Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkadang ada yang melakukan tindak pidana penggelapan dan menjadi terdakwa sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung ketika seorang Notaris menggelapkan uang titipan kliennya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 374 KUHP yang digunakan majelis hakim dalam putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Bdg dan tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data hasil studi dokumen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah hakim tidak mempertimbangkan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, sehingga sanksi yang diberikan sama dengan tuntutan dari jaksa, yaitu berdasarkan Pasal 374 KUHP. Padahal sesungguhnya Pasal 415 KUHP yang sudah ditarik dan dirumuskan ulang oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) lebih tepat untuk digunakan, karena merupakan ketentuan khusus bagi Notaris sebagai pejabat umum. Selain pertanggungjawaban secara pidana, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Klien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik secara material maupun imateril kepada Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi pun dapat dibebankan kepada Notaris berupa sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

---

Notary, in carrying out their duties, sometimes commit embezzlement crimes and become defendants, as was the case in Bandung when a notary embezzled money entrusted by his client. This research discusses the application of Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and Article 374 of the Criminal Code which was used by the panel of judges in decision Number 212/Pid.B/2021/PN Bdg and the responsibility of a notary who committed the crime of embezzlement. The form of research used is doctrinal with an analytical descriptive research typology that uses data from document studies. The method used in analyzing the data is a qualitative method. The conclusion of this study is that the judge does not consider the notary's position as a public official, so the sanctions given are the same as the demands of the prosecutor, which is based on Article 374 of the Criminal Code. In fact, Article 415 of the Criminal Code which has been withdrawn and reformulated by Article 8 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Tipikor Law) is more appropriate to use, because it is a special provision for Notaries as public officials. In addition to criminal liability, a Notary can also be held civilly liable based on unlawful acts he has committed. Clients who are harmed can file a claim for compensation both materially and immaterially to the Notary. Administrative accountability can also be imposed on a notary in the form of dishonorable dismissal."

"ABSTRAKNotaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1061/Pid.B/2016/PN. Bdg. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan segala tingkah laku notaris harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan juga Kode Etik Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan prakteknya dan bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukannya. Terkait dengan akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan Notaris dan/atau PPAT EKM dapat menjalani hukuman pidana penjara paling lama lebih kurang 5 lima tahun 3 tiga bulan. Untuk menghindari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku PPAT dikemudian hari, maka perlu ditegaskan kembali mengenai kewajiban seorang Notaris dan/atau PPAT dalam menjalani jabatannya baik kewajiban dalam lingkup jabatan maupun kewajiban di luar jabatan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh I.N.I Kata kunci: Notaris, PPAT, Tindak Pidana, Penggelapan.

---

ABSTRACTNotary is obliged to always perform his duty of office according to the highest measure with the mandate, honest, thorough, independent, and impartial. As a public official, a Notary must be able to foster trust relationships with his clients. In this study the author discusses the regulation of the obligation of a Notary as PPAT in carrying out his position and legal consequences for Notary as PPAT who committed crime of embezzlement in the case of the Bandung District Court decision 1061 Pid.B 2016 PN.Bdg. The author uses normative juridical research methods in which the authors compare between facts in the field with applicable legislation. From the results of the study the authors conclude all notary behavior should always pay attention to the applicable law, and also the Code of Conduct Notary. A Notary in performing his duties is limited by the rules corridors. Restrictions are made so that a Notary does not excessively in carrying out his practice and is responsible for what he does. In relation to legal consequences for a Notary as PPAT who commits a criminal act of embezzlement of Notary Public and or PPAT EKM can serve a prison sentence of maximum 5 five years 3 three months. To avoid criminal acts committed by Notary as PPAT in the future, it is necessary to reaffirm the obligation of a Notary and or PPAT in performing their duties both obligations in the scope of positions and duties outside positions, through coaching conducted by I.N.IKeywords Notary, Land Deed Officials, Crime, Embezzlement."

"Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang notaris yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Permasalahan yang Penulis angkat yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris terkait perbuatan pidana yang dilakukannya dan bagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, berdasarkan studi kasus. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Notaris yang melakukan penggelapan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah sengaja melakukan perbuatan yang merugikan PT Pegadaian, Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak bertindak amanah, jujur dan menjaga kepentingan pihak PT Pegadaian dalam proses jual beli yang hendak dilakukannya, dan berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan studi kasus, Notaris hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 enam bulan tanpa harus dijalankan. Sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dapat dikenakan dari berbagai aspek, yaitu dijatuhkan pidana penjara paling lama 4 empat tahun, dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan/atau diberikan teguran, peringatan, pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

---

Notaries in carrying out their duties must be responsible and always heed the provisions, ethics, public orders and apply Bahasa Indonesia very well. Authority which given to Notaries is not merely without boundaries, a Notary who misuses his her authority in order to break the law could be imposed by sanctions. The issues that The Author brought was ldquo how is the accountability of Notary related to crime whom he she does rdquo and ldquo how is sanctions which should be imposed to Notaries who did crimes of embezzlement, rdquo based on case study. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The kind of data which The Author used was secondary data with primary, secondary, and tertiary legal substances. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Notaries who do embezzlement are responsible according to Article 372 Book of Criminal Law, Article 1365 Code of Civil Law because of acts that harm PT Pegadaian deliberately, Article 16 par. 1 letter a Code of Notary because of the untrustworthy, dishonest, and not preserving the interests of PT Pegadaian in the process of buying and selling that it would do, and based on Code of Conduct Indonesian Notaries Association. Based on case study, The Notary only got imprisonment for 6 six months without having him imprisoned. Sanctions that should be imposed to that Notary could be worn from a various aspects, which are getting imprisoned of 4 four years, and or dishonorably discharged from his position, and or given a reprimand, warning, dismissal with or without respect from the Indonesian Notaries Association."

"ABSTRAKTesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnotaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanatanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTBditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapanBPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagaipelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandanghukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapanBPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapanBPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telahmelanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimilikioleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait denganpelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum salingterkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yangdilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, makanotaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana.Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akanmembahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus danmengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambildengan menggunakan pola pikir induktif.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notarypublic/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary,who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’scode of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement becategorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter ofcriminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notarywho embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While frompoint of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement asviolation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violatesthe principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, alsoit violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code ofethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, thenas long as all following violations relate to the state law violation, then theconcerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcherapplies the normative judicial method in this thesis where research questions areexplored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws.Conclusion of the thesis is presented through inductive method."

"Tesis ini membahas pelanggaran Jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari Negara dalam pembuatan akta otentik, Notaris hendaknya memegang amanah tersebut sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang atau pihak yang berkepentingan, terkait adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah sesuai dengan koridor kewenangan dan kewajibannya seperti apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebagai seorang Notaris Pelanggaran terjadi disebabkan karena Notaris tidak bertindak seksama dan cermat dalam pembuatan akta otentik. Dimana otensitas suatu Akta harus terpenuhi agar akta yang dibuat oleh Notaris tidak terdegradasi atau menjadi batal Demi Hukum, sehingga Notaris telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, hal seperti ini akan merugikan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta tersebut dan lembaga Notaris sehingga dapat menurunkan kualitas serta pelayanan seorang Notaris sehingga tidak dapat mempertahankan harkat dan martabat sebagai profesi notaris sendiri.

---

This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law, making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code, things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of notary public."

"ABSTRAKSeorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperolehnasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuatdalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastiandan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yangmau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangandan/atau kode etik profesi. Salah satu contoh kasus yang dilakukan notarisadalah sebagaimana kasus yang telah dibawa ke Mahkamah Agung dengan nomorperkara 2179K/Pid/2009 tanggal 7 Februari 2011. Kasus ini melibatkan notarissebagai pihak yang telah melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidanapenipuan. Semua perbuatan notaris tersebut, masuk dalam ranah pidana. Notarisdapat saja melakukan pelanggaran hukum perdata, hukum pidana, maupunmelakukan pelanggaran kode etik notaris. Atas pelanggaran tersebut, notaris dapatdituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai tanggungjawab notarisdalam hal telah melakukan pelanggaran hukum yang telah menimbulkan kerugianbagi pihak lain. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengemukakanpermasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tanggungjawab hukum yangdiberikan kepada notaris yang melakukan tindak pidana penipuan, 2. Bagaimanakahtanggungjawab notaris atas kerugian salah satu pihak akibat tindak pidana penipuanyang dilakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif –empiris dengan strategi pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakandalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datameliputi Penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian lapangan (fieldresearch). Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengananalisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTA notary is considered as an official where one can obtain reliable advice.Everything written as well as the stipulation is true, it is a powerful document makerin a legal process . Therefore, the position of notary independent and impartial, thenthe resulting certificate is a symbol and guarantee legal certainty for sure. But now itis extremely regrettable that many notaries who want to be dictated by its customerseven have to conflict with legislation and/or codes of professional conduct. Oneexample of a case that do want to be dictated by a notary public as customers andresult in harming the interests of one of the parties is as a case that has been broughtto the Supreme Court with the case number 2179K/Pid/2009. This case involves anotary as those who have committed or participated in the act on purpose to have theright to fight for something that is partly or wholly included items that belonged tosomeone else in his hand not because of crime. All the notary deed, into the criminalrealm. Notaries may be in violation of civil law, criminal law, and violation of codeof conduct notary. For the offense, a notary may be prosecuted to account for hisactions. In connection with the above description, the writer is interested inconducting research on the responsibilities of a notary in the case has violated thelaw that has caused harm to the other party. Based on the above, the authors proposethe following problems: 1. How legal responsibilities by the notary who committedcrime of fraud and 2. How does legal sanction given to the notary who commitedcriminal fraud. This research was conducted with the normative legal approach -empirical strategy normative approach of applied problems . The data used in thisstudy include primary data and secondary data. Data collection include researchliterature (library research) and field research. The data have been collected andthen processed and analyzed with qualitative analysis with normative juridicalapproach."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan kewenangan dan kekuasaan atas itu secara atributif dengan dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai melaksanakan sebagian fungsi publik Negara untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam ruang lingkup hukum perdata. Notaris merupakan sebuah jabatan, bukan profesi, namun dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak secara profesional dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris merupakan jabatan yang mulia dan mengedapankan moral yang baik dalam pelaksanaan jabatannya sehingga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris, salah satunya diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris bahwa seorang Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk: a.) Iklan, b.) Ucapan Selamat, c.) Ucapan belasungkawa d.) Ucapan Terimakasih, e.) Kegiatan Pemasaran, f.) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Terdapat konsekuensi akan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar larangan ini. Bentuk larangan publikasi diri ini tidak sepenuhnya mutlak terhadap Notaris, karena pada prakteknya terdapat bentuk-bentuk publikasi yang secara tidak langsung yang dapat menjadi media Notaris untuk mempublikasikan dirinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian eksplanatoris. Penelitian ini juga dilakukan untuk pengkajian yang lebih mendalam berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan mempublikasikan dirinya tersebut.

---

A Notary is a public official who is given the authority and power upon it attributively and is inaugurated by the Minister of Law and Human Rights. A Notary carries out part of state functions to serve the public interest within the scope of civil law. Notary is a position, not a profession, but in carrying out the duties, a Notary must act in a professional manner without ignoring the regulations as stipulated in the Law No. 30 of 2004 regarding Notary Position and Code of Ethics. Notary is a noble position and promotes good morals in the execution of duties, therefore, there are restrictions that should not be done by a notary, one of them is set out in Article 4 paragraph 3 of the Code of Ethics of Notaries that a Notary is prohibited from carrying out any self publication or promotion, either individually or jointly, showing the name and title, using the means of printed and/or electronic media, in form of: a.) Advertisement, b.) Greetings, c.) Condolences d.) Thank-you notes, e.) Marketing activities, f.) Sponsor activities, be it in the field of social, religious, or sports. Notaries who violate the regulation will be sanctioned in its consequences. Form of self publication prohibition is not entirely absolute against Notaries, because in practice there are forms of indirect publicity can be a Notary media to publicize himself. This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an explanatory research. This study was also carried out for a more in-depth assessment relating to the sanctions that can be imposed on a Notary Public who commits malfeasance by doing self publication."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"ABSTRAKNotaris merupakan suatu lembaga yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara dalam bidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum karenanya diberi kewenangan oleh Negara secara atributif dan diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik. Jasa Notaris terutama dalam proses pembangunan makin meningkat keberadaannya, karena Notaris adalah salah satu kebutuhan hukum masyarakat untuk menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukumnya dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atas perbuatan hukum sebagai perlindungan dan jaminan demi tercapainnya kepastian hukum, Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan dari notaris itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum. Sebagai konsekuensi dari kepercayaan yang begitu besar yang diberikan kepada jabatan notaris, maka harus pula disertai dengan pengawasan terhadap orang-orang yang memangku jabatan kepercayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar tugas orang-orang yang memangku jabatan kepercayaan selalu sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya. Tesis ini merupakan penelitian untuk meninjau dan menganalisa suatu konsep dimana seorang Notaris harus dikenai sanksi tegas dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan olehnya. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat diuji kebenarannya. Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Notaris dan sanksi yang dikenakan pada Notaris atas kesalahan yang dia perbuat dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Sanksi

---

ABSTRACTNotary is an public institution the run the majority of the public functions of the statein the field of civil law. Notary as a public official authorized by the state attributive and appointed by the government to create an authentic deed. Notary services primarily in the development process is increasing its presence, because the notary is a legal requirement to ensure public order and the protection of legal certainty required written evidence that is authentic about the circumstances, the events on legal acts as protection and guarantees tercapainnya sake of legal certainty, The authority granted by law and the trust of the people who need the services of a notary that is the basis of tasks and functions of a notary in traffic law. As a consequence of the trust that is so great given to the notary office, it must also be accompanied by supervision of people who assumed office that trust. It is intended that the task of those who assumed office of trust always in accordance with the rule of law and a moral code that underlies its authority, in order to avoid the abuse of authority and trust are mandated. This thesis is a study to review and analyze a concept where a Notary should be subject to strict sanctions and accountable for mistakes made by him. The method used in this thesis is a normative legal research methods, which includes the study of the principles of law, the systematic study of the law, a study of the level of vertical and horizontal synchronization. The use of such methods intended to study verifiable. Objective of this thesis is to find out how the responsibility of the Notary and the sanctions imposed on the Notary for the mistakes he had committed in carrying out his duties. Keywords Notaries, Notary Responsibilities, Sanctions "

"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

---

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.

The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.

The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.

Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries."