Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."

"Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengharuskan adanya pengelolaan PNS berdasarkan jabatan fungsional yang sudah ditentukan. Badan Litbang Kesehatan belum melakukan penataan SDM jabatan fungsional sesuai dengan peraturan tersebut. Sesuai perhitungan yang didasarkan pada indikator kinerja Badan Litbang Kesehatan dan rencana strategis pemerintah, terdapat kelebihan jumlah peneliti sehingga diperlukan penataan berupa perencanaan SDM untuk dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Penelitian ini membahas tentang perencanaan SDM Jabatan Fungsional di Badan Litbang Kesehatan dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa perencanaan terbagi menjadi dua aspek yaitu analisis pekerjaan serta permintaan dan penawaran yang kemudian dibagi menjadi empat sub aspek yaitu spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabfung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan post-positivisme. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara kepada beberapa informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM Jabatan fungsional di Badan Litbang Kesehatan disesuaikan denga pedoman LIPI, proses spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabatan fungsional sudah didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi, dan kepakaran pegawai. Peramalan sudah dilakukan melalui beberapa cara yaitu: pengambilan pegawai dari jabatan fungsional umum, perekrutan pegawai ditahun berikutnya, peningkatan mutu pegawai melalui diklat dan seminar. Perencanaan SDM jabatan fungsional saat ini sudah memasuki tahap penyesuaian melalui jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya seperti: statistisi, analis kebijakan, pranata komputer dan perekayasa. Kendala utama yang dialami dalam proses tersebut adalah perbedaan besarnya tunjangan fungsional peneliti dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya dan kurangnya sosialisasi tentang jabatan fungsional lainnya sebagai jabatan alternatif.

---

Government Regulation Number 11 Year 2017 on the Management of Civil Servants requires the management of civil servants based on functional positions that have been determined. National Institute of Health Research and Development NIHRD has not done the arrangement of HR functional position in accordance with the regulation. According to the calculation based on the performance indicators of NIHRD and the government strategic plan, there are excess number of researchers so that the necessary arrangement in the form of HR planning to be transferred to other functional positions. This study discusses the planning of HR Functional Position in NIHRD using the rationale that the planning is divided into two aspects, namely job analysis and demand and supply which is then divided into four sub aspects, namely HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment. The research method used is descriptive with post positivism approach. The data collection process used interviews with several informants and document studies.

The result of the research indicates that the functional position HR planning in NIHRD is adjusted to LIPI guidelines, the process of HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment is based on educational background, competence, and employee expertise. Forecasting has been done through several ways the taking of employees from general functional positions, recruitment of employees in the next year, improving the quality of employees through training and seminars. Current HR functional position planning has entered the adjustment stage through functional positions of researchers and other functional positions such as statistics, policy analysts, computer institutions and engineers. The main constraint experienced in the process is the difference in the magnitude of the functional allowance of researchers compared with other functional positions and lack of socialization of other functional positions as alternative positions."

"ABSTRAKNama : Hani rsquo; AnnadorohProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Pembimbing : Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHPerencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaantenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan serta upayakesehatan. Tahun 2015 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan MenteriKesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan PerencanaanKebutuhan SDM Kesehatan. Tahun 2016, kota Depok telah melaksanakanpenyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkanPermenkes 33 Tahun 2015 tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikanpertimbangan dalam pengangkatan pegawai. Untuk itu peneliti melakukan analisispelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kota Depokuntuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan penyusunandokumen tersebut di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview. Triangulasi sumberdilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informandengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studiliteratur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok tahun 2017 belum sesuaidengan tahapan yang terdapat dalam permenkes 33 tahun 2015 sehingga outputbelum menggambarkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depoksecara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh kesemua tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan di kota Depok tahun 2017 dan perlu ditingkatkan, khususnyakomunikasi ke pemangku kebijakan tingkat kota untuk mendapakan dukungandan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, komunikasi kepada pelaksana dilapangan, serta komunikasi horisontal ke lintas sektor. Demikian juga faktorsumber daya khususnya kualitas dan kuantitas SDM dan dana, serta faktordisposisi khususnya komitmen dan insentif masih perlu ditingkatkan. FaktorStruktur Birokrasi perlu melibatkan sektor terkait, perlu adanya kejelasan tugassebagai perencana SDM Kesehatan pada individu yang ditunjuk, serta perluadanya SOP pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan yang singkat dan jelas.Kata kunci:Perencanaan; SDM Kesehatan; Permenkes 33/2015; Kota Depok

---

ABSTRACTName Hani rsquo AnnadorohStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Mentor Lecturer Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHHealth workforce planning is organized in stages based on the availability ofhealth workforce and the needs for development implementation as well as healthefforts. In 2015 Ministry of Health issued Regulation of Minister of Healthnumber 33 of 2015 on Guidelines for Preparation of Human Resource for Health HRH Needs Planning. In 2016, Depok has implemented the preparation ofhuman resource of health needs planning documents based on Regulation ofMinister of Health number 33 of 2015, but the results cannot be taken intoconsideration for recruitment. Therefore, the researcher conducted an analysis ofthe implementation of the preparation of HRH planning documents in Depok toobtain in depth information about how the implementation of the preparation ofthe document in 2017. This research is a qualitative research with data collectiontechniques in the form of in depth interview. Triangulation of sources wasperformed by comparing the data obtained from one informant to anotherinformant. The study of the documents produced, as well as the literature studywere used as the comparison to the information obtained. The result of theresearch indicates that the preparation of human resource of health needs planningdocuments of Depok in 2017 was not in accordance with the stages contained inRegulation of Minister of Health number 33 of 2015, so that the output has notdepicted the human resource for health needs planning of Depok as a whole.Communication is an influencing factor to all stages of the implementation ofpreparation of HRH Needs planning document in Depok in 2017. It needs to beimproved, especially for the communication to city level stakeholders to getsupport and common commitment in the implementation of the activity ofpreparation of HRH needs planning document, as well as communication to thefield executors, and horizontal to cross sector communication. In addition, thefactors of resources, particularly on the quality and quantity of human resourcesand funds, as well as disposition factors, especially the commitment andincentives should be improved. Bureaucratic Structure factors should involve therelated sectors and it requires tasks clarity for HRH planner on the appointedindividual. Moreover, SOPs of implementation of the preparation human resourcefor health needs planning document should be brief and clear.Key words Planning Human Resources for Health Regulation of Minister ofHealth number 33 of 2015 Depok"

"Dalam pehksanaan otonomi daemh,Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglangmembumtuhkan suatu perencanaan Sumbor Days Manusia (SDM) keeehslan, yang dapatSejalan dmsanvi-1i, Misi,R=@na Simiesis (R°DSUH)d=nPf°SHm°Pf°sfH1I1YHns #kandijalaukan oleh Dinkes Kabupatea Pandeglang dalamkunm waktu 200]-2005. Itulah yangmenjadi alasan dan tujuandari penelitian ini. 'Unmk dapat menyusun pereacanaan strategis SDM Kesehatan di DinkesKabupaten Pandeglnng, dilalcukan penelitian opemsirmal dengan analisis kualiiatif demkuantitatif, dibanin dengan peramalanmenggnmakan Hme Series Forecasting dari programQSB+. Penyusunarn strategi ini melalui bebempa tahap. Talmp pertama (InpznSmge)tm'diddminmBsislh1ghmgmdcstermldanintemalSDMKesehatanDinkesKabupaten Pandoglang, yang dilakukan oleh Cancensus Decision Making Group (CDMG).Pads iahap kedua (matching Stage), CDMG melakukan analisis dengan Internal-Ekstemalmatrtrdan SWOTmarrb; Secam tersendiri dilalcukan analisis beban keja, dmgandasarRensh'adanpmgmm-pmgrmnymgakandi1aksanakano1ehDinkesKahupatonPandeglanggmmkmellghasilkanjenis danj\nnahkehfutuha.nSDMlnesehtan strategis.Pads tahap III (Decision Stage) analisis dilakulmn dengan menggxmalmn QSPM unmkme.nenh1kanstmiegitexbaik_ Darihasi]pmelH&an,padapanilihma1tema6fshategidmganberdasmkan1Emalrbc, diketahui bahwa posisi SDM Dinkes Kabupaten Pandeglang bemda pada sel 111,yang artinya berada pada posisi Hold and Maintain atau Rerrenchment dimana strategiyang dianjmican adalah stratogi intcnsif yang terdid daxi market penetration, market developmenn dan product development, atau mmarozmd strategies yang terdiri dariCcmtractian and Consolidation. IDalampeneiiiian ini diaimpulkanbahwalmtuk mencapai mjnnnjangkn panjangSDM kesehatan, dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah pada i8l1lII1 2001-2005,diperlukan kemampuan advokasi Dinkes yang kuatSebagni san-an untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini adalah perlunya disusunmwgi lanjutan sDM rcesehmn ninkes Kabupaten Pandeglang yang mmpakauoperasional daii pemicanaan mfegi SDM ini.

---

Abstract In decentralization em, Health Department in Pandeglang District needs a strategicplanning of health human resomces that conforms with the vision, mi sion, StrategicPlaning (Reristra) and programs implemented by Health Department in PandeglangDistrictin2001 - 2005. Thisisthemaingoslofthisresearch.To build that, operational research with qualitative and quantitative analysis hasbeen impl ented by using Time Series Forecasting fiom QSB+ program There are somestngestodothe analysis. First Stsge(InputSta.ge)istoanalyzecJdemaland internalenvironment of health human resources in Health Department in Pandeglang District byConsensus Decision Making Group (CDMG). Next Stage (matching stage) will analyzeand discuss Internal-Extemal Matrix and SWOT matrix. Workload based onRen.stra andotherpmgramsin1p1enrentedbyHea1thDepsrtnentinPmdcglangDisuict is analyzedtogettypes and amouniofhealthhurnmresources. In Bnal stage (Decision Stage), QSPM isoperated to determine the best strategy.'Ihisresearch showshealthhurnanresomces ofHealthDepartmentinPandeglangDistrict placed of third Cell, Hold and Maintain position or retrenchment as suggestedStrategy is intensive strategy such as mm-ket penetration, market development and productdevelopment, or tumsrolmd strategies, including contraction and consolidation. 'lhismseamhoonchzdesthattoreachlongielmbeahhhlnnanmeomces goalfacingimplementation of decentralization in 2001-2005, would needed man who strong advocateability. .As a suggestion to follow up this research that Dinkes Kabupeten Pandeglang havetobnildadvaneestrategyasahealthhmnanresourew stmtegicplanningopemtion.References : 36 (1984-2001)"

"Tesis ini membahas tentang pengembangan sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan beban kerja di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Metode yang dipergunakan adalah metode perencanaan berdasarkan indikator beban kerja melalui lima langkah pelaksanaan. Sistem informasi ini diharapkan mempermudah pengambil keputusan untuk merencanakan perekrutan, pendistribusian serta mengevaluasi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas sehingga dapat diambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan sistem informasi ini dilandasi oleh input, proses,dan output dari sistem perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas. Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC), pemodelan dan interface.

---

The focus of this study is developing of health human resources planning information system. The system can be used to plan human resources of health especially for community health centre (Puskesmas) based on work load in Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. The method of developing of information system is planning based on work load indicators trough five steps. The purpose of this study is to build a prototype that can support decision makers to plan the recruitment, placement and evaluate human resources of health necessity for community health centre. The stakeholder needs to take the best decision and suitable with organization needs. The developing of information system is built based on input, process and output of health human resources planning information system. The method of this developing of information system was System Development Life Cycle (SDLC), prototype and interface."