues related to the form of legal responsibility of pharmacists and pharmacies for the sale of medicine products without distribution permits which can endanger users because the product has not been tested for its safety. The research will be carried out by analyzing cases in Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl based on materials and legal theories regarding pharmacists, pharmacies and drugs that will be presented by the author. In this study, the authors found that the Public Prosecutor only indicted the Responsible Pharmacist from the Paten Farma Pharmacy, while there were several other parties involved in compounding the product, such as the Assistant Pharmacist, the Former Responsible Pharmacist, and the Paten Farma Pharmacy itself. Based on the research conducted by the authors, it can be concluded that the form of legal responsibility that can be imposed on pharmacists and pharmacies who sell medicine products without a distribution permit can be in the form of criminal sanctions, administrative sanctions, and compensation if the use of the product has a negative effect on the user. The author suggests that BPOM and the Health Service tighten supervision of pharmaceutical preparations, especially medicine products in every pharmacy."

"Salah satu faktor penunjang kelancaran pelayanan kesehatan di puskesmas adalah tersedianya obat yang cukup untuk masyarakat yang melakukan pengobatan di puskesmas. Ketersediaan obat yang optimal dapat direncanakan dari proses perencanaan termasuk proses pencatatan dan pelaporan. Proses perencanaan kebutuhan obat tiap tahunnya dilakukan dengan sistem berjenjang (bottom-up) dari puskesmas yang berada di kelurahan hingga ke kecamatan. Tiap puskesmas akan membuat dan melaporkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Formulir ini berfungsi untuk memonitoring pemakaian dan permintaan obat setiap bulan dan dapat diketahui profil penggunaan obat yang paling banyak hingga paling sedikit digunakan di puskesmas sehingga dapat disesuaikan dengan pola penyakit yang tersebar di masyarakat wilayah kerja puskesmas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kartu stok obat dengan LPLPO dan mengetahui profil 10 (sepuluh) obat terbanyak di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Periode Oktober-Desember 2022 sehingga dapat membantu dalam proses perencanaan dan permintaan untuk periode selanjutnya. Pengambilan data menggunakan metode retrospektif dengan melihat LPLPO Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Periode Oktober-Desember 2022. Hasil dari penelitian ini berupa 10 (sepuluh) profil penggunaan obat terbanyak dari 228 obat di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Periode Oktober-Desember 2022 dengan urutan sebagai berikut: Metformin 500 mg; Parasetamol 500 mg; Calcium lactate 500 mg; Guaifenesin 100 mg; Chlorpheniramine maleate (CTM) 4 mg; Amlodipin 5 mg; Deksametason 0,5 mg; Vitamin B Kompleks; Glimepirid 2 mg; dan Vitamin B6 10 mg.

---

One of the factors supporting the smooth operation of healthcare services at health centers is the availability of sufficient medications for the community seeking treatment. Optimal medication availability can be planned through processes including recording and reporting. The annual medication planning process is conducted in a hierarchical (bottom-up) system from health centers in villages to those in districts. Each health center will prepare and report the Medication Usage Report and Request Form (LPLPO). This form functions to monitor monthly medication usage and requests, allowing the identification of the most to least used medications at the health center, which can then be adjusted according to the disease patterns prevalent in the community served by the health center. This study aims to determine the conformity of medication stock cards with LPLPO and to identify the profile of the ten most used medications at the Kramat Jati District Health Center for the period of October-December 2022, thereby assisting in the planning and requesting process for the next period. Data collection was conducted retrospectively by reviewing the LPLPO of the Kramat Jati District Health Center for the period of October-December 2022. The results of this study include the profile of the ten most used medications out of 228 at the Kramat Jati District Health Center for the period of October-December 2022, in the following order: Metformin 500 mg; Paracetamol 500 mg; Calcium lactate 500 mg; Guaifenesin 100 mg; Chlorpheniramine maleate (CTM) 4 mg; Amlodipine 5 mg; Dexamethasone 0.5 mg; Vitamin B Complex; Glimepiride 2 mg; and Vitamin B6 10 mg."

"ABSTRAKRuang Lingkup dan Cara Penelitian: Ketoprofen dapat menimbulkan gangguan saluran cerna yang serius. Disamping itu, karena eliminasinya yang cepat, perlu diberikan beberapa kali sehari, sehingga mengurangi kepatuhan penderita. Sediaan lepas lambat telah dibuat, yang cukup diberikan 1 kali sehari dan memberikan kadar puncak lebih rendah dan dapat bertahan dalam kadar terapi selama 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati profit sediaan lepas lambat (Profenid® OD dan Oruvail® 200), dibandingkan dengan sediaan biasa (Profenid 50) pada sukarelawan sehat setelah pemberian dosis oral berulang, dan untuk mengembangkan metode pemeriksaan kadar ketoprofen serum dengan kromatografi lapis tipis - densitometri. Penelitian dilakukan dengan disain menyilang dan alokasi acak pada 10 orang sukarelawan sehat. Sampel darah diambil setelah dicapai kadar mantap, untuk Profenid® 50 sampai jam ke 8, dan untuk sediaan lepas lambat sampai jam ke 24 setelah dosis terakhir. Serum sampel, dengan naproksen sebagai standar dalam, diekstraksi dengan eter-kloroform (4:1 v/v) pada suasana asam.Hasil dan Kesimpulan: Ketoprofen dapat dipisahkan dengan baik dari naproksen, dan diperoleh 2 kurva kalibrasi: Y = 0,540X - 0,005 (kadar ketoprofen 0,25-1,00 ug/ml) dan Y = 0,295X + 0,314 (kadar 1,0-8,0 ug/ml). Dari parameter farmakokinetik yang digeroleh, disimpulkan bahwa Profenid® OD dan Oruvail® 200 memperlihatkan profit lepas lambat (C lebih rendah, t dan t1 lebih panjang, indeksmaxfluktuasi (FI) lebihmakecil) dlbandingkan Profenid® 50, dengan bioavailabilitas relatif (BR) } 80%, namun keduanya tidak dapat bertahan dalam kadar terapi sampai 24 jam. Profenid® OD menunjukkan profil lepas lambat yang lebih baik dari Oruvail® 200 pada orang Indonesia (Cmax lebih rendah, ti lebih panjang dan Fl lebih kecil (<,05)). Metode KET-densitometri ini dapat mengukur kadar ketoprofen serum dengan sensitivitas 0,25 ug/ml, kecermatan (KV) C 6% dan ketepatan (d) < 14%."

"Instalasi Farmasi di Rumah sakit perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, karena Instalasi ini berperan penting dalam menentukan baik tidaknya pelayanan Rumah Sakit dan juga pengeluaran Rumah Sakit untuk Inslalasi ini cukup besar. Di Rumah Sakit Karya Bhakti pengeluaran untuk Instalasi Farmasi tahun 2002 sebesar 36,24 % dari total pengeluaran Rumah Sakit dan dari jumlah tersebut 46,19% adalah untuk obat, sedangkan jumlah item obat adalah 2388. Dengan jumlah investasi yang sangat besar tersebut (Rp.8.571.147.483,00) dengan jumlah item obat yang cukup banyak memerlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang akurat.Pengawasan obat dengan jumlah item yang banyak akan lebih mudah dilakukan apabila dibuat pengelompokkan obat tersebut menurut tingkat pemakaian. tingkat investasi dan tingkat kekritisannya. Sedangkan perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan forecasting menggunakan data tahun yang lalu.Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dan merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan operation research. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan diperoleh informasi tentang manajemen Farmasi, khususnya perencanaan dan pengendalian, sedangkan dengan operation research didapatkan bahwa dengan suatu jumlah persediaan yang optimal akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dan sekaligus dapat mengoptimalkan pelayanan. Objek yang akan diteliti adalah obat golongan antibiotik, karena obat golongan ini banyak dipakai 30,55 % dari total pemakaian obat dan investasi untuk obat ini cukup besar yaitu 24,05 % dari total investasi obat selama tahun 2002.Dilakukan Analisis ABC indeks la-ids untuk obat golongan ini dan dihitung prakiraan jumlah kebutuhan bulan Januari, Februari dan Maret 2003 untuk antibiotik kelompok A dalam analisis ABC indeks kritis dengan metode Simple Exponential Smoothing dengan at = 0.3 dan patokan penghitungan adalah MAD. Selanjutnya dibandingkan dengan perencanann yang dilakukan Rumah Sakit dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Untuk antibiotik kelompok A juga dilakukan perhitungan jumlah pemesanan optimal (Economic Order Quntity) serta perhitungan frekuensi pemesanan optimal.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dalam melakukan perencanaan memakai metode Moving Average dan pemesanan dengan Order Cyrcie System namun tidak diperoleh alasan yang jelas mengenai pemilihan metode ini. Dari analisis ABC indeks kritis diperoleh 15 item antibiotik yang terrnasuk kelompok A, 44 kelompok B dan 148 kelompok C. Ke-15 item antibiotik yang termasuk kelompok A tersebut merupakan 35,90 % dari total pemakaian dan 28,46 % dari total investasi. Hasil forecasting terhadap kelompok A setelah dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat Rumah Sakit ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Sedangkan dari perhitungan jumlah pemesanan optimal yang apabila dihitung total cost nya dan dibandingkan dengan yang dilakukan RS didapatkan bahwa yang total cost dengan Cara yang dilakukan peneliti hanya 0,36 kali total cost yang dilakukan Rumah Sakit. Frekuensi pemesanan optimal yang dapat dilakukan untuk setiap item antibiotik berkisar antara 36 - 61 kali/tahun, dimana rata ratanya adalah 47,46 kali dan standar deviasi 7,78.Mengacu pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pengelompokkan antibiotik menurut analisis ABC indeks kritis dapat mempermudah pengawasan karena dapat ditentukannya prioritas pengawasan, untuk itu disarankan kepada Rumah Sakit Karya Bhakti untuk membuat pengelompokkan semua obat menurut analisis ABC indeks kritis untuk memudahkan pangawasan, Dari hasil forecasting yang dilakukan dan setelah di uji ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna dengan yang telah dilakukan Rumah Sakit, artinya metode perencanaan yang dilakukan Rumah Sakit telah cukup baik, disarankan untuk dipertahankan.Total cost yang dilakukan peneliti dengan metode Economic Order Quantity lebih ekonomis dibanding Rumah Sakit (36 %). Frekuensi pemesanan optimum sebaiknya dilakukan Rumah Sakit karena akan menekan biaya dan juga mengurangi jumlah persediaan.Kepustakaan : 25 (1980 - 2002)

---

Planning Analyses and Medicine Control on Pharmaceutical Instalation at Karya Bhakti Hospital in 2003Pharmaceutical instalation deserve good management because this instalation have an important role in determining the quality of service in the hospital and the cost of this instalation is quite high indeed. In Karya Bhakti hospital on 2002, the cost of this instalation is about 36.24% of total cost of the hospital from such amount 46.19% is paid for 2.388 items of medicine. Referring a large amount of such invest beside a large number of medicine (Rp.8.571.147.483,00), the accurate planning and control system is required. Managing of large number of medicine could be simplified by grouping the medicine according to level of use, level of invest and level of critical point. Therefore, the planning could be clone by forecasting using the last data.

This research was conducted in pharmaceutical instalation of Karya Bhakti Hospital by qualitative and quantitative approach with operation research. By qualitative approach, we expect the information about pharmaceutical management especially planning and control. More over, operation research could be define that optimal amount of stock would cost less even optimize the service. Object the research are antibiotics, because the using of this kind of medicine is 30.55% of total number of all kind of medicine and the invest of antibiotics is quite large number, namely 24.05% of total invest all kind of medicine a long 2002. Critical index ABC analyses is carried out. Requirement in January, February and March 2003 have been estimated for A group of antibiotics by this analyses using Simple Exponential Smoothing method with a = 0.3 and calculation point is MAD. Furthermore, the value were compared with the data of planning which done by the hospital by wilcoxon signed ranks test. Economic order quantity and economic order frequency have been calculated.

The result showed that pharmaceutical instalation in Karya Bhakti hospital, planning was carried out by Moving Average Method, meanwhile ordering was carried out by Order Cycle System, unfortunately there are no definitive reason in choosing these methods. Critical index ABC analyses found that 15 items of antibiotics were belonging A groups, 44 were belonging B groups and 148 were belonging C groups. All of 15 items of antibiotics belonging A groups were 35.90% of total using and 28.46% of total invest. The result of forecasting to A groups compared with planning carried out by hospital showed no significant difference. Meanwhile, calculation of economic order quantity by calculating total cost and compared with those carried out by hospital showed 0.36 times of total cost. Frequency of optimal order for each items of antibiotics is 36-61 times/year with average 47.46 times and standard of deviation 7.78.

The data showed that grouping the antibiotics according to critical index ABC analyses could simply the controlling because the priority of controlling could be determined. Therefore, it could be adviced to the Karya bhakti hospital to grouping all the medicine according to the critical index ABC analyses. The result of forecasting and test showed no significant difference with those carried out by the hospital. It meaned that planning method carried out by hospital is good enough and could be continued. Total cost that was done by researcher by economic order quantity more economic compared by hospital was done (36%). Optimal order frequency better be deducted by hospital because it decreased the cost and amount of stock.

Bibliography : 25 (1980-2002)"

"Persediaan obat yang tidak sesuai selama ini mengakibatkan Klinik Medifarma mengalami kekurangan atau kelebihan stok sehingga menyebabkan kerugian, baik secara biaya maupun pelayanan karena menurunnya kualitas dari pelayanan apabila obat yang diresepkan oleh dokter tidak tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai klasifikasi obat dengan menggunakan Analisis Matriks ABC-VEN, perhitungan jumlah efektif dan waktu yang tepat obat dengan perhitungan EOQ dan ROP. Pengumpulan data dilakukan dengan metode deskriptif observasional dan desain penelitian cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan data sekunder pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan terdapat 9 kelompok obat kelompok AV (33 item); kelompok BV (29 item); kelompok CV (44 item); kelompok AE (67 item); kelompok BE (78 item); kelompok CE (284 item); kelompok AN (7 item); kelompok BN (21 item); dan kelompok CN (105 item). Untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi persediaan obat dapat juga melakukan perhitungan dengan metode EOQ dan ROP. Berdasarkan perhitungan EOQ untuk jumlah pemesanan efektif untuk 628 obat tersebut bervariasi mulai dari 1-34 box, 1-18 tube, dan 1-15 botol. Berdasarkan perhitungan ROP untuk waktu pemesanan kembali sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh waktu tunggu dari setiap obat yang berbeda-beda. Pengendalian persediaan ini penting untuk dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan persediaan dan kebutuhan permintaan.

---

Inaccurate drug supply has resulted in Medifarma Clinic experiencing a shortage or excess stock, causing losses, both in terms of costs and services, as the drugs prescribed by doctors are not available, resulting in a decline in service quality. The purpose of this research is to analyze various drug classifications using the ABC-VEN Matrix Analysis, and also to calculate the effective amount and timing of drugs using the EOQ and ROP calculations. The data were collected by using a descriptive observational method and a cross-sectional study design. Data were collected retrospectively using secondary data obtained from 2019. The study reveals that there were 9 groups of drugs in the AV group (33 items); BV group (29 items); CV group (44 items); AE group (67 items); BE group (78 items); the CE group (284 items); AN group (7 items); BN group (21 items); and the CN group (105 items). To increase the profit and efficiency of drug supplies, calculations can also be made using the EOQ and ROP methods. Based on the EOQ calculation, the effective order quantities for the 628 drugs varied from 1-34 boxes, 1-18 tubes, and 1-15 bottles. Based on the calculation of ROP for reordering time varies widely, this is influenced by the lead time of each different drug. Inventory control is necessary for keeping a balance between supply and demand needs."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam peredaran sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar lalu perlu diketahui pula mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana lembaga ini berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam hal peredaran sediaan kosmetik. Terlebih lagi dikarenakan adanya kasus yang terjadi di dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2018. Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif yang mana dilakukan dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum, kepustakaan, serta perundang-undangan yang berlaku terkait topik penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, suatu keadaan, atau gejala lainya dan dalam hal ini adalah mengenai tanggung jawab hukum klinik kecantikan serta pengawasan dan penegakan hukum dalam kasus kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dari penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab hukum klinik kecantikan berada pada pihak yang mendirikan klinik kecantikan tersebut, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan upaya non pro justitia dan pro justitia. penulis menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat suatu peraturan yang khusus terkait klinik kecantikan yakni Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik Kecantikan agar konsumen yang menggunakan jasa klinik kecantikan ini dapat terlindungi hak-haknya.

---

ABSTRACTThis research aims to find out about legal responsibilites of a beauty clinic in regards of cosmetic product distribution that do not have a distribution authorization. Furthermore, it rsquo s also necessary to find out about supervision and law enforcement which conducted by Badan Pengawas Obat dan Makan in this matter. Particularly because of the case that happened in Case Decision Number 2008 K Pid.Sus 2018, it is important to know how Mahkamah Agung conducts examinations in such cases where a beauty clinic is involved in the distribution of cosmetic products that do not have a disribution authorization. This research is in the form of yuridis normatif which is done with approach based on legal material, bibliography, and applicable legislation related to this research topic. The type of this research is descriptive research, which aims to provide as much data as possible about humans, a condition, or other symptoms which in this case is about the legal responsibilities of beauty clinics as well as supervision and law enforcement in cases of cosmetics that do not have distribution authorization. From this research, it shows that the legal responsibility of beauty clinic is possesed by the party who establish the beauty clinic itself, supervision and law enforcement by Badan Pengawas Obat dan Makan is done by doing non pro justitia effort and pro justitia effort. Although it can be inferred from some existing legislation, the authors suggest to the Government of Indonesia to make a regulation specifically related to beauty clinics such as Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik Kecantikan so that consumers who use the services of this beauty clinic can be more protected. "

"Self-Medication atau swamedikasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Dunia. Self-Medication atau swamedikasi sendiri merupakan kegiatan pengobatan diri sendiri yang didasarkan pada pengetahuan individu yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa adanya konsultasi dengan dokter. Self-Medication atau swamedikasi diawali dengan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri yang berdasarkan pada sumber non tenaga medis atau tidak berdasarkan pada diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Setelah melakukan self-diagnose dan sudah mengetahui perkiraan penyakit yang dialami, selanjutnya pelaku self-Medication atau swamedikasi akan membeli obat untuk penyakit tersebut di toko obat ataupun apotek. Apoteker memiliki peran penting dalam melayani Self-Medication atau swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat di apotek. Dalam pelayanan Self-Medication atau swamedikasi di apotek, apoteker harus terlebih dahulu mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pelaku swamedikasi. hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi di apotek. Proses untuk mengetahui penyakit yang diderita tersebut terlihat seperti diagnosis yang dilakukan oleh dokter dan merupakan wewenang dari dokter. Dalam peraturan perundang-undangan belum disebutkan secara jelas mengenai wewenang apoteker dalam melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi yang bertujuan untuk mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai wewenang apoteker untuk memberikan obat dan diagnosis kepada pasien atau pelaku swamedikasi di apotek dilihat dari peraturan perundang-undangan hukum kesehatan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa wewenang apoteker dalam hal melakukan wawancara untuk menentukan penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan namun terbatas pada penyakit-penyakit ringan yang dapat diobati dengan obat golongan bebas dan bebas terbatas.

---

Self-medication is a prevalent practice in Indonesia and worldwide, where individuals diagnose and treat themselves based on their own knowledge without consulting to a doctor. This process begins with self-diagnosis, using non-medical sources rather than a doctor's diagnosis. After self-diagnosing, individuals proceed to purchase medicines for their perceived ailment from pharmacies. Pharmacists play a crucial role in facilitating self-medication by providing assistance to customers in pharmacies. They engage in interviews with individuals to determine their medical condition, resembling a doctor's diagnosis, although the legal framework does not clearly define the authority of pharmacists in conducting these interviews. Through normative juridical research, this study aims to explore the authority of pharmacists to provide medications and diagnoses to self-medication actors in pharmacies within the context of health law legislation. The findings reveal that pharmacists are permitted by the legislation to conduct interviews to identify the illnesses experienced by self-medication actors. However, this authority is limited to minor ailments that can be treated with over-the-counter and limited over-the-counter drugs."

"Usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi beberapa faktor yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Ketersediaan obat di rumah sakit merupakan salah satu faktor yang penting, karena obat merupakan salah satu faktor dalam proses penyembuhan, pemulihan dan penyelamatan jiwa penderita. Pengendalian persediaan obat menjadi salah satu kunci utama dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah manajemen Rumah sakit Polpus RS Sukanto dalam pengendalian persediaan obat di Instalasi Bedah Sentral telah optimal dilaksanakan, serta mengidentifikasi persediaan obat dengan cara melihat besarnya nilai investasi, volume pemakaian, berikut nilai kritisnya, dan identifikasi obat berdasarkan nilai Vital, Esensial dan Normal dari setiap obat.Penelitian bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Metode yang dipakai adalah diskriptif analitik dengan cara menggambarkan kondisi manajemen Rumah Sakit dan manajemen persediaan obat berdasarkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif untuk Analisis ABC, Analisis ABC Indeks kritis dan TEN dengan menggunakan data penggunaan obat periode Januari 2001 - Desember 2001.Populasi penelitian terdiri dari 70 jenis obat. Data primer dikumpulkan dengan wawancara kualitatif, observasi dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan mingguan, bulanan, dan tahunan.Dari hasil penelitian didapat bahwa manajemen persediaan obat di Instalasi Bedah Sentral RS Polpus RS Sukanto belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya keterlambatan operasi karena keterlambatan obat di Instalasi Bedah Sentral. Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya manajemen adalah sumber daya manusia yang kurang khususnya Kasubbid penunjang medis dan Ka Instalasi Farmasi dalam perencaanaan.Dari hasil penelitian terhadap 70 jenis obat yang dipergunakan di instalasi bedah sentral didapatkan obat-obatan yang masuk golongan vital sebesar 53 item (78%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 379.757.700,00 (94%). Berdasarkan analisa ABC Indeks Kritis didapatkan golongan obat yang termasuk obat A sebanyak 30 item (42.86%) dengan nilai investasi sebesar Rp. 378.012.600 (93%), golongan that B sebanyak 36 item (51.43%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 23.372.700 (6%), dan golongan obat C sebanyak 4 item (5.71%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.590.000 (1%).Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit khususnya dalam persediaan obat-obatan di Instalasi Bedah Sentral perlu dilakukan pelatihan/kursus manajemen perencanaan obat di rumah sakit kepada bagian yang melakukan perencanaan dan pengadaan obat, yaitu subbidang penunjang medis dan instalasi farmasi.Daftar Bacaan : 43 (1983 - 2001)Drug Inventory Management Analysis At Central Surgery Installation Of The Raden Said Sukanto Central Police Hospital, January 2001 December 2001 PeriodThe raising of the hospital health services must involve all supporting factors, done comprehensively and continually. Drug supply is one of the most important factor for the process of healing and continually. Drug supply is one of the most important factor for the process of healing, rehabilitating as well as life saving of all patients.

The objective of this research is to drug inventory control analyse at Central Surgery Installation of the Raden Said Sukanto Central Police Hospital. This research uses VEN, ABC , ABC Critical Index, to analyse the problem and to know the value of invest, the amount of usage and the critical index drug stocks in order to control the stocks.

The population is consisting of the 70 drug items. Data collected from weekly, monthly, and yearly reports on the year of 2001. Interviews also have been done to describe the inventory process in this hospital.

The result shows that inventory control at central surgery installation have not worked properly. It happens because there was not planning at the Subbid Jangmed and the hospital could not anticipate the future needs. And than vital drug have not inventory plan. The result from 70 drug items used at central surgery installation are 53 items (78%) in category vital.

As a result of ABC analysis, we get that the group A needs a highest invest cost (68 % all of cost) consist of 10 % drug items. Group B spends 22 % consist of 19 % drug items and group C needs only 11 % but consist 71 % of all drug. As a result of ABC critical index, critical value from that got from the result of question of anaesthesia doctors, classification A group 93 % invest consist of 42.86 % drug items, Group B spends 6% consist of 51,43 % drug items and group C needs only 1 % consist of 5.71 % drug item.

The raising of the hospital health service especially drug inventory at central surgery installation need drug management training for Subbid Jangmed and Fannasi Installation.

Reference : 43 (1983-2001)"

"Suatu industri farmasi diharuskan dapat menjamin dan memastikan mutu, efektivitas, dan keamanan produk obat yang diproduksi telah memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan, mulai dari proses produksi hingga sampai ke konsumen. Untuk mencapai mutu produk obat yang baik, dibutuhkan pengawasan yang teliti dalam setiap prosesnya. Departemen manajemen mutu memiliki tugas untuk menguji dan memastikan bahan baku, bahan kemas, dan produk selalu memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat dan reproducible, dibutuhkan verifikasi metode analisis. Verifikasi merupakan suatu tindakan pengujian yang dilakukan pada metode yang sudah ada tetapi diperiksa kembali untuk meyakinkan bahwa metode ini dapat digunakan pada laboratorium yang bersangkutan dengan hasil yang sama. Protokol verifikasi merupakan dokumen yang berisikan informasi terkait prosedur dalam melakukan verifikasi metode analisis baik pada identifikasi, penentuan kadar, maupun penentuan cemaran organik yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan verifikasi metode analisis. Pada penulisan ini, akan dilakukan pembutan protokol verifikasi metode analisis identifikasi asam lemak, cemaran etilen glikol, dietilen glikol, dan nikel yang terdapat pada bahan baku polyoxyl 40 minyak jarak terhidrigenasi berdasarkan United State Pharmacopoeia 44 (USP 44) dan ketentuan persyaratan uji dari PT Dankos Farma itu sendiri. Pembuatan protokol uji ini dipilih dan dipertimbangkan dengan kondisi yang sesuai di laboratorium QC PT Dankos Farma.

---

The pharmaceutical industry is required to guarantee and ensure that the quality, effectiveness, and safety of the medicinal products produced meet the specified specification requirements, from the production process to the consumer. To achieve a good quality products, careful supervision is needed in every process. The quality management department has the task of testing and ensuring raw materials, packaging materials, and products always meet the required specifications. To prove that the analytical method used can provide accurate and results reproducible, verification of the analysis method is required. Verification is a testing action carried out on an existing method but checked again to ensure that this method can be used in the laboratory concerned with the same results. A verification protocol is a document that contains information related to procedures for verifying analytical methods, including identification, determination of levels, and determination of organic contamination, which will later be used as a reference in verifying analytical methods. In this paper, a verification protocol will be made for the identification analysis method for fatty acids, ethylene glycol, diethylene glycol, and nickel contamination found in the raw material polyoxyl 40 for hydrogenated castor oil according to United State Pharmacopoeia 44 (USP 44) and the test requirements from PT Dankos Farma itself. The creation of this test protocol was selected and considered under appropriate conditions in the QC laboratory of PT Dankos Farma.

"

"Setiap pasien yang mendapatkan terapi obat memiliki resiko mengalami masalah terkait obat seperti efek samping obat, kontraindikasi hingga polifarmasi. Kompleksitas penyakit dan penggunaan obat, serta respon pasien yang sangat individual meningkatkan munculnya masalah terkait obat. Hal tersebut menjadi dasar perlunya dilakukan pemantauan terapi obat dalam praktik profesi untuk mengoptimalkan efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Pasien dengan diagnosis epilepsi mendapatkan terapi obat keppra, depakene serta vitamin D. Pasien dengan diagnosis tukak lambung mendapatkan terapi obat pariet, dan obat racikan yang berisikan obat clast, domperidone, disflatyl, dan irbosyd. Pasien dengan diagnosis epilepsi mendapatkan terapi obat keppra (levetiracetam) dengan dosis yang tinggi sehingga apoteker perlu melakukan diskusi dengan dokter yang mendiagnosis terkait dosis yang digunakan. Pasien dengan diagnosis tukak lambung mendapatkan polifarmasi untuk terapi antiemetik sehingga perlu di hentikan salah satu dari antiemetik yang sedang dikonsumsi. Selain itu, terdapat interaksi antara obat antisekresi dengan domperidon apabila dikonsumsi secara bersamaan. Kemudian, dosis dari obat-obat racikan tidak sesuai dan perlu dilakukan peninjauan ulang atau dilakukan diskusi antara apoteker dengan dokter.

---

Patients who gets drug therapy has the risk of experiencing drug-related problems such as drug side effects, contraindications to polypharmacy. The complexity of the disease and drug use, as well as the highly individualized patient response increases the emergence of drug-related problems. This is the basis for the need to monitor drug therapy in professional practice to optimize the effect of therapy and minimize undesirable effects. Patients with a diagnosis of epilepsy received drug therapy for prescription drugs, depakene and vitamin D. Patients with a diagnosis of gastric ulcers received parietal drug therapy, and a concocted drug containing clast, domperidone, dysflatyl, and irbosyd drugs. Patients with a diagnosis of epilepsy receive high doses of prescription drug therapy (levetiracetam) so that pharmacists need to have a discussion with the doctor who diagnoses the dosage used. Patients with a diagnosis of gastric ulcers receive polypharmacy for antiemetic therapy so it is necessary to stop one of the antiemetics that is being consumed. In addition, there is an interaction between antisecretory drugs and domperidone when taken simultaneously. Then, the dosage of the concocted drugs is not appropriate and needs to be reviewed or discussed between the pharmacist and the doctor."