Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi penawaran investasi berkedok robot trading forex di Indonesia, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022. Terkait dengan regulasi tersebut, IOSCO sudah memiliki suatu standar untuk anggota IOSCO dalam menyusun kerangka hukum dalam hal penggunaan Artificial Intelligence dan Machine Learning, yang tertuang ke dalam enam measure pada IOSCO Guidance. Uni Eropa, United Kingdom, dan Singapura, juga memiliki regulasi serupa, sehingga dalam penelitian ini dibahas mengenai kesesuaian pengaturan terkait  robot trading forex di Indonesia dengan standar IOSCO, serta perbandingan regulasi di Uni Eropa, United Kingdom dan Singapura, untuk menjadi evaluasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perbandingan. Studi pustaka dan wawancara juga dilakukan sebagai metode pengumpul data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pada masing-masing yurisdiksi menitikberatkan pada hal yang berbeda. Regulasi di Indonesia lebih mengatur secara menyeluruh mengenai transparansi, dibandingkan dengan peraturan di yurisdiksi lain. Namun, juga terdapat hal penting yang belum dan perlu untuk diatur, yaitu adanya fitur kill switch dan standar keterampilan, keahlian, dan pengalaman dari perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi mengenai regulasi yang sudah ada diperlukan agar bisa menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, sehingga dapat melindungi para pihak dalam investasi dengan menggunakan robot trading.

---

To tackle investment offers disguised as forex trading robots in Indonesia, Bappebti issued Bappebti Regulation Number 12 of 2022. In relation to that, IOSCO already has a standard to be used in crafting legal frameworks for IOSCO members regarding the use of Artificial Intelligence and Machine Learning. These guidelines are outlined in six measures in the IOSCO Guidance. EU, UK, and Singapore also have similar regulations. This research discusses the suitability of regulations related to forex trading robots in Indonesia using IOSCO standard, and comparison of regulations in EU, UK, and Singapore to evaluate the regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical, with a comparative approach, and literature review and interviews as data collection methods. Based on the research conducted, the regulations in each jurisdiction emphasize different aspects. The regulations in Indonesia focus more comprehensively on transparency compared to other jurisdictions. However, there are also essential aspects that still need to be regulated, such as kill switch feature and standards for the skills, expertise, and experience of the companies involved. Therefore, the existing regulations needs to be evaluated to make them more comprehensive and to ensure the protection of all parties involved in investments using trading robots."

"Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan regulasi sekuritas agar perlindungan hukum terhadap semua subjek terpenuhi dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mitigasi Investasi Robot Trading dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap  kasus Robot Trading Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan ajaran atau doktrin yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (conceptual approach) untuk meneliti pokok permasalahan, dan pendekatan kasus (case approach) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca, mempelajari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor robot trading Viral Blast terkait penipuan dengan skema ponzi di Indonesia secara normatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai robot trading sebagai sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur maka tidak bisa dipungkiri masih terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut.

---

Legal certainty is an effort to provide a strong legal foundation within its scope for law enforcement officials when carrying out their duties to provide legal protection to victims or the public in specific cases. Regarding the case of investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, it must comply with securities regulations to ensure legal protection for all parties involved. The purpose of this research is to understand the mitigation process of Robot Trading Investment with a Ponzi scheme based on a case study that occurred in Indonesia, as well as the supervisory system by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency on the Viral Blast Robot Trading case and the challenges and efforts to overcome them. The research method used is normative or doctrinal, seeking answers based on regulations and laws along with underlying teachings or doctrines. The study adopts a statutory approach for the entire research, a conceptual approach to investigate the core issues, and a case approach for the discussion of the main issues. The data sources used are primary and secondary data obtained through document studies, including reading, studying, and understanding relevant regulations, books, and literature. Based on the research findings, it can be described that the mitigation process for investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, normatively, is still covered by relevant regulations and laws, but there is no specific regulation that explicitly governs robot trading as a Ponzi scheme tool. Due to the absence of specific regulations, vulnerabilities still exist in the implementation and handling process because of weaknesses in the implementation of relevant regulations."

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur exchange rate risk pada portofolio foreign exchange di Bank Sumsel Babel dengan Value at Risk dan perhitungan VaR ini dapat membuat pengukuran risiko dan pemantauan risiko menjadi lebih efisien. Pengukuran risiko menggunakan metode internal/VaR ini akan sesuai dengan tingkat risiko yang akan ditanggung akibat nilai tukar yang dimiliki bank. Data yang digunakan pada penelitian studi kasus ini adalah data historis harian kurs selama 2 dua tahun, yaitu tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 dengan total jumlah pengamatan sebanyak 488 pengamatan. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah selama hari kerja trading days yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Mata uang asing yang digunakan sesuai dengan portofolio mata uang asing di Bank Sumsel Babel dan Metode perhitungan VaR yang digunakan adalah dengan menggunakan model GARCH.

---

The purpose of this research is to measure exchange rate risk on foreign exchange portfolio at Bank Sumsel Babel with Value at Risk and calculation of VaR can make risk measurement and risk monitoring more efficient. Measurement of risk using internal VaR method will be in accordance with the level of risk that will be borne by the exchange rate owned by the bank. The data used in this case study is daily historical data for 2 two years, ie, January 04, 2016 until December 30, 2017, with a total of 488 observations. The exchange rate used is the middle rate during the business day trading days published by Bank Indonesia. The foreign currency used in accordance with foreign currency portfolio in Bank Sumsel Babel and VaR calculation method used is by using the model GARCH."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan investor komoditi Aset Kripto dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia dan perbandingannya terhadap regulasi di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Secara umum, peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia telah mengakomodir perlindungan investor Aset Kripto dan memiliki prinsip perlindungan yang menyerupai perlindungan investor Aset Kripto dalam regulasi di Amerika Serikat. Namun berdasarkan studi komparasi yang dilakukan, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi di Indonesia untuk memaksimalkan perlindungan investor komoditi Aset Kripto di Indonesia. Ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia antara lain: persyaratan bagi Pedagang Fisik Aset Kripto dalam rangka memperoleh persetujuan otoritas; ketentuan anti manipulasi dan penipuan; penyediaan Dana Kompensasi; pemberian imbalan kepada whistleblower; komponen informasi perdagangan komoditi Aset Kripto yang wajib dipublikasikan; kewajiban penyelenggara perdagangan komoditi Aset Kripto untuk memiliki prosedur internal tindakan pemulihan data; dan perlakuan atas unit komoditi Aset Kripto yang diperoleh dari pra-penjualan Aset Kripto.

---

This thesis discusses the protection of crypto asset commodity investors in the crypto asset commodity trading laws and regulations in Indonesia and its comparison with regulations in the United States. The research method used in writing this thesis is normative juridical with a comparative law approach. In general, Indonesian crypto asset commodity trading laws and regulations have accommodated the protection of crypto asset investors and have protection principles that resemble crypto asset investors' protection in the United States regulations. However, based on the comparative study conducted, there are several provisions that need to be further regulated in Indonesian regulations to maximize the protection of crypto asset commodity investors in Indonesia. The provisions that need to be further regulated in the crypto asset commodity trading law and regulation in Indonesia include: requirements for crypto asset traders in order to obtain the authority's approval; anti-manipulation and fraud provisions; the provision of compensation funds; compensation for whistleblowers; the component of crypto asset commodity trading information that must be published; the obligation of the crypto asset commodity trading operator to have internal procedures for data recovery actions; and the treatment of crypto asset commodity units obtained from the pre-sale of crypto assets."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan PPh OP atas personal trader (Wajib Pajak) dilakukan secara self assessment system dengan mengharapkan voluntary compliance di mana Wajib Pajak tersebut harus melaporkan sendiri pajak terutangnya pada akhir tahun. Oleh karena kurangnya pengawasan atas penerapan self assessment system tersebut, dan online forex trading yang dilakukan menggunakan Broker luar negeri, maka Wajib Pajak memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat aggressive. Dalam penerapan PPh OP tersebut, terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi baik dari sisi Wajib Pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah.

---

This thesis discusses the application of Personal Income Tax from online forex trading that using foreign Broker. This research approach is qualitative descriptive research. The result of this research is the application of Personal Income Tax on personal trader (the taxpayer) are performed in self assessment system to expect voluntary compliance where taxpayers must report their own taxes payable at the end of the year. The lack of supervision on the implementation of self assessment system, and because of online forex trading are performed using foreign Broker, the taxpayer has a tremendous opportunity to do aggressive tax avoidance. In the application of the Personal Income Tax, there are also some barriers that may occur both in terms of taxpayer itself and in terms of government. "

"Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur.

---

Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuain kartu pembiayaan syariah (KPS) berdasarkan fatwa dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kartu ini lebih sering dikenal dengan kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan operasional dan akuntansi yang dilakukan dalam menjalankan produk kartu tersebut. Lalu dari sana akan ditelaah bagaimana kegiatan operasional maupun akuntansi KPS berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Dalam penelitian ini didapati bahwa penerapan KPS menggunakan tiga akad utama. Akad tersebut adalah qardh (pinjaman), ijarah (jasa) dan kafalah (jaminan). Penerapan KPS dari segi operasionalnya sudah memenuhi seluruh fatwa DSN MUI walaupun terdapat beberapa hal yang masih dipertanyaan oleh sebagian ahli fiqih. Untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 57, PSAK 107 dan PAPSI 2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut meski standar yang menjadi acuan KPS tidak mengatur seluruh pencatataan transaksinya.

---

This study analyzes the suitability Islamic credit card (ICC) based on fatwa and sharia financing accounting standards accepted in Indonesia. The purpose of this study was to determine the operational and accounting activities performed in carrying out these card products. Then from there it will be explored how the operations and accounting of ICC fatwa by the National Islamic Council Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 107 Accounting for Ijarah, Statement of Financial Accounting Standards PSAK 59 Accounting for Islamic Banking and Banking Accounting Guidelines Indonesian sharia 2003 (PAPSI 2003).

In this study it was found that the application of ICC using three main contract. The contract is qardh ( loan ), ijara ( services ) and kafalah ( collateral ). Implementation of ICC in terms of operations already meet all the MUI fatwa DSN although there are some things that still doubt by some jurists. For the application of accounting, both PSAK 57, PSAK 107 and PAPSI 2003 there are things that must be adjusted to the standard despite the reference standard ICC does not govern all transactions."

"Kegiatan ekonomi antar negara membukakan pintu para investor untuk dapat menanamkan investasinya di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, terbuka besar kemungkinan munculnya masalah kepailitan lintas negara. Maka dari itu, instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah kepailitan lintas negara, beberapa negara telah mencari jalan keluar seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menciptakan UNCITRAL Model Law 1997, dan European Union yang telah menciptakan peraturan regional yang disebut dengan Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Permasalahan kepailitan lintas negara juga dapat diatasi dengan perjanjian bilateral seperti yang dilakukan Singapura dengan Malaysia dalam Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki satupun peraturan yang mengatur mengenai kepailitan lintas negara. Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan diterapkannya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia dengan meninjau pengaturan kepailitan lintas negara yang dilakukan Singapura dengan perjanjian bilateral bersama Malaysia, dan juga langkah Singapura dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law melalui studi kasus. Selain itu, Skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan regional kepailitan lintas negara yang diciptakan oleh European Union.Economic activity between countries opens opportunities for investors to be able to invest in other countries. Along with the increase of international economic transactions, there is possibility of the emergence of Cross-Border Insolvency inssues. Therefore, bankruptcy instruments in a country must be improved. In dealing with Cross-Border Insolvency, several countries have sought solutions. The United Nations created the UNCITRAL Model Law on 1997, and the European Union created a regional regulation called Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. The Cross-Border Insolvency issues can also be settled by bilateral agreements such Mutual Recognition and Mutual Enforcement of the Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency which conducted by Singapore and Malaysia. Indonesia does not yet have a single regulation that governs Cross-Border Insolvency. This study will discuss the possibility of applying Cross-Border Insolvency instruments in Indonesia by reviewing the Cross-Border Insolvency Instruments undertaken by Singapore with bilateral agreements with Malaysia, and also Singapore's steps in adopting the UNCITRAL Model Law through case studies. In addition, this study also discusses regional regulation on Cross-Border Insolvency created by the European Union"