Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin dalam pengenaan denda administratif kepada PSE yang melanggar kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yakni penelitian yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, serta menekankan pada penggunaan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, dan dokumen terkait yang mencangkup prinsip hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Belum adanya tata cara dan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengenaan denda berbasis poin, penulis meninjau sistematika poin dengan menggunakan basis penalty unit yang telah lama digunakan Australia dan Poin pelanggaran yang telah digunakan Kementerian Perhubungan serta rancangan Peraturan Menteri yang telah dibuat untuk menjabarkan sistematika yang akan diterapkan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut akan penerapan sistem poin dalam denda bagi PSE yang melanggar dan dampak yang dapat mempengaruhi Twitter dalam melakukan moderasi dan mematuhi aturan terkait konten ilegal.

---

Twitter is a social media service categorized as a Private Electronic System Provider in Indonesia. Therefore, Twitter needs to comply with regulations and fulfill its obligations as a PSE. Government Regulation No. 5 of 2021 requires PSEs to remove electronic information that violates Indonesian provisions within their electronic systems and implement a point-based system for imposing administrative fines on PSEs that breach their obligations. This research adopts a juridical-normative research method, which relies on literature materials and emphasizes the use of written law, such as legislation, books, journals, and relevant documents encompassing legal principles, legal history, and legal comparison. Due to the absence of specific procedures and mechanisms regulated by the Ministry of Communication and Information regarding the implementation of a point-based fine system, the author reviews the point system based on the penalty unit system that has long been used in Australia, the violation point system used by the Ministry of Transportation, and the draft Ministerial Regulation that has been prepared to outline the applicable systematics. This paper aims to provide further explanation of the implementation of a point-based fine system for PSEs that violate regulations and the potential impact on Twitter's content moderation and compliance with relevant rules regarding illegal content."

"Fleksibilitas kontenUser-Generated Content (UGC) pada media sosial memungkinkan pesatnya penyebaran informasi di masyarakat. Terlebih, konten UGC mengizinkan pengguna memiliki kebebasan berekspresi melalui berbagai cara untuk saling berbagi, berdiskusi maupun mengungkapkan opini di ruang digital. Namun, pelaksanaan kebebasan berekspresi ini seringkali melanggar hak privasi dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pembatasan hak kebebasan berekspresi jika dikaitkan dengan hak privasi, pengaturan penyebaran data pribadi di media sosial menurut hukum Indonesia, dan kebijakan Twitter sebagai Lingkup Privat UGC dalam melindungi hak individu terkait penyebaran data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi sesuai Prinsip Siracusa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (“Permenkominfo 5/2020”). Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pelindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap penyebaran data pribadi dibandingkan UU ITE dan UU Adminduk. UU ITE hanya menekankan persetujuan dari individu terkait informasi yang memuat data pribadi, sedangkan UU Adminduk melarang penyebaran data kependudukan dan data pribadi tanpa hak dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal sejumlah Rp25.000.000,00 di mana sanksi tersebut diatur lebih berat dalam UU PDP, yaitu penyebaran data pribadi diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00. Dalam melindungi data pribadi, Twitter sebagai PSE Lingkup Privat UGC memiliki kebijakan yang wajib dipatuhi oleh pengguna dalam penggunaan layanannya. Meskipun demikian, terdapat ketidakjelasan prosedur dan kurangnya transparansi penilaian internal Twitter terkait penghapusan konten tweet yang melanggar data pribadi. Oleh karena itu, selain pelaku penyebaran data pribadi, Twitter juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020.

---

The flexibility of User-Generated Content (UGC) on social media enables the rapid dissemination of information in society. Moreover, UGC allows users to express themselves freely through various means of sharing, discussing, and expressing opinions in the digital realm. However, the exercise of this freedom of expression often violates privacy rights and personal data. This study aims to explore the limitations of freedom of expression in relation to privacy rights, the regulation of personal data dissemination on social media according to Indonesian law, and Twitter's policies as a Private User-Generated Content Platform in protecting individuals' rights regarding the dissemination of personal data in Indonesia. The research methodology employed is a normative juridical approach with a focus on legal regulations. The findings indicate that freedom of expression can be restricted in accordance with the Siracusa Principles, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), its derivative regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (Permenkominfo 5/2020). In comparison, the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) offers more comprehensive legal protection concerning the dissemination of personal data compared to the ITE Law and the Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2006 on Population Administration (Adminduk Law). The ITE Law emphasizes obtaining consent from individuals regarding information containing personal data, while the Adminduk Law prohibits the dissemination of population and personal data without authorization, punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a fine of up to Rp25,000,000. In contrast, the PDP Law imposes stricter penalties for the dissemination of personal data, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp4,000,000,000. Twitter, as a Private User-Generated Content Platform, has policies that users must comply with in using its services to protect personal data. However, there are uncertainties in the procedures and a lack of transparency in Twitter's internal assessment regarding the removal of tweets that violate personal data. Therefore, in addition to holding data disseminators accountable, Twitter can also be held legally responsible under Article 11 of Permenkominfo 5/2020."

"Kedudukan stiker dalam media sosial berfungsi dalam memberikan ekspresi bagi para pihak saat melakukan kegiatan komunikasi. Adapun stiker-stiker tersebut dibuat dan diunggah melalui Aplikasi Pembuat Stiker, seperti Sticker.ly dan WhatsApp Sticker Maker. Namun, pada nyatanya stiker yang ada telah menimbulkan masalah hukum baru, salah satunya adalah melanggar data pribadi akibat dari konten stiker yang diunggah menggunakan data pribadi seseorang tanpa adanya persetujuan, spesifiknya adalah wajah. Hal ini tentu memberikan implikasi buruk terhadap hak privasi orang lain karena wajah seseorang yang digunakan tersebar tanpa kontrol serta dipakai kembali oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Subjek Data. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, Penulis ingin menganalisis dampak kegiatan penggunaan wajah seseorang sebagai stiker tanpa adanya persetujuan, spesifiknya terkait pertanggungjawaban. Lebih lanjut, Penulis akan menjabarkan juga bagaimana kedudukan dari PSE terhadap konten stiker yang melanggar data pribadi, serta bagaimana kebijakan privasi dan ketentuan layanan yang dimiliki Aplikasi Pembuat Stiker terhadap konten yang melanggar data pribadi. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa tindakan penggunaan wajah seseorang sebagai stiker dapat dimintai pertanggungjawaban serta terhadap PSE tidak serta merta langsung dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya pembatasan tanggung jawab hukum yang dimuat dalam prinsip safe harbour.

---

The position of stickers in social media functions in providing expression for the parties when carrying out communication activities. The stickers are created and uploaded through Sticker Maker Applications, such as Sticker.ly and WhatsApp Sticker Maker. However, in fact, the existing stickers have created new legal problems, one of which is violating personal data as a result of the uploaded sticker content using a person's personal data without consent, specifically the face. This certainly has bad implications for other people's privacy rights because a person's face that is used is spread without control and reused by other parties without the knowledge or consent of the Data Subject. Therefore, through this paper, the author would like to analyze the impact of using one's face as a sticker without consent, specifically regarding liability. Furthermore, the author will also describe how the position of the PSE towards sticker content that violates personal data, as well as how the privacy policy and terms of service of the Sticker Maker Application towards content that violates personal data. From these problems, this research finds that the act of using a person's face as a sticker can be held liable and the PSE cannot necessarily be held liable directly because of the limitation of legal liability contained in the safe harbour principle. "

"ABSTRAKElectronic commerce e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akibat adanya fenomena beralihnya kegiatan perdagangan konvensional kepada e-commerce khususnya di Indonesia, timbul juga permasalahan hukum terkait hal tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dasar pengaturan e-commerce di Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak penyedia platform e-commerce yang berbasis user generated content UGC sebagai pihak yang menyelenggarakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Skripsi ini juga menganalisis mengenai Surat Edaran Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengenai batasan tanggung jawab antara pihak penyedia platform dan pihak merchant yang terjadi didalam e-commerce UGC. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, mengenai kegiatan e-commerce sampai saat ini diatur didalam UU Perdagangan Tahun 2014, UU ITE, dan PP 82 Tahun 2012, selain itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan peraturan terkait kegiatan perdagangan konvensional. Berdasarkan ketentuan UU Perdagangan, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Konsumen, pihak penyedia platform e-commerce UGC bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang terdapat didalam platform yang dikelolanya. SE No.5 Tahun 2016 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia platform UGC karena ldquo;baju rdquo; surat edaran yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh kementerian Kominfo dirasa kurang tepat, karena kominfo seharusnya mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam suatu kegiatan bisnis secara internal, dan tidak pada konteks komersia

---

ABSTRACTE-commerce is a trading activity conducted through electronic systems. Due to the phenomenon of the shift of conventional trading activities to e commerce especially in Indonesia, there are legal issues related to it. This thesis discusses the legal basis of e commerce in Indonesia, discusses the responsibilities given by law in Indonesia to the user generated content e commerce providers as means of trading through electronic systems, and also analyzes the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitation of liability between the e commerce UGC and the Merchant. This research is done by analytical descriptive method. The results show that, Indonesian e commerce activities regulated in KUHD, the Trade Act of 2014, EIT act, and GR 82 Year 2012, in addition to fill the legal void used rules related to conventional trading activities. Under the terms of the Trade Law, the EIT Act, the Copyright Act, and the Consumer Protection Act, UGC 39 s e commerce platform providers are responsible for all content contained within the platform they manage. CL No. 5 of 2016 can not be the legal basis for setting limits on liability for UGC e commerce because circulars letter are not included in the hierarchy of legislation in Indonesia. The release of the circular by the Ministry of Communications and Informatics is deemed inadequate, as it should regulate the use of electronic systems in an internal business activity, and not in a commercial context."

"Destination branding dianggap sebagai aspek utama dalam penerapan konsep pemasaran dalam suatu destinasi, terutama saat peluang dalam industri pariwisata meningkat dan bertambahnya berbagai pilihan destinasi wisata. Sebelumnya, telah dibahas mengenai theoretical framework mengenai destination branding menggunakan variabel source credibility, destination image, destination attachment, dan destination satisfaction. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari destination source credibility terhadap destination satisfaction dengan mediasi destination image dan destination attachment. Penelitian ini melibatkan 302 orang responden yang sebelumnya pernah mengunjungi destinasi wisata Malang Raya dan melakukan pencarian informasi menggunakan situs dan/atau aplikasi User Generated Content UGC . Data diolah menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel destination image memediasi pengaruh destination source credibility terhadap destination attachment. Destination attachment memiliki peran mediasi pada pengaruh destination image terhadap destination satisfaction. Namun, destination attachment tidak memiliki peran mediasi dalam pengaruh destination source credibility terhadap destination.

---

Destination branding is considered as the main aspect of destination marketing, align with the increasing opportunity in tourism industry and the development in alternative destination choices. Before, the theoretical framework of destination branding already developed, which include destination source credibility, destination image, destination attachment, and destination satisfaction. This quantitative research aims to see the effect of destination source credibility to destination satisfaction with destination image and destination attachment as mediation variable. The study involved 302 respondents who have visited Malang Raya and have done information research using site and or application of User Generated Content UGC . The data was processed using Structural Equation Modeling SEM . The results of this study showed that destination image does mediate the effect of destination source credibility to destination attachment. Destination attachment does mediate the effect of destination image to destination satisfaction, but does not mediate the effect of destination source credibility to destination satisfaction."

"Di era media baru ini, digitalisasi telah mengubah proses produksi, distribusi, dan promosi musik. Media sosial telah menjadi alat yang berharga bagi artis untuk bisa mempromosikan konten mereka dan berinteraksi dengan penggemarnya. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada penggemar untuk membuat konten mereka sendiri tentang musik yang mereka dengarkan dan berinteraksi dengan penggemar lain melalui User Generated Content (UGC). UGC merupakan sebuah bentuk konten buatan pengguna media sosial yang dapat digunakan oleh artis untuk mempromosikan karyanya. Laufey, seorang musisi independen, memanfaatkan media sosial dan UGC sebagai strategi untuk mempromosikan albumnya. Dalam rilisan album-album terakhirnya, Everything I Know About Love and Bewitched, Laufey memanfaatkan media sosialnya, khususnya TikTok, untuk berinteraksi dengan penggemar dan mengapresiasi UGC mereka. Untuk perilisan album keduanya, Laufey melakukan implementasi brand co-creation dengan meminta para penggemarnya untuk membuat UGC hasil karya mereka berdasarkan tantangan yang ia berikan. Penerapan brand co-creation dalam bentuk UGC ini berkontribusi pada peningkatan angka streams Laufey di Spotify dan berdampak positif pada pemasaran musiknya serta interaksinya dengan penggemar.

---

In this era of new media, digitalization has transformed the production, distribution, and promotion of music. Social media has become a valuable tool for artists to promote their content and interact with their fans. It also gives fans the opportunity to create their own content about the music they listen to and interact with other fans through User Generated Content (UGC). UGC is a popular form of content made by social media users that can be used by artists to promote their songs. Laufey, an independent musician, has been utilizing social media and UGC as a strategy to promote her albums. In her recent album releases, Everything I Know About Love and Bewitched, Laufey utilized her social media, especially TikTok, to interact with fans and appreciate their UGCs. For her second album release, Laufey did an implementation of brand co-creation by asking her fans to create their own UGC by giving them a challenge. This brand co-creation implementation contributed to the increase in Laufey's Spotify streams and positively impacted her music marketing and engagement with fans."

"ABSTRAKFenomena situs jejaring sosial menciptakan User-Generated Content(UGC), sebuah evolusi penggunaan aplikasi internet yang memungkinkan penggunanyaberkolaborasi, aktif dalam menciptakan konten, menghasilkan pengetahuan,dan berbagi informasi secara online. Maraknya UGC membuat batasanantara produser media dan khalayak menjadi samar. UGC dinilai sebuah pembuktiannyata kekuasaan pemirsa. Konsep Rutinitas Media digunakan untuk menjelaskanadanya pergeseran atau perubahan dalam ruang redaksi televisi melaluipengadopsian penggunaan UGC. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah studi kasus instrumental terhadap rutinitas media di era UGC.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UGC mampu mengubah nilai-nilaijurnalistik yang selama ini dipegang teguh oleh para jurnalis dan pelaku rutinitasmedia. Di samping itu, UGC kini menjadi andalan bagi para produser dalammengedepankan kecepatan tayangan berita, sehingga berita yang tampil di layarkaca tidak seluruhnya valid dan terverifikasi.

---

ABSTRACTThe phenomenon of social networking sites create User-Generated Content(UGC), an evolution of the use of internet application that allows users to collaborate,active in creating the content, generate knowledge, and share information online. Therise of UGC makes the boundaries between media producers and audiences becomevague. UGC assessed as a real evidence of the viewers?power. Media Routinesconcept is used to describe a shift or change in the television newsroom through theadoption of the use of UGC. The method used in this research is a case studyinstrumental to the media routines in UGC era.The research resulted that UGC is able to change the values of journalism thathad been firmly held by journalists and actors of media routines. In addition, theUGC has become a mainstay for the producers in prioritizing the speed of the newsprogram, so the news that appeared on the screen is not entirely valid and verified."

"Skripsi ini menganalisis pertanggungjawaban game developer sebagai penyedia platform user-generated content terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh penggunanya dan perbandingan antara pengaturan pertanggungjawaban game developer sebagai penyedia platform user-generated content terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh penggunanya di Indonesia dengan Jerman dan Amerika Serikat. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Game developer sebagai penyedia platform UGC kemudian berkewajiban untuk memastikan platform-nya aman, andal, dan bertanggung jawab, sehingga game developer bertanggung jawab terhadap segala konten yang diunggah oleh pengguna game. Apabila terjadi pelanggaran merek, game developer perlu melakukan notice and takedown sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 5/2020 dan apabila game developer tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka game developer dapat dimintai pertanggungjawaban menggunakan prinsip contributory infringement atau vicarious liability. Setelah dilakukan perbandingan, diketahui bahwasanya tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan pertanggungjawaban game developer terhadap pelanggaran merek pada game UGC mengingat bahwasanya ketiga negara sama-sama menggunakan mekanisme notice and takedown. Namun, Indonesia belum mengatur secara eksplisit dan khusus mengenai penggunaan doktrin contributory infringement dalam hukum positif Indonesia, berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah tercantum dalam putusan Majelis Hakim sebagai yurisprudensi dan Jerman yang sudah menganut ketentuan dari EU Directive. Hal ini juga berlaku dalam vicarious liability, bahwasanya tidak ada pengaturan vicarious liability secara khusus dalam UNU MIG dan peraturan turunannya.

---

This thesis analyzes the accountability of game developers as providers of user-generated content platforms for trademark infringements committed by their users. It also compares the arrangements for the accountability of game developers as providers of user-generated content platforms for trademark infringements committed by their users in Indonesia, Germany, and the United States. This thesis is conducted using a juridical-normative research method. Game developers, as providers of UGC platforms, are obligated to ensure that their platforms are safe, reliable, and responsible. Therefore, game developers are responsible for all content uploaded by game users. In the event of a trademark violation, game developers need to perform a notice and takedown procedure as regulated by Permenkominfo 5/2020. If game developers fail to comply with these provisions, they can be held accountable using the principles of contributory infringement or vicarious liability. After the comparison, it is found that there is no significant difference in the arrangement of game developer accountability for trademark infringements on UGC games since all three countries use the notice and takedown mechanism. However, Indonesia has not explicitly and specifically regulated the use of contributory infringement doctrine in positive Indonesian law, unlike the United States, which is stated in the judges' decision as jurisprudence, and Germany, which adheres to the provisions of the EU Directive. This also applies to vicarious liability, where there is no specific regulation of vicarious liability in the MIG Law and its derivative regulations."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana user-generated content (UGC) dapat menjadi pendukung strategi pemasaran media sosial dalam promosi karya serial WandaVision. Konsep yang dianalisis adalah pengaplikasian dari empat dimensi pemasaran media sosial serta enam tujuan strategi pemasaran media sosial. Selain itu menganalisa bagaimana UGC memberikan informasi dan merangsang aktivitas word-of-mouth kepada khalayak serta perilaku terhadap ekuitas brand. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dari perpustakaan umum serta melalui akun YouTube New Rockstar. Hasil analisis menunjukkan seluruh elemen UGC merangsang interaksi para penonton serial WandaVision, mendukung tujuan dan dimensi pemasaran media sosial, menstimulasi penjualan serta meningkatkan ekuitas brand. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menggunakan dimensi pemasaran media sosial lain terkait pemantauan dan analisis percakapan di media sosial, kajian dampak media dan studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan perbandingan antara user-generated content serta sponsored content.

---

This paper analyzes how user-generated content (UGC) can support social media marketing strategies in promoting WandaVision series works. The concept that aims to be analyzed is the application of the four dimensions of social media marketing and the six social media marketing strategies. In addition, it analyzes how UGC provides information and develops word of mouth activities to the public as well as behavior towards brand equity. This study uses a literature study method by collecting data from the public library and through the New Rockstar YouTube account. The results of the analysis show that all elements of UGC promote the interaction of viewers of the WandaVision series, support the goals and dimensions of social media marketing, stimulate sales and increase brand equity. The suggestions for further research are to use other dimensions of social media marketing related to monitoring and analyzing conversations on social media, media impact studies and studies with quantitative and qualitative approaches. In addition, further research is expected to make comparisons between user-generated content and sponsored content."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh firm created dan user generated content sosial media terhadap brand equity pada salah satu industri yang tengah berkembang di Indonesia yakni industri smartphone. Data pada penelitian ini didapat dari penyebaran kuesioner secara online kepada pengguna smartphone OPPO yang telah menggunakan merek tersebut minimal 1 (satu) tahun terakhir dan aktif mengakses sosial media terkait merek OPPO dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Data ini diolah dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa firm created berpengaruh positif terhadap keseluruhan komponen brand equity yang terdiri dari brand awareness, brand loyalty dan perceived quality. Sedangkan user generated content hanya berpengaruh positif terhadap brand awareness. Hasil penelitian juga menunjukkan brand awareness tidak memiliki pengaruh positif terhadap brand loyalty maupun perceived quality.

---

This research aims to analyzes The Effect of Firm Created and User Generated Content Social Media towards Brand Equity in one of emerging industry in Indonesia, smartphone industry. Data for this research were collected through online questionairre to OPPO consumers who have been using this brand for at least 1 (one) year and actively access social media about OPPO in the last 6 (six) months. They were analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) method.

The result of this research shows that firm created have a positive effect on all components of brand equity including brand awareness, brand loyalty and perceived quality. Meanwhile, user generated content only has a positive effect on brand awareness. The result of this research also shows that brand awareness doesn?t effect brand loyalty and perceived quality."