Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam mengimplementasikan Supervisory Technology (Suptech) antara lain masalah teknikal, kualitas data, risiko operasional, internal support dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi Suptech di Bank Indonesia (BI) dalam rangka memantau pemenuhan permodalan sistem pembayaran. Saat ini penelitian tentang kesiapan implementasi Suptech khususnya dalam memantau permodalan sistem pembayaran masih sangat terbatas. Hal ini antara lain karena ketentuan permodalan sistem pembayaran baru efektif diimplementasikan pada Juli 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Objek penelitian yaitu BI sebagai regulator yang melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran. Hasil penelitian menunjukan kesiapan BI untuk implementasi Suptech dalam memantau permodalan sistem pembayaran telah berjalan sesuai harapan berdasarkan penilaian kesiapan organisasi, kesiapan sumber daya, kesiapan sistem informasi dan kesiapan budaya. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah terkait kesiapan sistem informasi dalam rangka pengumpulan data karena umumnya industri sistem pembayaran masih tergolong “baru” dan sebagian pemainnya merupakan non-bank yang berbeda ukuran dan kompeleksitas-nya sehingga membutuhkan waktu bagi industri untuk melakukan pelaporan. Kedepannya, regulator dapat memanfaatkan pelaporan Suptech untuk analisis prediktif dalam rangka memprediksi permodalan yang harus dipenuhi oleh industri sistem pembayaran bilamana industri mengalami peningkatan transaksi maupun mengalami kerugian.

---

This research is motivated by the challenges faced by regulators in implementing Suptech including technical problems, data quality, operational risk, internal support and limited resources. This research aims to analize the readiness of Suptech implementation in Bank Indonesia to monitor compliance with the capital adequacy rules for payment system. Currently, there are still not many research has been conducted to evaluate the readiness of Suptech implementation especially to monitor the capital requirement of payment system. This is because the capital adequacy rule for payment system is only effectively implemented on July 2023. This research is qualitative research using case studies. The object of this research is Bank Indonesia as a regulator conducting supervision to the payment system. From the research, it is concluded that the readiness of the said suptech implementation is already as per expectation based on organization readiness, resources readiness, information system readiness and cultural readiness. One area that needs more attention is information system readiness, especially for data collection. This is because the payment system industry is relatively new and many of its non-bank players have different sizes and complexity which need time to prepare reporting. In the future, regulators can utilize reporting for predictive analytics in order to predict capital requirements that need to be fulfilled by payment system industry when the industry experiences an increase in transactions or losses. "

"Penelitian ini ingin melihat dampak pengaruh dari transaksi Bank Syariah melalui Sistem BI-RTGS terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Transaksi Perbankan Syariah yang dilakukan melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia antara lain Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dapat memainkan peran kunci dalam pembiayaan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menggunakan pendekatan Generalized Method of Moment (GMM), penelitian ini menganalisis pengaruh dari Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Menggunakan data sekunder, data yang digunakan adalah data Bank Syariah yaitu, data transkasi RTGS dan CAR. Pada penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan metode Generalized Method of Moments (GMM), periode analisis dari Tahun 2016 sampai Tahun 2022. Hasil estimasi menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) membuktikan bahwa bagaimana transaksi Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah melalui Sistem BI-RTGS menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa dampak dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan pemerintah, stabilitas makroekonomi, tingkat suku bunga, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi global.

---

This study wants to see the impact of the influence of Sharia Bank transactions through the BI-RTGS System on Economic Growth. Sharia Banking transactions conducted through the Bank Indonesia Payment System, including the Bank Indonesia System–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS System), can play a key role in the economic financing needed to achieve better economic growth goals and the Sustainable Development Goals. Using a generalized method of moment (GMM) approach, this study analyzes the influence of the Real Time Gross Settlement (BI-RTGS System) on Economic Growth. Using secondary data, the data used is Sharia Bank data, namely RTGS transaction data and CAR. In this study, panel data was used using the Generalized Method of Moments (GMM) method approach, the analysis period from 2016 to 2022. The results of the estimation using the Generalized Method of Moments (GMM) method proves that Payment System transactions carried out by Sharia Banks through the BI-RTGS System show a significant influence on economic growth in Indonesia. It is important to remember that the impact is influenced by a variety of other factors such as government policies, macroeconomic stability, interest rates, monetary policy, and global economic conditions."

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan algoritma COBWEB dalam data mining untuk menemukenali fraud transaction dan disajikan dalam bentuk yang lebih informatif berdasarkan data riwayat transaksi yang sudah ada. Metode pengujian melalui WEKA digunakan untuk mengevaluasi cluster terbesar pada status pembayaran yang bernilai tidak diproses sebagai indikasi fraud transaction. Data hasil dari pengujian yang dilakukan akan dijadikan masukan untuk dianalisa berdasarkan parameter yang membentuk sebuah transaksi pembayaran online yang sah.Dengan menggunakan analisis cluster dan besar dataset sekitar 5000, didapatkan persentase hasil evaluasi cluster terbaik sebesar 78% dengan pengaturan nilai cutoff pada angka 0.001. Berdasarkan penggunaan 15 sampel data dari cluster terbaik yang berasal dari hasil analisa ditemukan ada 3 pendekatan baru dalam menjelaskan indikasi fraud, yakni (1) Kesamaan penggunaan parameter dalam status ditangguhkan, (2) Kesamaan parameter status ditangguhkan yang juga beririsan langsung dengan status sukses, dan (3) Adanya perubahan terhadap parameter status ditangguhkan secara terpola juga beririsan langsung dengan status sukses dalam jangka waktu yang berdekatan. Pendekatan analisa dengan menggunakan metode statistik digunakan juga dalam penelitian ini sebagai alatbantu untuk menunjang hasil evaluasi dan memberikan tren transaksi.Hasil evaluasi dari metode statistik dengan menggunakan data dari riwayat pembayaran, didapat: Sebesar 2.98% alamat IP dan 2% nominal transaksi menjadi penyebab pembayaran online berstatus ditangguhkan atau tidak diproses.

---

ABSTRACT

This research intends to examine COBWEB algorithm in data mining to identify fraud transaction based on transaction history. Examination was conducted using WEKA method, which focused on analyzing fraud of deferred transaction. Analysis of 5000 data sets with cutoff setting at 0,001 resulted that the best cluster has 78% of percentage.

Furthermore, according to the evaluation of 15 samples in the best cluster, respectively, new approaches in explaining indication of fraud were discovered. In brief, those approaches are (1) the similarities in parameter usage of transaction with deferred status; (2) the sliced of similarities in parameter usage of deferred and success transaction; (3) the pattern of changes of deferred transaction parameter which intersect directly with parameter of success transaction within adjacent period. In addition, statistics method was also applicated in this research as a tool to support the evaluation and provide the trend of transaction.

As a result, IP address and transaction nominal accounted at 2,98% and 2% respectively, as a cause of deferred or unprocessed status in online payment system."

"Penelitian ini menganalisis kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dalam pengembangan cek berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji pengaturan dan penggunaan cek dalam sistem pembayaran di Indonesia serta peran Bank Indonesia dalam pengembangan instrumen pembayaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cek adalah instrumen pembayaran sah dengan perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai regulasi. Namun, cek konvensional memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diatasi. Bank Indonesia, sebagai otoritas strategis, berperan penting dalam pengembangan cek elektronik melalui penyediaan infrastruktur teknologi dan penerbitan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Pengembangan cek berbasis elektronik dianggap sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan alat pembayaran lebih efisien, aman, dan cepat. Langkah ini tidak hanya mendukung transformasi digital dalam sistem pembayaran, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Peran aktif Bank Indonesia dalam mengembangkan cek elektronik diharapkan mampu menghadirkan solusi atas kelemahan cek konvensional sekaligus mendorong kemajuan sistem pembayaran nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

---

This research examines Bank Indonesia's authority as the payment system management authority in developing electronic-based check payment instruments. Conducted using a doctrinal research method, the study focuses on two main aspects: the regulation and use of checks in Indonesia’s payment system and Bank Indonesia’s authority in advancing electronicbased checks. The findings reveal that checks are legal payment instruments within the national payment system, protected under relevant regulations. However, conventional checks possess several limitations that need to be addressed. Bank Indonesia, as the payment system authority, plays a crucial role in developing electronic-based checks to overcome these limitations. This involves building technological infrastructure and issuing regulations that ensure legal certainty in their implementation. The study also highlights that the development of electronic-based checks aligns with the evolving modern lifestyle and the public’s demand for payment instruments that are more efficient, secure, and fast. Bank Indonesia’s proactive efforts in promoting electronic checks and establishing the necessary regulatory framework are expected to enhance the national payment system while supporting economic stability. "

"Kegagalan sistem pembayaran pada kasus wirecard terjadi akibat lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech Sistem Pembayaran di Jerman. Sebagai penyelenggara fintech sistem pembayaran, yang tidak diawasi oleh Otoritas, Wirecard AG dapat menawarkan produk, layanan, teknologi maupun model bisnis mereka kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). yang memegang peranan penting dalam proses pembayaran. Kegagalan sistem pembayaran dapat terjadi, jika Wirecard berhenti menyediakan layanan teknologinya ke banyak PJSP yang menjadi mitra kerjasamanya. Untuk itu, penelitian ini mencoba meninjau pengaturan dan pengawasan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Jerman dan di Indonesia, bagaimana otoritas mengklasifikasikan penyelenggara fintech dalam regulasi sistem pembayaran di negaranya, apakah termasuk sebagai PJSP yang perlu diawasi ataukah hanya sebagai Penyelenggara Penunjang. Selain itu, apakah peraturan dan sistem pengawasan yang ada di Indonesia sudah cukup efektif memitigasi risiko kegagalan pada sistem pembayaran. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perizinan penyelenggara fintech sistem pembayaran di Indonesia lebih baik dibandingkan Jerman, karena sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur perizinan dan mengawasi penyelenggara fintech, namun demikian ketentuan terkait penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia masih tersebar dibanyak peraturan, sehingga disarankan untuk melakukan peyederhanaan peraturan dengan metode omnibus law. Adapun pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sudah cukup efektif untuk memitigasi risiko kegagalan sistem pembayaran, namun kurang efektif dalam memproses perizinan yang berupa persetujuan pengembangan kegiatan, produk dan aktivitas baru jasa sistem pembayaran serta kerjasama dengan pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan perubahan ketentuan, dimana persetujuan kerjasama dan pengembangan produk serta aktivitas baru yang bersifat sederhana dan tidak berisiko cukup dikenakan wajib lapor serta ditentukan batas waktu pemberian hasil keputusan.

---

The failure of the payment system in the wirecard case occurred due to weak regulation and supervision of the fintech payment system companies in Germany. As a fintech payment system provider, which is not supervised by the Authority, Wirecard AG can offer their products, services, technology and business models to Payment System Service Providers. (PJSP). which plays an important role in the payment process. Payment system failures can occur, if Wirecard stops providing its technology services to the many PJSPs that are its partners. For this reason, this research tries to review the regulation and supervision of the fintech payment system providers in Germany and in Indonesia, how the authorities classify fintech providers in their payment system regulations, whether they are entered as PJSPs that need to be closely monitored or only as supporting providers. In addition, this study will analyze whether the existing regulations and supervisory systems in Indonesia are sufficiently effective in mitigating the risk of the payment system failure. This research uses normative legal research, with a statutory approach and a comparative approach. The results of the analysis show that the regulations for fintech payment system providers in Indonesia are better than Germany, because it already has special regulations that regulate licensing and supervise fintech providers. however, the provisions related to payment system operators in Indonesia are still scattered in many regulations, so it is advisable to simplify regulations using the omnibus law method. The regulation and supervision carried out by Bank Indonesia was effective enough to mitigate the risk of payment system failures, however, it was not effective enought in processing approvals for developing new payment system activities, products and services as well as collaborating with other parties. For this reason, it is necessary to change the provisions, in which cooperation agreements and product development as well as new activities that are simple and not sufficiently risky are subject to a mandatory report and a deadline for the issuance of the decision results."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukanmenggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yangsemakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalampelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undanganyang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupunPeraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh SistemPembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alattukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaranmasyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatasterbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapatdigunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uangdalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapatdigunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrumentpembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrumentpembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakansebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

AbstractThe focus of this study is the payment system related with electronic commerce,which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacingmoney in the event of commercial transaction. Current laws and regulations,specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulationsconcerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and EradicationProgram unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold asmedium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently publicawareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to theissuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can beapplied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a valueof money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the currentelectronic payment is not only in the form of token system itself, instead there areinstruments which categorized as the replacement of money which can be stored insavings as known in conventional money in the daily people?s economic activities."

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi.

---

The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."