Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Bukittinggi merupakan satu kota yang ditetapkan aturan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah serta penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Penetapan aturan tersebut menimbulkan permasalahan beru terkait penataan ruang, hal tersebut dikarenakan terdapatnya lahan-lahan sawah yang ditetapkan sebagai LSD yang tidak sesuai dengan RDTR, pemanfaatan ruang, izin, konsesi, dan/atau hak atas tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi agar penetapan kebijakan tersebut tepat pada sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran lahan potensial untuk penerapan kebijakan LSD dan mengevaluasi kebijakan LSD terhadap kesesuaian lahan untuk penerapannya di Kota Bukittinggi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode overlay dan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Luas lahan sawah berpotensi tinggi yaitu sebesar 408,57 ha dan berpotensi sedang sebesar 16,45 ha. Pola sebaran yang dihasilkan mengikuti sebaran luas hamparan sawah sebagai salah satu variabel dengan bobot tertinggi yang digunakan, dimana kesesuaian lahan dengan kelas tinggi mengikuti sebaran lahan dengan luas hamparan sedang dan tinggi, sedangkan lahan dengan kelas kesesuaian sedang mengikuti sebaran luas hamparan yang rendah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perbedaan luas yang dihasilkan dari kesesuaian lahan untuk penerapan kebijakan LSD dengan LSD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagian besar disebabkan oleh penggunaan data Hak Atas Tanah (HAT) dan kesesuaian terhadap RDTR yang sudah ditetapkan dan perbedaan pada data batas administrasi yang digunakan.

---

The city of Bukittinggi is a city that has stipulated regulations regarding the control of the conversion of paddy fields and the determination of Protected Paddy Fields (LSD). The stipulation of this regulation raises new problems related to spatial planning, this is because there are paddy fields designated as LSD that are not in accordance with the RDTR, spatial use, permits, concessions, and/or land rights. Therefore, an evaluation is needed so that the determination of the policy is right on target and does not create new problems related to spatial planning. This study aims to analyze the distribution of potential land for implementing LSD policies and evaluating LSD policies on land suitability for their implementation in the City of Bukittinggi. Data analysis in this study was carried out using the overlay method and comparative descriptive method. The results showed that the area of paddy fields has a high potential of 408.57 ha and a medium potential of 16.45 ha. The resulting distribution pattern follows the distribution of paddy fields as one of the variables with the highest weight used, where land suitability with high classes follows the distribution of land with medium and high expanses, while land with medium suitability classes follows the distribution of low expanses. The results of the evaluation show that the wide differences resulting from land suitability for implementing LSD policies with LSD that have been determined by the government are largely due to the use of Land Rights (HAT) data and conformity to the stipulated RDTR and differences in the administrative boundary data used."

"Kota Sukabumi merupakan wilayah dengan lahan sawah yang luas dan subur. Namun demikian, konversi lahan yang terus terjadi tiap tahunnya menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sawah. Kajian lahan pertanian merupakan salah satu upaya konservasi untuk memperbaiki, melindungi dan mengembangkan wilayah yang berpotensi sebagai lahan pertanian sawah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan terutama lahan pertanian dan model prediksi keutuhan lahan serta ketersediaannya untuk berbagai kebutuhan pangan di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan adalah pemodelan menggunakan CA-MC untuk memprediksi perubahan penggunaan lahan Kota Sukabumi Tahun 2031. Variabel driving factor dalam penelitian ini adalah jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari pemukiman, jarak dari POI dan lereng. Survei lapangan juga dilakukan untuk validasi kondisi lahan pertanian dan membandingkan hasil model di wilayah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tahun 2000-2019 perubahan penggunaan lahan di Kota Sukabumi berlangsung signifikan dengan kontributor utama adalah sawah yang potensial mengalami perubahan sementara permukiman mengalami peningkatan. Alih fungsi lahan (konversi lahan) terjadi di wilayah yang berdekatan dengan pusat kota dimana  aksesibilitas, kondisi fisik dan infrastruktur yang tergolong baik. Hasil uji kappa untuk model penggunaan lahan 2031 menunjukkan hasil yang baik dimana model memiliki nilai ketepatan sangat baik yang artinya model dapat digunakan. Model menunjukkan hasil dimana perubahan yang terjadi selinear dengan driving factor yang digunakan. Model ini dapat digunakan untuk kajian jangka panjang dan kebijakan tata ruang,

---

Sukabumi City with extensive and fertile area of rice fields. However, land conversion that continues to occur every year causes a decrease in paddy fields. The study of agricultural land is one of the conservation efforts to improve, protect and develop areas that have the potential to become paddy fields. This study aims to analyze changes in land use, especially agricultural land and prediction models of land integrity and availability for various food needs in the City of Sukabumi.  The method used is modeling using CA-MC to predict changes in land use in Sukabumi City in 2031. The driving factor in this study are the distance from the road, distance from the river, distance from the settlement, distance from POI and slope. Field surveys are also conducted to validate the condition of paddy field and compare the results of the model in the study area.  The results of this study indicate that, in 2000-2019 land use changes in the City of Sukabumi occurred significantly, whose main contributors are paddy fields which have the potential to undergo land conversion, while settlements have increased. Land conversion occurs in areas close to the city center where accessibility, physical condition and infrastructure are classified as good. Kappa test for the 2031 land use model shows good results, with the model having good accuracy value, thus are able to be used. The model shows that changes that occur are linear with the driving factor used. This model can be used for long-term studies and the making of spatial policy."

"Kelancaran komunikasi melalui telepon selular merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh operator komunikasi di Kota Bukittinggi yang merupakan pusat tujuan wisata dan kota terbesar kedua di Propinsi Sumatera Barat. Tersusunnya model spasial kualitas penerimaan layanan sinyal telekomunikasi (PLST) merupakan tujuan akhir dari penelitian ini melalui pengukuran kuat sinyal di 69 lokasi yang dilanjutkan dengan analisis keruangan secara kuantitatif antara kuat sinyal dengan jarak dari BTS, ketinggian tempat, ketingian lokasi BTS dan arah hadapan lereng, dijadikan landasan untuk menyusun model spasial PLST di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan pola spasial PLST operator merah mempunyai kualitas yang sangat baik hampir diseluruh daerah penelitian, sedangkan sinyal layanan operator hitam cenderung mengelompok dibagian selatan, makin jauh dari lokasi BTS operator merah atau operator hitam kualitas PLST semakin buruk. Lereng yang menghadap BTS operator merah dan operator hitam menunjukkan kualitas PLST yang lebih baik, makin tinggi lokasi BTS, semakin buruk kualitas PLST operator hitam. Model spasial kualitas PLST di Kota Bukittinggi terlihat bahwa daerah yang dekat BTS dengan wilayah yang datar atau dengan lereng yang menghadap BTS.

---

Smooth communication through mobile phones is an obligation that must be met by communication operators in the Bukittinggi City is the center of a tourist destination and second largest city in West Sumatra Province. The formulated models of Spatial Signal Reception Quality Telecommunications Services (SSRQTS) is the ultimate goal of this research through a strong measurement signal in 69 locations, followed by a quantitative spatial analysis of signal strength with distance from the BTS, altitude, location of base stations and the direction of the level before the slope, provides a basis to develop spatial models of SSRQTS in the Bukittinggi City.

The results show the spatial patterns of SSRQTS of red operators have a very good quality in nearly all the research areas, while the signal carrier services tend to cluster in the southern black, farther from the BTS site operator or service quality black or red SSRQTS worse. Slopes facing the BTS service shows the red and black operators SSRQTS better quality, the higher the location of the BTS, the worse the quality of the service SSRQTS black. Model of SSRQTS in the Bukittinggi City is seen that the area near the BTS with the area of a flat or a slope overlooking the BTS. "

"ABSTRAKTuberkulosis adalah penyakit yang menjadi salah satu perhatian global. Berbagai faktor dapat meningkatkan kejadian TB dan mempermudah penularan, salah satunya adalah faktor lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, dan rumah sehat dengan proporsi TB paru BTA positif di Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai tahun 2010-2016. Penelitian ini merupakan studi ekologi. Data kasus TB Paru BTA positif yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai diolah secara agregat pada setiap kecamatan di wilayah Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai tahun 2010 sampai 2016. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota; Badan Pusat Statistik; serta Badan Informasi Geospasial. Data dianalisis dengan uji statistik dan analisis spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara ketinggian wilayah dengan proporsi TB paru BTA positif di Kota Bukittinggi dengan kekuatan hubungan yang kuat dan berpola negatif. Terdapat korelasi antara ketinggian wilayah dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di Kota Pariaman, Bukittinggi dan Dumai ketika di analisis secara bersamaan. Tidak terdapat korelasi antara kepadatan penduduk dan rumah sehat dengan proporsi TB paru BTA positif di Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Dumai tahun 2010-2016. Perlu adanya penyesuaian prioritas program yang ada sesuai dengan kondisi wilayah kota masing-masing berdasarkan ketinggian.

---

ABSTRACTTuberculosis is a disease that has become one of the global concerns. Various factors can increase the incidence of TB and facilitate transmission, one of which is environmental factors. This study aimed to determine the correlation between altitude, population density, and healthy homes with the proportion of smear positive pulmonary TB in Pariaman, Bukittinggi and Dumai in 2010 2016. This study is an ecological study. The data of smear positive pulmonary TB cases recorded in Public Health Office were processed in aggregate at each sub district in Pariaman, Bukittinggi and Dumai areas in 2010 until 2016. Data source in this research is secondary data obtained from Public Health Office Central Bureau of Statistics as well as the Geospatial Information Agency. Data were analyzed by statistical test and spatial analysis. The results of this study indicate that there is a correlation between altitude with the proportion of smear positive pulmonary TB in Bukittinggi with the strength of a strong relationship and a negative pattern. There is a correlation between altitude with the proportion of smear positive pulmonary TB in Pariaman, Bukittinggi and Dumai. There is no correlation between population density and healthy homes with proportion of smear positive pulmonary TB in Pariaman, Bukittinggi and Dumai in 2010 2016. It is necessary to adjust the priority of existing programs in accordance with the conditions of each city areabased on altitude."

"Keberadaan lahan pertanian semakin hari semakin terancam karena adanya kebutuhan lahan untuk kegiatan manusia yang mendorong alih fungsi lahan. Kecamatan Karangtengah merupakan salah satu kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Kabupaten Cianjur yaitu 2,3% dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cianjur yang merupakan inti (core) perkembangan kota di Kabupaten Cianjur. Faktor tersebut dapat mengancam alih fungsi lahan pertanian sawah di Kecamatan Karangtengah akibat adanya persaingan untuk memperoleh ruang untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan pertanian sawah tahun 2015, 2019, dan 2023 serta mengestimasi luas lahan pertanian sawah tahun 2031 di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah lereng, jarak dari jalan, jarak dari permukiman, jarak dari sungai, dan jarak dari pasar. Sedangkan Cellular Automata dan Artificial Neural Network dipilih sebagai metode untuk untuk mengestimasi luas lahan pertanian sawah pada tahun 2031. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2023 terus terjadi penurunan luas lahan pertanian sawah yang diiringi dengan peningkatan penggunaan lahan lainnya. Pada tahun 2031 lahan pertanian sawah di Kecamatan Karangtengah diestimasi juga akan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 disertai adanya ketidaksesuaian LSD dan terjadi defisit beras di beberapa desa. Adapun faktor alih fungsi lahan sawah yang paling berpengaruh adalah jarak dari jalan dan jarak dari permukiman.

---

The existence of agricultural land is increasingly threatened day by day due to the need for land for human activities that drive land conversion. Karangtengah is one of the sub-districts with the second highest population growth rate in Cianjur Regency, which is 2.3 and directly adjacent to Cianjur Sub-district, the core of urban development in Cianjur Regency. These factors can endanger the conversion of paddy fields in Karangtengah Sub-district due to competition for space to meet various human interests and needs. The purpose of this research is to analyze the changes in paddy field agricultural land use in 2015, 2019, and 2023, as well as estimate the paddy field agricultural land area in 2031 in Karangtengah Sub-district, Cianjur Regency. The variables used in this study are slope, distance from roads, distance from settlements, distance from rivers, and distance from markets. Cellular Automata and Artificial Neural Network are chosen as the methods to estimate the paddy field agricultural land area in 2031. The research results show that from 2015 to 2023, there has been a continuous decrease in the area of paddy field agricultural land accompanied by an increase in the use of other types of land. In 2031, the paddy field agricultural land in Karangtengah Sub-district is also estimated to experience a decrease compared to 2023, along with a mismatch in rice self-sufficiency in several villages. The most influential factors in the conversion of paddy field land are the distance from roads and the distance from settlements."

"Lahan basah adalah bagian penting yang terintegrasi dengan ekosistem global yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan seperti mencegah atau mengurangi dampak banjir, menampung air permukaan dan serta menyediakan habitat unik baik flora maupun fauna. Lahan basah perkotaan memberikan jasa ekosistem langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong kelangsungan funsi ekologi kota. Upaya pengendalian ruang wilayah kota memerlukan instrumen yang mampu mengintegrasikan variabel lingkungan kompleks yang terdiri dari aspek biofisik, aspek sosial-kultur, dan aspek ekonomi. Perkembangan pemodelan dinamika spasial saat ini masih terkonsentrasi pada penggunaan driving factor biofisik, sementara kompeksitas dinamika alih fungsi lahan perkotaan tentu dipengaruhi oleh faktor pendorong selain biofisik.Riset ini bertujuan; 1) menganalisis peran dari setiap faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan basah perkotaan berdasarkan hasil pemanfaatan penggalian data (data mining), 2) mengkontruksikan pemanfaatan penggalian data spasial untuk pemodelan dinamika spasial, dan 3) membangun model dinamika spasial untuk memproyeksikan komposisi spasial penggunaan lahan sebagai masukan dalam evaluasi keberlanjutan lahan basah perkotaan.Metode yang dipakai adalah pemodelan dinamika spasial dengan mengintegrasikan model markov, model cellular automata, dan model driving factor yang dihasilkan dari analisis spasial multitemporal dan pemanfaatan penggalian data spasial. Riset menggunakan 17 data driving factor yang dikategorikan dalam 3 varibel yaitu biofisik, sosio kultur dan ekonomi. Riset mengadopsi 8 driving factor biofisik yang digunakan dalam riset-riset sebelumnya, semnetara itu hasil kontruksi penggalian data spasial menambahkan 9 driving factor yang mewakili variabel sosio-kultur dan variabel ekonomi. Peran dari variabel sosio-kultur dan variabel ekonomi secara mayoritas lebih besar dalam mempengaruhi dinamika spasial alih fungsi lahan basah perkotaan.Hasil riset menunjukkan bahwa keberlangsungan lahan basah perkotaan wilayah riset masih dapat terus terjaga pada seluruh skenario model dengan tren luas lahan basah yang terus menurun. Skenario optimal merupakan pilihan terbaik dengan komposisi spasial yang rasional dan menunjukkan indikator penilaian lingkungan yang memiliki resiko paling rendah untuk indikator nilai koefisien limpasan rerata sebesar 0,458 lebih rendah dibandingkan skenario BAU dengan nilai koefisien limpasan rerata sebesar 0,462. Skenario optimal ini memiliki konsekuensi terjadinya fragementasi lahan basah yang lebih tinggi pada lahan basah yang terdapat pada alokasi lahan untuk permukiman dan lahan jasa perdagangan. Number of Patch (NP) pada skenario optimal pada tahun 2016 sebesar 105 meningkat menjadi 198 pada tahun 2034, lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU yang menunjukkan NP sebesar 33 pada tahun 2016 dan NP sebesar 78 pada tahun 2034.

---

Wetlands are an important part that is integrated with global ecosystems that have important functions in maintaining environmental balance such as preventing or reducing the effects of flooding, storing surface water and as well as providing unique habitats for both flora and fauna. Urban wetlands provide ecosystem services directly to the community while promoting the sustainability of the city's ecological functions. Efforts to control spatial planning require instruments capable of integrating complex environmental variables consisting of biophysical aspects, socio-cultural aspects, and economic aspects. The development of spatial dynamics modeling is currently still concentrated on the use of biophysical driving factors, while the complexity of urban land use change is certainly influenced by driving factors other than biophysical aspects.

This research aims; 1) analyzing the role of each factor that influences the conversion of urban wetlands based on the results of the utilization of data mining, 2) constructing the utilization of spatial data mining for spatial dynamics modeling, and 3) building spatial dynamics models to project the spatial composition of land use as input in evaluating the sustainability of urban wetlands.

The method used is spatial dynamics modeling by integrating the Markov model, cellular automata model, and driving factor models resulting from multitemporal spatial analysis and the use of spatial data mining. The research uses 17 driving factor data which are categorized into 3 variables namely biophysical, socio-cultural and economic. The research adopted 8 biophysical driving factors used in previous research, while the results of the construction of spatial data mining added 9 driving factors representing sociocultural and economic variables. The role of socio-cultural variables and economic variables is predominantly higher in influencing spatial dynamics over the function of urban wetlands.

The results of the research show that the sustainability of urban wetlands in the research area can still be maintained in all model scenarios with a trend of decreasing area of wetlands. The optimal scenario is the best choice with a rational spatial composition and shows the environmental assessment indicators that have the lowest risk for the average runoff coefficient value of 0.458 lower than the BAU scenario with an average runoff coefficient of 0.462. This optimal scenario has the consequence of higher fragmentation of wetlands in the wetland area contained in the allocation of land for settlements and commercial areas. The number of patches (NP) in the optimal scenario in 2016 was 105 increased to 198 in 2034, higher than the BAU scenario which showed a NP of 33 in 2016 and a NP of 78 in 2034."

"Industri kecil merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dan yang paling berkembang adalah industri bordiran/sulaman dan industri kerupuk, dimana kedua industri ini menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan industri lainnya. Penelitian ini mengkaji tentang persebaran industri industri kerupuk dan industri bordiran/sulaman dengan mengkaitkan variabel lokasi asal bahan baku, pasar dan jumlah tenaga kerja. Melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur pada 137 industri, persebaran lokasi industri dilakukan dengan metode analisis tetangga terdekat dan teori lokasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persebaran industri kecil pangan dan industri kecil sandang mempunyai pola persebaran tidak merata. Persebaran industri ini cenderung berorientasi pada pasar dibandingkan lokasi bahan baku. Sedangkan jumlah tenaga kerja industri kecil industri bordiran/sulaman lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja industri kerupuk.

---

Small industry is one strategic sector that provide a buffer of economic growth of Bukittinggi city and the most developed is embroided/sulaman and cracker industry in which both industries to absorb more labor than other industries. This research examines the distribution of food industrial crackers and clothing industrial embroidery/sulaman by linking the variable location of origin of raw materials, markets and the number of labor. Through field observations and structured interviews in 137 industries, the distribution of industrial location in done by nearest neighbor analysis method and location theory. The result of this research indicate that the dispersal of small industries of food and clothing have uneven random pattern. Distribution of this industry tends to be oriented on the market compared to the location of raw materials, while the number of workers of small scale clothing industries more than the number of food industries workers."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaplikasian city branding Kota Bukittinggi menggunakan model pengukuran yang menghubungkan brand equity dengan pendahulunya attitude toward the brand dan brand image dan konsekuensinya brand preference , brand equity di bentuk oleh tiga dimensi yaitu brand awareness, brand loyalty, dan perceived quality. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui online survey terhadap sampel 250 wisatawan yang pernah berkunjung ke Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pengujian hipotesi mengunakan analisis SEM. Pada penelitian ini ditemukan bahwa attitude toward the brand mempengaruhi brand equity, brand equity berpengaruh pada brand preference secara positif dan signifikan, dan brand equity terdiri dari brand loyalty dan perceived quality.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the application of city branding in Bukittinggi city using a measurement model to link brand equity to its antecedents attitude toward the brand and brand image and consequences brabd preference , brand equity consists of 3 dimensions brand awareness, brand loyalty and perceived quality . The design research is quantitative with online survey as a tool to collect data from 250 tourists who travelled to Bukittinggi City in the past year. As for hypothesis testing, SEM analysis was used. The findings show that attitude toward the brand positively and significantly contributes to brand equity, brand equity positively and significantly contributes to brand preferences, and brand equity consists of brand loyalty and perceived quality."

"Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal karena jumlah penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan daya tarik wisata yang sangat beragam. Namun saat ini terjadi kekosongan hukum terkait pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Penyelenggaraan wisata halal di Indonesia hanya diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Potensi wisata halal ini harus mendapatkan respon positif daerah dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal. Kota Bukittinggi merupakan salah satu destinasi wisata halal di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal telah merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hotel syariah sebagai salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada destinasi wisata halal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan prinsip syariah yang diatur pada Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI pada hotel syariah sebagai pendukung wisata halal di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian perkembangan pariwisata halal di Kota Bukittinggi khususnya hotel syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI. Implementasi prinsip syariah Hotel Grand Bunda Syariah Bukittinggi yang belum dipenuhi seperti sertifikasi halal, penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata halal khususnya hotel syariah di Kota Bukittinggi maka perlu komitmen bersama pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat untuk melaksanakan prinsip syariah secara maksimal.

---

Indonesia has a great opportunity in the development of halal tourism because the majority of the population embraces Islam and a very diverse tourist attraction. However, there is currently a legal vacuum related to the development of this potential in Indonesia. The implementation of halal tourism in Indonesia is only regulated in the DSN MUI Fatwa Number 108 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-based Tourism. This halal tourism potential must get a positive response from the region by forming regional regulations governing the implementation of halal tourism. Bukittinggi City is one of the halal tourist destinations in West Sumatra in organizing halal tourism has referred to the Regional Regulation (Perda) of West Sumatra Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Halal Tourism. Islamic hotels as one of the facilities needed by tourists in halal tourist destinations. Therefore, this study aims to find out more about the application of sharia principles stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and Fatwa DSN MUI on Islamic hotels as a supporter of halal tourism in Bukittinggi City. This research is a normative-empirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, the development of halal tourism in Bukittinggi City, especially Islamic hotels, has not been maximized in applying sharia principles as stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and the DSN MUI Fatwa. The implementation of sharia principles at Grand Bunda Syariah Hotel Bukittinggi that have not been fulfilled such as halal certification, the use of Islamic financial institution services and there is no Sharia Supervisory Board (DPS). In an effort to increase the development of halal tourism, especially Islamic hotels in Bukittinggi City, it is necessary to commit with the local government, business actors and the local community to implement sharia principles to the fullest."

"Penelitian ini membahas kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Strategi yang dilihat berkaitan dengan indikator Memperluas Basis Objek Pajak dan Minimalisasi Object exemption, Penerapan Presumtive tax pada objek yang Hard To Tax, Pemanfaatan Diskresi Tarif, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Dari hasil penelitian diidentifikasi kndala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni : 1 Kendala Regulasi; 2 Kendala Implementasi; 3 Lemahnya basis data perpajakan; 4 Lemahnya koordinasi internal Pemerintah Daerah; 5 Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; 6 Keterbatasan sumber daya aparatur; dan 7 Keterbatasan kemampuan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penerapan strategi berupa Perluasan Basis Objek Pajak dan Meminimalkan object exemption, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittingi dengan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kelemahan. Sedangkan untuk Penerapan Presumtive Tax dan Diskresi Tarif berupa leveling tarif belum dilaksanakan oleh Pemda Kota Bukittinggi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengevaluasi setiap strategi yang telah dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan.

---

This research discusses problems faced by Local Government of Bukittinggi and analyzes strategies they did in optimizing their local tax revenue. Using the post positivist approach, quantitative method, and data collection using indepth interview technique. The strategies are observed related to the indicators of Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Applying Presumtive tax among the Hard To Tax objects, Utilizing Tax Rate Discretion, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency, Strengthening Monitoring and Sanction Enforcement.

From the result, some problems are identified in the Local Government of Bukittinggi in optimizing the local tax revenue, which are 1 Regulation Problems 2 Implementation Problem 3 Weaknesses in Tax Data Basis 4 Weaknesses in Local Government internal coordination 5 Weaknesses in Monitoring and Sanctions Enforcement 6 Lacking in human resources and 7 Lacking in ability and disobedience of Tax Payer.

Furthermore, the application of strategies such as Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency have been quite well done by the Local Government of Bukittinggi although there are still some weaknesses. Meanwhile for the Application of Presumtive Tax dan Tax Rate Discretion such as tax rate leveling have not been done by the Local Govenment of Bukittinggi. That is why, it is hoped that the Local Govenment of Bukittinggi can evaluate every strategies that have been done to increase the optimalization of the local tax revenue in the future. "